materi kelas 10 yang menjelaskan tentang hukum hukum di indonesia seperti pengertian, tujuan , jenis jenisnya beserta berbagai pasal yang bersangkutan di ulas dengan mudah dan tepat author by yogi andreansyah

1. HUKUM DI
INDONESIA
Kelompok 4:
Abdul majid
Rega satria felangi
Rizka nabila
Wisnu murti
Yogi andreansyah
Zachra wardah

2. Pengertian hukum di
indonesia
Jenis jenis /pengolongan
hukum di indonesia
Sumber hukum di
indonesia
Tata urutan hukum di
indonesia
fungsi hukum di indonesia
Tujuan hukum di
indonesia

3. Pengertian hukum
■ Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi
tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol ,
hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian
kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin
adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap
masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga
dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-
ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan
masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

4. Tujuan hukum di Indonesia
■ Tujuan hukum bersifat universal, misalnya ketertiban, kedamaian,
ketenteraman, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan
bermasyarakat. Adanya hukum dapat mencegah perbuatan main hakim
sendiri karena setiap perkara dapat di selesaikan dalam proses
pengadilan melalui hakim berdasarkan ketentuan dan aturan hukum
yang berlaku.

5. Jenis jenis hukum di indonesia
■ Ada bererapa hukum yang berlaku di Indonesia. Pembagian hukum di Indonesia
berdasarkan pada beberapa aspek. Berikut jenis-jenis hukum di Indonesia.
– Menurut sumber nya
– Menurut bentuknya
– Menurut tempat berlakunya
– Menurut waktu berlakunya
– Menurut cara mepertahankanya
– Menurutwujudnya
– Menurut sifatnya
– Menurut sifatnya

6. Jenis hukum menurut sumbernya
■ Menurut sumbernya hukum dibedakan menjadi :
 Hukum undang-undang, yaitu peraturan hukum yang tercantum dalam
perundangan-undangan.
 Hukum adat, yaitu peraturan-peraturan hukum yang terletak dalam kebiasaan.
 Hukum traktat, yaitu peraturan hukum yang ditetapkan oleh beberapa negara
dalam suatu perjanjian Negara.
 Hukum jurisprudensi, yaitu peraturan hukum yang terbentuk oleh putusan
hakim.
 Hukum doktrin, peraturan hukum yang berasal dari dari pendapat para ahli
hukum.

7. Jenis hukum menurut bentuknya
 Menurut bentuknya hukum dibedakan menjadi :
 Hukum tertulis, yaitu peraturan hukum yang terdapat pada berbagai
perundangan-undangan.
 Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu peraturan hukum yang masih
hidup dalam keyakinan sekelompok masyarakat dan ditaati oleh mayarakat
tersebut walaupun peraturan tersebut tidak tertulis dalam bentuk undang-
undang.

8. Jenis hukum menururt tempat
berlakunya
■ Menurut tempat berlakunya hukum dibedakan menjaadi :
 Hukum nasional, yaitu peraturan hukum yang berlaku dalam suatu
wilayah Negara tertentu.
 Hukum internasional, yaitu peraturan hukum yang mengatur
hubungan dalam dunia internasional.

9. Jenis hukum menurut waktu berlakunya
■ Menurut waktu berlakunya hukum dibedakan menjadi :
 Ius constitutum (hukum positif), yaitu peraturan hukum yang
berlaku pada saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah
tertentu.
 Ius constituendum, yaitu peraturan hukum yang diharapkan akan
berlaku pada masa mendatang.
 Hukum asasi (hukum alam), yaitu peraturan hukum yang berlaku
pada siapa saja dan kapan saja diseluruh dunia.

10. Jenis hukum menurut cara
mepertahankanya
■ Menurut cara mempertahankannya hukum dibedakan menjadi :
 Hukum material, yaitu peraturan hukum yang berisi perintah dan
larangan untuk mengatur kepentingan bersama.
 Hukum formal, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang
bagaimana cara pelaksaan hukum material

11. Jenis hukum menurut sifatnya
■ Menurut sifatnya hukum dibedakan menjadi :
 Hukum yang memaksa, yaitu peraturan hukum yang bersifat
mutlak.
 Hukum yang mengatur, yaitu peraturan hukum yang dapat
dikesampingkan jika pihak yang bersangkutan telah membuat
peraturan sendiri.

12. Jenis hukum menurut wujudnya
■ Menurut wujudnya hukum dibedakan menjadi :
 Hukum obyektif, yaitu peraturan hukum yang berlaku umum dalam
suatu Negara.
 Hukum subyektif, yaitu peraturan hukum yang muncul dari hukum
obyektif teapi hanya berlaku pada orang tertentu. Hukum subyektif
juga disebut sebagai hak.

13. Jenis hukum menurut isinya
■ Menurut isinya hukum dibedakan menjadi :
 Hukum privat, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan
antara orang yang satu dengan orang lain yang menitikberatkan
kepada kepentingan pribadi.
 Hukum publik, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan
antara Negara dengan alat kelengkapannya dan warga negararanya.

14. Fungsi hukum di indonesia
 Secara umum, fungsi hukum ialah :
 Mengatur tata kehidupan bermasyarakat agar dapat terciptanya
suatu kerukunan, ketertiban, keadilan dan perdamaian.
 Mengatur dan mengkoordinasi berbagai kepentingan yang ada di
masyarakat agar tidak terjadi terbenturnya kepentingan yang
berbeda.
 Melindungi segala kepentingan seseorang dengan memberikan
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya itu, misal kepentingan seseorang terhadap jiwanya,
kehormatannya, harta bendanya dan sebagainya.

15. Sumber hukum di indonesia
■ Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang
mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan
mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat dilihat
dari dua sumber, yaitu :
 Sumber materil
 Sumber formal

16. Sumber hukum materil
■ Sumber Hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum,
dan terdiri atas:
 Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
 Agama
 Kebiasaan
 Politik Hukum dari Pemerintah

17. Sumber hukum formal
■ Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh
kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu
berlaku.Sumber Hukum Formal antara lain:
 Undang-Undang (Statue)
 Kebiasaan (Custom)
 Keputusan Hakim (Yurisprudensi)
 Traktat (Treaty)
 Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

18. 1. Undang-Undang (Statue)
■ Undang-Undang ialah suatu peraturan negara yang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan
dipelihara oleh penguasa negara.

19. 2.Kebiasaan (custom)
■ Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan
berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu
kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan
itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa,
sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu
dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum.

20. 3. Keputusan hakim (yurispudensi)
■ Peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda
dahulu adalah Algemene Bepalingen vanWetgeving voor
Indonesia yang disingkat A.B. (ketentuan-ketentuan umum
tentang peraturan perundangan untuk Indonesia).

21. 4.Traktat (treaty)
■ Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus)
tentang sesuatu hal maka mereka itu lalu mengadakan
perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak
terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.

22. 5. Pendapat sarjana hukum (doktrin)
■ Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai
kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan
oleh hakim. DalamYurisprudensi terlihat bahwa hakim sering
berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang
sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan
hukum

23. Tata urutan hukum di indonesia
■ Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber
tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik
Indonesia.
■ Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum danTata Urutan Peraturan
Undang-Undang.
■ Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
■ Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

24. Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR
mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata
urutan perundang-undangan Republik Indonesia.
■ Urutannya yaitu :
1) UUD 1945;
2) Ketetapan MPR;
3) UU;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Keputusan Presiden;
6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.
Ketentuan dalamTap MPR ini sudah tidak berlaku.

25. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum danTata
Urutan Peraturan Undang-Undang.
■ Urutannya yaitu :
1) UUD 1945;
2) Ketetapan MPR;
3) UU;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Keputusan Presiden;
6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.
Ketentuan dalamTap MPR ini sudah tidak berlaku.

26. Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
■ Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik
Indonesia adalah sebagai berikut :
1) UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2) UU/Perppu;
3) Peraturan Pemerintah;
4) Peraturan Presiden;
5) Peraturan Daerah.
Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.

27. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
■ Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1) UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2) Ketetapan MPR;
3) UU/Perppu;
4) Peraturan Presiden;
5) Peraturan Daerah Provinsi;
6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

28. THANKYOU FOR
ATTENTION