2. Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis
“ constitur” yang berarti membentuk, dalam bahasa
Belanda istilah konstitusi dikenal dengan istilah
Gronwet (UUD), dalam Bahasa Jerman, istilah
konstitusi dikenal dengan istilah Grundgesetz (UUD)
Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan
sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan suatu negara.
Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar mengenai
suatu pembentukan negara
Introduction of Political Science 2
3. Di Indonesia Konstitusi diartikan
a.Chairul Anwar (konstitusi = fundamental laws tentang
pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai
fundanmentalitasnya.
b.Sri Soemantri (Konstitusi = suatu naskah yang
memuat suatu bengunan negara dan sendi-sendi
sistem pemerintahan negara
Konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai
sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya suatu
negara
Introduction of Political Science 3
5. 1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian
masyarakat (kontrak sosial) untuk membina negara
dan pemerintahan yang mengatur mereka.
2. konstitusi sebagai piagam penjamin Hak Azazi
Manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-
batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat
pemerintahannya,
3. Konstitusi sebagai kerangka bangunan pemerintahan
Introduction of Political Science 5
6. 1. Memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap
kekuasaan politik
2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri
3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para
penguasa dalam menjalankan kekuasaan
Introduction of Political Science 6
7. 1. Mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi
kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-
wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga
negara akan lebih terlindungi
2. Menjadi barometer kehidupan berbangsa dan
bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman
bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan
suatu negara.
Introduction of Political Science 7
8. 1. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau
2. Tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan
bangsa
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak
diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk
waktu yang akan datang
4. Suatu keinginan dimana perkembangan kehidupan
ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin
Introduction of Political Science 8
10. Dalam sistem ketatanegaraan, ada 2 sistem
yang berkembang dalam perubahan konstitusi
yaitu:
① Renewal (pembaharuan) : dianut dinegara-
negara Eropa Kontinental
② Amandement (perubahan) : dianut negara-
negara Anglo Saxon
Introduction of Political Science 10
11. Perubahan konstitusi dengan model Renewal
merupakan perubahan konstitusi secara keseluruhan,
sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru
secara keseluruhan (mis, Belanda, Jerman, Perancis
menganut model ini)
Perubahan Konstitusi model Amandement adalah
apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), maka
konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain,
hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau
lampiran yang menyertai konstitusi awal (Amerika
Serikat menganut model ini)
Introduction of Political Science 11
12. 1. Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa
syarat misalnya, dapat ditetapkan quorum untuk
sidang yang membicarakan usul perubahan UUD dan
jumlah minimum anggota badan legislatif yang
menerimanya
2. Referendum atau plebisit
3. Negara-negara bagian dalam negara federal (misalnya
USA;3/4 x 50 Negara bagian harus menyetujui)
4. Musyawarah khusus (Special Convention)
Introduction of Political Science 12
13. Pasal 37 UUD 1945 menyebutkan:
① Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada
jumlah anggota MPR harus hadir
② Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
jumlah anggota yang hadir
Pasal 37 tersebut mengandung 3 (tiga) norma Yaitu:
1. Bahwa wewenang untuk mengubah UUD 1945 ada pada MPR
sebagai lembaga Negara yang berfungsi sebagai penetapan UUD
2. Bahwa untuk mengubah UUD, quorum yang harus dipenuhi
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR
3. Bahwa putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang
hadir.
Introduction of Political Science 13
14. Introduction of Political Science 14
Perubahan dengan Model Renewal tidak mungkin
dilakukan karena akan mengubah konsensus
politik tertinggi, terutama karena akan terdapat
pembukaan, sehingga mengubah pembukaan
berarti membubarkan Negara Indonesia yang
diproklamirkan 17 Agustus 1945; jadi, yang
mungkin adalah dengan model Amandement
seperti yang dilakukan di USA
15. 1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
2. Konstitusi RIS ( 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
3. UUD Sementara RI 1950 ( 17 Agustus 1950 – 5 Juli
1959)
4. UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)
5. UUD 1945 dan Perubahan I ( 19 Oktober 1999 – 18
Agustus 2000)
6. UUD 1945 dan Perubahan I dan II ( 18 Agustus 2000 – 9
November 2001)
7. UUD 1945 dan Perubahan I, II dan III ( 9 November
2001 – 10 Agustus 2002 )
8. UUD 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV ( 10 Agustus
2002)
Introduction of Political Science 15
16. UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Pasal 10 menyebutkan:
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya
bersifat final untuk :
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
memutus pembubaran partai politik; dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.
Introduction of Political Science 16
17. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan
atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Introduction of Political Science 17
Posisi MK dalam sistem ketatanegaraan adalah sejajar dengan
posisi lembaga negara lain seperti presiden, DPR, MPR, dan
BPK
18. Fungsi dan posisi MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD Negara
RI Tahun 1945 yang isi lengkapnya sebagai berikut: Pasal 24 C
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum.
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar. (Perubahan Ketiga)
Introduction of Political Science 18
