Berisi ruang lingkup konstitusi

1. Ali Rido
Departement of Constitutional Law
Trisakti University,Jakarta.

2.  Biasanya disebut UUD.
 Pada umumnya lebih kuat/mengikat daripada
hukum dasar tidak tertulis.
 Merupakan bagian dari konstitusi.
 Merupakan sumber dan dasar bagi norma hukum
di bawahnya.

3. Seperangkat peraturan yang mengatur mengenai tata
cara bernegara suatu bangsa.
Herman Heller: 1) Konstitusi sebagai pengertian sosial-
politik; 2) Konstitusi sebagai pengertian hukum.

4. CONSTITUTION
Formal and
Material
Written and
Unwritten
Flexible or
Rigid

5. Flexibel dan rigid:
Mudah dan tidak mudah diubah;
Mudah dan tidak mudah menyesuaikan diri dengan
perkembangan masyarakat;
Tergantung kekuatan yang nyata yang ada dalam
masyarakat.

6. Jan Gerhard Steenbeek
Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
dan warga negara;
Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu
negara yang bersifat fundamental
Adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

7. • Pertama, hubungan antara pemerintahan
dengan warga negara; dan
• Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan
yang satu dengan lembaga pemerintahan yang
lain.
William G. Andrews,
“Under constitutionalism,
two types of limitations
impinge on government”.
• menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ
negara,
• mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara
yang satu dengan yang lain, dan
• mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-
lembaga negara dengan warga negara.
Isi konstitusi tersebut
untuk mengatur
mengenai tiga hal
penting, yaitu:

8.  jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak
warga negara;
 Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat
fundamental;
 Adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

9. Fungsi Konstitusi
Membagi kekuasaan negara;
Membatasi kekuasaan pemerintahan.
Nilai Konstitusi
Nilai normatifbukan hanya berlaku arti hukum tetapi diterima seutuhnya.
Nilai nominalkenyataan tidak dilaksanakan, hanya sebagai simbol.
Nilai semantikbentuk dari konstitusi dilaksanakan namun dengan
pertimbangan tertentu.

10. Cara Perubahan
•Revolusi;
•Perubahan formal;
•Keputusan hakim;
Faktor Pendorong
• Perkembangan Peradaban
(revolusi industri, perkembangan
IPTEK);
• Perang;
• Krisis Ekonomi;
• Negara kesejahteraan;
• Pandangan Masyarakat.

11. Oleh Lembaga Legislatif yang ada dengan pembatasan:
Fix quorum of members and qualified vote.
Pembubaran legislatif dan diikuti dengan Pemilu.
Sidang Gabungan.
Oleh Rakyat melalui referendum.
Oleh sebagian besar negara bagian.
Oleh suatu badan khusus.

12. PENGGANTIAN (RENEWAL)
PERUBAHAN (AMENDMENT):
 Menambah Ketentuan;
 Mengurangi Ketentuan;
 Mengubah Ketentuan.

13. UUD 1945 Periode Pertama;  Perubahan Sistem
Pemerintahan (Maklumat No. X, 16 Oktober 1945, Maklumat
Pemerintah 14 Nopember 1945).
Konstitusi RIS; (Hasil KMB, Keppres RIS No. 48 Tahun 1950).
UUDS 1950; (Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan
Pemerintah RI 19 Mei 1950, UU No. 7 Tahun 1950 tentang
Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat
Menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia