SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
PENGANTAR ILMU HUKUM
SEPTIANI DWI RAHAYU
B1115303
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2015
PIH-E
Sumber hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang
mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar
akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber
hukum dilihat dari dua segi, diantaranya segi material dan segi formal.
Pengertian
Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-
bahan yang digunakan sebagai dasar oleh
pengadilan dalam memutus perkara.
SUMBER HUKUM
MATERIL
FORMAL
Istilah sumber hukum dapat digunakan dalam berbagai arti,
yaitu sumber hukum dalam arti sejarah, arti sosiologis, arti
filosofi, dan arti formal.
Sumber hukum dalam arti
sejarah adalah sumber dari
mana pembentuk undang-
undang memperoleh bahan
untuk membentuk undang-
undang dari aspek sejarah. Dan
memiliki kaitan erat dengan
penafsiran sejarah hukum.
Sumber hukum dalam
arti sejarah
Sumber hukum dalam arti
sosiologis adalah faktor-faktor
yang menentukan isi hukum
positif, keadaan-keadaan
ekonomi, politik, pandangan
agama, dsb yang memengaruhi
pembentukan udang-undang
pada saat pembuatan aturan.
Sumber hukum dalam arti
sosiologis
Sumber hukum dalam
arti filosofiMenurut L. J. Van Apeldoorn, mempunyai dua
arti, yaitu
1. Sebagai sumber untuk isi hukum, sebagai
ukuran untuk menguji hukum agar dapat
mengetahui adakah ia “hukum yang baik”?
“pancasila merupakan sumber dari segala
hukum negara,
2. sebagai sumber untuk kekuatan mengikat
dari hukum,
Sumber hukum dalam
arti formalSumber hukum dalam arti formal adalah
format (wujud) dari mana kita dapat
melihat isi hukum yang berlaku. Sebagai
sumber hukum dalam arti formal
mencakup ;
1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Traktat
4. Yurisprudensi
5. Pendapat ahli hukum/ Doktrin
6. Perjanjian
7. Agama
SUMBER HUKUM
MATERIL
FORMAL
Sumber hukum material adalah segala kaidah, aturan, atau norma yang
menjadi patokan atau sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak
atau
Sumber hukum materi yaitu tempat dari manakah material itu diambil.
Suatu keyakinan atau perasaan hukum dari individu dan juga pendapat
umum yang dapat menentukan isi hukum. Dengan begitu keyakinan atau
perasaan hukum individu dan pendapat umum yang merupakan faktor yang
dapat mempengaruhi pembentukan hukum.
Sumber hukum
materil
Sumber hukum
formal
Sumber hukum dalam arti formal adalah format
(wujud) dari mana kita dapat melihat isi hukum
yang berlaku. Sebagai sumber hukum dalam arti
formal mencakup ;
1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Traktat
4. Yurisprudensi
5. Pendapat ahli hukum/ Doktrin
6. Perjanjian
7. Agama
SUMBER HUKUM
FORMAL
Merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, Undang-undang adalah
peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang
berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum.
Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat 2 (dua) macam pengertian:
a. Undang-undang dalam arti materiil, yaitu: setiap peraturan yang dikeluarkan
oleh Negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. Misalnya:
Ketetapan MPR, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang
(PERPU), Keputusan Presiden (KEPRES), Peraturan Daerah (PERDA), dll
b. Undang-undang dalam arti formal, yaitu: setiap peraturan negara yang
karena bentuknya disebut Undang-undang atau dengan kata lain setiap
keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia,
Undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan
DPR(lihat pasal 5 ayat 1 UUD 45).
Undang-
undang
Kebiasaan atau hukum
tidak tertulisKebiasaan (custom) adalah semua aturan yang walaupun tidak
ditetapkan oleh memerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka
yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan
memiliki kekuatan yangberlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum.
Adapun syarat terbentuknya hukum kebiasaan, Syarat Materi & Syarat
Psikologi.
Yurisprud
ensi
Yurisprudensi, merupakan keputusan dari hakim pada masa lalu atau
masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga dijadikan
keputusan oleh para hakim pada masa selanjutnya. Hakim sendiri bisa
membuat keputusan sendiri, apabila perkara tersebut tidak diatur
sama sekali di dalam UU.
• Yurisprodensi tetap, yaitu keputusan hakim ini selalau diikuti oleh
hakim-hakim yang kemudian dan dijadikan dasar dalam mengadili
sutu perkara yang sama (stndarrd arresten).
• Yurisprodensi tidak tetap, yaitu keputusan hakim ini (terdahulu) tidak
selalu diikuti oleh hakim-hakim yang berikutnya
Hukum
Agama
SUMBER HUKUM
FORMAL
SUMBER HUKUM
FORMAL
Traktat
Adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara atau lebih.
• Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara disebut Traktat
Bilateral,
• Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara disebut
Traktat Multilateral.
• Traktat kolektif yaitu perjanjian antara beberapa negara dan
kemudian terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri
dalam perjanjian tersebut.
Pembentukan
melalui 3 tahap;
Perundinga
n
Penandata
ngan
Ratifika
si
Perjanji
anDalam pasa 1338 ayat 1 KUHPerdata ditentukan bahwa semua perjanjian
yang dbuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang
membuat.
Dalam pasa 1320 ayat 1 KUHPerdata ditentukan bahwa semua perjanjian
yang dbuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang
membuat.
SUMBER HUKUM
FORMAL
Adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/ terkemuka.
Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan
pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal
namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar
keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam
menyelesaikan suatu perkara
Doktrin
Hukum
TERIMA KASIH
PIH-E

More Related Content

What's hot

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negaranurul khaiva
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham Bang Ucok
 
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganPengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganImbang Jaya Trenggana
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Idik Saeful Bahri
 
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasionalPPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasionaldayurikaperdana19
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerah
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganPengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasionalPPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 

Viewers also liked

Ilmu hukum
Ilmu hukumIlmu hukum
Ilmu hukumgradyg
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumAnto Kolarov
 
Kapita selekta waris islam
Kapita selekta waris islamKapita selekta waris islam
Kapita selekta waris islamSeptiono Rizqi
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiaYogi andreansyah
 
ILMU SEJARAH (PENGANTAR ILMU SOSIAL)
ILMU SEJARAH (PENGANTAR ILMU SOSIAL)ILMU SEJARAH (PENGANTAR ILMU SOSIAL)
ILMU SEJARAH (PENGANTAR ILMU SOSIAL)Asri Yunita
 
02 hukum perdata
02 hukum perdata02 hukum perdata
02 hukum perdataCloudys04
 
Tugas pengantar ilmu sosial
Tugas pengantar ilmu sosialTugas pengantar ilmu sosial
Tugas pengantar ilmu sosialRanji Landrito
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidanairmasiti8
 
Percobaan tekanan tenggelamnya benang
Percobaan tekanan tenggelamnya benangPercobaan tekanan tenggelamnya benang
Percobaan tekanan tenggelamnya benangFun Learning
 
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumPerlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumKiagoesdoni
 
Pelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan KaryawanPelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan KaryawanNurmansyah Arif W
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaAryo Adiwoso
 
Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatAllo Martins
 

Viewers also liked (20)

Ilmu hukum
Ilmu hukumIlmu hukum
Ilmu hukum
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
Pengembangan diri
Pengembangan diriPengembangan diri
Pengembangan diri
 
Kapita selekta waris islam
Kapita selekta waris islamKapita selekta waris islam
Kapita selekta waris islam
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
ILMU SEJARAH (PENGANTAR ILMU SOSIAL)
ILMU SEJARAH (PENGANTAR ILMU SOSIAL)ILMU SEJARAH (PENGANTAR ILMU SOSIAL)
ILMU SEJARAH (PENGANTAR ILMU SOSIAL)
 
02 hukum perdata
02 hukum perdata02 hukum perdata
02 hukum perdata
 
Tugas pengantar ilmu sosial
Tugas pengantar ilmu sosialTugas pengantar ilmu sosial
Tugas pengantar ilmu sosial
 
Tata hukum indonesia
Tata hukum indonesiaTata hukum indonesia
Tata hukum indonesia
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Percobaan tekanan tenggelamnya benang
Percobaan tekanan tenggelamnya benangPercobaan tekanan tenggelamnya benang
Percobaan tekanan tenggelamnya benang
 
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumPerlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
 
Hukum kepolisian
Hukum kepolisianHukum kepolisian
Hukum kepolisian
 
Anti korupsi ta
Anti korupsi taAnti korupsi ta
Anti korupsi ta
 
Pelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan KaryawanPelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan Karyawan
 
obyek kriminologi dan hub. dg pidana
obyek kriminologi dan hub. dg pidanaobyek kriminologi dan hub. dg pidana
obyek kriminologi dan hub. dg pidana
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
HAK ASASI MANUSIA (HAM)HAK ASASI MANUSIA (HAM)
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 
Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privat
 

Similar to Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum

Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraUzix Moch
 
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumPPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumJemsTandodo
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumAndrew Hutabarat
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisniswafa khairani
 
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfSemester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfJhonatanTelaumbanua
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraIca Diennissa
 
Bab II Pembahasan
Bab II PembahasanBab II Pembahasan
Bab II PembahasanRezki2704
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukummudanp.com
 
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)Aspek hukum ekonomi bisnis (done)
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)Mas Mito
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxdonihasmanto
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaNandha Zulyana
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 

Similar to Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum (20)

Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Htn
HtnHtn
Htn
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
 
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumPPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukum
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnis
 
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfSemester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Bab II Pembahasan
Bab II PembahasanBab II Pembahasan
Bab II Pembahasan
 
Bab II Pembahasan
Bab II PembahasanBab II Pembahasan
Bab II Pembahasan
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukum
 
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)Aspek hukum ekonomi bisnis (done)
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Hukum Indonesia
Hukum IndonesiaHukum Indonesia
Hukum Indonesia
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 

Recently uploaded

Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 

Recently uploaded (20)

Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 

Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum

  • 1. PENGANTAR ILMU HUKUM SEPTIANI DWI RAHAYU B1115303 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN 2015 PIH-E
  • 2. Sumber hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dilihat dari dua segi, diantaranya segi material dan segi formal. Pengertian Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan- bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. SUMBER HUKUM MATERIL FORMAL Istilah sumber hukum dapat digunakan dalam berbagai arti, yaitu sumber hukum dalam arti sejarah, arti sosiologis, arti filosofi, dan arti formal.
  • 3. Sumber hukum dalam arti sejarah adalah sumber dari mana pembentuk undang- undang memperoleh bahan untuk membentuk undang- undang dari aspek sejarah. Dan memiliki kaitan erat dengan penafsiran sejarah hukum. Sumber hukum dalam arti sejarah Sumber hukum dalam arti sosiologis adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, keadaan-keadaan ekonomi, politik, pandangan agama, dsb yang memengaruhi pembentukan udang-undang pada saat pembuatan aturan. Sumber hukum dalam arti sosiologis Sumber hukum dalam arti filosofiMenurut L. J. Van Apeldoorn, mempunyai dua arti, yaitu 1. Sebagai sumber untuk isi hukum, sebagai ukuran untuk menguji hukum agar dapat mengetahui adakah ia “hukum yang baik”? “pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara, 2. sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum, Sumber hukum dalam arti formalSumber hukum dalam arti formal adalah format (wujud) dari mana kita dapat melihat isi hukum yang berlaku. Sebagai sumber hukum dalam arti formal mencakup ; 1. Undang-undang 2. Kebiasaan 3. Traktat 4. Yurisprudensi 5. Pendapat ahli hukum/ Doktrin 6. Perjanjian 7. Agama
  • 4. SUMBER HUKUM MATERIL FORMAL Sumber hukum material adalah segala kaidah, aturan, atau norma yang menjadi patokan atau sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak atau Sumber hukum materi yaitu tempat dari manakah material itu diambil. Suatu keyakinan atau perasaan hukum dari individu dan juga pendapat umum yang dapat menentukan isi hukum. Dengan begitu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Sumber hukum materil Sumber hukum formal Sumber hukum dalam arti formal adalah format (wujud) dari mana kita dapat melihat isi hukum yang berlaku. Sebagai sumber hukum dalam arti formal mencakup ; 1. Undang-undang 2. Kebiasaan 3. Traktat 4. Yurisprudensi 5. Pendapat ahli hukum/ Doktrin 6. Perjanjian 7. Agama
  • 5. SUMBER HUKUM FORMAL Merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum. Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat 2 (dua) macam pengertian: a. Undang-undang dalam arti materiil, yaitu: setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. Misalnya: Ketetapan MPR, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keputusan Presiden (KEPRES), Peraturan Daerah (PERDA), dll b. Undang-undang dalam arti formal, yaitu: setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut Undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, Undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR(lihat pasal 5 ayat 1 UUD 45). Undang- undang Kebiasaan atau hukum tidak tertulisKebiasaan (custom) adalah semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh memerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yangberlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum. Adapun syarat terbentuknya hukum kebiasaan, Syarat Materi & Syarat Psikologi.
  • 6. Yurisprud ensi Yurisprudensi, merupakan keputusan dari hakim pada masa lalu atau masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan oleh para hakim pada masa selanjutnya. Hakim sendiri bisa membuat keputusan sendiri, apabila perkara tersebut tidak diatur sama sekali di dalam UU. • Yurisprodensi tetap, yaitu keputusan hakim ini selalau diikuti oleh hakim-hakim yang kemudian dan dijadikan dasar dalam mengadili sutu perkara yang sama (stndarrd arresten). • Yurisprodensi tidak tetap, yaitu keputusan hakim ini (terdahulu) tidak selalu diikuti oleh hakim-hakim yang berikutnya Hukum Agama SUMBER HUKUM FORMAL
  • 7. SUMBER HUKUM FORMAL Traktat Adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara atau lebih. • Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara disebut Traktat Bilateral, • Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara disebut Traktat Multilateral. • Traktat kolektif yaitu perjanjian antara beberapa negara dan kemudian terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Pembentukan melalui 3 tahap; Perundinga n Penandata ngan Ratifika si
  • 8. Perjanji anDalam pasa 1338 ayat 1 KUHPerdata ditentukan bahwa semua perjanjian yang dbuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat. Dalam pasa 1320 ayat 1 KUHPerdata ditentukan bahwa semua perjanjian yang dbuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat. SUMBER HUKUM FORMAL Adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/ terkemuka. Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara Doktrin Hukum