Indonesia holds elections once every five years, to elect members of parliament at the national and regional levels, as well as choose a pair of president and vice president. To ensure that elections take place democratically, Indonesia established a special institution to oversee elections, called the Election Supervisory Body. How does the agency work in carrying out its duties? The material in the form of the following slides (in Indonesian) can explain it.

1. MEMAHAMI TUGAS DAN WEWENANG
LEMBAGA PENGAWAS PEMILU
disampaikan pada acara
SOSIALISASI PERBAWASLU DAN PRODUK HUKUM NONPERBAWASLU
UNTUK ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN PANWASCAM
Jakarta, Desember 2022
`
oleh:
Ir. Nelson Simanjuntak, SH.,MH.

2. Target Sosialisasi
1. Peserta memahami tugas dan wewenang lembaga pengawas
Pemilu berdasarkan Perbawaslu dan peraturan perundang-
undangan lainnya;
2. Peserta dapat menjalankan tugas dan menggunakan
wewenangnya secara tepat untuk memastikan
terselenggaranya Pemilu secara demokratis.

3. PENGAWAS PEMILU
Pasal 1 angka 17 – 23 UU 7/2017
Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas adalah lembaga
Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu
Untuk apa? memastikan terselenggaranya Pemilu secara
demokratis berdasarkan azas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. DUA KONSEP YANG TERKANDUNG DALAM PEMILU*
(1) Persaingan (kontestasi) antarpartai-politik atau antar-calon untuk
mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan (jabatan
penyelenggara negara); dan
(2) Partisipasi politik dari rakyat yang berhak memilih untuk menentukan
siapa yang dipercaya menjadi penyelenggara negara.
➔Agar pemilu sebagai konflik berlangsung secara damai alias tanpa
kekerasan fisik dan simbolik, maka seluruh aturan main yang
mengatur persaingan tersebut:
a. mengandung kepastian hukum,
b. merupakan penjabaran asas-asas pemilu yang demokratis
c. dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten.
*Ramlan Surbakti, Demokrasi dan Hukum dalam Putih-Hitam
Pengadilan Khusus (Bunga Rampai), Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta 2013. Hm.59-60

5. MENGAPA PEMILU HARUS DIAWASI?
Tujuan Normatif:
Agar Pemilu berlangsung secara demokratis, sesuai peraturan
perundang-undangan (prosedural).
Tujuan Substansial:
a. Melindungi suara Pemilih
b. Agar pemilih dan peserta Pemilu dapat menerima hasil
Pemilu dengan baik, sekalipun hasil tersebut tidak seperti
yang mereka harapkan (tidak meraih kursi)

6. INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM PEMILU
Sistem Keadilan Pemilu
✓ merupakan instrumen untuk menegakkan hukum dan menjamin
sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang
bebas, adil, dan jujur.
✓ Sistem ini dikembangkan untuk
➢ mencegah dan mengidentifikasi adanya masalah yang terjadi pada
proses penyelenggaraan pemilu, sekaligus
➢ sebagai sarana dan mekanisme untuk
• Membenahi masalah tersebut, dan/atau
• memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.
Lihat Jesus Orozco-Henriquez, dkk., Electoral Justice: The
International IDEA Handook. Stockholm- Swedia 2010. Hlm. iv-
viii.

7. ELEMEN SISTEM KEADILAN PEMILU
Menurut UU 7/2017
Penyelesaian
Sengketa Pemilu
Pencegahan
Pelanggaran/Sengketa
Pemilu
Administrasi
(punitif/korektif)
ELEMEN
KEADILAN PEMILU
Penanganan
Pelanggaran
Kode Etik
(punitif)
Pidana
(punitif)
Sengketa
Proses
Sengketa Hasil
(korektif)
Sengketa
Antar-Peserta
(wws)
Sengketa
Peserta-KPU
(korektif)

8. Sistem Keadilan Pemilu*
Mengandung arti dan mekanisme untuk memastikan bahwa
a. setiap tindakan,
b. prosedur, dan
c. keputusan
yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu dilaksanakan
sesuai dengan kerangka hukum pemilu.
Bertujuan untuk:
1. melindungi dan memulihkan hak pilih,
2. memberikan kesempatan kepada setiap orang yang merasa hak
pilihnya dilanggar untuk mengajukan keberatan dan didengar
dalam suatu proses ajudikasi dan mendapatkan keputusan.
* Jesus Orozco-Henriquez, dkk., Electoral Justice: The
International IDEA Handook. Stockholm- Swedia 2010. Hlm. 1

9. Fungsi Sistem Keadilan Pemilu*
• Memberikan rasa keadilan kepada para pihak– setiap pelanggaran
hukum dan sengketa yang terjadi selama proses pemilu
• Penanganan kasus-kasus pelanggaran dan sengketa dapat
dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan
pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan.
• Mengingat bahwa ketidakberesan dalam pemilu dapat menimbulkan
sengketa, sistem keadilan pemilu juga berfungsi untuk mencegah
terjadinya ketidakberesan
• Menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur.
➔ Konsep Keadilan Pemilu yang akurat sangat penting untuk
menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas Pemilu
*Internasional IDEA dan Cetro. Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan
International Idea (Electoral Justice: The International IDEA Handbook).
Stockholm 2010. Hlm. 5

10. Perihal Sistem Keadilan Pemilu*
• Ruang lingkupnya luas, tidak terbatas hanya pada penegakan kerangka hukum,
• Mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut.
• Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya,
konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di
seluruh dunia berbeda-beda. Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu
mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel
dan memiliki legitimasi tinggi. Norma dan nilai tersebut dapat bersumber dari
budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari
instrument hukum internasional.
• Sistem keadilan pemilu harus dipandang efektif serta menunjukkan independensi
dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta
kesetaraan dan inklusivitas.
➔ Keadilan Pemilu merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam
merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu.
*Internasional IDEA dan Cetro. Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan
International Idea (Electoral Justice: The International IDEA Handbook).
Stockholm 2010. Hlm. 5

11. BAWASLU DALAM SISTEM KEADILAN PEMILU
Bawaslu merupakan lembaga pengawas untuk memastikan seluruh
proses pemilu berlangsung secara demokratis dengan asas LUBER-
JURDIL berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam sistem penegakan hukum Pemilu, Bawaslu menjadi lembaga
penjaga gawang:
- mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa,
- menerima laporan dugaan pelanggaran
- memeriksa dan memutus dugaan pelenggaran administrasi
- Menyelesaikan TPP Bersama penyidik Polri dan JPU dalam Sentra
Gakkumdu
- menerima dan menyelesaikan permohonan sengketa proses
Pemilu.

12. 1. PENGAWASAN PEMILU
Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022
1. Pelaksana dan Ruang Lingkup Pengawasan (Psl 3-9)
2. Tatacara Pengawasan (Psl 10-18)
3. Pembinaan Pengawasan (Psl 19)
4. Laporan Hasil Pengawasan (Psl 20)
5. Kerjasama Pengawasan (Psl 21)

13. PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
menurut UU 7/2017
PELAPOR
POLRI
PIDANA
-WNI (Hak Pilih)
-Pemantau
-Peserta Pemilu
GAR PEMILU
SIDIK
JPU PN
DAKWAAN
Ps. 266
SENTRA GAKKUMDU GAKKUMDU
BAWASLU – PENYIDIK POLRI- JPU
14 hr 5 hr
3 hr
P-19 = 3 hr
Perbaikan 3 hr (P-21)
SIDANG
1 X 24 jam
PT
7 hr 7 hr
INKRACHT
GARMIN
GAR ETIK
LAIN2
BAWASLU
KPU
DKPP
LEMB. BERWENANG

14. 2. PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022
Temuan dan Laporan Pelanggaran:
a. Temuan (Psl 2 - 7)
b. Laporan (Psl 8 - 24)
c. Penanganan Pelanggaran (Psl 25 - 37): klarifikasi, tim klarifikasi,
penyusunan kajian, hasil kajian pengawasan pemilu.
d. Pelimpahan dan Pengambilalihan Laporan Garpil (Psl 38 – 42)
e. Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran (Psl 43-49): Kode Etik,
Administrasi, Pidana Pemilu, lain-lain)
f. Status Penanganan Pelanggaran (Psl 50)
g. Koreksi (Psl 51 – 58)
h. Pendampingan (Psl 59)
i. Pengawasan Tindak-lajut Rekomendasi (Psl 60)

15. 2a. Penyelesaian Pelanggaran Adm.
Pasal 461 UU 7/2017
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota:
1. menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administratif Pemilu.
Panwaslu Kecamatan (++) membuat rekomendasi atas hasil
kajiannya kepada Panwas Kabupaten/Kota
2. Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka,
3. Jika dibutuhkan, dapat dilakukan investigasi.
4. Wajib memutus paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan
laporan diterima dan diregistrasi.

16. Penyelesaian…….[2]
Putusan berupa:
a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau
mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. teguran tertulis;
c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan
Pemilu; dan
d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
Tindak-lanjut di KPU
Pasal 462 UU 7/2017
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti
putusan Pengawas Pemilu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
putusan dibacakan.

17. Prinsip Penanganan/Penyelesaian
Pasal 3 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022
CEPAT,
TIDAK MEMIHAK,
TANPA BIAYA,
DAN
dilaksanakan secara
TERBUKA

18. SKEMA MANAJEMEN PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF DALAM YURIDIKSI BAWASLU KAB/KOTA
Keberatan
Pungut hitung
di TPS
Pengawas
TPS
Panwaslu
Desa/Kel
di TPS
Dugaan
Pelanggaran
Administratif
Panwaslu
Kecamatan
Bawaslu
Kab/Kota
Kab/Kota
Dugaan
Pelanggaran
Administratif
Dugaan
Pelanggaran
Administratif
Laporan/keberatan
diteruskan ke KPPS
Laporan diteruskan ke
Panwaslu Kecamatan atau
diselesaikan dlm acara
cepat
Laporan diperiksa, dikaji,
dan diteruskan ke Bawaslu
Kab/Kota diselesaikan
dengan acara cepat
KPU Kab/kota
Laporan diperiksa, dikaji,
dan direkomendasikan ke
KPU Kab/Kota
Rekomendasi dari
Bawaslu Kab/Kota
ditindaklanjuti

19. Objek Pelanggaran
Pasal 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022
Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa:
• perbuatan atau tindakan
• yang melanggar
• tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilu
• dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

20. Penemu dan Pelapor
Pasal 6
Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 7
(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
a. WNI yang mempunyai hak pilih;
b. Peserta Pemilu; atau
c. Pemantau Pemilu.
(2) Pelapor dalam menyampaikan Laporan dapat mewakilkan kepada
pihak yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus.

21. Terlapor
Pasal 8
Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
a. Partai Politik Peserta Pemilu;
b. Para Kandidat
c. Penyelenggara pemilu di semua tingkatan

22. Sidang Pemeriksaan
Pasal 17
(1) Sidang pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin
oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang.
(2) Sidang pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:
a. pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu;
b. jawaban Terlapor;
c. pembuktian;
d. kesimpulan; dan
e. pembacaan putusan.

23. Kehadiran Pelapor dan Terlapor dalam Sidang
Pasal 18
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meminta
kehadiran Pelapor/penemu dan Terlapor dalam sidang pemeriksaan.
(2) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pelapor dan Terlapor dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan
surat kuasa khusus.
Pasal 19 ayat (1)
Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan jadwal
sidang pemeriksaan secara tertulis kepada Pelapor/penemu dan Terlapor
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jadwal sidang pemeriksaan
pertama.

24. Pembuktian
Pasal 23
(1) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c
dilakukan oleh majelis pemeriksa setelah Terlapor menyampaikan
jawaban.
(2) Alat bukti dalam pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. surat atau tulisan;
b. dokumen elektronik;
c. keterangan ahli;
d. keterangan saksi;
e. keterangan Pelapor/penemu dan Terlapor; dan/atau
f. pengetahuan majelis pemeriksa.

25. Sanksi Pelanggaran Administrasi
Pasal 37
Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan
Pelanggaran Administratif Pemilu, majelis pemeriksa dapat menjatuhkan
sanksi administratif berupa:
a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. teguran tertulis;
c. tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan
Pemilu; dan/atau
d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang mengenai Pemilu.

26. Integritas dan Imparsialitas Pemeriksa
INDEPENDENSI PEMERIKSA DI KAB/KOTA
1. Majelis pemeriksa, Asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan
notulen dilarang berkomunikasi dengan Pelapor, Terlapor, saksi, dan
ahli terkait pelanggaran yang sedang diperiksa di luar proses
pemeriksaan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
2. Majelis pemeriksa, Asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan
notulen wajib menjaga dan merahasiakan hasil pemeriksaan dan/atau
materi putusan sebelum dibacakan oleh majelis pemeriksa secara
terbuka.

27. Penyelesaian Melalui Acara Cepat
Menurut sifat perkaranya, pelanggaran administratif Pemilu dapat diselesaikan
dengan:
1. Acara Biasa [Pasal 13 sampai dengan Pasal 35]
• Paling lambat 14 hari kerja
• Penyelesaian perkaranya membutuhkan proses pemeriksaan dan
pembuktian yang lebih panjang.
• Lebih bersifat formal
Contoh: Pelanggaran administratif dalam pemenuhan syarat calon anggota
DPRD yang masuk dalam DCT.
2. Acara Cepat [Pasal 40 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022]
• Paling lambat 2 hari kerja
• Pembuktian dapat dilakukan di ruang terbuka/di tempat peristiwa, dengan
mempertimbangkan kelayakan dan keamanan
• Proses pembuktian pelanggarannya relatif mudah dengan prosedur yang
sederhana.

28. Objek Penyelesaian Acara Cepat
Pasal 41 ayat (1)
(1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui
pemeriksaan acara cepat terdiri atas:
a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap ketentuan
pelaksanaan kampanye Pemilu;
b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan
c. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat
pemungutan suara luar negeri.

29. Tugas Majelis Pemeriksa
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang baik memerlukan Majelis
Pemeriksa yang memiliki kemampuan, antara lain:
1. Memimpin jalannya pemeriksaan secara efektif dan efisien. [Tatacara baku
pembukaan sidang dan penutupan harus dikuasai dengan baik]
2. Menggali informasi dari para pihak (pengadu, teradu, saksi, ahli) sehingga
mereka dapat memberikan keterangan/bukti secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan semua organ pendukung sidang pemeriksaan sehingga dapat
melaksanakan tugas masing-masing dengan baik.
4. Mengambil Keputusan
5. Menyusun hasil dan keputusan sidang pemeriksaan
Majelis Pemeriksa dituntut untuk:
Memahami secara utuh perihal pelanggaran yang dilaporkan atau
ditemukan dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur
perbuatan pelanggaran tersebut

30. 2b. Penyelesaian Pelanggaran TPP
1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panw Kec.
menerima dan mengkaji laporan/temuan pelanggaran (Psl 476 ay (1)
UU 7/2017)
2. Merekomendasikan pelanggaran Pidana (berkoordinasi dalam
Sentra Gakkumdu) untuk ditindak-lanjuti oleh Penyidik Kepolisian
3. Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Pemilu selanjutnya didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP, kecuali ditentukan lainpada UU Pemilu (Psl 477 UU
7/2017)

31. Ketentuan Formil dlm UU 7/2017
1. Penyelidikan (Pasal 479).
Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup
adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara
disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
2. Penyidikan dan Penuntutan (Psl 480)
(1) Penyidik menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada JPU
paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa
kehadiran tersangka.
(2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang hanrs dilakukan untuk
dilengkapi.
(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimalsud pada ayat (2) harus sudah
menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
(4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima
berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

32. Ketentuan Formil …….[2]
3. Pemeriksaan sd Vonis di PN
a. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu oleh PN dilakukan oleh majelis
khusus (Pasal 481 ayat (2))
b. Dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat
dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 482 ayat (1)).
4. Banding
a. Banding diajukan paling lama 3 (trga) hari setelah putusan dibacakan (Pasal 481 ayat
(2))
b. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada PT paling lama 3 (tiga)
hari setelah permohonan banding diterima (Pasal 481 ayat (3)) .
c. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima (Pasal
481 ayat (4)) .

33. Sentra Gakkumdu
Pasal 486 UU 7/2017
(1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak
pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Galkumdu.
(2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian NRI dan
penuntut dari Kejaksaan Agung RI.
(4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak
pidana Pemilu.
(5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi
asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.

34. Sentra Gakkumdu
Pasal 486 UU 7 Tahun 2017
(6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan
penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (a) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu.
(8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat
pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/
Kota.
(9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.
(10) Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian NRI,
dan Kejaksaan Agung RI berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan
Bawaslu.

35. Satu atap: Sentra Gakkumdu
Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 31/2018
Penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara
terpadu oleh Gakkumdu.
Dengan asas Pasal 2 ayat (2) :
a. keadilan;
b. kepastian;
c. kemanfaatan;
d. persamaan di muka hukum;
e. praduga tidak bersalah; dan
f. legalitas.

36. Sentra Gakkumdu……[2]
berdasarkan prinsip (Pasal 2 ayat (3) Perbawaslu 31/2018):
a. kebenaran;
b. cepat;
c. sederhana;
d. biaya murah; dan
e. tidak memihak.

37. Penanganan Laporan TPP di Sentra Gakkumdu
1. Pembahasan Pertama (Pasal 20 Perbawaslu 31/2018):
(1) Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali
dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal
temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator
Gakkumdu di setiap tingkatan.
(3) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyimpulkan
apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan
menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan
dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas
Pemilu.
(4) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita
Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan
Jaksa.
(5) Berdasarkan hasil Pembahasan tersebut, Pengawas Pemilu menyusun kajian atas
temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
(6) Penyidik dan Jaksa dapat mendampingi Pengawas Pemilu dalam menyusun kajian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

38. Penanganan Laporan……[2]
Penanganan Laporan di Pengawas (Pasal 21 Perbawaslu 31/2018):
(1) Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan
diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
(2) Dalam hal penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas Pemilu
memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan dan laporan diterima dan
diregistrasi.
(3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat
mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan
dan/atau klarifikasi.
(4) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu
dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di
bawah sumpah.
(5) Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pengawas Pemilu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.
(6) Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen
kajian temuan atau laporan.
(7) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian dan Penyelidikan

39. PENANGANAN LAPORAN TINDAK PIDANA PEMILU
menurut UU 7/2017 dan Perbawaslu 31/2018
PELAPOR
POLRI
PIDANA
-WNI (HAK PILIH)
-PEMANTAU
-PESERTA PEMILU
GAR PEMILU
SIDIK
JPU PN
DAKWAAN
Ps. 266
SENTRA GAKKUMDU
BAWASLU – PENYIDIK POLRI- JPU
penyelidikan
7+7 hari
14 hr 5 hr
INKRACHT
P-19 = 3 hr
Perbaikan 3 hr (P-21)
SIDANG
1 X 24 jam
PT
7 hr 7 hr
PEMBAHASAN
PERTAMA
-syarat formil
-syarat materil
-menentukan
tersangka
PEMBAHASAN
KEDUA
-menentukan
TPP atau bukan
BAWASLU
PEMBAHASAN
KEDUA
-menentukan
TPP atau bukan
PEMBAHASAN
KETIGA
-menentukan
penyidikan sdh
lengkap dan siap
diserahkan
kepada JPU
3 hr

40. TPP yang mempengaruhi hasil Pemilu
Pasal 484 UU 7 Tahun 2017
(1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang
menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara
Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU kebupaten/Kota wajib menindaklanjuti
putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota,
dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

41. Problematika Penanganan TPP
1. Politik hukum dalam memberantas tindak pidana Pemilu belum benar-benar didasarkan
pada keinginan untuk mewujudkan Pemilu Demokratis;
2. Masyarakat meragukan komitmen Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum dalam
menegakkan hukum pidana Pemilu;
3. Dukungan masyarakat untuk tegaknya hukum pidana masih rendah;
4. Penegakan hukum TPP masih setengah hati, dan masih rentan terhadap tekanan politik;
5. Waktu penanganan perkara sangat singkat sehingga suatu laporan yang diduga
merupakan TPP sangat mudah daluarsa;
6. Meskipun teknis penanganan perkara TPP sudah diatur dalam Perbawaslu tentang
Gakkumdu, namun penyidik dan JPU dalam menjalankan tugas tetap terikat dengan
peraturan internal lembaga masing-masing.
7. Unsur Gakkumdu dari Pengawas Pemilu (di tingkat kabupaten/kota) sering merasa
kurang kompeten dalam menganalisis dan menentukan apakah suatu laporan
merupakan tidak pidana atau tidak.

42. 3. PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Pasal 466 UU 7/2017
Sengketa proses Pemilu meliputi:
1. sengketa proses pemilu meliputi sengketa antar-Peserta
Pemilu, dan
2. sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan
KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

43. Kewenangan………[2]
Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan Sengketa Proses
Pemilu
Pasal 103 huruf c
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:
• menerima,
• memeriksa,
• memediasi atau mengadjudikasi, dan
• memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
di wilayah provinsi;
[Untuk Bawaslu Provinsi diatur dalam Pasal 999 huruf c]

44. Jenis Sengketa Proses Pemilu
Pasal 466 UU 7/2017
Sengketa proses Pemilu meliputi:
1. sengketa proses pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu,
dan
2. sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,
dan Kabupaten/Kota.

45. Sengketa antar-Peserta
Objek sengketa: tindakan, perkataan, dan apa saja yang bisa ditafsirkan oleh
peserta Pemilu lainnya sebagai hal yang merugikannya dalam
proses Pemilu.
Sifat : bukan merupakan pelanggaran hukum Pemilu;
Penyelesaian : mediasi hingga ajudikasi
Waktu Penyelesaian: sangat segera hingga 12 hari
Sifat Putusan : Final

46. Sengketa antara Peserta dgn KPU
Objek sengketa: Keputusan KPU
Sifat : bukan pelanggaran hukum
Penyelesaian : mediasi hingga ajudikasi
Waktu Penyelesaian: maksimum 12 hari
Sifat Putusan : Final,
kecuali sengketa yang objeknya adalah Kpts KPU tentang Penetapan
Parpol Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD, Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, serta Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota. [Psl 469 ayat (1)]
Penyelesaian sengketa ini oleh Bawaslu merupakan “upaya
administratif,” di mana jika pemohon tidak puas atas Putusan
Bawaslu, pemohon dapat mengajukan gugatan ke PTUN. [Psl 470 ayat
(1)]

47. Mediasi dalam Sengketa Proses Pemilu
Pengertian Umum
• Mediasi adalah usaha pengendalian konflik yang melibatkan pihak
ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian konflik disebut
mediasi.
• Pihak ketiga ini disebut mediator, berperan sebagai penasihat atau
perantara antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik.
• Sebagai pihak ketiga, posisinya berada di tengah dan bersifat netral.
• Salah satu peran mediator ialah berupaya menemukan sejumlah
kesepakatan, agar mencapai hasil yang memuaskan kedua belah
pihak yang terlibat dalam konflik.

48. Mediasi …….[2]
• Dalam menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu, peran Bawaslu
adalah:
1. mempertemukan para pihak dan
2. sebagai mediator
Tujuannya, agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan
perdamaian.
• PERLU DIPERHATIKAN, bahwa dalam penyelesaian sengketa proses
yang objek sengketanya adalah Keputusan KPU sbgm diatur dalam
Pasal 469 ayat (1), maka proses penyelesaiannya tidak boleh semata-
mata didasarkan pada kesepakatan para pihak. Bawaslu harus
memastikan bahwa dalam terjadinya kesepakatan itu tidak boleh ada
peraturan perundang-undangan Pemilu yang dilanggar atau tidak
ditaati/dipenuhi.

49. Pelaksanaan ajudikasi
• Ajudikasi pada dasarnya adalah proses memeriksa, mengadili, dan
mengambil keputusan atas suatu objek persengketaan. Oleh karena
itu, Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui
mekanisme ajudikasi sejatinya bertindak sebagai hakim.
• Untuk itu, proses ajudikasi harus mengikuti mekanisme hukum formil
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian
Sengketa Pemilu.
• Dengan demikian, aturan formil penyelesaian sengketa tersebut harus
dijelaskan sejelas-jelasnya kepada para pihak yang bersengketa
sehingga masing-masing pihak dapat mempersiapkan dirinya dengan
baik serta menyiapkan barang bukti, saksi, dan keterangan ahli (jika
diperlukan) untuk mendukung dalil masing-masing.
• Dalam proses pemeriksaan, Majelis harus memberikan kesempatan
yang adil bagi para pihak yang bersengketa untuk menyampaikan
keterangan atau menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh
pihak lainnya.

50. Pemohon Sengketa Proses
Pasal 16 Perbawalu 9/2022
Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara
Pemilu terdiri atas:
a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau
KPU Provinsi;
2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota
DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota
yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD
kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
sesuai dengan tingkatannya;

51. Pemohon Sengketa Proses
Pasal 16 Perbawalu 9/2022
c. pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
1. Partai Politik Peserta Pemilu;
2. calon anggota DPD; dan/atau
3. Pasangan Calon; dan
d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD
kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota
DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh oleh KPU,
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya.

52. Pihak Terkait dalam Sengketa Proses
Pasal 21 Perbawaslu 9/2022
(1) Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
a. Partai Politik Peserta Pemilu;
b. calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan/atau calon anggota
DPRD kabupaten/kota;
c. calon anggota DPD; atau
d. Pasangan Calon, yang berpotensi dirugikan haknya dengan adanya
penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
permohonan untuk diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu
dengan penyelenggara Pemilu.
(3) Penyampaian permohonan sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR, calon
anggota DPRD provinsi, dan/atau calon anggota DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Partai Politik
Peserta Pemilu yang bersangkutan.

53. Kuasa Hukum Para Pihak
Pasal 21 Perbawaslu 9/2022
(1) Pemohon, termohon, atau pihak terkait dapat menunjuk kuasa hukum
berdasarkan surat kuasa khusus.
(2) Kehadiran kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait
dalam tahapan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan
penyelenggara Pemilu.
(3) Kuasa hukum tsb merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai advokat.
(4) Selain dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), termohon dapat didampingi atau diwakili oleh
kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang berasal dari:
a. jaksa pengacara negara; atau
b. pihak yang memiliki wewenang untuk mendampingi atau mewakili
termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan
penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

54. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pasal 26 Perbawaslu 9/2022
(1) Permohonan disampaikan oleh pemohon dengan cara:
a. diajukan secara langsung; atau
b. diajukan secara tidak langsung.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3
(tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa
Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
(3) Permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencakup:
a. laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang pernah diregistrasi oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai dugaan pelanggaran
administratif Pemilu, dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif, serta dugaan tindak pidana Pemilu; dan
b. sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu yang berkaitan
dengan sengketa antar-calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan
anggota DPRD kabupaten/kota dalam 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.

55. Permohonan …………[2]
Pasal 29 Perbawaslu 9/2022
(1) Pemohon menyampaikan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSPP-01 yang
tercantum dalam Lampiran Perbawaslu 9/2022
(2) Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan minimal memuat:
a. identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, nomor
telepon, dan alamat surat elektronik;
b. identitas termohon yang terdiri atas nama dan alamat termohon;
c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu
dengan penyelenggara Pemilu;
d. kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
e. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
g. penyebutan secara lengkap dan jelas keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,
dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa yang memuat
kerugian langsung pemohon atas objek yang disengketakan;
h. uraian alasan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu
berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian dasar hukum dan bukti
yang akan diajukan; dan
i. petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus.

56. Permohonan …………[3]
Pasal 29 Perbawaslu 9/2022
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 1
(satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli
pemohon serta fotokopi sebanyak 3 (tiga) rangka
(4) Dalam hal pemohon menunjuk kuasa hukum, permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon
atau kuasa hukum.
(5) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, juga disampaikan dalam
bentuk dokumen digital dengan format word dan disimpan secara
elektronik pada media penyimpanan data.
(6) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan dalam bentuk
dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), pemeriksaan dilakukan dengan
menggunakan permohonan dalam bentuk cetak.

57. Permohonan …………[3]
Pasal 30 Perbawaslu 9/2022
(1) Permohonan harus dilampiri dengan berkas berupa:
a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan
kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. objek sengketa;
c. alat bukti; dan
d. daftar alat bukti yang dibuat sesuai dengan Formulir Model
PSPP-10 (Lampiran Peraturan Bawaslu 9/2022)
(2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap fotokopi
(3) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yang berupa surat atau tulisan dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap yang
dibubuhi meterai cukup serta telah dileges minimal pada halaman
pertama pada setiap alat bukti surat atau tulisan serta fotokopi
sebanyak 3 (tiga) rangkap.

58. SEKIAN
dan
TERIMA-KASIH