Dokumen tersebut membahas perkembangan dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Jenis peraturan yang dijelaskan antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang beserta sumber kewenangannya.
2. Perkembangan peraturan perundang-
undangan
Pada masa awal kemerdekaan antara kurun waktu 1945-1949 dijumpai berbagai
macam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang 1945, jenis
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu
undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan
pemerintah.
3. Pada masa berlakunya konstitusi RIS dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan
17 Agustus 1950 ditemukan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan pada masa itu, yaitu sebagai berikut.[2]
Undang-undang Federal, yaitu peraturan yang dibuat oleh negara federal yang terdiri
dari 2 jenis, yaitu undang-undang federal yang dibuat oleh pemerintah bersama
dengan Dewan perwakilan rakyat Federal dan senat ( pasal 127 huruf a konstitusi RIS)
dan undang-undang federal yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Federal ( pasal 127 huruf b Konstistusi RIS).
Peraturan pemerintah federal, yaitu peraturan untuk ketetapan yang dibuat oleh
pemerintah untuk melaksanakan undang-undang (pasal 141 konstitusi RIS).
4. Sedangkan Pada masa berlakunya undang-undang dasar sementara (1950-1959)
terdapat berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada
masa itu, yaitu sebagai berikut:
Undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 89 UUDS 1950).
Undang-undang darurat yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal
ihwal kegentingan yang mendesak (pasal 96 UUDS 1950)
Peraturan pemerintah, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk
melaksanakan undang-undang (pasal 98 UUDS 1950).
5. JENIS, MATERI MUATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
UUD NRI tahun 1945
Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan
hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. [9] Hukum dasar adalah
aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan
negara. Undang-undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, karena disamping
undang-undang dasar itu berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis, yakni
aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan
negara Meskipun tidak tertulis.
6. Ketetapan MPR
Sebelum amandemen UUD 1945, MPR diberi kewenangan untuk membuat
ketetapan MPR, selanjutnya disingkat TAP MPR. Kewenangan ini diperoleh dari
kewenangan untuk membuat garis-garis besar haluan negara yang harus
dituangkan dalam bentuk produk hukum, berupa ketetapan. Hal inilah yang
menjadi dasar legitimasi MPR untuk membuat produk hukum yang berupa TAP
MPR yang bersifat regeling (mengatur secara umum).
7. Undang-Undang
Undang-undang adalah tempat untuk merinci lebih lanjut norma hukum yang
terkandung dalam undang-undang dasar.Pengertian undang-undang dalam
kajian ilmu hukum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu undang-undang
dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.
Menurut jimly Asshiddiqie, perbedaan undang-undang dalam arti materiil dan
undang-undang dalam arti formil dapat dilihat dari cara pandang atau
perspektif Dedek pengertian undang-undang dalam arti material menyangkut
undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan atau substansinya.
Sedangkan undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan
pembentukannya
8. peraturan pemerintah pengganti
undang-undang
Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan, Perpu didefinisikan sebagai peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal
kepentingan yang memaksa. Istilah peraturan pemerintah pengganti undang-
undang lahir dari pasal 22 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan, “
dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang “. Kemudian dalam
pasal 22 ayat 2 dinyatakan, “ Peraturan Pemerintah itu harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya “ dan
ayat 3 menentukan, “ jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan
Pemerintah itu harus dicabut “.
9. Peraturan Pemerintah
Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Kewenangan presiden untuk
membuat peraturan pemerintah bersumber dari pasar 5 ayat 2 UUD NRI tahun
1945 yang menyatakan “ presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya “.
10. Peraturan Presiden
Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai atribusi dari pasal 4 ayat 1 UUD
NRI tahun 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan
pengaturan lebih lanjut dari undang-undang atau peraturan pemerintah, baik
yang diperintahkan pembentukannya secara tegas ataupun tidak tegas dalam
peraturan “ induknya “.
11. Sumber referensi
Lutfil Ansori, Legal drafting : teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-
undangan (Depok: Rajwali Pers,2020)
Lutfil Anshori, “Eksistensi dan keberlakuan ketetapan MPR setelah perubahan UUD
1945”, prosiding Hasil penelitian 2014 UPN “veteran” jakarta, volume 1
nomor 1,November 2014.
Jimly ashiddieqie, perihal Undang-Undang, (jakarta: Rajawali pers 2010)
Maria Farida Indrati S. Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi,dan materi
muatan (yogyakarta: Penerbit kanisius,2007)
Ni’Matul Huda & R. Nazriyah, teori dan pengujian peraturan perundang-
undangan (Bandung : penerbit Nusamedia, 2011 )
12. Sekian dan terimakasih
Materi lengkapnya dapat di lihat melalui link berikut
https://selancarinfo.my.id/
