Dokumen ini membahas urgensi pengaturan jaringan utilitas di DKI Jakarta. Terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara yuridis, perlu memperhatikan perubahan dasar hukum yang digunakan dalam peraturan sebelumnya. Dokumen ini juga memberikan catatan dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah tentang jaringan utilitas, antara lain perlunya menjelaskan kondisi

1. URGENSI PENGATURAN
JARINGAN UTILITAS
DI DKI JAKARTA
[ALI RIDO] [DEPT. HUKUMTATA NEGARA, FH UNIVERSITASTRISAKTI]
Disampaikan dalam Diskusi terkait Reperda DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas
oleh Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD). Hotel d’Arcici Al-Hijra, Jakarta.
27 Oktober 2022
[alirido@trisakti.ac.id] [0817462306]

2. PREAMBULE
Dimensi
Filosofis
Dimensi
Sosiologis
Dimensi
Yuridis
Catatan dan
Masukan NA
dan Raperda

3. DIMENSI FILOSOFIS
Jakarta
Keberadaban Keadilan Kesejahteraan

4. DIMENSI YURIDIS
+ 9 dari 21 dasar hukum yang digunakan dalam Perda No.
8/1999 telah dicabut dan tidak berlaku.
Keharusan pembedaan antara beshickking dan
regeling (ex: konsideran memasukan Kepmendagri).
Kewajiban terhadap asas ketertiban dalam pemb.
PUU (ex: Larangan pemisahan sanksi administrasi)

5. DASAR HUKUM YANG TELAH DICABUT/DIGANTI
No Regulasi Dicabut/Diganti No Regulasi Dicabut/Diganti
1 UU No. 13 Th 1980 ttg
Jalan
UU No. 38 Th 2004 jo.
UU No. 11 Th 2020 jo.
UU No. 2 Th 2022
7 UU No. 34 Th 199 ttg
Pemprov DKI Negara
RI Jakarta
UU No. 29 Th 2007
2 UU No. 14 Th 1992 ttg
Lalu Lintas Angkutan
Jalan
UU No. 22 Th 2009 8 PP No. 26 Th 1985 ttg
Jalan
PP No. 34 Th 2006 jo.
PP No. 30 Th 2021
3 UU No. 24 Th 1992 ttg
Penataan Ruang
UU No. 26 Th 2007 jo.
UU No. 11 Th 2020
9 PP No. 20 Th 1997 PP No. 66 Th 2001
4 UU No. 18 Th 1997 ttg
Pajak
UU No. 1 Th 2022
(pengganti UU
No.28/2009)
5 UU No. 23 Th 1997 ttg
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
UU No. 23 Th 2009 jo.
UU No. 11 Th 2020
6 UU No. 22 Th 1999 ttg
Pemda
UU No. 23 Th 2014 jo.
UU No. 9 Th 2015

6. CATATAN DAN MASUKAN NA
BAB I (CATATAN) BAB I (MASUKAN)
▪ IM no. 4 dan 5 redundant →berkonsekuensi
terhadap tujuan NA.
▪ Metode belum menguraikan hal pokok/inti dari
metode dan redundant dengan Bab II.
▪ Pilih salah satu antara IM no. 4 atau 5.
▪ Tidak perlu menguraikan terkait asas-asas
yang digunakan dalam pembentukan Raperda
▪ Metode cukup menjelaskan: 1) jenis
penelitian; 2) sumber data (data primer atau
sekunder?, tergantung jenis penelitiannya);
dan 3). Teknik pengumpulan dan analisis data.
BAB II (CATATAN) BAB II (MASUKAN)
▪ Belum menjelaskan praktik empiris
pelaksanaan jaringan utilitas di Jakarta tapi
justeru menguraikan praktik empiris di daerah
dan negara lain
▪ Eksplorasi implementasi dan permasalahan
terhadap kondisi jaringan utilitas di Jakarta.
▪ Terkait dengan kajian pada negara Inggris,
China, dan USA maupun daerah Bekasi dan
Depok, dapat dijadikan/dibuatkan sub bab
baru

7. CATATAN DAN MASUKAN NA
BAB III (CATATAN) BAB III (MASUKAN)
▪ Tidak menguraikan status peraturan
perundang-undangan eksisting dan
konsekuensi yuridisnya.
▪ Uraikan status hukum PUU yang berlaku,
dicabut/diganti dan dampaknya.
BAB IV (CATATAN) BAB IV (MASUKAN)
▪ Land. Sosiologi terlalu sederhana
menguraikan fakta empiris terkait
perkembangan masalah dan kebutuhan
masyarakat mengenai jaringan utilitas
▪ Land. Yuridis justeru menguraikan fakta
empiris
▪ Land. Sosiologis uraikan perkembangan
masalah yang meliputi: 1). Regulasi yang
belum memadai; 2). Peran aparatur
pemerintah dan penegak Perda yang belum
maksimal; dan 3). Budaya hukum
masyarakat yang belum seluruhnya sadar
hukum dalam pemanfaatan utilitas.
▪ Land. Yuridis uraikan persoalan hukum
yang berkaitan dengan substansi yang
diatur.

8. CATATAN DAN MASUKAN NA
BAB VI (CATATAN) BAB VI (MASUKAN)
▪ Tidak menyimpulkan uraian yang telah
dinarasikan pada bab-bab sebelumnya.
▪ Harus menyimpulkan hal pokok yaitu:
1.Permasalahan yang dihadapi
masyarakat Jakarta dalam
penyelenggaraan jaringan utilitas;
2.Kondisi eksisting regulasi yang berlaku
saat ini;
3.Uraian singkat mengenai landasan
filosofis, sosiologis, dan yuridis;
4.Narasi singkat terkait sasaran,
jangkauan dan arah pengaturan dari
Raperda Jaringan Utilitas; dan
5.Uraian singkat terkait ruang lingkup
materi muatan Raperda.

9. CATATAN TERHADAP REPERDA
• Bagian konsideran “Menimbang”, hanya sebatas menguraikan fakta empiris (land. sosiologis)
→harusnya diuraikan singkat juga terkait land. filosofis dan yuridis.
• Dasar hukum bagian “Mengingat” tidak sistematis sehinga bertentangan dg lampiran angka 39
UU P3→Harusnya diawali dg penyebutan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945.
• Belum memasukan materi muatan terkait asas, maksud, dan tujuan sehingga tidak sejalan dg
Lamp. 1 angka 98 UU P3 →Padahal di dalam NA telah ada narasinya.
• Frasa “dapat” dalam Pasal 10 ayat (2) berpotensi menjadi peluang bagi Pemda untuk “lepas
tanggungjawab” dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas secara terpadu.
• Bab IX ttg Ketentuan Pidana, Pasal 38 sebagai delegasi blanko arena tidak menyebutkan pasti
PUU mana yang diacu. →Di dalam NA Raperda hlm. 85, telah disebutkan bahwa yang dijadikan
rujukan ketentuan pidana hanya Pasal 69 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007.
• Penjelasan angka romawi I, uraian cenderung meluas dan tidak fokus pada background
dibentuknya perda. Harusnya menarasikan singkat terkait:
a.latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Raperda
b.asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Raperda.

10. ”
“ IDEAL APAPUN SEBUAH HUKUM (TERTULIS) AKAN
SELALUTERTINGGAL DENGAN DINAMIKA SOSIAL
ROBERT B. SEIDMAN
TERIMAKASIH