Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
•Download as PPTX, PDF•
1 like•8,675 views
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum. 2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara. 3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat memp
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Similar to Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
- 1. POLITIKHUKUM Oleh : HENDRA KASIM Disadur dari Materi Kuliah PPS MH UII oleh Prof. DR. Ni’Matul Huda, SH., M.Hum. yang telah dilakukan penyesuaian oleh pemateri guna kepetingan perkuliaha ©2018
- 2. APA ITU HUKUM? AJARAN ‘LEGISME atau POSITIVISME’ YANG DIAJARKAN OLEH JOHN AUSTIN DAN HANS KELSEN MENGATAKAN: “HUKUM ITU SEMATA-MATA KEHENDAK DARI PENGUASA (COMMAND OF THE SOVEREIGN) DALAM BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” ©2018
- 3. MENURUT JOHN AUSTIN ‘COMMAND OF THE SOVEREIGN’ YANG MELAHIRKAN HUKUM POSITIF SELAIN DARI PEMBENTUK UNDANG- UNDANG (FORMAL), JUGA BADAN-BADAN PEMERINTAH (ADMINISTRASI NEGARA) YANG MEMPEROLEH DELEGASI DARI “SOVEREIGN” UNTUK MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BADAN PERADILAN YANG PUTUSAN-PUTUSANNYA (JUDGE MADE LAW) MERUPAKAN KETENTUAN YANG MENGIKAT BERDASARKAN WEWENANG YANG DIBERIKAN NEGARA KEPADANYA.” ©2018
- 4. LANJUTAN Hakikat dari hukum adalah ‘hukum positif’ Hukum positif merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat Karakter hukum positif yang terpenting terletak pada sanksi. Hukum positif harus memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Di luar itu, bukanlah hukum, melainkan moral positif. Hukum yang layak adalah suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. ©2018
- 5. LANJUTAN John Austin membedakan antara Laws Properly So Called dengan Law Improperly So Called. Laws Properly So Called adalah hukum yang dibuat penguasa politik yang sedang memegang kekuasaan atas orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Law Improperly So Called adalah aturan-aturan yang tidak dibuat oleh seorang penguasa politik, baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya ketentuan-ketentuan yang dibuat perkumpulan atau ketentuan yang lazim disebut ‘hukum internasional’). ©2018
- 6. MENURUT HANS KELSEN ‘COMMAND’ YANG MENCIPTAKAN HUKUM ITU TIDAK SEMATA- MATA ADALAH PEMBUAT UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. HUKUM DAPAT BERUPA ‘GENERAL NORM’ YANG BERLAKU SECARA UMUM DAN ‘INDIVIDUAL NORM’ YANG BERLAKU UNTUK ORANG TERTENTU YANG LAHIR DARI PUTUSAN PENGADILAN. ©2018
- 7. LANJUTAN 2 teori penting dari Hans Kelsen: 1. Keharusan hukum yang bersifat murni. Hukum harus dipisahkan dengan moral, sehingga tujuan hukum hanya satu, kepastian hukum. 2. Kelsen menolak apabila validitas norma diuji dari sesuatu yang bukan norma. Konsekuensi pemikiran Kelsen dalam memaknai norma melahirkan teori jenjang (stufenbau des recht) bahwa norma hukum tersusun secara berjenjang. ©2018
- 8. PARADIGMA HUKUM LIBERAL (POSITIVIS) Dalam teori maupun praktiknya hukum itu akan dapat dikonstruksi dan dikelola sebagai suatu institusi yang netral (neutrality of law) dan terlepas dari politik (law politics distinction). Mereka mengidealkan hukum sebagai hasil positivisasi norma- norma yang telah disepakati, yang berdasarkan prinsip rule of law, dipastikan akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun dari pihak manapun, tidak peduli kelas sosialnya. Mereka merumuskan suatu kaidah hukum yang sangat terkenal, yakni PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM. ©2018
- 9. LANJUTAN Jadi hukum yang dipositifkan itu, karena merupakan hasil kesepakatan (baik yang terjadi di ruang publik sebagai undang-undang maupun di ruang privat sebagai kontrak), akan benar-benar bersifat netral dan akan dapat ditegakkan oleh badan peradilan (yudisial) yang netral pula dalam posisinya sebagai suatu badan yang mandiri. ©2018
- 10. PERKEMBANGAN RATIONALISASI HUKUM MERNURUT PANDANGAN MAX WEBER CARA PEMBINAAN KWALITAS FORMAL KHARISMATIS FORMALISME MAGIS & IRRASIONAL EMPIRIS MENYADANDARKAN KEPADA HONORATIONERES TEOKRATIS RASIONAL SUBSTANTIF TEOKRATIS PROFESSIONAL SUBLIMASI LOGIS : BAIK BAHAN-BAHAN HUKUM (SUBSTANTIF) MAUPUN PROSEDUR ENGADAANNYA (FORMAL) ©2018
- 11. KEUNTUNGAN HUKUM TERTULIS 1. EFEKTIVITAS HUKUM 2. KEPASTIAN HUKUM LEBIH DAPAT DIRAMALKAN: PERILAKU YANG AMAN DAN PUTUSAN HAKIM YANG KONSISTEN. 3. NILAINYA TETAP; BAIK DARI SEGI NILAI- NILAI MAUPUN SEGI PEMBUKTIAN ©2018
- 12. KRITIK TERHADAP POSITIVISME HUKUM Kaum Critical Legal Studies (CLS) memandang hukum sebagai negotiable, subjective and policy dependent politics. Baik dalam pembentukan hukum positif (in abstracto) maupun dalam penerapannya (in concreto), apa yang disebut sebagai hukum positif itu selalu merupakan hasil proses yang sarat dengan muatan politik serta kepentingan politik. Sehingga tampak sangat sulit untuk membayangkan suatu netralitas dan objektivitas hukum sebagaimana dibayangkan oleh kaum legis liberal. ©2018
- 13. LANJUTAN Jauh dapat diterima, memandang hukum sebagai suatu produk yang tidak netral, karena senantiasa ada kepentingan- kepentingan tersembunyi yang difasilitasi oleh hukum CLS menyimpulkan: Hukum itu in abstracto maupun in concreto adalah hasil interpretasi-interpretasi yang tidak pernah selesai dan amat berpotensi untuk mendistorsi prosesnya sebagai logika formal. ©2018
- 14. APA ITU POLITIK HUKUM? 1. T.M.RADHIE : Suratu Pernyataan Kehendak Penguasa Negara Mengenai Hukum Yang Berlaku di Wilayahnya dan Mengenai Arah Perkembangan Hukum Yang di Bangun. 2. SOEDARTO: Kebijakan negara melalui badann-bada negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakann untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. ©2018
- 15. APA ITU POLITIK HUKUM? 3. Padmo Wahjono: Kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. 4. Satjipto Rahardjo: Aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. 5. Sunaryati Hartono: Alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh sistem hukum nasional yang dapat dipergunakan untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. ©2018
- 16. LANJUTAN 6. Abdul Hakim Garuda Nusantara: Legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang dapat meliputi: a. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang ada b. Pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru c. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya d. Penningkatan kesadaran hukum masyarakat mennurut persepsi elite pengambil kebijakann ©2018
- 17. LANJUTAN 7. Moh. Mahfud MD: Arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat danmelaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara tertentu. ©2018
- 18. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN POLITIK HUKUM PROSES PENGGALIAN NILAI-NILAI DAN ASPIRASI MASYARAKAT PROSES ARTIKULASI NILAI-NILAI DAN ASPIRASI PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PROSES SOSIALISASI PROSES PELAKSANAAN PROSES EVALUASI PROSES PERUBAHAN/PENYESUAIAN ©2018
- 20. Apa yang diharapkan dari Politik Hukum. Politik hukum adalah Politik dari Hukum, yaitu suatu Kajian hukum yang mencoba untuk memberikan gambaran yang lebih luas eksistensi sistem hukum. Melalui pendekatan politik hukum diharapkan hukum Berfungsi secara efektif,dipatuhi dan diterapkan dalam tindakan aktual sehari-hari. Politik hukum merespons cita hukum dan meng-upayakan hukum dapat diwujudkan sebagai kenyataan sehingga hukum benar-benar memiliki sifat yang lebih adil. Berbagai kritik yang diajukan kepada sistem hukum Konvensional ”Ajaran Imperative dari Mazhab Hukum Positif” dapat di carikan pemecahannya lewat pendekatan politik hukum. Politik hukum melihat faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi “Law in the books “ menjadi “ Law in the actions”. ©2018
- 21. TUJUAN NEGARA RI Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. ©2018
- 22. HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA HUKUM & POLITIK Hukum determinan atas politik, dalam arti bahwa kegiatan- kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan hukum. Politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintegraksi dan (bahkan) saling bersaingan. Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, namun begitu hukum berlaku, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada hukum. ©2018
- 23. BAGAIMANA POLITIK MEMPENGARUHI HUKUM? Dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum bukan hanya berarti pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya (das sein) dapat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal- pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. ©2018
- 24. PEMIKIRAN POLITIK MENJADI DASAR NEGARA HUKUM NEGARA SUMBER HUKUM • KEDAULATAN NEGARA, NEGARA MEMILIKI KEKUASAAN DIATAS SEMUA GOLONGAN. HUKUM NEGARA BERLAKU SECARA JURIDIS. • EFEKTIVITAS HUKUM, PERILAKU NYATA , MEMAKSAKAN HUKUM KEPADA LENGGAR HUKUM DAN KEKUASAAN HUKUM MODERN AD. HUKUM YG DICIPTAKAN NEGARA. HKM MELINDUNGI HAM DAN MENEGAKKAN KEADILAN. 1. HUKUM TDK SAMA DG KEKUASAAN. PEMERINTAH TUNDUK PADA HUKUM. ABDI HKM 2. HUKUM TDK BERTENTANGAN DG KEKUASAAN. KEAMANAN HANYA TERJAMIN APABILA ADA KEKUASAAN. HANYA PEMERINTAH BERKUASA MENERTIBKAN ORG YG TDK TAAT PD HUKUM. ©2018
- 25. HUKUM DAN MASYARAKAT POLITIK HKM PEMERINTAH BERDASARKAN KEPENTINGAN MASYARAKATSOSIO EKONOMI, BUDAYA MASYARAKT. VON SAVIGNY : HUKUM SESUAI DG VOLKGEIST SUATU BANGSA. PEMBUATAN HUKUM LEBIH RASIONAL DAN OBJEKTIF. TUJUAN POLITIK HUKUM MENJAMIN KEADILAN PEMERINTAH MENGIMBANGI KEPENTINGAN UMUM DG KEPENTINGAN LAINNYA. KEADILAN SOSIAL TERWUJUD APABILA HAM DIHORMATI, KEWAJIBAN DAN BEBAN DIBAGI SECARA PANTAS TERUTAMA BERKAITAN DG ASSET NASIONAL. POLITIK HUKUM YG NYATA DLM SUATU NEGARA. POLITIK HUKUM LIBERALIS POLITIK HUKUM KOMUNALISME POLITIK HUKUM CAMPURAN. PERIMBANGAN INDIVIDUALISME DAN KOMUNALISME. ©2018
- 26. HUKUM DAN KONFIGURASI POLITIK HUKUM SYARAT MUATAN POLITIK BAIK DALAM TAHAP PROSES PEMBENTUKAN DI PARLEMEN MAUPUN PENERAPAN HUKUM DLM MEMBUAT KEPUTUSAN KONKRIT. PROSES PEMBUATANUU DI PARLEMEN SANGAT TERGANTUNG PD KONFIGURASI POLITIK. SANGAT TERGANTUNG PD POLITICAL WILL DARI REGIM PEMERINTAH YG BERKUASA. PERTENTANGAN KEPENTINGAN YG DIUTAMAKAN AKAN SEMAKIN JELAS DARI HASIL PENELITIAN: • SIAPA YG DILINDUNGI DAN DILAYANI OLEH HUKUM • BERAPA BESAR CAMPUR TANGAN PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT • DAPATKAH HUKUM DIGUNAKAN ALAT KONTROL PD TINDAKAN PENGUASA. ©2018
- 27. ASPIRASI & KEBUTUHAN RIIL KENYATAAN ALAMIAH DAN KEMASYARAKATAN MOMEN IDIIL PANDANGAN HIDUP CITA HUKUM, NILAI-NILAI ASAS HUKUM ATURAN UMUM PERUNDANG-UNDANGAN KONPLIK MASALAH HUKUM PERISTIWA SOSIAL MASALAH HUKUM PENYELESAIAN/ KEPUTUSAN HAKIM SISTEM TATA HUKUM, MENCERMINKAN TATANAN POLITIK,SOSIAL, EKONOMI BUDAYA, HUKUM PENERAPAN & PENEMUAN HUKUM LIMITASI/ FASILITASI PROSES POLITIK DAN PEMBUATAN DAN PENERAPAN HUKUM UMPAN BALIK/ JURISPRUDENSI PROSES INTERAKSI PERISTIWA SOSIAL MOMEN POLITICAL KEPENTINGAN & TUJUAN POLITIK ©2018
- 28. ORGANISASI POLITIK MASYARAKAT DAN KEKUASAAN PEMBENTUKAN HUKUM KEKUASAAN KHARISMATIS PENGADAAN HUKUM MELALUI PEWAHYUAN OLEH “LAW PROPHETS” KEKUASAAN TRADISIONAL PENGADAAN HUKUM SECARA EMPIRIS OLEH “LEGAL HONORATIORES” KEKUASAAN RATIONAL Pembentukan hukum melalui pembebanan dari atas oleh “kekuatan sekuler atau teokrasi” DEMOKRASI PENGADAAN HUKUM MELALUI PENGGARAPAN HUKUM SECARA SISTEMATIS DIJALANKAN SECARA PROFESSIONAL ©2018
- 29. PHILIP SCHELZNIK & PHILIP NONET EVOLUSI TIPE HUKUM Di dalam suatu masyarakat yang terorganisasi secara politik mengalami evolusi melalui 3 tahap, yaitu hukum repressif, hukum otonom dan hukum responsif. (Law and Society :1978). 1. Tatanan hukum yang repressif diperlukan untuk memecahkan berbagai masalah fundamental dalam mendidrikan tatanan politik yang merupakan prasyarat bagi sistem hukum dan sistem politik untuk mencapai sasaran yang lebih besar. 2. Tatanan hukum yang otonom dibangun di atas hasil-hasil tatanan hukum repressif. 3. Sedangkan tatanan hukum responsif adalah perkembangan terakhir yang bertumpu pada constitutional cornerstone rule of law, tahap persamaan dihadapan hukum hasil dari tatanan hukum otonom. ©2018
- 30. Type hukum repressif memandang hukum sebagai abdi kekuasaan repressif dan perintah dari yang lembaga-lembaga yang berdaulat dan memiliki kekuasaan diskressi tanpa batas. Dalam type hukum repressif maka hukum dan negara serta hukum dan politik tidak terpisah sehingga aspek instrumental hukum sangat dominan daripada sifat ekspressinya. Type hukum otonomous, hukum dipandang sebagai institusi mandiri yang mampu mengendalikan repressi dan melindungi integritasnya sendiri. Tatanan hukum otonom pada intinya pemerintahan ”rule of law” sub ordinasi tindakan pejabat senantiasa berdasarkan hukum, bukan sebaliknya “rule by men.” Integritas hukum, institusi hukum serta cara berpikir bebas memiliki batas-batas yang jelas. Keadilan prosedural sangat ditonjolkan. Type hukum responsif, memandang hukum dijadikan sebagai fasilitator untuk merespon atau sarana menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hukum responsif harus mengaplikasikan dua hal : 1. hukum itu harus fungsional, pragmatis, memiliki tujuan tertentu dan rasional. 2. hukum menetapkan ukuran-ukuran atau standard yang bertujuan untuk melakukan kritik terhadap pelaksanaan hukum ©2018
- 31. Jadi perubahan pembinaan hukum dari suatu negara sangat erat berkaitan dengan iklim politik. Sistem politik demokrasi melahirkan hukum yang responsif dimana partisipasi kelompok-kelompok dan individu mempunyai peran besar di dalam menentukan substansi hukum dan pengadilan memiliki kebebasan menerapkan prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan pada iklim sitem politik yang otoriter akan mengarahkan pembinaan yang bersifat hukum repressif, dimana hukum dijadikan pemerintah sebagai sarana instrumental mengendalikan potensi masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. ©2018
- 32. Ciri-ciri Hukum Repressif, Otonom dan Responsif CIRI-CIRI REPRESSIF OTONOM RESPONSIF Tujuan Hukum Ketertiban Keabsahan Kegunaan Legitimasi Ketahanan sosial dan Rasionalitas Negara Menegakkan prosedur Substantif, keadilan Sifat Peraturan Umum dan meluas tetapi hanya mengikat pemerintah secara lemah Sangat terinci, mengikat pemerintah yang mengatur dan masyarakat yang diatur Subordinasi prinsip- prinsip keadilan dan kebijakan Penalaran/ Reasoning Ad hoc , sesuai dengan keperluan dan berlaku pada hal-hal spesifik Mengikatkan diri secara ketat kepada otoritas hukum, peka terhadap formalisme dan legisme Bertujuan utk kepentingan masyarakat, perpaduan kemauan politis dan otoritas ©2018
- 33. Ciri-Ciri Represif Otonom Responsif Diskressi/Penyimpa ngan Merata, opportunistik Dibatasi oleh peraturan-peraturan delegasi sangat terbatas Diperluas namun tetap dapat dipertanggung jawabkan untuk kepentiangan umum Pemaksaan Luas sekali pengendalian lemah Dikontrol melalui kendali hukum Temuan positip sebagai alternatif, misalnya insentif atau pemenuhan kepentingan Moralitas Moralitas: komunal, hukum dan pengendalian Moralitas kelembagaan, memperhatikan integrasi proses hukum Moralitas sivil, moralitas kerjasama Kaitan politik dan hukum Hukum berada dibawah politik kekuasaan Hukum bebas dari pengaruh politik, terdapat pemisahan kekuasaan. Integrasi politik dan hukum ©2018
- 34. CIRI-CIRI REPRESIF OTONOM RESPONSIF Harapan terhadap Kepatuhan . Tanpa syarat, setiap pelanggaran harus di- hukum sbg pembangkang Bertitik tolak dari peraturan yang sah, menguji keabsahan UU atau peraturan Kebutuhan masyarakat Partisipasi masyarakat Sebagai penurut dan harus patuh, kritik dianggap tidak loyal Dibatasi prosedur yang ada, penyimpangan jika terjadi krisis hukum Partisipasi lebih luas, integrasi bantuan hukum masyarakat politis dan otoritas. ©2018
- 35. DANJKEEEE …. !!!