Dokumen tersebut membahas tentang politik hukum pembentukan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pilgub. Ada beberapa opsi yang disebutkan yaitu menjadikan PTUN atau Bawaslu sebagai peradilan khusus pilgub dengan alasan kemapanan infrastruktur lembaga dan beban perkara. Amanat UU tentang peradilan khusus pilgub dianggap kurang tegas sehingga dapat menimbulkan lemparan tanggung jawab ant

1. POLITIK HUKUM AMANAH PEMBENTUKAN
PERADILAN KHUSUS PILKADA
Ali Rido
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
Disampaikan pada Seminar Nasional “Pilkada Serentak,
Pemilu, dan Demokrasi” yang diselenggarakan FISIP,
Universitas Sumatera Utara, 3-4 Oktober 2018

2. PENDAHULUAN
Pasal 157 ayat
(1) dan (2) UU
No. 10/2016
Amanat yang
tidak tegas
Peradilan
Khusus
Pilkada

3. Lanjutan
Potensi lempar tanggungjawab peran antara
Legislatif-Eksekutif dan MA.
Menghambat tercapainya kepastian hukum.
Kontras dengan dua regulasi:
Pasal 71 UU No. 45/2009 ttg Perikanan
Pasal 2-4 UU ttg Tipikor

4. KERANGKA TEORI
• Mahfud MD: legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang
hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru
maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka
mencapai tujuan negara yang tercantum di dalam
pembukaan UUD 1945.
• Satjipto Rahardjo: 1). Tujuan apa yang hendak dicapai
melalui sistem yang ada; 2). Cara-cara apa dan yang mana
yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai
tujuan tersebut.

5. PEMBAHASAN
Politik Hukum Pemb. Peradilan Khusus Pilkada:
Perubahan terminologi kata pilkada langsung
menjadi pemilihan umum kepala daerah
(pemilukada).
Implikasi Putusan MK No, 072-73/PUU-II/2004
(Pemilukada)-Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013
(bukan pemilukada).lempar tanggungjawab.

6. Lanjutan
Orbit Badan Peradilan Khusus Pilkada:
•Peradilan TUN. Alasan: 1) aspek administratif telah
lama menjadi core business PTUN; 2) kemapanan
suprastruktur.
•Bawaslu. Alasan: 1) memudahkan tolok ukur
Bawaslu dalam menjalankan kewenangan; 2)
kelembagaan yang cukup mapan; 3) load (beban)
perkara yang relatif sedikit.

7. SIFAT PUTUSAN
PTUN BAWASLU Final and
Binding

8. TERIMA KASIH