Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana dalam pemilu di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yaitu dasar hukum terkait pemilu, jenis-jenis pelanggaran pemilu dan sanksi yang diberikan, serta ketentuan baru terkait penanganan pelanggaran pidana dan penyelesaian sengketa pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017.

1. TINDAK PIDANA DALAM
PEMILU
Bahan Kuliah Semester Ganjil (VII)
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Dosen Pengampuh : Arie Kartika, SH.,M.H

2. LATAR BELAKANG
2.
Perubahan
Sistem
3.
Pola Perilaku
Masyarakat
4.
Budaya
Politik di
Indonesia
5.
Tindak Pidana
dalam Pemilu
1.
Perkembang
an Zaman
Arie Kartika, SH.,M.H

3. DASAR HUKUM TERKAIT PEMILIHAN
UMUM
 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu
 UU NO. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,
DPD.DPRD
 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota
 UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden
 Pepres RI N0. 2 Tahun 2009 Bantuan dan Fasilitas Pemerintah
Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009
 SEMA RI No. 07-A Tahun 2008 tentang Petunjuk Hakim Khusus
Perkara Pidana Pemilu
 SEMA RI No. 11 Tahun 2008 tentang Gugatan yang berkaitan
dengan Parpol, dll
Arie Kartika, SH.,M.H

4. PENEGAKAN HUKUM PEMILU TERBAGI ATAS 2 HAL:
• Pelanggaran Pidana
• Pelanggaran
Administrasi
• Pelanggaran Kode etik
penyelenggara Pemilu
Pelanggaran
Pemilu
• Sengketa Hasil
• Sengketa Non Hasil
Sengketa
Pemilu
Arie Kartika, SH.,M.H

5. DEFINISI
1. Pelanggaran Pidana adalah pelanggaran yang
diatur eksplisit sebagai bentuk tindak pidana pemilu
dalam UU Pemilu.
2. Pelanggaran Administrasi adalah segala bentuk
pelanggaran terkait dengan ketentuan administratif
kepemiluan dan dikenakan sanksi secara
administrasi.
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
adalah pelanggaran yang ditujukan dan diatur untuk
penyelenggara Pemilu
Arie Kartika, SH.,M.H

6. DEFINISI
1. Sengketa Hasil adalah sengketa terkait
hasil dari pemilu yang disampaikan KPU
antara peserta Pemilu dan hasilnya.
2. Sengketa Non Hasil adalah terkait
dengan seluruh keputusan dari KPU
yang dinilai bertentangan dengan hak
calon / peserta Pemilu
Arie Kartika, SH.,M.H

7. KETENTUAN BARU PENANGANAN PELANGGARAN
DI UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILU
 Lembaga paling bawah yang bisa meneruskan
laporan tindak pidana pemilu ke Kepolisian adalah
Panwascam setelah berkoordinasi dalam Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Sentra gakkumdu).
 Pelimpahan berkas perkara oleh penyidik dapat
maksimal 14 hari sejak diterima laporan dapat
dilakukan tanpa kehadiran tersangka.
 Mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi
dilakukan secara terbuka dan pemeriksaan terbuka,
dan langsung dieksekusi Bawaslu.
Arie Kartika, SH.,M.H

8. PASAL 461 AYAT(6) ADA SANKSI
TERHADAP TEGURAN TERTULIS:
a. Perbaikan administrasi terhadap tata
cara, prosedur, atau mekanisme sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Teguran tertulis;
c. Tidak diikutkan pada tahap tertentu dalam
penyelenggaraan pemilu;
d. Sanksi administrasinya sesuai dengan
UU ini
Arie Kartika, SH.,M.H

9. PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA
TIDAK ADA YANG BARU
1. Waktu penanganan laporan maks 7 hari sejak terjadi;
2. Bawaslu memiliki waktu 5 hari dalam menentukan
apakah laporan itu benar telah terjadi pelanggaran
pidana atau tidak;
3. Jika mau dilanjutkan 1x 24 jam diteruskan kepolisian;
4. Kepolisian memiliki 14 hari untuk pemeriksaan
5. Kejaksaan memiliki 5 hari untuk pemenuhan berkas
tuntutan
6. Tk I PN 7 hari , Banding 3 hari sejak Putusan PN keluar
dan PT memeriksa maks 7 hari.
Arie Kartika, SH.,M.H

10. CONTOH PELANGGARAN
PIDANA
1. Pelibatan anak dalam kampanye;
2. PNS yang menggunakan atribut PNS
atau PNS memobilisasi PNS lain
3. Penggunaan fasilitas negara; dan
4. Politik Uang
Arie Kartika, SH.,M.H

11. ADA 3 JENIS SANKSI, YAITU:
1. Sanksi Sosial (sanskinya diumumkan ke
Publik);
2. Sanksi Penjara 1 sampai dengan 6 tahun
;
3. Denda Rp 12.000.000 S/D Rp 72.000.000
4. Khusus sanksi melibatkan anak yakni
sanksi penjara hingga 5 tahun dan denda
Rp 100.000.000
Arie Kartika, SH.,M.H

12. KETENTUAN BARU UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES/SENGKETA NON HASIL PEMILU DI UU NO 7 TAHUN
2017
 Jika di dalam UU No. 8 Tahun 2012 dan UU No Tahun
2011 kewenangan penyelesaian sengketa hanya ada di
Bawaslu RI , UU terbaru memberikan kewenangan
Bawaslu pada TK. Kab/Kota(Pasal 446-447) waktu
pengajuan 3 hari sejak tanggal Keputusan KPU, waktu
penyelesaian maks 14 hari
 Adanya kewajiban Bawaslu untuk membangun hukum
acara yang terbuka dan bertanggungjawab (Pasal 469)
 Adanya catatan kritis terhadap ketentuan (soal subjek yang
bisa mengajukan sengketa multitafsir), kemudian proses di
PTUN seolah terpisah dari proses ajudikasi di Bawaslu
Arie Kartika, SH.,M.H

13.  Putusan paling lambat 21 hari sejak
gugatan dinyatakan lengkap, dan
putusan PTUN Final dan mengikat.
 Tantangan menyiapakan hukum
acara. Kecakapan Bawaslu Kab.
Kota dalam menyelesaikan
sengketa/ konflik
Arie Kartika, SH.,M.H

14. Banyak orang yang sebenarnya
sudah sangat dekat dengan
sukses, tetapi sayangnya
kemudian mereka menyerah.
(Thomas A. Edison)
SEKIAN & TERIMA KASIH
Arie Kartika, SH.,M.H