Hukum di Indonesia terdiri dari berbagai jenis berdasarkan sumber, bentuk, sifat, tempat berlakunya, waktu berlakunya, dan isinya. Jenis-jenis hukum tersebut antara lain hukum tertulis, tidak tertulis, memaksa, mengatur, nasional, internasional, asing, konstitusi, dan privat serta publik. Sumber hukum berasal dari undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, perjanjian, dan pendapat

1. HUKUM DI INDONESIA
KELOMPOK 2:
Fadli Nur Rahmat
Muhammad Dely Kusuma
Muhammad Syayid Abdullah
Maretha Anisa
Nabila Aisyah
Rani Anggraeni

2. Hukum:
 Hukum Indonesia adalah keseluruhan
kaidah dan asas berdasarkan keadilan yang
mengatur hubungan manusia dalam
masyarakat yang berlaku sekarang di
Indonesia.
 Subyek hukum Indonesia adalah warga
negara Indonesia dan warga negara asing
yang berdomisili di Indonesia.

3. Tujuan dan Fungsi
Tujuan hukum Indonesia adalah menjaga dan
membuat negara Indonesia menjadi tertib, tenteram,
damai, sejahtera dan bahagia dalam tata kehidupan
bermasyarakat.
Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum
terdiri dari :
a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan
masyarakat
b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan
sosial lahir dan batin
c. Sebagai sarana penggerak pembangunan
d. Sebagai fungsi kritis

4. Penggolongan Hukum
Indonesia

5. MENURUT SUMBER:
• Menurut sumbernya hukum dapat dibagi dalam:
• 1) Undang-undang : Undang-undang adalah hukum yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan.
• 2) Kebiasaan : Kebiasaan adalah hukum yang terletak di dalam
peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
• 3) Traktat : Traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-
negara di dalam suatu perjanjian antarnegara. Perjanjian tersebut
biasanya meliputi bidang-bidang politik dan ekonomi.
• 4) Yurisprudensi: Yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk
karena putusan hakim. Keputusan hakim kemudian dijadikan rujukan
oleh hakim pada selanjutnya untuk memutuskan sesuatu perkara.
• 5) Hukum ilmu: Hukum ilmu adalah hukum yang pada dasarnya
berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum
yang terkenal dan sangat berpengaruh.

6. MENURUT BENTUK:
• 1) Hukum tertulis:
• Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam
berbagai peraturan perundangan.contoh : Hukum pidana
dituliskan pada KUHP Pidana , Hukum perdata dituliskan di
KUHP Perdata
• 2) Hukum tidak tertulis:
• Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam
keyakinan di masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum
kebiasaan). Hukum tidak tertulis tidak termaktub dalam suatu
dokumen, tetapi diyakini dan ditaati oleh suatu masyarakat
tertentu. Dalam praktek kenegaraan, hukum tidak tertulis
disebut konvensi. Contoh: Pidato presiden setiap tanggal 16
Agustus di depan DPR.

7. MENURUT SIFAT:
• 1) Hukum yang memaksa:
• Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam
keadaan bagaimanapun juga harus dilakukan dan
mempunyai paksaan mutlak.
• 2) Hukum yang mengatur (hukum pelengkap) :
• Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat
dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan
telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.
Biasanya dilakukan dalam perkara-perkara perdataan.

8. MENURUT TEMPAT
BERLAKUNYA:
• 1) Hukum nasional : Hukum nasional adalah hukum
yang berlaku dalam suatu negara.
• 2) Hukum internasional : Hukum internasional adalah
hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia
internasional.
• 3) Hukum asing : Hukum asing adalah hukum yang
berlaku dalam negara lain.

9. MENURUT WAKTU
BERLAKUNYA:
• 1) Ius Constitutum (Hukum positif) : Hukum yang berlaku
sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah
tertentu. Contohnya UUD 1945.
• 2) Ius Constituendum : Hukum yang diharapkan dapat
berlaku di masa yang akan datang (hukum yang dicita-
citakan). Contohnya Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945.
• 3) Ius Naturale/Hukum Asasi (Hukum alam) : Hukum yang
berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala
bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu
melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap
siapapun juga di seluruh tempat. Contohnya keadilan.

10. MENURUT ISI
• 1) Hukum privat (hukum sipil)
• Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang
yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan
perorangan.
• a) Hukum perorangan
• b) Hukum keluarga
• c) Hukum harta kekayaan
• d) Hukum warisan
• e) Hukum dagang
• 2) Hukum publik (hukum negara)
• Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan
alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan (warga
negara). Hukum publik itu terdiri dari:
•
• a) Hukum tata negara
• b) Hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan
• c) Hukum internasional yang meliputi hukum perdata internasional dan hukum
publik internasional.
• d) Hukum pidana

11. Jenis hukum menurut
cara mepertahankanya
• Menurut cara mempertahankannya hukum dibedakan
menjadi :
Hukum material, yaitu peraturan hukum yang berisi
perintah dan larangan untuk mengatur kepentingan
bersama.
Hukum formal, yaitu peraturan hukum yang mengatur
tentang bagaimana cara pelaksaan hukum material

12. Jenis hukum menurut
wujudnya
• Menurut wujudnya hukum dibedakan menjadi :
Hukum obyektif, yaitu peraturan hukum yang berlaku
umum dalam suatu Negara.
Hukum subyektif, yaitu peraturan hukum yang muncul
dari hukum obyektif teapi hanya berlaku pada orang
tertentu. Hukum subyektif juga disebut sebagai hak.

13. Sumber hukum adalah segala apa saja yang
menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai
kekuatan yang bersifat memaksa. Sumber-sumber
hukum diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar,
yaitu:
1. Sumber hukum materiil
2. Sumber hukum formil

14. SUMBER HUKUM
MATERIL:
 yaitu sumber hukum yang
menentukan isi suatu norma
hukum. Sumber hukum materil
dapat ditinjau dari banyak sudut
pandang, misalnya sudut pandang
ahli sejarah; sudut pandang ahli
sosiologi; dan sebagainya.
SUMBER HUKUM FORMIL:
 yaitu sumber hukum ditinjau dari
bentuk dan tata cara
penyusunannya. Yang termasuk
sumber hukum formil adalah
sebagai berikut:
 Undang-Undang (statute),
Kebiasaan (custom), Keputusan-
keputusan Hakim (Jurisprudensi),
Traktat (treaty), dan Pendapat
Sarjana Hukum (doktrin)

15. Tata Urutan Perundang-undangan:
Berdasarkan Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2011
• Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan
pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan
peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai
berikut :
1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPR-RI ;
3. Undang-undang ;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) ;
5. Peraturan Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden ; dan
7. Peraturan Daerah.

16. Tata Urutan Perundang-undangan:
Berdasarkan Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2011
• UUD 1945
• Ketetapan MPR
• Undang undang atau Perpu
• Peraturan Presiden
• Peraturan Daerah Provinsi
• Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

17. TAP MPRS No.
XX/MPRS/1966
• Undang Undang 1945
• Ketetapan MPR
• Undang Undang
• Peraturan Pemerintah
• Keputusan Presiden
• Peraturan pelaksana yang terdiri dari :
• Peraturan menteri dan Intruksi Mentri

18. TAP MPR No. III/MPR/2000
• Undang Undang 1945
• TAP MPR
• UU
• Peraturan pemerintah pengganti UU
• Peraturan Pemerintah
• Keputusan Presiden
• Peraturan Daerah

19. Undang Undang No. 10
Tahun 2004
• Undang Undang 1945
• UU atau Peraturan Pusat
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Daerah

20. TERIMA KASIH