Dokumen tersebut membahas berbagai penggolongan hukum dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia, termasuk berdasarkan sumber, bentuk, isi, tempat berlakunya, masa berlakunya, cara mempertahankannya, dan sifatnya. Juga dibahas lembaga-lembaga kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, pengadilan militer, pengadilan tata negara, pengadilan agama, dan

1. JESSYANA
Macam-Macam Penggolongan
Hukum dan Lembaga-lembaga
Hukum
Bonadea Visakha
Lina
Nini Cartina
Putri Thalia Maria

2. PENGGOLONGAN HUKUM
Jenis Penggolongan Macam Pengertian Contoh
1. Berdasarkan
sumbernya
•Hukum Undang-
undang
•Hukum adat dan
hukum kebiasaan
•Hukum
Yurisprudensi
•Hukum traktat
•Hukum yang
tercantum di dalam
peraturan
perundang-
undangan.
•Hukum yang
diambil dari
peraturan-
peraturan adat &
kebiasaan.
•Hukum yang
berbentuk dari
putusan
pengadilan.
•Hukum yang
ditetapkan oleh
negara peserta
perjanjian nasional.
•UU Sisdiknas
•Hukum adat
sunda
•KUHP

3. Jenis
Penggolongan
Macam Pengertian Contoh
•Hukum doktrin •Hukum yang
berasal dari
pendapat para
ahli hukum
terkenal
•Hukum batas
negara
2. Berdasarkan
bentuknya
•Hukum tertulis •Hukum yang
dapat ditemui
dalam bentuk
tulisan dan
dicantumkan
dalam berbagai
peraturan
negara.Hukum
tertulis terbagi
atas:
a) Hukum yang
dikodifikasi
b) Hukum yang
tidak
dikodofikasi
•KUHP,KUHD,
KUAP

4. •Hukum Yang
tidak tertulis
•Hukum yang
masih hidup
dalam keyakinan
dan kenyataan
dalam masyarakat
yang bersangkuta
n.
•Hukum
Kebiasaan &
Hukum adat
3. Berdasarkan
isinya
•Hukum Publik
•Hukum Privat
•Hukum yang
mengatur
hubungan antar
warga negara dan
negara yang
menyangkut
kepentingan
umum/publik.
•Hukum yang
mengatur
hubungan antara
orang yang satu
dengan yang lain
dan bersifat
pribadi.
•Hukum tata
Negara, Hukum
Pidana, Hukum
acara pidana,
Hukum Perdata,
Hukum Dagang

5. Jenis
Penggolongan
Macam Pengertian Contoh
4. Berdasarkan
tempat
berlakunya
•Hukum Nasional
•Hukum
Internasional
•Hukum Asing
•Hukum yang
berlaku didalam
suatu negara
•Hukum yang
mengatur
hubungan dua
negara atau lebih
•Hukum yang
berlaku dalam
negara lain
•Piagam PBB
•Hukum
Internasional,
Hukum Perdata
Internasional
5. Berdasarkan
masa
berlakunya
•Hukum Positif
•Hukum yang
akan datang
•Hukum yang
berlaku saat ini
•Hukum yang
direncanakan
akan berlakun
pada masa yang
akan datang
•Hukum Pidana
•Hukum Pidana
nasional yang
belum disusun

6. •Hukum Universal/
Hukum asasi
•Hukum yang
berlaku sepanjang
masa, dimana pun
terhadap siapa pun
•Piagam PBB
tentang DUHAM
6. Berdasarkan
cara
mempertahanka
nnya
•Hukum Material
•Hukum Formal
•Hukum yang
mengatur tentang isi
hubungan
antarsesama
anggota masyarakat
dengan penguasa
negara.
•Hukum yang
mengatur bagaiman
a cara penguasa
mempertahankan
dan melaksanakan
kaidah-kaidah
hukum material dan
bagaimana cara
menuntutnya
apabila hak
seseorang telah
dilanggar.
•KUHP
•Hukum acara
PTUN

7. Jenis
Penggolongan
Macam Pengertian Contoh
7. Berdasarkan
Sifatnya
•Kaidah hukum
yang memaksa
•Kaidah hukum
yang mengatur
dan melengkapi
•Hukum dalam
keadaan apapun
mutlak ditaati
•Kaidah hukum
yang dapat
dikesampingkan
para pihak
dengan jalan
membuat
ketentuan khusus
dalam
suatu perjanjian
yang mereka
adakan.
•Ketentuan Pasal
340 KUH Pidana
•Ketentuan Pasal
1152 KUH
Perdata

8. MACAM-MACAM PENGGOLONGAN LEMBAGA-
LEMBAGA HUKUM
 Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan
kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945
(Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di
Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi.
 Mahkamah AgungMahkamah Agung adalah lembaga
tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman
bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.

9.  Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan
kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk
menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan
kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan
negara.
 Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana
kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di
lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan
memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang
terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke
atas.

10.  Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah
lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau
kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan
Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara.
 Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga
peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang
berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
 Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga
peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang
berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan
Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang
diputus oleh Pengadilan Negeri.

11.  Kekuasaan Kehakiman, dalam konteks negara
Republik Indonesia, adalah kekuasaan negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya
Negara Hukum Republik Indonesia.