Pengantar Hukum Indonesia (Bagian I) terdiri atas presentasi mengenai: Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) Pengertian dan Sejarah Tata Hukum Pembinaan Hukum Nasional Sumber Hukum dan Bahan Hukum Asas-asas Hukum Tata Negara Asas-asas Hukum Administrasi Negara Asas-asas Hukum Pidana

8. Indikator PHI PIH
Perbedaan Objek Kajian Mempelajari hukum yang
sedang berlaku atau hukum
positif di Indonesia (ius
constitutum)
Pengertian dasar dan teori
ilmu hukum serta membahas
hukum pada umumnya dan
tidak terbatas pada hukum
yang berlaku tertentu saja,
akan tetapi juga hukum yang
berlaku di negara lain pada
waktu kapan saja (ius
constitutum dan ius
constituendum)

9. Indikator PHI PIH
Perbedaan Fungsi Mengantarkan mahasiswa
atau orang yang akan
mempelajari hukum yang
sedang berlaku atau hukum
positif Indonesia
Dasar bagi setiap mahasiswa
atau orang yang akan
mempelajari hukum secara
luas beserta pelbagai hal yang
menjadi ruang lingkupnya

10. Indikator PHI PIH
Hubungan antara
keduanya
• Merupakan mata kuliah dasar keahlian bagi yang akan
mempelajari ilmu hukum
• PIH merupakan dasar untuk mempelajari PHI, sehingga
PIH harus dipelajari terlebih dahuku sebelum mempelajari
PHI

17. UUD
TAP MPR
UU/Perpu
PP
Perpres
Perda Provinsi
Perda Kabupaten/Kota

18. UUD (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) merupakan hukum
dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam
penyelenggaraan negara.
TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) merupakan
putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang
ditetapkan dalam sidang-siding majelis Permusyawaratan Rakyat.
UU (Undang-Undang) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Bersama Presiden.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

19. PP (Peraturan Pemerintah) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Perda (Peraturan Daerah) Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Bersama Gubernur.
Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan
Bersama Bupati/Walikota.
Perpres (Peraturan Presiden) adalah peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh
Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

22. Hukum yang merupakan alat kekuasaan represifHukum Represif
• Bertujuan untuk mempertahankan status quo penguasa aturan-aturan hukum represif keras dan terperinci, hukum
tunduk pada politik kekuasaan dan kritik terhadap penguasa dianggap sebagai ketidaksetiaan.
Hukum sebagai pranata yang mampu menjinakkan represi melindungi integritasnya sendiriHukum Otonom
• Bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan, tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang
ada maupun orde yang hendak dicapai, merupakan model hukum “rule of law”, legitimasi hukum terletak pada
kebenaran prosedural, hukum bebas dari pengaruh politik dan terdapat pemisahan kekuasaan.
Hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakatHukum Responsif
• Melahirkan keadilan substansial karena hukum dimaknai sebagai sarana rekayasa sosial yang dilakukan secara
terencana menuju pola pikir dan pola perilaku yang lebih baik, adanya pergeseran penekananan dari aturan-aturan
kepada prinsip-prinsip dan tujuan hukum, dan mementingkan keberadaan rakyat, baik sebagai tujuan hukum
maupun cara untuk mencapainya.

28. No. Periode Jenis Konstitusi Bentuk
Negara
Bentuk
Pemerintahan
Sistem
Pemerintahan
1 18 Agustus1945 – 27
Desember 1949
a. 18 Agustus 1945 – 14
November 1945
b. 14 November 1945 –
27 Desember 1949
UUD 1945 Kesatuan Republik Kabinet
Presidensial
Kabinet
Parlementer
2 27 Desember 1949 – 17
Agustus 1950
UUD RIS 1949 Serikat/Federal Uni Republik Kabinet
Perlementer
3 17 Agustus 1950 – 5 Juli
1959
UUDS 1950 Kesatuan Republik Kabinet
Parlementer
4 5 Juli 1959 – sekarang
a. Orde Lama (5 Juli 1959
– 11 Maret 1966)
b. Orde Baru (11 Maret
1966 – 21 Mei 1998)
c. Orde Reformasi (21
Mei 1998)
UUD 1945 Kesatuan Republik Kabinet Presidensial
(Demokrasi Terpimpin)
Kabinet Presidensial
(Demokrasi Pancasila)

32. Sumber Hukum Formal
• Merupakan sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk
• Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, mengikat dan ditaati
• Contoh: UU
Sumber Hukum Materiil
• Merupakan kaidah penuntun bagi perumusan kaidah/norma yang tercakup dalam sumber hukum formal
• Contoh: UU bersumber dari Pancasila, tinjauan ekonomi, sosiologi, psikologi, filsafat, dsb.

33. Undang-Undang (Statute)
• Merupakan suatu aturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat
masyarakat
Kebiasaan (Custom)
• Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan orang secara tetap
Keputusan-keputusan hakim (Yurisprudensi)
• Merupakan keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian
mengenai masalah yang sama
Traktat (Treaty)
• Adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih
Pendapat Sarjana Hukum (Doctrine)
• Suatu ajaran dari seseorang yang adalah ahli dalam bidang hukum tertentu

34. • Undang-undang tidak berlaku surut
• Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang yang lebih tinggi (asas hierarki)
• Undang-undang yang berlaku kemudian/belakangan membatalkan undang-
undang yang terdahulu (lex posteriori derogat lex priori)
• Undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang
yang mempunyai derajat yang lebih rendah (lex superior derogat lex inferiori)
• Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat
umum (lex specialis derogat lex generalis)
• Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

35. • Jika Undang-undang tersebut jangka waktu berlakunya telah habis
• Jika hal-hal atau keadaan/objek yang diatur oleh undang-undang itu
sudah habis
• Jika undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh pembentuknya
atau instansi yang lebih tinggi
• Jika telah dikeluarkan undang-undang yang baru yang isinya
bertentangan dengan isi undang-undang terdahulu

36. • Perjanjian-perjanjian internasional (international conventions)
• Kebiasaan-kebiasaan internasional (international customs)
• Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
(the general principles of law recognized by civilized nations)
• Keputusan pengadilan (judicial decisions)
• Ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara
sebagai sumber tambahan dalam menetapkan kaidah-kaidah hukum (the
teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as
subsidiary means for the determination of rules of law)

38. Bahan Hukum Primer
• Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas, misalnya: norma atau kaidah dasar
(Pembukaan UUD 1945), peraturan dasar (Batang Tubuh UUD 1945 dan TAP MPR), peraturan
perundang-undangan (UU dan peraturan setaraf, PP dan peraturan setaraf, Kepres dan peraturan
setaraf, Kepmen dan peraturan setaraf, dan Perda), bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum
adat), yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga sekarang masih
berlaku (KUHP).
Bahan Hukum Sekunder
• Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU,
hasil penelitian, hasil karya ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum.
Bahan Hukum Tersier
• Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum
primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

41. Badan Penyelidik
Usaha-Usaha
Persiapan
Kemerdekaan
(29 April 1945)
Panitia
Persiapan
Kemerdekaan
(29 Mei 1945)
Rumusan Dasar
Negara
(22 Juni 1945)

42. Proklamasi
Kemerdekaan
(17 Agustus 1945)
Ditetapkannya UUD
1945 sebagai
Undang-Undang
Dasar Negara RI
(18 Agustus 1945)
Ditetapkannya Ir.
Soekarno sebagai
Presiden RI dan Drs.
Muhammad Hatta
sebagai Wakil
Presiden RI
(18 Agustus 1945)

43. Wilayah
Pemerintahan
yang berdaulat
Rakyat
Tujuan negara

44. Kunci Pokok
Sistem
Pemerintaha
n
Negara
Indonesia
(setelah amandemen
UUD 1945)
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat)
Sistem konstitusional
Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat
Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

46. UUD 1945
BPK
MPR
DPR/DPD
Presiden/
Wakil Presiden
MA/MK KY
Kabinet
Dewan
Pertimbangan

50. Perbuatan
pemerintahan
Perbuatan
hukum
Perbuatan
bukan
perbuatan
hukum
Perbuatan
menurut
hukum
privat
Perbuatan
menurut
hukum
publik
Perbuatan
menurut
hukum publik
bersegi satu
Perbuatan
menurut
hukum publik
bersegi dua

51. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu
• Suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara
berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang
mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara
administrasi negara dengan warga masyarakat. Misalnya penetapan atau
keputusan (beschikking) yang dibuat oleh pemerintah.
Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua
• Suatu perbuatan apparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak
atau lebih secara sukarela. Misalnya mengadakan perjanjian pembuatan
gedung, perjanjian pembuatan jembatan dengan pihak swasta.

52. Indikator Keputusan Peraturan Putusan
Peristilahan Digunakan untuk
menyebut hasil kegiatan
penetapan atau
pengambilan keputusan
administratif
(beschikking)
Digunakan untuk
menyebut hasil kegiatan
pengaturan yang
menghasilkan peraturan
(regeling)
Digunakan untuk
menyebut penghakiman
atau pengadilan yang
menghasilkan putusan
(vonnis)
Sifat Individual dan konkrit
Sekali selesai (enmahlig)
Umum dan abstrak
Berlaku terus-menerus
(dauerhaftig)
Individual/kelompok dan
konkrit
Berkekuatan hukum
tetap (in kraht van
gewijsde)
Ruang Lingkup Administratif Seluas kedaulatan atas
wilayah dan rakyat
Peradilan

54. Hukum Pidana
Hukum Pidana Objektif Hukum Pidana Subjektif
Hukum
Pidana
Formil
Hukum
Pidana
Materiil
Hukum Pidana Umum
Hukum Pidana Khusus

55. Sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-
keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman
Hukum Pidana Objektif
• Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam
dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang
yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
• Hukum pidana formal adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara
mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.
Sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum
seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang.
Hukum Pidana Subjektif
• Adapun hak negara yang tercantum dalam hukuman pidana subjektif yaitu hak negara untuk
memberikan ancaman hukuman, hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana, hak hakim untuk
memutuskan perkara.