Dokumen ini menjelaskan prinsip dan tugas Panwaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu 2024, termasuk perlindungan hak politik, kepastian hukum, dan aksesibilitas laporan. Selain itu, dijelaskan mekanisme pendaftaran dan penanganan laporan pelanggaran pemilu yang melibatkan berbagai instansi, serta dasar hukum yang mengatur proses tersebut. Penanganan pelanggaran dilakukan lewat pengawasan yang efektif dan berbasis teknologi untuk memastikan integritas pelaksanaan pemilu.

1. PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILU 2024
OLEH PANWASLU KECAMATAN
disampaikan oleh:
Heru Widiawan
(Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi)
Kudus, 12 September 2023

2. PRINSIP PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
 Berorientasi pada perlindungan hak politik: hak untuk
memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be
candidate).
 Menjamin kepastian hukum.
 Memberikan kemudahan bagi kandidat dan masyarakat
dalammenyampaikan laporan (aksesibilitas).
 Transparan, di mana proses dan hasilnya mudah
diketahui.
 Proses penanganan pelanggaran yang cepat dan efektif.
 Penanganan pelanggaran berbasis teknologi

4. FUNGSI BAWASLU DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILU
FUNGSI PENYELESAIAN SENGKETA
Melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu antar peserta
Pemilu atau antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara
Pemilu.
FUNGSI PENANGANAN PELANGGARAN
Melakukan penindakan terhadap temuan atau laporan sesuai prosedur perundang-
undangan terkait dengan adanya tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
FUNGSI PENGAWASAN
Segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa
proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

5. DASAR HUKUM PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILU
UU Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum;
UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang.
Perbawaslu 7/2022ttg Penanganan Temuan danLaporan Pelanggaran Pemilu
Perbawaslu 8/2022ttg Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
Perbawaslu 3/2023 ttg Sentra Gakkumdu Pemilu

6. TUGAS PANWASLU KECAMATAN
(PASAL 105 UU NO. 7 TAHUN 2017)
Panwaslu Kecamatan bertugas :
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu,
yang terdiri atas :
1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
2. mengordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaran
Pemilu di wilayah kecamatan;
3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau dugaan
tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang terdiri atas : dst
c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang
diatur dalam Undang - Undang ini di wilayah kecamatan;

7. TUGAS PANWASLU KECAMATAN
(PASAL 105 UU NO. 7 TAHUN 2017)
e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut
serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal
retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangj undangan;
g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. WEWENANG PANWASLU KECAMATAN
(PASAL 106 UU NO. 7 TAHUN 2017)
Panwaslu Kecamatan berwenang :
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan
hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang
ini;
c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota
mengenai hasil pengawasan diwilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang
dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
d. mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah
mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, ... dst
e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan
dan penindakan pelanggaran Pelimu di wilayah kecamatan;
f. f, g, h.

9. PELANGGARAN ADMINISTRATIF (Pasal 460 ayat 1 dan 2)
• pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme
yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu
dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
PELANGGARAN TINDAK PIDANA (Pasal 476)
• tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap
ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Pemilihan Umum
PELANGGARAN KODE ETIK (Pasal 456)
• pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang
berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum
menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu
JENIS-JENIS PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU
PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
• pelanggaran yang bukan masuk dalam pelanggaran Pemilu
namun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya
Misalnya: Netralitas ASN melanggar ketentuan dalam UU
ASN ataupun peraturan mengenai ASN

10. Bawaslu menjadi pintu
masuk penanganan
dugaan pelanggaran
Pemilu, baik berasal dari
Temuan atau Laporan
Bawaslu melakukan
penerimaan laporan/temuan
dugaan pelanggaran Pemilu
Bawaslu menindaklanjuti
dugaan pelanggaran Pemilu
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan
TINDAK LANJUT PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

11. SUMBER DUGAAN
PELANGGARAN
PEMILU
TEMUAN
LAPORAN
• DUGAAN PELANGGARAN PEMILU YANG DITEMUKAN DARI
HASIL PENGAWASAN PENGAWAS PEMILU PADA SETIAP
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU ATAU HASIL
INVESTIGASI BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, BAWASLU
KAB/KOTA, DAN PANWASLU KECAMATAN
• DITUANGKAN DLM FORM B.2 YG MEMUAT PALING SEDIKIT
A. IDENTITAS PENEMU
B. BATAS WAKTU TEMUAN PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI
SEJAK LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN HASIL
INVESTIGASI DIBUAT;
C. IDENTITAS PELAKU
D. URAIAN KEJADIAN
E. BUKTI
• DISAMPAIKAN OLEH WNI YANG PUNYA HAK PILIH, PESERTA
PEMILU DAN PEMANTAU PEMILU KEPADA PENGAWAS PALING
LAMA 7 HARI KERJA SEJAK DIKETAHUI DUGAAN
PELANGGARAN
• MELAMPIRKAN FC KTP-E/SUKET KEPENDUDUKAN LAIN, & BUKTI
• BUKTI DLM BENTUK SURAT DIRANGKAP 3 (TIGA) & BUKTI
ELEKTRONIK DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA PENYIMPANAN
• DITUANGKAN DALAM FORM B.1
• SYARAT FORMIL:
A. NAMA DAN ALAMAT PELAPOR
B. PIHAK TERLAPOR
C. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
• SYARAT MATERIEL:
A. WAKTU DAN TEMPAT DUGAAN PELANGGARAN
B. URAIAN KEJADIAN DUGAAN PELANGGARAN
C. BUKTI

12. 1. Pelapor menyampaikan Laporan kepada petugas penerima Laporan:
a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan
Kamis; dan
b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat.
2. Petugas penerima Laporan menuangkan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor ke dalam Formulir
Model B.1 Laporan;
3. Pelapor atau kuasanya dan petugas penerima Laporan menandatangani formulir Laporan;
4. Pelapor atau kuasanya menyerahkan dokumen berupa:
a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan milik Pelapor; dan
b. bukti.
5. Petugas penerima Laporan membuat tanda bukti penyampaian Laporan sebanyak 2 (dua) rangkap
untuk Pelapor dan arsip sesuai dengan Formulir Model B.3.
6. Tanda bukti penyampaian Laporan sebagaimana diserahkan pada Hari yang sama pada saat Pelapor
menyampaikan Laporan
TEKNISPENERIMAANLAPORANPELANGGARANPEMILU

13. 1. Panwaslu Kecamatan menyusun kajian awal terhadap Laporan paling lama 2 (dua) Hari setelah
Laporan disampaikan;
2. Kajian awal dilakukan untuk meneliti:
a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan;
b. jenis dugaan pelanggaran;
c. permintaan pengambilalihan Laporan;
d. pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya
e. dugaan Pelanggaran Pemilu;
f. pencabutan Laporan oleh Pelapor; dan/atau
g. penghentian Laporan yang telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
3. Dalam hal hasil kajian awal yaitu Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan
pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilu, maka Laporan dicatatkan dalam buku register
Laporan dan diberi nomor registrasi Laporan;
4. Dalam hal hasil kajian awal yaitu Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel, maka Pelapor
melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 2 (dua) Hari setelah
pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor.
TEKNISREGISTRASILAPORAN/TEMUANPELANGGARANPEMILU

15. 1. Pengawas Pemilu melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk
dimintakan keterangan;
2. Pengawas Pemilu menyusun kajian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Temuan dan Laporan diregistrasi;
3. Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan Temuan atau Laporan diteruskan
kepada instansi terkait:
4. Pengawas Pemilu membuat status penanganan pelanggaran yang diumumkan di papan
pengumuman dan disampaikan kepada Pelapor.
TEKNISTINDAKLANJUTLAPORAN/TEMUANPELANGGARAN
PASCAREGISTRASI
a. Kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pelanggaran administratif Pemilu;
b. Kepada DKPP untuk pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
c. Kepada Penyidik untuk pelanggaran tindak pidana Pemilu

16. PENERIMAAN TEMUAN/LAPORAN DAN REGISTRASI
TEMUAN
LAPORAN
PETUGAS PENERIMA
• MENGISI FORM B.1
• MEMINTA DAN
MENERIMA FC
KTP-E/SUKET
KEPENDUDUKAN
LAIN SERTA
DOKUMEN BUKTI-
BUKTI
• MEMBERIKAN
TANDA TERIMA
FORM B.3
KAJIAN AWAL
• DILAKUKAN PALING LAMA 2 HARI SETELAH
LAPORAN DISAMPAIKAN
• DITUANGKAN DALAM FORM B.7
• MENENTUKAN:
A. KETERPENUHAN SYARAT FORMAL DAN
MATERIEL,
B. JENIS PELANGGARAN
C. PERMINTAAN PENGAMBILALIHAN LAPORAN
D. PELIMPAHAN LAPORAN
E. PENCABUTAN LAPORAN
F. PENGENTIAN LAPORAN TELAH DITANGANI
OLEH PENGAWAS PEMILU
REGISTRASI
LAPORAN MEMENUHI
SYARAT FORMAL-
MATERIEL
LAPORAN BELUM
MEMENUHI SYARAT
FORMIL-MATERIL
PERBAIKAN LAPORAN
PALING LAMA 2 HARI
SETELAH PEMBERITAHUAN
DISAMPAIKAN
DUGAAN PELANGGARAN
LAINNYA
LAPORAN TELAH
DITANGANI PENGAWAS
PEMILU ATAU LAPORAN
DICABUT OLEH PELAPOR
PELAPOR
MEMPERBAIKI
PELAPOR
TIDAK
MEMPERBAIKI
DITERUSKAN KE INSTANSI
KE BERWENANG
TIDAK DIREGISTRASI
TIDAK
DIREGISTRASI,
DIUMUMKAN,
DIBERITAHUKAN

17. MEKANISME PENANGANAN TEMUAN/LAPORAN OLEH
JAJARAN PENGAWAS PEMILU
PELANGGARAN ETIK
PENYELENGGARA
PERMANEN
PENYELENGGARA
ADHOC JAJARAN KPU
PENYELENGGARA ADHOC
JAJARAN BAWASLU
DKPP
KPU KAB/KOTA
BAWASLU KAB/KOTA KEPUTUSAN
PELANGGARAN
ADMINISTRASI
TINDAK PIDANA
PEMILU
PENYIDIK GAKKUMDU
BUKAN PELANGGARAN
PEMILU
DIHENTIKAN
INSTANSI LAIN YANG
BERWENANG
REGISTRASI
RAPAT
PLENO
KLARIFIKASI
• WAKTU PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILU ADALAH 7 + 7 HARI KERJA
• OUTPUT PENANGANAN ADALAH
REKOMENDASI
Dasar Hukum Perbawaslu 7 / 2022
DITANGANI OLEH
PANWASCAM
DITANGANI OLEH
BAWASLU KAB/KOTA
REKOMENDASI
PANWASCAM DISAMPAIKAN
KEPADA BAWASLU
KAB/KOTA
KPU KAB/KOTA
SIDANG
PEMERIKSAAN

19. NO KETERANGAN KENDALA
1 UPAYA PAKSA
TIDAK ADANYA ATURAN TERKAIT KEW ENANGAN BAW ASLU MENGENAI
UPAYA PAKSA DALAM KLARIF IKASI
2 PERLINDUNGAN SAKSI
TIDAK ADANYA ATURAN DALAM UU PEMILU MENGENAI PERLINDUNGAN
SAKSI ATAU PARA PIHAK YANG DIMINTAI KLARIF IKASI SEHINGGA
MENYULITKAN BAW ASLU DALAM MENANGANI KASUS
3 ATURAN DALAM UU PEMILU
MASIH ADANYA PASAL-PASAL DALAM UU PEMILU YANG SIF ATNYA
MULTITAF SIR SEHINGGA ADA BEBERAPA PELANGGARAN YANG SULIT
DIJ ERAT
4 SANKSI BAGI PARA PIHAK
TIDAK ADANYA ATURAN TERKAIT SANKSI BAGI PIHAK YANG TIDAK
MEMENUHI UNDANGAN KLARIF IKASI O LEH BAW ASLU KABUPATEN/KO TA
PROBLEMATIKA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

20. gambar diatas hanya ilustrasi
sumber :
https://babelpos.disway.id/read/654897/maaf-ini-promo-mie-tek-tek-bukan-baliho-caleg
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK ?

21. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 ttg Kampanye Pemilu
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD
Kab/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Parpol atau
gabungan Parpol untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
14. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan
calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan Parpol atau Gabungan Parpol yang telah
memenuhi persyaratan.
15. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta
Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kab/Kota.
18. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk
meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
19. Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk
melakukan kegiatan Kampanye Pemilu.

22. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 ttg Kampanye Pemilu
Pasal 9
1) Pasangan Calon, partai politik, gabungan partai politik, harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden kepada :
c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota.
2) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3
(tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
Pasal 11
1) Pasangan Calon, partai politik, gabungan partai politik, harus mendaftarkan Tim Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada :
c. KPU Kabupaten/Kota, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota
dan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan
nama lain dan/atau kelurahan/desa atau sebutan lain.
2) Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

23. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 ttg Kampanye Pemilu
Pasal 15
1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas :
a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPR;
b. calon anggota DPR;
c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;
d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR; dan
e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.
4) Partai Plolitik Peserta Pemilu DPR harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu kepada :
c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat kabupaten/kota.
dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

24. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 ttg Kampanye Pemilu
Pasal 16
1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas :
dst...
Pasal 16
1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas :
dst...

25. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024
MASA TENANG (11 - 13 Feb 2024)
MASA KAMPANYE (28 Nov 2023 - 10 Feb 2024)
PENETAPAN DCT (3 November 2023)
PENETAPAN DCS (18 Agustus 2023)
PENETAPAN PASANGAN CALON (25 Nov 2023)
14
Februari
2024
Catatan : ada jeda sekitar 2,5 bulan
antara penetapan DCS sampai
dengan penetapan DCT

26. Pasal 79
1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal
Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
metode :
a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan
dilaksanakan.
3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Parta Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
Sosialisasi dan Pendidikan Politik

27. 4) dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai
Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkap citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau
karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :
a. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
c. Media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu
diluar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
Catatan :
Pasal 27 ayat (1). Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c,
d, e, h, i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap
anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kab/Kota untuk Pemilu
anggota DPR, DPD dan DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah
ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan
dimulainya Masa Tenang.

28. SE Nomor 43 Tahun 2023
kerawanan
materi
kampanye
kerawanan
metode kampanye
kerawanan tahapan
kampanye
kerawanan
waktu
kampanye
kerawanan pelaku
dan penyelenggara
kampanye
kerawanan
penyelenggara
negara
(Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye)

29. Strategi Pencegahan :
1. membuat imbauan kepada KPU Kab/Kota untuk melaksanakan tahapan kampanye sesuai
ketentuan
2. membuat imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mematuhi ketentuan sesuai
PKPU 15 Tahun 2023.
3. Partai Politik tidak melaksanakan kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan unsur
kampanye
4. membuat instruksi kepada jajaran untuk melakukan strategi pencegahan berdasarkan
identifikasi kerawanan, pendidikan, kerjasama, partisipasi masyarakat, publikasi, naskah dinas
dan bentuk pencegahan lainnya.
Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023
Identifikasi Kerawanan dan Stragegi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu 2024

30. Terkait Penanganan Dugaan Pelanggaran selama masa Sosialisasi dan Pendidikan Politik
1. hal - hal yang mengatur tentang kegiatan kampanye, penyebaran bahan kampanye,
pemasangan alat peraga kampanye dan larangan dalam PKPU 15 Tahun 2023 hanya
meliputi kegiatan di masa kampanye (28 Nov 2023 sampai dengan 10 Februari 2024)
2. sanksi dan ketentuan terhadap pelanggaran dalam PKPU 15 Tahun 2023 hanya meliputi
masa kampanye.
3. belum adanya penetapan DCT dan Pasangan Calon pada masa Sosialisasi dan Pendidikan
Politik sehingga pengawas tidak bisa melakukan penanganan dugaan pelanggaran terhadap
bahan dan alat peraga yang mengandung unsur kampanye.
4. belum terdaftarnya pihak-pihak yang menjadi pelaksana dan tim kampanye sehingga
pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran.
5. dalam rangka pencegahan, hasil identifikasi dan kajian awal bisa menggunakan pelanggaran
hukum lainnya, yaitu dengan berdasarkan Perda Kabupaten Kudus No 14 Tahun 2020.
Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023
Identifikasi Kerawanan dan Stragegi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu 2024

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Pengenaan Pasal Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya.
Pasal 8
Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan atau usaha di badan jalan, bahu jalan,
ruang milik jalan maupun di atas trotoar kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
Pasal 9 Tertib Fasilitas Umum
1) Dalam mewujudkan tertib fasilitas umum, setiap Orang atau Badan dilarang merusak,
mengubah, atau menyalahgunakan fungsi fasilitas umum.
Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya

32. Pasal 17
Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap ketertiban,
keindahan, dan kebersihan lingkungan, setiap Orang atau Badan dilarang:
a. membuang sampah tidak pada tempatnya;
b. memasang atau menempelkan kain bendera atau kain bergambar, spanduk, banner, umbul-
umbul, atau benda sejenisnya di rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon
penghijauan, fasilitas umum lainnya, atau melintang di jalan;
c. menebang, memangkas, atau merusak pohon penghijauan atau tanaman lain yang berada di
fasilitas umum kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
d. menempatkan barang di ruang milik jalan kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
dan/atau
e. mengotori, mencoret, atau merusak fasilitas umum.
Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya

33. Pasal 49
Dalam mewujudkan tertib peran serta masyarakat setiap Orang atau Badan dilarang memasang
atau menempelkan lambang, simbol, bendera, banner, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-
atribut lainnya pada pohon atau tanaman di taman kota, jalur hijau, pohon penghijauan, tiang
listrik, tiang telepon, dan fasilitas umum lainnya.
Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya

34. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 61
1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Bupati.
2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Satpol PP dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 62
1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
2) Setiap Orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat
perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya

35. Satpol PP dan Instansi
terkait melakukan
pembinaan, pengendalian
dan pengawasan serta
tindakan penertiban sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Setiap Orang atau Badan
yang melanggar ketentuan
dapat dikenakan Sanksi
Administratif sesuai Pasal 66
ayat (1), (2), (3), (4), (5),
Setiap Orang atau Badan
yang melanggar ketentuan
dapat dikenakan Sanksi
Pidana sesuai Pasal 69 ayat
(1), (2), (3).
SANKSI ADMINITRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

36. TERIMA KASIH
“BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU”