Sesuai Kurikulum 2013.

1. HAK ASASI MANUSIA
DAN
KONSTITUSI
Contents:
Purple: Hak Asasi Manusia
Blue: Konstitusi
RAFI MUHAMMAD DAFFA – X MIPA 2
FN NNR

2. RAFI MUHAMMAD DAFFA – X MIPA 2

3. DEFINISI HAM
 Definisi Umum: Hak dasar yang melekat pada manusia secara alami dan ada sejak manusia
diciptakan. Hak tersebut adalah anugerah dari Tuhan YME dan harus dihormati.
 John Locke: Hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir dan bersifat alami dan tidak dapat
diganggu gugat (mutlak)
 UU No. 39/1999: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
 PBB: Hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia
tidak mungkin dapat hidup sebagai manusia.

4. KOMPONEN HAM
Hak Dasar Manusia
Bersifat Alami
Anugerah Tuhan
YME
Ada sejak
manusia
diciptakan
Dihargai,
dihormati,
dijunjung tinggi

5. JENIS-JENIS HAM
 Hak Asasi Pribadi (Personal Rights): Hak hidup, hak beragama, hak berpendapat
 Hak Asasi Politik (Political Rights): Hak mendirikan partai, hak dipilih dan memilih
 Hak Asasi Sosial Budaya (Social & Cultural Rights): Hak mendapat pendidikan, memiliki adat.
 Hak Asasi Hukum (Judicial Rights): Hak untuk mendapat kesetaraan hukum
 Hak Asasi Ekonomi (Economical Rights): Hak untuk bekerja, berdagang, memiliki aset
 Hak Asasi dalam Proses Hukum (Justice Procedural Rights): Hak untuk mengajukan banding, kasasi, dan
memanggil pengacara.

6. INSTRUMEN PENEGAKAN HAM RI
 UUD 1945
 Pasal 27 Ayat 1 (Kesetaraan Hukum)
 Pasal 27 Ayat 2 (Hak Asasi Ekonomi)
 Pasal 28A – 28J (HAM secara keseluruhan)
 Pasal 29 Ayat 2 (Kebebasan beragama)
 Pasal 31 Ayat 1 (Hak atas pendidikan)
 Undang-Undang
 UU No. 39/1999 (HAM)
 UU No.26/2000 (Pengadilan HAM)
 Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia
 UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)
 UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

7. SIFAT-SIFAT HAM
Universal (berlaku dimanapun)
Tidak dapat dibagi
Tidak dapat diwariskan / dipindahkan
Alami
Bagi manusia

8. KATEGORI BENTUK HAM
 Derogable Rights (Dapat dibatasi dlm kondisi
tertentu): Hak berpendapat, hak mendirikan partai
 Non-Derogable Rights (Mutlak): Hak hidup.

9. PELANGGARAN HAM
 Bentuk
 Biasa / Ringan: Membungkam pendapat, authoritarianism
 Berat
 Genosida: Pemusnahan suatu unsur SARA oleh suatu pihak. Cn: Pembunuhan Massal Yahudi di
Third Reich
 Kejahatan Kemanusiaan: Pembunuhan masyarakat sipil.
 Sifat
 By commission: Pelanggaran HAM secara langsung. Cn: Peristiwa Tanjung Priok
 By omission: Tindakan pembiaran oleh negara terhadap pelanggaran HAM. Cn:
Penganiayaan TKI di luar negeri.

10. PELAKU PELANGGARAN HAM
 State Actor: Cn: Militer, BIN, CIA, KGB, FSB, MI6, NSA, dsb.
 Non-State Actor: Cn: ISIS, Boko Haram, Bajak Laut Somalia, dsb.

11. PELANGGARAN HAM INDONESIA
 Orde Lama
 Presiden seumur
hidup
 Pembubaran hasil
pemilu 1955
 Penahanan tokoh
politik yang dianggap
komunis
 G30SPKI
 Orde Baru
 Peristiwa Tanjung
Priok
 Petrus (Pembunuhan
Misterius)
 Sensor media yang
berlebihan
 Larangan membentuk
partai
 Diskriminasi anggota
dan keturunan PKI
 Reformasi
 Tragedi Semanggi
 Pembunuhan
Engeline
 Nenek pencuri piring
dihukum penjara,
sedangkan koruptor
tidak.
 Kecurangan dalam
Pilpres.

12. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN
HAM
 Politik: Kekuasaan otoriter. Cn: Orde Baru, Stalin, Idi Amin, dsb.
 Ekonomi: Krisis ekonomi  Konflik Sosial
 Pendidikan: Ketidakpahaman terhadap nilai-nilai penegakan HAM
 Provokasi
 Perbedaan nilai-nilai yang dianut

13. FACT CORNER:
DIKTATOR TERKENAL PELANGGAR HAM
 Jerman? Gak usah ditanya, Adolf Hitler
 Uni Soviet: Joseph Stalin
 Mesir: Gamal Abdel Nasser (abad 20), M.Husni Mubarak (abad 21)
 Uganda: Idi Amin Dada (1979)
 Zaire: Moputo Sese Seko
 Libya: Gadaffi

14. KONSTITUSI
RAFI MUHAMMAD DAFFA – X MIPA 2

15. DEFINISI DAN JENIS KONSTITUSI
 Definisi
 Bahasa
 Perancis: “Constituer” artinya “yang membentuk”
 Istilah
 Hukum tertinggi dan hukum dasar suatu negara.
 Jenis
 Written: Ada dokumen formalnya. Cn: Indonesia dan USA
 Non-Written: Merupakan konvensi. Cn: UK dan New Zealand

16. NILAI-NILAI KONSTITUSI
 Normatif
 Aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara negara dan warga negaranya.
 Nominal
 Pilihan pasal yang dilaksanakan oleh penguasa.
 Semantik
 Hanya sebagai simbol. Aturan bernegara diatur oleh politik penguasa.

17. SIFAT-SIFAT POKOK KONSTITUSI
 Flexible
 Konstitusi dapat dirubah dan disesuaikan sesuai tuntutan zaman.
Cn: Inggris, New Zealand
 Rigid
 Konsitusi kaku, yang tidak dapat / sulit dirubah. Cn: USA,
Indonesia

18. FUNGSI KONSTITUSI
 Pokok
 Membatasi kekuasaan pemerintah.
 Umum
 Kontrol penyelenggaraan negara
 Indikator keberhasilan pemerintah
 Kontrak sosial antara warga negara dan penyelenggara negara.

19. SUBSTANSI KONSTITUSI
 Tujuan Negara
 Lembaga Negara
 Pembagian Kekuasaan
 HAM
 Sistem Pemerintahan
 Hubungan Pusat dan Daerah
 Prosedur penyelesaian pertikaian
 Pengawasan Pejabat
 Perubahan Konstitusi

20. CARA MEMBENTUK KONSTITUSI
 Diberikan
 Penguasa membentuk konstitusi, karena takut adanya revolusi.
 Sengaja dibentuk
 Konstitusi sengaja dibuat setelah membentuk negara.
 Revolusi
 Pemerintah hasil revolusi melakukan referendum untuk pembentukan konstitusi.
 Evolusi
 Konstitusi yang sudah ada perlahan-lahan berevolusi hingga membentuk yang
baru,

21. CARA MENGUBAH KONSTITUSI
 Melalui Badan Legislasi
 Secara spesifik, melalui prosedur dan siding khusus untuk merubah konstitusi. Di
Indonesia dilakukan oleh MPR dan sudah dilakukan 4x selama Masa Reformasi.
 Referendum
 Melalui jajak pendapat yang melibatkan rakyat yang memiliki hak suara.
 Melalui Badan Khusus
 Contoh: Dewan Konstituante pada zaman Orde Lama.
 Cara Khusus Negara Federal
 Melalui persetujuan masing-masing negara bagian.

22. KONSTITUSI INDONESIA YANG PERNAH
BERLAKU
No. Konstitusi Awal berlaku Akhir berlaku
1 UUD 1945 Hasil PPKI 18 Agustus 1945 27 Desember 1949
2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Federal) 27 Desember 1949 17 Agustus 1950
3 UUD Sementara 1950 17 Agustus 1950 5 Juli 1959
4 UUD 1945 Hasil PPKI 5 Juli 1959 19 Oktober 1999
5 UUD 1945 Amandemen I Sidang MPR : 14 – 21 Oktober 1999
6 UUD 1945 Amandemen II Sidang MPR: 7 – 18 Agustus 2000
7 UUD 1945 Amandemen III Sidang MPR: 1 – 9 November 2001
8 UUD 1945 Amandemen IV Sidang MPR: 1 – 11 Agustus 2002

23. HAL YANG DILARANG UNTUK DIUBAH DI
UUD 1945
 Pembukaan (keseluruhan)
 Akan mengubah tujuan negara, dasar negara (Pancasila), cita cita negara, serta
menghormati perjuangan founding father
 Batang Tubuh
 Bentuk Negara dan Kedaulatan (Pasal 1)

24. STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA
(AMANDEMEN)
UUD 1945
Legislatif
MPR
DPR DPD
Eksekutif
Presiden
dan Wapres
Menteri
Yudikatif
MA MK
KY
BPK
Terdiri dari Dibantu oleh

25. Pasal Isi Pasal Isi Pasal Isi
1 Bentuk dan Kedaulatan 14 Grasi Rehabilitasi Amnesti Abolisi 24&25 Kehakiman
2 MPR 15 Pemberian gelar atau tanda jasa 25A Wilayah Negara
3 Wewenang MPR 16 Dewan Pertimbangan 26 Kewarganegaraan
4 Presiden dan Wakil Presiden 17 Kementerian 27 Hak Hak Penduduk
5 Wewenang Presiden 18 Pemerintahan Daerah
28 &
28AJ
HAM
6 Ketentuan Capres 19 DPR 29 Agama
7 Masa Jabatan Presiden 20 Wewenang dan Fungsi DPR 30 Pertahanan Keamanan
8
Pemberhentian Presiden
sebelum akhir MasJab
21 Usul RUU oleh DPR 31&32 Pendidikan
9 Sumpah Presiden 22A Perpu 33&34 Ekonomi dan Kesejahteraan
10 Presiden Komandan TNI 22B Pemberhentian DPR 35&36 Bendera, Lambang, dkk.
11 Wewenang Int. Presiden 22CD DPD 37 Perubahan Konstitusi
12 Keadaan bahaya 22E Pemilihan Umum
Pasal-Pasal UUD 194513 Duta dan Konsul 23 Keuangan