Dokumen tersebut berisi soal latihan mengenai materi pemaknaan peraturan perundang-undangan dalam mata pelajaran PKn kelas VIII. Soal terdiri dari 20 pertanyaan pilihan ganda dan 6 pertanyaan esai yang mencakup berbagai aspek peraturan perundang-undangan seperti hierarki peraturan, proses pembentukan undang-undang, dan asas-asas pembentukan peraturan.

1. Soal Latihan Bab 3
Bidang Studi : PKn
Kelas/Semester : VIII/I
Materi : Memaknai Peraturan Perundang-Undangan
A. Berilah tanda silang (x) di lembar jawaban pada huruf a, b, c, atau d yang anda anggap benar!
1. Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum, terdapat pada ….
a. UUD 1945 pasal 1 ayat (3)
b. UUD 1945 pasal 1 ayat (4)
c. UUD 1945 pasal 1 ayat (5)
d. UUD 1945 pasal 1 ayat (6)
2. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A
UUD 1945 menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut
tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur
dengan undang-undang”. Makna dari pasal 22 A
tersebut adalah ….
a. pembentukan undang-undang harus oleh undang-
undang
b. tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan harus setingkat undang-undang
c. undang-undang haruslah diatur oleh undang-undang
d. pembentukan undang-undang ditentukan oleh UUD
3. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan
2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3) Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan
4) Ketertiban dan kepastian hukum
Asas tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan ditunjukkan oleh nomor ....
a. 3) dan 4)
b. 2) dan 4)
c. 2) dan 3)
d. 1) dan 2)
4. Konstruksi sistem peraturan perundang-undangan diatur
secara ….
a. tertentu
b. bebas
c. fleksibel
d. berjenjang
5. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan
mempunyai landasan sosiologis, apabila ….
a. ketentuannya sesuai keyakinan umum
b. peraturannya mempunyai dasar hukum
c. peraturannya dapat mengisi kekosongan hukum
d. rumusannya mendapat pembenaran secara filsafat
6. Seluruh negara di dunia memiliki peraturan perundang-
undangan yang harus dipatuhi oleh penduduknya. Di
Indonesia pembentukan peraturan perundang-undangan
diatur dalam ....
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010
b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011
d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
7. Dalam tata aturan perundang-undangan RI, UUD 1945
menempati posisi tertinggi sedangkan peraturan
perundang-undangan yang menempati posisi terbawah
adalah ….
a. Peraturan Pemerintah
b. Perpres
c. Perda
d. UU
8. Perhatikan asas-asas berikut!
1) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
2) Asas kebangsaan
3) Asas kekeluargaan
4) Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi
muatan
5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan
Asas-asas yang perlu diperhatikan dalam materi muatan
pembentukan peraturan perundang-undangan
ditunjukkan oleh nomor ….
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 3), dan 4)
c. 2), 3), dan 4)
d. 2), 3), dan 5)
9. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat
melalui jaminan adanya kepastian hukum. Hal ini sesuai
dengan asas materi muatan yaitu asas ….
a. ketertiban dan kepastian hukum
b. pengayoman
c. kemanusiaan
d. keadilan
10. Dalam melakukan amandemen UUD 1945, terdapat
beberapa kesepakatan yang ditetapkan oleh MPR, yaitu
… .
a. usul perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3
dari jumlah anggota MPR
b. tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
c. bisa mengubah bentuk negara dalam keadaan darurat
d. melakukan perubahan dengan cara amandemen
11. Presiden berwenang menetapkan peraturan ini tanpa
persetujuan DPR terlebih dahulu. Peraturan yang
dimaksud adalah ….
a. peraturan daerah Provinsi
b. peraturan pemerintah
c. PERPU
d. UU
12. Peraturan perundang-undangan ini merupakan tempat
menyelenggarakan aturan-aturan pokok dalam UUD
1945. Peraturan yang dimaksud adalah ….
a. peraturan pemerintah
b. peraturan presiden
c. ketetapan MPR
d. undang-undang
13. Peraturan pemerintah memuat aturan yang bersifat
umum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan
pelaksanaan lainnya yang lebih rendah. Contohnya
adalah ….
a. peraturan presiden
b. ketetapan MPR
c. undang-undang
d. PERPU
14. Apabila peraturan pemerintah pengganti undang-undang
tidak mendapatkan persetujuan DPR, akibatnya ….
a. peraturan pemerintah pengganti undang-undang
menjadi UU
b. peraturan pemerintah pengganti undang-undang
harus dicabut
c. peraturan pemerintah pengganti undang-undang
direvisi sebagian

2. d. peraturan pemerintah pengganti undang-undang
direvisi keseluruhan
15. Menurut UU No 12 Tahun 2011 materi muatan
peraturan presiden meliputi materi yang diperintahkan
oleh ….
a. peraturan daerah kabupaten/kota
b. peraturan daerah provinsi
c. undang-undang
d. TAP MPR
16. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah
dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan
pemerintah. Perencanaan penyusunan peraturan
pemerintah ditetapkan dengan ….
a. keputusan DPR
b. keputusan menteri
c. keputusan gubernur
d. keputusan presiden
17. DPR mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling
lama … hari terhitung sejak surat presiden diterima.
a. 60
b. 90
c. 120
d. 150
18. Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya
setingkat di bawah peraturan daerah provinsi adalah ….
a. peraturan pemerintah penggangti undang-undang
b. perda kabupaten/kota
c. ketetapan MPR
d. PP
19. Pihak-pihak yang bisa mengajukan rancangan undang-
undang adalah ….
a. MA dan MK
b. DPD dan BPK
c. DPR dan presiden
d. MPR dan presiden
20. Pemerintah daerah Kalimantan Utara sebagai daerah
otonom baru berhak membuat peraturan daerah untuk
melaksanakan otonomi daerah. Pihak yang berwenang
membuat peraturan daerah di pemerintahan Kalimantan
Utara adalah ….
a. DPR dan presiden
b. presiden dan bupati
c. DPRD dan dan presiden
d. DPRD provinsi dan gubernur
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
21. Sebutkan unsur-unsur hukum! Setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus dapat mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Karena asas merupakan pilar utama dalam
membuat suatu Undang-Undang. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 5
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang memuat antara lain:
a. Asas Kejelasan Tujuan
Asas kejelasan tujuan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang
hendak di capai
b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat
RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. ...
Dalam penyiapan dan pembahasan RUU, termasuk pembahasan RUU tentang APBN, masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat keMenurut
undang-undang no. 12 tahun 2011, ada tahapan-tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan yakni ada 5 tahapan yaitu: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan,lengkapan DPR lainnya.Asas
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undanga harus
dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan.
Peraturan perundang-undangan, dapat batal atau dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau
pejabat yang tidak berwenang.
22. Materi pembuatan peraturan perundang-undangan patut memperhatikan asas kebangsaan. Jelaskan secara
singkat asas kebangsaan tersebut! Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
23. Jelaskan dua hal yang melatarbelakangi perubahan UUD 1945!antara lain karena pada masa Orde Baru,
kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat
besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta
kenyataan rumusan UUD

3. 24. Bagaimanakah proses penyusunan peraturan pemerintah penggangti undang-undang?Jika tidak mendapat
persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Menurut undang-undang no. 12 tahun 2011, ada
tahapan-tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan yakni ada 5 tahapan yaitu:
Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau penetapan,
25. Bagaimanakah proses penyusunan peraturan pemerintah pengat || undang-undang?Menurut undang-undang no.
12 tahun 2011, ada tahapan-tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan yakni ada 5
tahapan yaitu: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan.
26. Bagaimanakah kegiatan yang dilakukan pada pembicaraan tingkat || dalam pembahasan rancangan undang-
undang?
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengisyaratkan bahwa kemungkinan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menandatangani Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan
DPD (UU MD3). Padahal Undang-undang tersebut sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12
Februari 2018 lalu. Menkum HAM terlibat juga dalam pembahasan UU MD3 tersebut bersama DPR.
Seperti apa alur pembuatan sebuah undang-undang?
Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 menyebut bahwa, kekuasaan untuk membentuk UU ada di Dewan
Perwakilan Rakyat. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan UU (RUU) dibahas oleh DPR
bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Nah, untuk proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74.
Berdasar ketentuan tersebut seperti inilah proses pembentukan sebuah undang-undang.
1. Sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD.
2. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.
3. RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk
jangka waktu 5 tahun.
4. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU,
serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.
5. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan
dalam sebuah rapat paripurna.
SELAMAT MENGERJAKAN