Dokumen ini membahas peluang judicial review atas Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Kawasan Tanpa Rokok. Beberapa poin penting yang diangkat adalah prinsip-prinsip pengaturan kawasan tanpa rokok menurut undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta kemungkinan pelanggaran Perda Bogor terhadap ketentuan tersebut sehingga dapat diajukan judicial review. Dokumen ini juga membahas kebijakan Walikota Bogor mengen

1. MEMBACA PELUANG HASIL JUDICIAL
REVIEW PERDA KTR KOTA BOGOR
Ali Rido
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Disampaikan pada Diskusi Publik yang diselenggarkan
oleh Bogor Connection
Bogor, 05 Februari 2020

2. PRINSIP PENGATURAN KTR
KEADILAN KOLEKTIF (bukan untuk
golongan tertentu)
Kekeluargaan (diterima oleh semua
lapisan)
Persamaan (unequal treatment)

3. UUD
1945
Pasal 18 (6)
UU No. 8 Th
1999 ttg
Perlindungan
Konsumen
Jaminan Hak untuk
memilih dan
mendapatkan barang
(Pasal 4 huruf b)
UU No. 36 Th
2000 ttg
Kesehatan
Pasal 115: Penetapan
KTRPerda atau
Pergub?
PP No. 109 Th
2012
Pasal 36, Pasal
50, Pasal 51 dan
Pasal 52
12 Putusan
MK
No. 6/PUU-VII/2009,
34/PUU-VIII/2010, dan 71/PUU-
XI/2013
Pijakan Perda KTR

4. Putusan MK No.
6/PUU-VII/2009
 Rokok komoditas dan produk legal.
 Pembolehan publikasi dan perjualbelikan rokok
karena terkena hak dan kewajiban sebagai badan
hukum/persoon..
 Zat adiktif rokok tidak setara dg kandungan zat
adiktif lain seperti morfin dan sejenisnya.
 “... Persoalan rokok sebagai barang yang
mengandung beberapa zat kimia yang
membahayakan bagi kesehatan tidak berkaitan
dengan promosi rokok.”

5. Putusan MK No.
34/PUU-VIII/2010
 Dalam melakukan pengaturan KTR
haruslah secara proporsional
mengakomodasi kepentingan bagi
perokok dan bagi masyarakat lain
yang tidak merokok.
 Wajib penyediaan TKMupaya
menwujudkan keadilan.

6. Putusan MK No.
71/PUU-XI/2013
 Rokok boleh untuk diiklankan,
walaupun dengan syarat-
syarat tertentu.

7. Perda Kota Bogor
 Mediasi oleh KemenkumHAMRekomendasi?
 Tindaklanjut:
 Problem Pasal 6 ayat (2): “...dapat menyediakan
TKM...”Putusan MK. 34/PUU-VIII/2010 “harus”
 Pasal 7 ayat (1): “Daerah menetapkan KTR”yang
menetapkan harusnya subjek bukan objek.
 Tidak membedakan antara merokok, mengiklankan
(promosi), dan menjual.
 Pasal 6 ayat (1) huruf b: dilarang menerima
sponsorPasal 36 PP No. 109 Th 2012 membolehkan
dg syarat tidak diliput media.

8. PUTUSAN MA NOMOR. 39/P/HUM/2011
 Kesalahan dalam Putusan: (Posita dan Petitum tidak sejalan)
Penyebutan nama Perda No. 12/2009Kawasan Bebas Rokok.
Pijakan yuridis penolakan yang salahUU No. 39 Tahun 2009.
 Ketentuan Yang dilanggar Hakim Penguji:
Pasal 3 ayat (1) huruf f PB Ketua MA dan KY No. 02 Tahun 2012 ttg
Panduan Penegakan KEPPH. Prinsip kehati-hatian.
Pasal 43 UU No. 48/2009 ttg Kekuasaan KehakimanHakim yang
diduga telah melakukan pelanggaran KEPPH diperiksa oleh MA
dan/atau KY.

9. BAGAIMANA PELUANGNYA?
Cermat, hati-hati dan tunduk pada rule of game.
Objektivitas pengujian.
Menegasikan putusan MA sebelumnyabukan
yurisprudensi.

10. LANGKAH LAINNYA?UU No. 23 Tahun
2014
 Pasal 78 ayat (2) huurf e: melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
 Pasal 76 ayat (1):
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga,
kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok
masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan
Daerah yang dipimpin;
d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa
dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

11. KEBIJAKAN WALIKOTA BOGOR (Perwal No. 7/2010)
 Pasal 4: TKM di KTR hanya diperbolehkan berada di tempat umum dan tempat
kerjadari mana dasar limitasinya?, bandingkan dg Putusan MK Putusan MK. 34/PUU-
VIII/2010 HARUS MENYEDIAKAN.
 Pasal 5: TKM harus memenuhi ketentuan: a). berada di ruang terbuka tanpa atap; b).
ukuran maksimal 2mx2cm; c). Harus rekomendasi dari Dinkes; d). Jauh dari pintu utama
bangunan atau jendala; e). Terdapat peringatan bahaya merokok; f). Tidak boleh ada
iklan/promosi rokok; g). Tidak boleh ada meubeler; h). Harus ada tempat mematikan
rokok.
Catatan:
 PP No. 109/2012 tidak sedetail dan memberikan pembatasan rigid.
 Pasal 5 ayat (2) PB Menkes dan Mendagri Tahun 2011 TKM harus memenuhi
persyaratan: a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung
dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik: b. terpisah dari
gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas; c. jauh
dari pintu masuk dan keluar; dan d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

13. SUMBER DARI MANA? TKM
 PP No. 19/2003:
PJ tempat umum dan tempat kerja: TKM harus menyediakan alat
penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang
tidak merokok (vide Pasal 23).
Angkutan Umum: 1). lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah
secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada
angkutan umum yang sama; 2). harus dilengkapi alat penghisap udara
atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh Menteri terkait. (vide Pasal 24).
 Perda No. 12/2009tidak mengatur.

14. TERIMA KASIH
+62817462306 alirido@trisakti.ac.id