Dokumen tersebut membahas definisi hukum acara pidana menurut para ahli hukum dan unsur-unsur pentingnya seperti fungsi, tujuan, pihak-pihak yang diatur, serta asas-asas hukum acara pidana seperti legalitas, keseimbangan, praduga tak bersalah, dan bantuan hukum."

1. PERTEMUAN KE-1
DEFINISI HUKUM ACARA PIDANA
Prodi Hati Nurani
Fakultas Keikhlasan
Universitas Kehidupan
Juni 2021

2. PEMBAGIANHUKUM PIDANA
2
Hukum Pidana
Dalam Arti Luas
HUKUM
PIDANA
MATERIIL
HUKUM
PIDANA
FORMIL
KUHPIDANA
HUKUM
ACARA
PIDANA
MEMPERTAHANKAN

3. PENGERTIANMenurutParaAhliHukum
 Simon. HAP / hukum pidana formil : mengatur bagaimana caranya
Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaanya menggunakan haknya
untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia
memuat acara pidana .
 Van hamel. HAP/hukum pidana formil adalah menunjukkan bentuk-
bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum
pidana material.
 Andi Hamzah. : Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum
pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi
baik hukum pidana substantive (materiil) maupun hukm pidana formal
atau hukum acara pidana.
 L.J. Van Apeldoorn HAP/Hukum acara pidana adalah mengatur cara
pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material.
3

4.  Mochtar Kusuma Atmadja. HukumAcara Pidana adalah peraturan hukum pidana yang
mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materil. Hukum
Pidana Formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang
yang dituduh melakukan tindak pidana (makanya disebut sebagai HukumAcara Pidana)
 Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara
bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum
pidana
 Bambang Poernomo . Hukum acara pidana itu beranggapan bahwa hukum acara pidana
mempunyai dasar norma-norma tersendiri, bahkan dilihat dari susunan serta substansi
hukum acara pidana mengandung struktur ambivalensi dari segi perlindungan manusia
dan bersegi majemuk dari segi kewenangan alat perlengkapan Negara dalam rangka usaha
mempertahankan pola integrasi kehidupan bermasyarakat.
 Van hattum HAP/ hukum pidana formil adalah memuat peraturan-peraturan yang
mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus
diberlakukan secara nyata.
4

5. PENGERTIAN SECARA UMUM
Hukum Acara Pidana /HAPID:
Kumpulan peraturan yang
dipergunakan untuk
mempertahankan Hak dan
menjalankan Kewajiban dalam
proses peradilan pidana oleh institusi
penegak hukum (polisi, jaksa, hakim
& advokat) dalam rangka
menegakkan hukum pidana materiil.
5

6. FUNGSI HAPID
6
Fungsi Represif HAPID
Fungsi Preventif HAPID
HAPID dipergunakan untuk melakukan tindakan2
terhadap perilaku menyimpang atau perbuatan yang
bertentangan dengan undang2, mis: Penyelidikan,
Penyidikan, Penuntutan, dan Pemidanaan
HAPID dipergunakan untuk menjamin terlaksananya
perlindungan hukum dan HAM dari para pihak, melalui
tindakan2 administratif

7. Macam Hukum Pidana
Hukum Pidana :
1. Pidana Materiil : Berisi Petunjuk Dan Uraian Ttg Delik,
PeraturanTentang Syarat Dpt Dipidananya Perbuatan,
PetunjukTtg Pidana.(KUHP)
2. Pidana Formil : PeraturanYang Mengatur Bagaimana
Caranya Negara Bertindak Melalui Alat Perlengkapannya
ApabilaTerjadi PelanggaranTerhadap Hukum
Pidana.(KUHAP)

8. TUJUANHAPID
“Tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati
Kebenaran Materiil, yakni kebenaran yang
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana
dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana
secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari
siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan
suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna
menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak
pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di
dakwa itu dapat dipersalahkan”
8

9. PIHAK-PIHAK YANG DIATUR DALAM
KUHAP
9
PENASEHAT
HUKUM
KEPOLISIAN KEJAKSAAN PENGADILAN LAPAS
Pra-peradilan Pengadilan Negeri KIMWASMAT
Pengadilan Tinggi
Mahkamah Agung

10. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA
1. ASAS LEGALITAS
10
Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan
pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada
perbuatannya itu sendiri. Adapun yang dimaksud UU adalah :
Nulla Poena Sine Lege, yang artinya bahwa setiap penjatuhan hukuman
haruslah didasarkan pada suatu undang-undang pidana;
Nulla Poena Sine Crimine, yang artinya bahwa suatu penjatuhan hukuman
hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang bersangkutan telah
diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang;
.

11. Nullum Crimen Sine Poena Legali, yang
artinya bahwa perbuatan yang telah
diancam dengan hukuman oleh undang-
undang itu apabila dilanggar berakibat
dijatuhkannya hukuman seperti yang
diancamkan oleh undang-undang terhadap
pelanggarnya

12. 2. ASAS KESEIMBANGAN
12
Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa
dalam penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan
yang serasi antara:
1.perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan,
2. perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.
MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA:
DAAD DADER STRAFRECHT

13. 3. ASAS PRA-DUGA TAK BERSALAH
Asas "praduga tak bersalah" atau presumption of
innocent dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf c.
Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam
Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat
undang-undang telah menetapkannya sebabagai asas
hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum
(law enforcement).
13
Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah
sampai adanya putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum tetap
Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009

14. 3. Asas Pembatasan Penahanan
Penjelasan Umum angka 3 huruf b:
Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah
tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh
undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan
cara yang diatur dengan undang-undang;
14
Pembatasan Penahanan ditandai dengan pembatasan waktu/hari

15. 4. Asas ganti kerugian
Penjelasan Umum angka 3 huruf d:
Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan
yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi
sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja
atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut,
dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
15
Pasal 1 angka 21
Pasal 30
Pasal 68
Pasal 77
Pasal 81
Pasal 82
BAB XII Pasal 95-96
BAB XIII Pasal 98-101
Ganti Kerugian Rehabilitasi
Pasal 1 angka 22
Pasal 68
Pasal 77
Pasal 81
Pasal 82
BAB XII Pasal 97

16. 5. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
Penjelasan Umum angka 3 huruf e:
Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya
ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara
konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan
16
Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009

17. 5. Asas Bantuan Hukum
Penjelasan Umum angka 3 huruf f:
Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan
memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya
17
Pasal 1 angka 13
Pasal 54
Pasal 59
Pasal 60
BAB VII Pasal 69-Pasal 74
Pasal 114
BAB XI Pasal 56-57 UU No. 48/2009

18. 6. Asas Terbuka Untuk Umum
Penjelasan angka 3 huruf i:
Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka
untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam
undang-undang
18
Pasal 153 ayat (3) KUHAP Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009

19. 7. Asas Pengawasan
Penjelasan angka 3 huruf j:
Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara
pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang
bersangkutan
19
Pra-Adjudikasi
Pasal 109 ayat (1) KUHAP
Penyidik  SPDP  JPU
Adjudikasi
Pasal 276 KUHAP
BAB XX Pasal 277-Pasal 283 KUHAP
KIMWASMAT

20. 8. Asas Pemeriksaan Kehadiran
Terdakwa
20
Penjelasan angka 3 huruf h:
Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya
terdakwa
Pasal 196 KUHAP Pasal 12 UU No. 48 Tahun 2009

21. Asas ini secara lengkap berbunyi
Nullum Delictum Noella Poena Sine
Praevia Lege Poenali yang artinya
tiada suatu perbuatan dapat dipidana
tanpa kekuatan perundang-undangan
yang mengancamnya sebagai
perbuatan pidana