Sumber hukum terdiri dari hukum tertulis seperti undang-undang dan perjanjian internasional, serta hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan. Faktor-faktor seperti yurisprudensi, doktrin, dan kesadaran hukum masyarakat turut membentuk hukum. Hukum dapat berlaku secara nasional maupun internasional, dan mencakup bidang privat maupun publik.

2.  Sumber hukum adalah tempat dimana dapat
ditemukannya atau dapat digalinya hukum.
Sumber hukum adalah segala apa saja yang
menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai
kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-
aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan
sangsi yang tegas dan nyata

3.  Sumber hukum dalam arti materiil : yaitu sumber hukum yang
menentukan isi suatu peraturan/kaidah hukum yang mengikat
semua orang. Dengan kata lain bahwa faktor-faktor masyarakat
yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap
pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim
dan sebagainya atau faktor yang mempengarui isi dari aturan-
aturan hukum/tempat dari mana materi hukum itu di ambil.
 Sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber dilihat dari cara
terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan
hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk.
Sumber hukum formal merupakan berbagai bentuk aturan
hukum yang ada.

4. Faktor-faktor yang turut serta
menentukan isi hukum. Faktor-faktor
kemasyarakatan yang mempegaruhi
pembentukan hukum yaitu:
 Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan
masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan
geologi, perkembangan-perkembangan
perusahaan dan pembagian kerja.
 Kebiasaan yang telah membaku dalam
masyarakat yang telah berkembang dan pada
tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah laku
yang tetap.
 Hukum yang berlaku
 Tata hukum negara-negara lain
 Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
 Kesadaran hukum

5. Sumber hukum yang bersangkut paut dengan
masalah prosedur atau cara pembentukanya,
terdiri dari:
 Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis
1. Undang-undang :
a. UU dalam arti material: keputusan penguasa yang
dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan
mengikat umum mis. UU Teroisme, UU Pailit.
b. UU dalam arti formal : keputusan penguasa yang
diberi nama UU disebabkan bentuk yang
menjadikannya UU, mis UU APBN

6. Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 Tata
urutan prundangan RI menurut UUD
1945
- Bentuk peraturan perundangan
RI
 Undang-undang Dasar 1945
 Tap MPR
 Undang-undang/Perpu
 Peraturan Pemerintah
 Keputusan Presiden
 Peraturahn Menteri
 Instruksi Mentri
 Dan lain-lain

7.  1. UUD 1945;
 2. Tap MPR RI.
 3. Undang-Undang,
 4. Perpu;
 5. Peraturan Pemerintah,
 6. Keputusan Presiden;
 7. Peraturan Daerah.

8.  UUD 1945
 UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
 Peraturan Pemerintah
 Peraturan Presiden
 Peraturan Daerah.

9.  Teritorialiteit, Undang-Undang berlaku dalam wilayah
negara tanpa membedakan kewarganegaraan (pasal 2
KUH Pidana), kecuali warga negara Indonesia (WNI) yang
menurut hukum internasional diberi hak ekstra teritorialiteit
(tidak boleh di ganggu gugat) dan persona non grata/orang
yang tidak disukai.
 Asas persona/nasionaliteit aktif, Undang-Undang berlaku
bagi warga negara Indonesia tanpa terbatas dalam wilayah
negara saja atau “Undang-Undang mengikuti orang” (pasal
5 KUHP).
 Asas nasionaliteit pasif, Undang-Undang berlaku bagi
setiap orang diluar wilayah Indonesia untuk melindungi
kepentingan dan keamanan nasional terhadap kejahatan
tertentu (pasal 4 ke-1 KUHP), makar atau bermaksud
membunuh presiden/wakil presiden, kudeta, sengaja
menghina martabat presiden.

10.  Kekuatan berlaku yuridis (yuristische geltung),
Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku apabila
persyaratan formal terbentuknya undang-undang telah
terpenuhi.
 Kekuatan berlaku sosiologis (Sosiologische
Geltung), Berlakunya atau tidak di terima hukum
dalam masyarakat lepas dari kenyataan apakah
peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan
formal atau tidak.
 Kekuatan berlaku filosofis, hukum punya kekuatan
berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut
sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) sebagai

11.  Undang-Undang tidak berlaku surut, peristiwa yang
diatur oleh Undang-Undang ialah yang terjadi sesudah
Undang-Undang di undangkan.
 Undang-undang tidak boleh diganggu gugat;
 Lex superior derogat legi inferiori, Peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi akan
melumpuhan peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah;
 Lex posterior derogate legi priori, peraturan yang baru
mengalahkan peraturan yang lama.
 Lex specialis derogate legi generali, peraturan yang
khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum

12. 2. Hukum Traktat
 Traktat adalah perjanjian yang dibuat
antara negara yang dituangkan dalam
bentuk tertentu
3. Putusan Hakim (yurisprudensi)
 Istilah yurisprudensi berasal dari kata
Jurisprudentia (Bahasa Latin), yang
berarti pengetahuan hukum (Rechts
geleerheid). Kata yurisprudensi sebagai
istilah teknis Indonesia, sama artinya
dengan kata “Jurisprudentia” (Bahasa
Belanda) dan “Jurisprudence” dalam
bahasa Perancis yaitu, Peradilan tetap
atau hukum peradilan.

13.  Apeldoorn :
yurisprudensi, doktrin dan perjanjian
merupakan faktor-faktor yang membantu
pembentukan hukum.
 Sedangkan Lemaire:
yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan
kesadaran hukum sebagai determinan
pembentukan hukum.

14.  Yurisprudensi sebagai peradilan pada
umumnya (judicature, rechtspraak) yaitu
pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi
tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan
yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara
serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun
dengan cara memberikan putusan yang
bersifat mengikat dan berwibawa.

15.  Pendapat para sarjana hukum yang
merupakan doktrin adalah sumber hukum.[1]
Ilmu hukum itu sebagai sumber hukum tapi
bukan hukum karena tidak langsung
mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana
undang-undang. Ilmu hukum baru mengikat
dan mempunyai kekuatan hukum bila
dijadikan pertimbangan hukum dalam
putusan pengadilan. Disamping itu juga
dikenal adagium dimana orang tidak boleh
menyimpangi dari”communis opinion
doctorum” (pendapat umum para sarjana).
[1] Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan.hal.110.

16.  Apeldoorn :
Yurisprudensi, doktrin dan perjanjian
merupakan faktor-faktor yang membantu
pembentukan hukum.
 Sedangkan Lemaire
Yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan
kesadaran hukum sebagai determinan
pembentukan hukum.

17.  Pasal 1233 dan pasal 1338, yang berbunyi : “tiap-
tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan,
baik karena undang-undang” dan “semua
persetujuan atau perjanjian yang di buat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya”.

18.  Sumber hukum dalam arti formal yang tidak
tertulis
Prof. Soepomo dalam catatan mengenai pasal 32 UUD
1950 berpendapat bahwa
1. “ Hukum adat adalah sinonim dengan hukum tidak
tertulis dan hukum tidak tertulis berarti hukum yang
tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif yaitu
hukum yang hidup sebagai konvensi di badan –badan
hukum negara (DPR, DPRD, dsb), hukum yang timbul
karena putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan
yang hidup dalam masyarakat.”

19.  Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum :
 Apabila kebiasaan tersebut telah menjadi suatu
perbuatan yang menurut ketentuan tingkah laku
yang tidak berubah.
 Apabila masyarakat telah memiliki kesadaran
akan adanya ketentuan tingkah laku tersebut atau
bahkan telah meyakini hal itu sebagai suatu
kewajiban, maka keadaan ini merupakan syarat
pelengkap yang tidak dapat dipisahkan satu sama
lain dengan keadaan yang terdahulu.

20.  hukum kebiasaan seluruhnya tidak tertulis,
sedangkan hukum adat sebagian besar tertulis.
 Hukum kebiasaan berasal dari kontrak seluruh
dunia timur dengan barat yang diresepsi kedalam
hukum nasional, sedangkan hukum adat berasal
dari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi
masyarakat.

21.  Perbuatan yang berlangsung lama atau
berlangsung secara terus menerus (longa et
inveterate consuetude);
 Kebiasaan harus menimbulkan opinion
necessitates (keyakinan umum), pendapat
memang seharusnya demikian, bahwa perbuatan
itu merupakan kewajiban hukum.
 Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan
itu dilanggar.

22.  Sumbernya:
◦ Hukum Perundang-undangan;
◦ Hukum Kebiasaan (Hukum Adat);
◦ Hukum Traktat;
◦ Hukum Yurisprudensi;
 Bentuknya:
◦ Hukum Tertulis: dikodifikasikan dan tidak
dikodifikasikan;
◦ Hukum Tak Tertulis (Hukum Kebiasaan);

23.  Tempat berlakunya:
◦ Hukum Nasional;
◦ Hukum Internasional;
◦ Hukum Lokal;
 Waktu berlakunya:
◦ Ius Constitutum (Hukum Positif);
◦ Ius Constituendum (draft UU/ hukum
akan datang);
◦ Hukum Alam : hukum yang berlaku
universal;

24.  Cara mempertahankannya :
◦ Hukum Materiil; mengatur hubungan
dan kepentingan yang berupa perintah
dan larangan;
◦ Hukum Formil : cara menegakkan
perintah dan pelanggaran;
 Sifatnya:
◦ Hukum yang memaksa, mempunyai
sanksi;
◦ Hukum Pelengkap;

25. Isinya:
Hukum Privat (Hukum Sipil): Hukum Perdata dan
Hukum Dagang (dalam arti luas, hk. Dagang saja
dalam arti sempit);
Hukum Publik (Hukum Negara); Hukum yg mengatur
hubungan negara dengan warga negaranya dan
aparatnya, terdiri atas:
 b.1 Hukum Tata Negara: hukum yg mengatur
bentuk dan susunan suatu negara serta
hubungan kekuasaan anatara lat-alat
perlengkapan negara satu sama lain, hubungan
pemerintah. pusat dengan pemda;
 b.2 Hukum Administrasi Negara (Hukum
Tata Usaha Negara); hukum yg mengatur cara
menjalankan tugas alat perlengkapan negara;
 b.3 Hukum Pidana[1];
 b.4 Hukum Internasional (Perdata
dan Publik)
[1] Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana
bukan hukum publik.