1. Sumber sumber hukum tata negara Document Transcript
SUMBER SUMBER HUKUM TATA NEGARASumber hukum adalah segala
sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, yangdipergunakan oleh suatu bangsa
sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. MenurutTjipto Rahardjo “Sumber
yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitusumber-sumber yang
bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukummerupakan
sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bias melahirkanatau
menciptakan hukum.Apa yang dimaksud dengan ‘Sumber Hukum’?Menurut para
pakar hukum :Satjipto Rahardjo (1991: 81): sumber yang melahirkan hukum
digolongkan dari 2 kategori,yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang
bersifat sosial. Sumber yang bersifathukum merupakan sumber yang diakui oleh
hukum sendiri sehingga secara langsung bisamelahirkan atau menciptakan
hukum.C.S.T. Kansil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum
ialah, segala apasaja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan
yang bersifat memaksa,yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan
sanksi yang tegas dan nyata. Yangdimaksudkan dengan segala apa saja, adalah faktor-
faktor yang berpengaruh terhadaptimbulnya hukum. Sedang faktor-faktor yang
merupakan sumber kekuatan berlakunya hukumsecara formal artinya ialah, dari mana
hukum itu dapat ditemukan , dari mana asal mulanyahukum, di mana hukum dapat
dicari atau di mana hakim dapat menemukan hukum sebagaidasar dari
putusannya.Sedangkan sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu terbagi
atas dua hal :1. Sumber Hukum MateriilAdalah tempat dari mana materi itu diambil.
Sumber hukum matriil ini merupakan faktoryang membantu pembentukan hukum,
misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik,situasi sosial ekonomis, tradisi
(pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah,perkembangan
internasional, keadaan geografis, dll.
2. Sumber Hukum FormalMerupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan
memperoleh kekuatan hukum. Halini berkaitan dengan bentuk atau cara yang
menyebabkan peraturan hukum itu formalberlaku. Yang diakui umum sebagai sumber
hukum formal ialah UU, perjanjian antarnegara,yuris prudensi dan kebiasaan.Sumber-
sumber hukum dalam pengertian sosiologisSumber-sumber hukum dalam arti
sosiologis merupakan lapangan pekerjaan bagi seorangsosiolog hukum. Namun
penelaahan sosiologis juga dapat relevan gagi seorang yangmempelajari sumber-
sumber hukum dalam arti formal. Sumber-sumber tersebut terahirseringkali lebih baik
dipahami dibandingkan dengan sumber-sumber sosiologis hukum.Sumber hukum
dalam pengertian sejarahDalam arti sejarah istilah sumber hukum punya dua makna
:sebagai sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu sebagai
sumbertempat asal pembuat undang-undang menggalinya dalam penyusunan suatu
aturan menurutundang-undang. Bagi para sejarawan hukum hal yang terutama penting
adalah sumberpertama. Yang dimaksud ialah dokumen-dokemen resmi kuno, buku-
buku ilmiah, majalah-majalah dan sebagainya.B. Sumber-sumber Hukum Tata Negara
IndonesiaPancasila sebagai sumber hukum IndonesiaPancasila dinyatakan sebagai
sumber dari segala sumber hukum, arti dari kalimat tersebutadalah bahwa pandangan
hidup, cita-cita hukum, perikemanusiaan, keadilan sosial, sertatujuan hidup bangsa
harus sesuai dengan pancasila serta tidak menyimpang dari
pancasila.Sumber hukum dalam arti formal Artinya adalah tempat digalinya hukum
yangdibuat positif oleh pemerintah yang berwenang.Dalam penjabaran yang lebih
lanjut hierarki sumber-sumber hukum adalah sebagai berikut1. Undang-undang dasar
1945UUD1945 mulai berlaku sejak 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949,
2. setelah itu terjadiperubahan dasar negar yang mengakibatkan UUD 1945 tidak
berlaku, namun melalui dekritpresiden tanggal 5 juli tahun 1959, ahirnya UUD 1945
berlaku kembali sampai dengansekarang.2. Ketetapan MPRKetetapan MPR ini
merupakan produk MPR yang secara umum memuat ketentuan-ketentuansebagai
berikut :a. garis-garis besar dalam bidang legislatif yang dilaksanakan dengan
undang-undangb. garis-garis besar dalam bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan
keputusan presiden.Dengan kata lain ketetapan MPR ini juga dilaksanakan dengan
keputusan presiden.3. Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti
undang-undangPerlu diketahui bahwa undang-undang merupakan produk bersama
dari presiden dan DPR(produk legislatif), dalam pembentukan undang-undang ini bisa
saja presiden yangmengajukan RUU yang akan sah menjadi Undang-undang jika
DPR menyetujuinya, danbegitu pula sebaliknya.Undang-undang dan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang pada dasarnya memilikiderajat yang sama,
namun Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara keduanya,perbedaan tersebut
antara lain :a. Perpu dibuat oleh presiden saja , tanpa adanya keterlibatan DPRb.
Perpu hanya dapat dibuat dalam keadaan genting saja (Negara dalam keadaan
darurat)Akan tetapi dalam pelaksanaanya perpu ini harus mendapat persetujuan dari
DPRdikemudian hari. Apabila perpu tersebut tidak disetuju maka harus dicabut serta
akibathukum yang timbul harus diatur.
4. Peraturan pemerintah (PP)Menurut pasal 2 ayat (2) UUD 1945, PP ini dibuat dan
dikeluarkan oleh presiden untukmelaksanakan undang-undang. PP ini memuat aturan-
aturan yang bersifat umum dan tidakboleh bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi.5. Keputusan presidenSeperti hanya peraturan
pemerintah, kepres juga dikeluarkan oleh presiden. Yang menjadipembeda antara
keduanya adalah jika dilihat dari sifatnya, PP bersifat umum sedangkankeppres
bersifat khusus, seperti mengangkat duta besar, guru besar ataupun
jabatanadministrasi penting lainnya.6. Peraturan menteri dan surat keputusan
menteriPeraturan menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan ole seorang
menteri yang berisiketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya. SK menteri ini dapat
dibuat oleh lebih dari duamenteri sekaligus atau lebih yang disebut SK bersama.7.
Peraturan daerah dan keputusan kepala daerahNegara Indonesia adalah Negara yang
menganut asas desntralisasi yang berarti wilayahIndonesia dibagi dalam beberapa
daerah otonom dan wilayah administrio. Daerah otonom inidibagi menjadi daerah
tingkat I dan daerah tingkat II. Dalam pelaksanaannya kepala daerahdengan
persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah ini
tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya serta tidak boleh
mengaturmengenai urusan rumah tangga daerah tingkat dibawahnya.8.
YurisprudensiYurisprudensi dapat diartikan sebagai himpunan putusan-putusan
pengadilan yang memilikikekuatan hukum tetap dan tersusun secara sistematis dari
dan dalam peradilan yang kemudiandijadikan sebagai salah satu landasan hukum.9.
Hukum tidak tertulisHukum tidak tertulis pada umumnya berisi hukum adat dan atau
hukum kebiasaan yangsecara nyata tidak dibuat oleh badan legislatif serta tumbuh
berkembang dalam masyarakat.
Biasanya hokum tidak tertulis ini merupakan pencerminan dari hokum asli suatu
Negara, olehkarena itulah hokum adat dan hukum kebiasaan seharusnya dipakai oleh
para hakim sebagaisalah satu landasan hukum dalam pengambilan keputusan.10.
Hukum InternasionalHukum internasional bisa juga disebut hukum bangsa-bangsa,
menurut pakar hukuminternasional, yang dimaksud hukum internasional adalah
keseluruhan kaedah-kaedah danasas-asas yang mengatur hubungan ataupersoalan
yang melintasi batas-batas Negara, yaitua. antara Negara dengan Negarab. antara
3. Negara dengan subjek hukum bukan Negara satu sama lainBiasanya hukum
internasional bersumber pada konvensi-konvensi internasional yangmengutamakan
kepentingan internasional pula tentunya.11. Keputusan Tata usaha Negara
(administratieve beschikking)Keputusan tata usaha Negara bertujuan untuk mencapai
cita-cita Negara serta untukmenyelenggarakan hubungan dalam lingkup alat-alat
perlengkapan Negara yang membuatnyadengan seorang partikelir.12. DoktrinYang
dimaksud dengan doktrin adalah pendapat-pendapat dari para pakar dalam
bidangnyamasing-masing yang berpengaruh. Pendapat yang dikemukakan ini sering
digunakan sebagaisumber dalam pengambilan keputusan, terutama oleh para
hakim.13.TraktatTraktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara
atau lebih. Kalau kita amatipraktek perjanjian internasional bebrapa negara ada yang
dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakniperundingan (negotiation), penandatanganan
(signature), dan pengesahan (ratification).Disamping itu ada pula yang dilakukan
hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation)dan penandatanganan (signature).
Mengenai lembaga negaraLembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau
"Civilizated Organization" Dimanalembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara,
dan untuk negara dimana bertujuan untukmembangun negara itu sendiri . Adapun
artinya adalah lembaga yang anggotanya terdiri daribeberapa negara dan mempunyai
fungsi menjaga kestabilan anggota-anggotanya . DanMenciptakan suatu kerja sama
regional antar negara anggota baik bilateral dan multiteralsehingga tercipta hubungan
simbiosis mutualisme antar negara anggota. Lembaga negaraterbagi dalam beberapa
macam dan mempunyai tugas nya masing - masing antara lain; Menjaga kestabilan
atau stabilitas keamanan , politik , hukum , ham , dan budaya Menciptakan suatu
lingkungan yang kondusif , aman , dan harmonis Menjadi badan penghubung antara
negara dan rakyatnya Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat Memberantas
tindak pidana korupsi , kolusi , maupun nepotisme Membantu menjalankan roda
pemerintahan negaraSelanjutnya akan kita bahas mengenai sumber hukum tata negara
periode sebelumproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945,
antara lain sebagaiberikut :a. Masa penjajahan BelandaPada masa ini Indonesia ( yang
selanjutnya disebut Hindia Belanda ) dikonsturksikanmerupakan bagian dari Kerajaan
Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam Pasal 1 UUDKerajaan Belanda ( IS
1926 ). Dengan demikian kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada ditangan Raja.
Akan tetapi,dalam pelaksanaannya Raja / Ratu tidak melaksanakankekuasaannya
sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh Gubernur Jenderal
sebagaipelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana Pemerintahan kerajaan Belanda
harusbertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan
yangdipergunakan di Negeri Belanda dalam sistem Parlementer Kabinet.
Adapun peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada pada masa
HindiaBelanda adalah :a. Undang Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938Pasal 1 :
Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda.Pasal 62 : Ratu Belanda
memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atas pemerintahIndonesia, dan Gubernur
Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahanUmum.Pasal 63 :
Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, soal-soal
internIndonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia, kecuali
ditentukanlain dengan Undang-Undang.b. Indische Staatsregeling ( IS ) pada
hakekatnya adalah Undang-undang, tetapi karenasubstansinya mengatur tentang
pokok-pokok dari Hukum Tata Negara yang berlaku di HindiaBelanda ( Indonesia ),
maka secara riil IS dapat dianggap sebagai Undang-Undang DasarHindia
Belanda.Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat
ditarikpemahaman bahwa sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dilaksanakan
4. olehPemerintah Kerajaan Belanda adalah dengan menggunakan asas dekonsentrasi.
Dengandemikian secara umum, kedudukan dari Gubernur Jenderal dapat disetarakan
sebagai Kepalawilayah atau alat perlengkapan Pusat ( Pemerintah Kerajaan Belanda
).Adapun bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal pada masa
berlakunya ISadalah :1. WETYang dimaksud dengan WET adalah peraturan yang
dibuat oleh Mahkota Belanda dalam halini adalah Ratu / Raja Kerajaan Belanda
bersama-sama dengan Parlemen ( DPR di Belanda ).Dengan kata lain WET di dalam
pemerintah Indonesia disebut Undang-Undang.2. AMVB ( Algemene Maatregedling
Van Bestuur )Yang dimaksud dengan Algemene Maatregedling Van Bestuur adalah
peraturan yang dibuatoleh Mahkota Belanda dalam hal ini adalah Ratu / Raja
Kerajaan Belanda saja, tanpa adanya
campur tangan dari Parlemen. Dengan kata lain Algemene Maatregedling Van
Bestuur diIndonesia disebut Peraturan Pemerintah ( PP ).3. OrdonantieYang
dimaksud dengan Ordonantie adalah semua peraturan yang dibuat oleh
GubernurHindia Belanda bersama-sama dengan Voolksraad ( dewan rakyat Hindia
Belanda ).Ordonantie sejajar dengan Peraturan daerah ( perda ) di dalam
pemerintahan Indonesia saatini.4. RV ( Regering Verardening )Regering Verardening
adalah semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belandatanpa adanya
campur tangan Volksraad. Regering Verardening setara dengan
KeputusanGubernur.Keempat peraturan perundang-undangan ini disebut Algemene
Verordeningen ( peraturanumum ). Disamping itu juga dikenal adanya Local
Verordeningen ( peraturan lokal ) yangdibentuk oleh pejabat berwenang di tingkat
lokal seperti Gubernur, Bupati, Wedana danCamat.Pada masa Hindia Belanda ini
sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah Sentralistik.Akan tetapi agar corak
sentralistik tidak terlalu mencolok, maka asas yang dipergunakanadalah dekonsentrasi
yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan HindiaBelanda (
Indonesia ) tidak memiliki kewenangan otonom sama sekali, khususnya
dalammengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sistem
ketatanegaraan seperti ininampak dari hal-hal sebagai berikut :a. Kekuasaan eksekutif
di Hindia Belanda ada pada Gubernur Jenderal dengan kewenanganyang sangat luas
dengan dibantu oleh Raad Van Indie ( Badan penasehat ).b. Kekuasaan kehakiman
ada pada Hoge Rechshof ( mahkamah agung )c. Pengawas keuangan dilakukan oleh
Algemene Reken Kamer.Struktur ketatanegaraan seperti ini berlangsung sampai pada
masa pendudukan Jepang danberakhir pada masa proklamasi kemerdekaan.
Memperhatikan susunan ketatanegaraan tersebut di atas, maka dari segi hukum tata
negara,Hindia Belanda belum dapat disebut sebagai negara. Hal ini mengingat tidak
dipenuhinyaunsur-unsur untuk disebut negara, seperti mempunyai wilayah,
mempunyai rakyat, danmempunyai pemerintahan yang berdaulat.Memang realitasnya
ketiga unsur tersebut dapat dikatakan sudah terpenuhi. Wilayahnya ada,rakyatnya ada,
bahkan pemerintahan yang berdaulat terpenuhi. Akan tetapi hakekatkeberadaan ketiga
unsur tersebut tidak muncul karena dibangun oleh bangsa Indonesiasendiri, melainkan
didasarkan pada kondisi kolonialisme yang berlangsung pada saat itu.Maksudnya
wilayah dan rakyat yang ada di Hindia Belanda sebenarnya sudah ada sejakBelanda
belum masuk dan menduduki Indonesia. Dengan kata ain wilayah Nusantara
danmasyarakat yang mendiami nusantara itu sudah ada sejak jaman dahulu. Ditinjau
dari unsurpemerintahan yang berdaulat , sebenarnya Hindia Belanda tidak dapat
dikatakan sebagaisebuah permintaan yang berdaulat, karena kedaulatan Hindia
Belanda ada pada KerajaanBelanda, sedangkan Gubernur Jenderal hanya berfungsi
sebagai penyelanggara pemerintahanumum di wilayah Hindia Belanda sebagai daerah
jajahan Kerajaan Belanda.b. Masa penjajahan JepangSejarah menunjukkan bahwa
5. dengan adanya Perang Asia Timur Raya atau terkenal dengasebutan Peran Dunia Ke
II muncullah kekuatan angkatan perang yang cukup dominan yaitubala tentara
Jepang. Dengan kekuatan inilah hampir seluruh kawasan asia mampu didudukioleh
bala tentara Jepang, tidak terkecuali Indonesia yang pada saat itu masih berada di
bawahkolonialisme Belanda.Dalam sejarah perang asia timur raya, dapat digambarkan
bahwa kedudukan Jepang diIndonesia adalah :1. Sebagai penguasa
pendudukanSebagai penguasa pendudukan, maka Jepang tidak dibenarkan untuk
mengubah susunanketatanegaraan / hukum di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan
wilayah pendudukan Jepangadalah merupakan wilayah konflik yang menjadi medan
perebutan antara bala tentara Jepangdengan Belanda. Oleh karena itu, Jepang hanya
meneruskan kekuasaan Belanda atas HindiaBelanda. Namun dalam hal ini kekuasaan
tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintahBelanda, melainkan diganti oleh
kekuasaan bala tentara Jepang.
2. Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan asia
timurraya termasuk Indonesia denga menybut dirinya sebagai Saudara tua. Dalam
sejarahIndonesia, sebutan seperti ini dilanjutkan dengan pemerian Janji kemerdekaan
kepadaIndonesia dikelak kemudian hari. Janji tersebut direalisir dengan membentuk
BPUPK (BadanPenyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang kemudian
melaksanakan persidangansebanyak dua kali.Salah satu peraturan yang menjadi salah
satu sumber hukum tata negara Republik Indonesiasebelum Proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945 adalah Undang-Undang No.40 OsamuSeirei tahun 1942. Osamu
Seirei adalah peraturan atau Undang-Undang yang cenderungberbau otoriter /
pemaksaan. Pengundangan atau pengumuman mengenai undang-undangOsamu Seirei
ini dilakukan dengan cara ditempelkan pada papan-papan pengumuman diKantor-
kantor pemerintahan Jepang setempat.
DAFTAR
PUSTAKAhttp://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/sumber_tatahuku
m.htmhukum tata negara indonesia CST.KANSIL.2008
