SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
KONSTITUSIONALITAS
KEBEBASAN
MENYAMPAIKAN
PENDAPAT BERBEDA
Ali Rido
Dept. Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Trisakti
Disampaikan pada Webinar “Mimbar Akademik: Indonesia Mau
Dibawa Kemana?”, BEM FH Univ. Trisakti, Jakarta, 12 Juni 2020
KERANGKA ISI
Kebebasan
Menyampaikan
Pendapat Berbeda
Perbandingan Implementasi
JALAN MERENGKUH KEBEBASAN AKADEMIK
1). Abad 12 (Konkret
zaman Socrates)
2). Doktrin keagaaman
lebih kuatKonflik
ilmuwan dan kalangan
agama
1). Abad 18
(enlighment).
2). Abad 19
(kemunduran)fundam
entalis keagamaan
1870-1900 terjadi revolusi
PT di Amerika (tradisi
keilmuan bergeliat) karena
dipengaruhi perkembangan
pendidikan di Jerman
POIN PENTING:
Kebebasan akademik secara natural bukanlah hukum. Ia merupakan praktik,
sangat rentan, perolehan yang sangat sulit didapat dalam perjuangan untuk
kebebasan intelektual.
Kebebasan Berpendapat Berbeda Dalam Ruang
Akademik
REGULASI YANG ADA KETERANGAN
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:
kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat
Jaminan kebebasan menyampaikan pendapat yang berbeda.
Pasal 24 (1) UU No. 20/2003 ttg
Sisdiknas
Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan
kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
Pasal 51 (1) huruf e UU No. 14/2005 ttg
Guru dan Dosen
memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
Pasal 9 UU No. 12/2012 ttg Pendidikan
Tinggi
 Kebebasan akademikcivitas akademika untuk mendalami ilmu
pengetahuan.
 Kebebasan mimbar akademikwewenang profesor/dosen sesuai
keilmuan.
 Otonomi keilmuansivitas akademika pada cabang ilmu pengetahuan.
PERBANDINGAN PENGATURAN KEBEBASAN
AKADEMIK
Konstitusi Filipina (1987)
“Academic Freedom shall be enjoyed
in all institutions of higher learning.”
Konstitusi Jerman
(German Basic Law)
Konstitusi Afrika
Selatan (1996)
PERBANDINGAN PRAKTIK KEBEBASAN AKADEMIK
Jerman
Mendorong para pengajar
meyakinkan mahasiswanya atas
pandangan pengajar.
Dalam kampus, kebebasan untuk
mengucapkan hal-hal secara luas,
namun di luar kampus para
pengajar berkewajiban untuk
sangat berhati -hati dan nonpolitik.
Amerika
Sikap yang tepat bagi pengajar
di kelas adalah netralitas
terhadap isu kontroversial
Atas dasar kebebasan berbicara,
mereka berpartisipasi secara aktif
di arena sosial kemasyarakatan
dan tindakan-tindakan politik.
BAGAIMANA DENGAN INDONESIA KINI?
Mobokrasi
Kontestasi demokrasi hanya
menyuguhkan demagog
Lembaga pemerintahan dipegang
pribadi tak paham esensi demokrasi
Muncul Demoriter
Lahir dari proses demokrasi
Bertindak otoriter melalui instrumen
demokrasi
BAGAIMANA MENGANTISIPASINYA?
Perlu mendalami kembali how to play the game
bukan sekedar rule of the game dalam demokrasi.
Membiasakan untuk mendengar pendapat yang
berbeda.
Sivitas akademika kampus harus tetap netral.
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Kebebasan Menyampaikan Pendapat Berbeda

Demonstrasi~etika
Demonstrasi~etikaDemonstrasi~etika
Demonstrasi~etikamemeycool
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Filsafat
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai FilsafatMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Filsafat
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Filsafatnorma 28
 
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...norma 28
 
PPT FIl. Pendidikan Islam (Konservatisme).pdf
PPT FIl. Pendidikan Islam (Konservatisme).pdfPPT FIl. Pendidikan Islam (Konservatisme).pdf
PPT FIl. Pendidikan Islam (Konservatisme).pdfErhaSyam
 
Apa itu ilmu politik (ii)
Apa itu ilmu politik (ii)Apa itu ilmu politik (ii)
Apa itu ilmu politik (ii)dinnianggra
 
Mengindonesiakan Ekonomi Islam
Mengindonesiakan Ekonomi IslamMengindonesiakan Ekonomi Islam
Mengindonesiakan Ekonomi Islamlihin84
 
Mp direktur tambahan revisi
Mp direktur tambahan revisiMp direktur tambahan revisi
Mp direktur tambahan revisipumdatin
 
Sifat & arti politik
Sifat & arti politikSifat & arti politik
Sifat & arti politikvirmannsyah
 
PENDAHULUAN.ppt
PENDAHULUAN.pptPENDAHULUAN.ppt
PENDAHULUAN.pptIrwanNur9
 
Bab vi demokrasi ps hasil
Bab vi demokrasi ps hasilBab vi demokrasi ps hasil
Bab vi demokrasi ps hasilEdi Ison
 
Aksiologi keilmuan ( dinamika ilmu dan politik )
Aksiologi keilmuan ( dinamika ilmu dan politik )Aksiologi keilmuan ( dinamika ilmu dan politik )
Aksiologi keilmuan ( dinamika ilmu dan politik )ArifianiNurRahma
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika PolitikMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politiknorma 28
 
Mp direktur tambahan fix
Mp direktur tambahan fixMp direktur tambahan fix
Mp direktur tambahan fixpumdatin
 
Pengertian Macam-macam Ideologi Dunia Secara Filsafat
Pengertian Macam-macam Ideologi Dunia Secara FilsafatPengertian Macam-macam Ideologi Dunia Secara Filsafat
Pengertian Macam-macam Ideologi Dunia Secara Filsafatnorma 28
 

Similar to Kebebasan Menyampaikan Pendapat Berbeda (20)

Demonstrasi~etika
Demonstrasi~etikaDemonstrasi~etika
Demonstrasi~etika
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Filsafat
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai FilsafatMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Filsafat
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Filsafat
 
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...
 
Sejarah komunikasi.ppt
Sejarah komunikasi.pptSejarah komunikasi.ppt
Sejarah komunikasi.ppt
 
PPT FIl. Pendidikan Islam (Konservatisme).pdf
PPT FIl. Pendidikan Islam (Konservatisme).pdfPPT FIl. Pendidikan Islam (Konservatisme).pdf
PPT FIl. Pendidikan Islam (Konservatisme).pdf
 
Apa itu ilmu politik (ii)
Apa itu ilmu politik (ii)Apa itu ilmu politik (ii)
Apa itu ilmu politik (ii)
 
Mengindonesiakan Ekonomi Islam
Mengindonesiakan Ekonomi IslamMengindonesiakan Ekonomi Islam
Mengindonesiakan Ekonomi Islam
 
Fins Membela Kebebasan
Fins Membela KebebasanFins Membela Kebebasan
Fins Membela Kebebasan
 
Mp direktur tambahan revisi
Mp direktur tambahan revisiMp direktur tambahan revisi
Mp direktur tambahan revisi
 
Sifat & arti politik
Sifat & arti politikSifat & arti politik
Sifat & arti politik
 
Kewarganegaraan bab x
Kewarganegaraan bab xKewarganegaraan bab x
Kewarganegaraan bab x
 
PENDAHULUAN.ppt
PENDAHULUAN.pptPENDAHULUAN.ppt
PENDAHULUAN.ppt
 
Bab vi demokrasi ps hasil
Bab vi demokrasi ps hasilBab vi demokrasi ps hasil
Bab vi demokrasi ps hasil
 
Aksiologi keilmuan ( dinamika ilmu dan politik )
Aksiologi keilmuan ( dinamika ilmu dan politik )Aksiologi keilmuan ( dinamika ilmu dan politik )
Aksiologi keilmuan ( dinamika ilmu dan politik )
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika PolitikMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Mp direktur tambahan fix
Mp direktur tambahan fixMp direktur tambahan fix
Mp direktur tambahan fix
 
Pengertian Macam-macam Ideologi Dunia Secara Filsafat
Pengertian Macam-macam Ideologi Dunia Secara FilsafatPengertian Macam-macam Ideologi Dunia Secara Filsafat
Pengertian Macam-macam Ideologi Dunia Secara Filsafat
 
Sejarah sosiologi
Sejarah sosiologiSejarah sosiologi
Sejarah sosiologi
 

More from Universitas Trisakti

ALI R-URGENSI PENGATURAN JARINGAN UTILITAS DKI JAKARTA
ALI R-URGENSI PENGATURAN JARINGAN UTILITAS DKI JAKARTAALI R-URGENSI PENGATURAN JARINGAN UTILITAS DKI JAKARTA
ALI R-URGENSI PENGATURAN JARINGAN UTILITAS DKI JAKARTAUniversitas Trisakti
 
KOHERENSI REGULASI PERTEMBAKAUAN YANG PARTISIPATIF
KOHERENSI REGULASI PERTEMBAKAUAN YANG PARTISIPATIFKOHERENSI REGULASI PERTEMBAKAUAN YANG PARTISIPATIF
KOHERENSI REGULASI PERTEMBAKAUAN YANG PARTISIPATIFUniversitas Trisakti
 
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang MerokokKedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang MerokokUniversitas Trisakti
 
Anomali Produk Kebijakan Penguasa: Analisis Terhadap Sergub DKI Jakarta No. 8...
Anomali Produk Kebijakan Penguasa: Analisis Terhadap Sergub DKI Jakarta No. 8...Anomali Produk Kebijakan Penguasa: Analisis Terhadap Sergub DKI Jakarta No. 8...
Anomali Produk Kebijakan Penguasa: Analisis Terhadap Sergub DKI Jakarta No. 8...Universitas Trisakti
 
Anatomi Akademik Rancangan Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Produk Te...
Anatomi Akademik Rancangan Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang  Produk Te...Anatomi Akademik Rancangan Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang  Produk Te...
Anatomi Akademik Rancangan Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Produk Te...Universitas Trisakti
 
Analisis Putusan PTUN Jakarta Terkait Pernyataan Jaksa Agung
Analisis Putusan PTUN Jakarta Terkait Pernyataan Jaksa AgungAnalisis Putusan PTUN Jakarta Terkait Pernyataan Jaksa Agung
Analisis Putusan PTUN Jakarta Terkait Pernyataan Jaksa AgungUniversitas Trisakti
 
Perppu Dalam Optik Ketatanegaraan Indonesia
Perppu Dalam Optik Ketatanegaraan IndonesiaPerppu Dalam Optik Ketatanegaraan Indonesia
Perppu Dalam Optik Ketatanegaraan IndonesiaUniversitas Trisakti
 
Konstitusi Dalam Optik Legisprudensi
Konstitusi Dalam Optik LegisprudensiKonstitusi Dalam Optik Legisprudensi
Konstitusi Dalam Optik LegisprudensiUniversitas Trisakti
 
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui MediasiRekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui MediasiUniversitas Trisakti
 
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan PendapatKebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan PendapatUniversitas Trisakti
 
Consilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
Consilium Forum Pada Mahkamah KonstitusiConsilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
Consilium Forum Pada Mahkamah KonstitusiUniversitas Trisakti
 
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)Universitas Trisakti
 
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19Universitas Trisakti
 
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan KonstitusiAli R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan KonstitusiUniversitas Trisakti
 
Ali R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
Ali R-Macam-Macam Sistem PemerintahanAli R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
Ali R-Macam-Macam Sistem PemerintahanUniversitas Trisakti
 
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan IndonesiaAli R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan IndonesiaUniversitas Trisakti
 
Ali R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
Ali R- Ambang Batas Pencalonan PresidenAli R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
Ali R- Ambang Batas Pencalonan PresidenUniversitas Trisakti
 

More from Universitas Trisakti (20)

ALI R-URGENSI PENGATURAN JARINGAN UTILITAS DKI JAKARTA
ALI R-URGENSI PENGATURAN JARINGAN UTILITAS DKI JAKARTAALI R-URGENSI PENGATURAN JARINGAN UTILITAS DKI JAKARTA
ALI R-URGENSI PENGATURAN JARINGAN UTILITAS DKI JAKARTA
 
KOHERENSI REGULASI PERTEMBAKAUAN YANG PARTISIPATIF
KOHERENSI REGULASI PERTEMBAKAUAN YANG PARTISIPATIFKOHERENSI REGULASI PERTEMBAKAUAN YANG PARTISIPATIF
KOHERENSI REGULASI PERTEMBAKAUAN YANG PARTISIPATIF
 
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang MerokokKedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok
 
Anomali Produk Kebijakan Penguasa: Analisis Terhadap Sergub DKI Jakarta No. 8...
Anomali Produk Kebijakan Penguasa: Analisis Terhadap Sergub DKI Jakarta No. 8...Anomali Produk Kebijakan Penguasa: Analisis Terhadap Sergub DKI Jakarta No. 8...
Anomali Produk Kebijakan Penguasa: Analisis Terhadap Sergub DKI Jakarta No. 8...
 
Anatomi Akademik Rancangan Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Produk Te...
Anatomi Akademik Rancangan Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang  Produk Te...Anatomi Akademik Rancangan Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang  Produk Te...
Anatomi Akademik Rancangan Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Produk Te...
 
Analisis Putusan PTUN Jakarta Terkait Pernyataan Jaksa Agung
Analisis Putusan PTUN Jakarta Terkait Pernyataan Jaksa AgungAnalisis Putusan PTUN Jakarta Terkait Pernyataan Jaksa Agung
Analisis Putusan PTUN Jakarta Terkait Pernyataan Jaksa Agung
 
Perppu Dalam Optik Ketatanegaraan Indonesia
Perppu Dalam Optik Ketatanegaraan IndonesiaPerppu Dalam Optik Ketatanegaraan Indonesia
Perppu Dalam Optik Ketatanegaraan Indonesia
 
Konstitusi Dalam Optik Legisprudensi
Konstitusi Dalam Optik LegisprudensiKonstitusi Dalam Optik Legisprudensi
Konstitusi Dalam Optik Legisprudensi
 
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui MediasiRekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
 
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan PendapatKebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
 
Consilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
Consilium Forum Pada Mahkamah KonstitusiConsilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
Consilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
 
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
 
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
 
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan KonstitusiAli R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
 
Ali R-Pemerintahan Daerah
Ali R-Pemerintahan DaerahAli R-Pemerintahan Daerah
Ali R-Pemerintahan Daerah
 
Ali R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
Ali R-Macam-Macam Sistem PemerintahanAli R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
Ali R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
 
Ali R-Sumber HTN indonesia
Ali R-Sumber HTN indonesiaAli R-Sumber HTN indonesia
Ali R-Sumber HTN indonesia
 
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan IndonesiaAli R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
 
Ali R-Asas-Asas Hukum Tata Negara
Ali R-Asas-Asas Hukum Tata NegaraAli R-Asas-Asas Hukum Tata Negara
Ali R-Asas-Asas Hukum Tata Negara
 
Ali R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
Ali R- Ambang Batas Pencalonan PresidenAli R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
Ali R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
 

Kebebasan Menyampaikan Pendapat Berbeda

  • 1. KONSTITUSIONALITAS KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT BERBEDA Ali Rido Dept. Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti Disampaikan pada Webinar “Mimbar Akademik: Indonesia Mau Dibawa Kemana?”, BEM FH Univ. Trisakti, Jakarta, 12 Juni 2020
  • 3. JALAN MERENGKUH KEBEBASAN AKADEMIK 1). Abad 12 (Konkret zaman Socrates) 2). Doktrin keagaaman lebih kuatKonflik ilmuwan dan kalangan agama 1). Abad 18 (enlighment). 2). Abad 19 (kemunduran)fundam entalis keagamaan 1870-1900 terjadi revolusi PT di Amerika (tradisi keilmuan bergeliat) karena dipengaruhi perkembangan pendidikan di Jerman POIN PENTING: Kebebasan akademik secara natural bukanlah hukum. Ia merupakan praktik, sangat rentan, perolehan yang sangat sulit didapat dalam perjuangan untuk kebebasan intelektual.
  • 4. Kebebasan Berpendapat Berbeda Dalam Ruang Akademik REGULASI YANG ADA KETERANGAN Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Jaminan kebebasan menyampaikan pendapat yang berbeda. Pasal 24 (1) UU No. 20/2003 ttg Sisdiknas Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Pasal 51 (1) huruf e UU No. 14/2005 ttg Guru dan Dosen memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan Pasal 9 UU No. 12/2012 ttg Pendidikan Tinggi  Kebebasan akademikcivitas akademika untuk mendalami ilmu pengetahuan.  Kebebasan mimbar akademikwewenang profesor/dosen sesuai keilmuan.  Otonomi keilmuansivitas akademika pada cabang ilmu pengetahuan.
  • 5. PERBANDINGAN PENGATURAN KEBEBASAN AKADEMIK Konstitusi Filipina (1987) “Academic Freedom shall be enjoyed in all institutions of higher learning.” Konstitusi Jerman (German Basic Law) Konstitusi Afrika Selatan (1996)
  • 6. PERBANDINGAN PRAKTIK KEBEBASAN AKADEMIK Jerman Mendorong para pengajar meyakinkan mahasiswanya atas pandangan pengajar. Dalam kampus, kebebasan untuk mengucapkan hal-hal secara luas, namun di luar kampus para pengajar berkewajiban untuk sangat berhati -hati dan nonpolitik. Amerika Sikap yang tepat bagi pengajar di kelas adalah netralitas terhadap isu kontroversial Atas dasar kebebasan berbicara, mereka berpartisipasi secara aktif di arena sosial kemasyarakatan dan tindakan-tindakan politik.
  • 7. BAGAIMANA DENGAN INDONESIA KINI? Mobokrasi Kontestasi demokrasi hanya menyuguhkan demagog Lembaga pemerintahan dipegang pribadi tak paham esensi demokrasi Muncul Demoriter Lahir dari proses demokrasi Bertindak otoriter melalui instrumen demokrasi
  • 8. BAGAIMANA MENGANTISIPASINYA? Perlu mendalami kembali how to play the game bukan sekedar rule of the game dalam demokrasi. Membiasakan untuk mendengar pendapat yang berbeda. Sivitas akademika kampus harus tetap netral.