Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang politik hukum menurut beberapa pandangan dan definisi ahli hukum. 2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan yang menentukan arah dan isi hukum, serta upaya mewujudkan peraturan yang sesuai dengan situasi. 3. Dokumen ini juga membahas tentang unsur-unsur sistem hukum, perkembangan hukum modern, serta konfigurasi

1. POLITIK HUKUM
Materi kuliah
Oleh :
Prof.Dr.Garuda Wiko,SH., MSi., FCBArb
Universitas Tanjungpura
Fakultas Hukum
Program Magister

2. Definisi
Padmo Wahyono :
• Politik hukum adalah kebijakan dasar yang
menentukan arah, bentuk maupun isi dari
hukum yang akan dibentuk;

3. Soedarto :
• Politik hukum adalah kebijakan dari
negara melalui badan-badan negara yang
berwenang untuk menetapkan peraturan-
peraturan yang dikehendaki, yang
diperkirakan akan digunakan untuk
mencapai apa yang dicita-citakan;
• Politik hukum adalah usaha untuk
mewujudkan peraturan-peraturan yang
baik sesua dengan keadaan dan situasi di
suatu waktu;

4. Satjipto Rahardjo :
• Politik hukum adalah aktivitas memilih dan
cara yang hendak dipakai untuk mencapai
suatu tujuan sosial dan hukum tertentu
dalam masyarakat;
Pertanyaan mendasarnya :
• Tujuan apa yang hendak dicapai dengan
sistem hukum yang ada ?

5. • Cara-cara apa yang dirasakan paling baik
untuk bisa dipakai mencapai tujuan
tersebut ?
• Kapan waktunya hukum itu perlu diubah
dan melalui cara-cara bagaimana
perubahan itu sebaiknya dilakukan ?
• Dapatkah dirumuskan suatu pola yang
baku dan mapan, yang bisa membantu
kita memutuskan proses pemilihan tujuan
tersebut secara baik ?

6. C.F.G.Sunaryati Hartono :
• Politik hukum adalah sebuah alat (tool)
atau sarana dan langkah yang dapat
digunakan oleh pemerintah untuk
menciptakan sistem hukum nasional yang
dikehendaki dan dengan sistem hukum
nasional itu akan diwujudkan cita-cita
bangsa Indonesia;

7. • Faktor-faktor yang akan menentukan
politik hukum tidak semata-mata
ditentukan oleh apa yang dicita-citakan
atau tergantung kehendak pembentuk
hukum, praktisi atau teoritisi belaka, akan
tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan
serta perkembangan hukum di negara lain
dan perkembangan hukum internasional;
• Sifat partikular politik hukum suatu negara
ditentukan oleh world view, sosio-kultural
dan political will dari masing-masing
pemerintah;

8. Pengertian politik
C.F.Strong :
Political science is the science of the state;
• Negara merupakan oganisasi kekuasan
karena di dalam negara selalu di jumpai
pusat-pusat kekuasaan baik dalam supra
struktur maupun infrastruktur;

9. Pengertian Hukum
H.L.A.Hart :
• No vast literature is dedicated to
answering the questions “what is
chemistry ?” or “what is medicine ?”,as it
is to the question “what is law” !

10. CIRI KELOMPOK DOMINAN/PEMEGANG
KEKUASAAN POLITIK
(RALF DAHRENDORF)
1. JUMLAHNYA SELALU LEBIH KECIL DARIPADA
JUMLAH KELOMPOK YANG DIKUASAI;
2. MEMILIKI KELEBIHAN KEKAYAAN KHUSUS
UNTUK MEMELIHARA DOMINASINYA, BERUPA
KEKAYAAN MATERIAL, INTELEKTUAL DAN
KEHORMATAN MORAL;
3. TERORGANISIR LEBIH BAIK DARIPADA
KELOMPOK YANG DITUNDUKKAN;

11. 4.Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-
orang yang memegang posisi dominan
dalam bidang politik, sehingga elite
penguasa diartikan sebagai elit penguasa
dalam bidang politik;
5.Kelas penguasa selalu berupaya
memonopoli dan mewariskan kekuasaan
politiknya kepada kelas/kelompoknya
sendiri;

12. Paham Bahwa Hukum = Kekuasaan
(catatan van Apeldoorn)
• Kaum sophis di Yunani : keadilan adalah
apa yang berfaedah bagi yang lebih kuat;
• Gumplowics : hukum berdasar atas
penaklukan yang lemah oleh yang kuat,
dan hukum adalah susunan definisi yang
dibentuk oleh pihak yang kuat untuk
mempertahankan kekuasaannya;

13. Politik dan Hukum
• Bagaimana pengaruh politik terhadap
hukum ?
• Pada tahap dan tingkatan mana intervensi
politik terhadap hukum itu terbuka ?
• Apakah suatu konfigurasi politik tertentu
menghasilkan produk hukum yang
berkarakter tertentu pula ?

14. KONFIGURASI POLITIK
• Konfigurasi politik demokratis : susunan
sistem politik yang membuka kesempatan
bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk
ikut aktif menentukan kebijakan umum.
Partisipasi ini ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam
pemilihan berkala yang didasarkan atas
prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana
kebebasan politik;

15. • Konfigurasi politik otoriter : susunan
sistem politik yang lebih memungkinkan
negara berperan sangat aktif serta
mengambil hampir seluruh inisiatif dalam
pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi
ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan
untuk memaksakan persatuan,
penghapusan oposisi terbukam, dominasi
pimpinan negara dan dominasi kekuasaan
politik oleh elit politik yang kekal, serta
ada suatu doktirin yang membenarkan
konsentrasi kekuasaan.

16. KONFIGURASI POLITIK – PRODUK HUKUM
• Konfigurasi politik demokratis – Produk
hukum responsif
• Konfigurasi politik otoriter _ Produk
hukum konservatif
• Apakah hipotesis ini selalu deterministik
seperti ini ?

17. • Untuk mengidentifikasi apakah suatu
konfgurasi politik demokratis atau otoriter,
maka indikator yang dapat digunakan
antara lain adalah peranan partai politik
dan lembaga perwakilan rakyat,
kebebasan prers dan peranan pemerintah;
• Untuk mengidentifikasi apakah suatu
produk hukum responsif atau konservatif,
maka indikatornya adalah proses
pembuatannya, sifat dan fungsinya serta
kemungkinan penafsirannya;

18. • Kaitan konfigurasi politik dan karakter
produk hukum terutama berlaku untuk
hukum publik yang mengatur hubungan
kekuasaan. Untuk hukum privat,
sentuhannya tidak terlalu kuat;

19. POSISI DETERMINAN ?
• Hukum determinan atas politik, kegiatan
kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk
pada aturan hukum;
• Politik determinan atas hukum, karena hukum
merupakan kristalisasi kehendak politik yang
saling berinteraksi;
• Politik dan hukum sebagai subsistem
kemasyarakatan derajat determinasinya
seimbang, karena meskipun merupakan produk
politik, begitu berlaku, maka semua kegiatan
politik harus tunduk pada hukum;

20. POLITIK HUKUM (LEGAL POLICY) DI INDONESIA
• Pembangunan hukum yang berintikan
pembentukan dan pembaharuan terhadap
materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan
kebutuhan yang dihadapi bangsa Indonesia;
• Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada,
termasuk penegasan fungsi lembaga dan
pembinaan terhadap penegak hukum;
• Dengan demikian politik hukum sejatinya
merupakan aktivitas pembentukan sistem
hukum;

21. Elemen-Elemen Sistem Hukum
Lawrence M Friedman (American Law : An
Introduction), mengemukakan bahwa
sistem hukum AS meliputi elemen :
• Structure (tatanan kelembagaan);
• Substance (materi hukum);
• Legal Culture (budaya hukum);

22. Elemen Sistem Hukum Menurut BPHN
• Materi Hukum (perencanaan hukum,
pembentukan hukum, penelitian hukum
dan pengembangan hukum);
• Aparatur hukum (penyuluhan, penerapan,
penegakan dan pelayanan hukum);
• Sarana dan prasarana hukum;
• Budaya hukum;
• Pendidikan hukum;

23. • Setiap negara memiliki politik hukum.
Perbedaannya hanya pada
pengelolaannya. Ada negara yang
menyusun politik hukumya secara
berencana dan sistematis, ada pula yang
tidak demikian.
• Meskipun ada persamaan dalam ruang
lingkup utama, tetapi isi dan corak politik
hukum antara satu negara dengan negara
lain dapat berbeda-beda;

24. • Dalam satu negara politik hukum juga
berbeda-beda dari waktu ke waktu. Perbedaan
tersebut timbul karena faktor-faktor :
1. Dasar dan corak politik;
2. Tingkat perkembangan masyarakat; (sikap
pragmatis jangan sampai menggeser cita
negara dan cita hukum);
3. Susunan masyarakat (uniformitas dalam
negara mejemuk perlu kajian mendalam);
4. Pengaruh global (perhatian pada kepentingan
nasional, mis: topik HAKI);

25. POLITIK HUKUM DALAM GBHN
• TAP MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang
GBHN 1999-2004M, menyatakan bahwa
arah kebijakan bidang hukum (Bab IV
huruf A) adalah :
1. Mengembangkan budaya hukum untuk
menciptakan kesadaran dan kepatuhan
hukum dalam kerangka supremasi hukum
dan tegaknya negara hukum;

26. 2. Menata sistem hukum nasional yang
meyeluruh dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum
adat serta memperbaharui perundang-
undangan warisan kolonial dan hukum
nasional yang diskriminatif, termasuk
ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian
dengan tuntutan reformasi melalui
program legislasi;

27. 3.Menegakkan hukum secara kosisten untuk
dapat lebih menjamin kepastian hukum,
keadilan dan kebenaran, supremasi
hukum, seta menghargai hak asasi
manusia.
4.Melanjutkan ratifikasi konvensi
internasional, terutama yang berkaitan
dengan HAM sesuai dengan kebutuhan
dan kepentigan bangsa dalam bentuk UU;

28. 5.Meningkatkan integritas moral dan
keprofesionalan aparat penegak hukum,
untuk menumbuhkan kepercayaan
masyarakat dengan meningkatkan
kesejahteraam dukungan sarana dan
prasarana hukum, pendidikan serta
pengawasan yang efektif;
6.Mewujudkan lembaga peradilan yang
mandiri dan bebas dari pengaruh
penguasa dan pihak manapun;

29. 7.Mengembangkan peraturan perundangan
yang mendukung kegiatan ekonomi dalam
menghadapi era perdagangan bebas
tanpa merugikan kepentingan nasional;
8.Menyelenggarakan proses peradilan
secara cepat, mudah, murah dan terbuka,
serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
dengan tetap menjunjung tinggi asas
keadilan dan kebenaran;

30. 9.Meningkatan pemahaman dan
penyadaran, serta meningkatkan
perlindungan, penghormatan dan
penegakan HAM dalam seluruh aspek
kehidupan;
10.Menyelesaikan berbagai proses peradilan
terhadap pelanggaran hukum dan HAM
yang belum ditangani secara tuntas;

31. Disiplin Hukum Umum
Unsur Hukum
Idiel Riel
Alam Kebudayaan Manusia
Etika+Estetika Logika
Metodik
Pengertian
Sistematik
Nilai
Filsafat
Hukum
Politik Hukum
Ilmu Kaidah
Dogmatik
Hukum
Asas
Kaidah
Ilmu
Pengertian
Perbandingan Hukum
Sejarah Hukum
Sosiologi Hukum
Antropologi Hukum
Psikologi Hukum
Ilmu Kenyataan

32. Disiplin Hukum Khusus
Unsur Hukum
Teknologi Hukum Disiplin Kebudayaan Manusia
Teknik
Rechtsvinding
Bestuur
Politie
Rechtspraak
Teknik
Rechtsvorming
Regeling
Dis. Hukum Tatanegara
Dis Hukum Adm. Negara
Dis Hukum Pribadi
Dis Hukum Harta Kekayaan
Dis Hukum Keluarga
Dis Hukum Waris
Dis Hukum Pidana
Dis Hukum Acara

33. Hukum Modern
Perkembangan hukum modern tidak
terlepas dari tipe-tipe perkembangan
masyarakat :
1. Tribal Society
2. Aristocratic Society
3. Liberal Society

34. Dalam Tribal Society, individu secara total
terserap dalam masyarakat dan biasanya
ada satu nilai yang menjadi pedoman
tingkah laku. Tidak ada perbedaan
diantara individu-individu di dalam
masyarakat, tidak ada negara dan
legislasi. Semboyannya adalah satu untuk
semua dan semua untuk satu dibawah
“Primus inter pares” (yang utama dari
kelompok yang sama) sebagai pemimpin.

35. Tribal Society mengalami keambrukan
(breakdown) karena tidak lagi menjawab
perkembangan masyarakat.

36. Muncul kemudian Aristocratic Society :
Hal penting yang muncul pada
perkembangan ini adalah eksistensi state
sebagai kekuasaan yang berada di atas
masyarakat.
State dan government bertugas untuk
menentukan apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan. Muncul hukum positif
yang bersifat publik.

37. Aritocratic Society kemudian juga
mengalami karuntuhan karena
perubahan paculiar form of society yang
menuntut ideal of law/ideal of order
yang baru.
Perubahan dimaksud adalah munculnya
kaum bujois yang membawa sistem
produksi kapitalistik. Untuk mewadahi
capitalistic mode of production ini
diperlukan untuk memberikan kepastian.

38. Mulai diintrodusir orde rule of law di
bawah payung liberalisme dengan
keutamaan pada rules and logic. Paralel
dengan kondisi ini terbentuk Liberal
Society (Unger, 1976)

39. Pada tahap perkembangan Liberal
Society ini, hukum modern terus
berkembang.
Tipe-tipe Hukum Modern (Nonet &
Selznic) :
1. Hukum Represif
2. Hukum Otonom
3. Hukum Responsif

40. Hukum Represif:
Hukum yang mengabdi kepada kekuasaan
dan tertib sosial yang represif.
Institusi hukum langsung terbuka bagi
kekuasaan politik.
Perspektif resmi mendominasi.
Kesempatan masyarakat untuk mendapat
keadilan terbatas

41. Hukum Otonom
Penekanan peraturan sebagai upaya untuk
mengawasi kekuasaan resmi dan swasta.
Terdapat pengadilan yang tidak dapat
dimanipulasi.
Sumbangannya baru pada perwujudan
keadilan prosedural dan pentaatan yang ketat
pada pentaatan peraturan secara ketat dan
menjadi tujuan lepas dari tujuan hukum itu
sendiri. Produknya adalah legisme dan
formalisme.

42. Hukum Responsif:
Sifat hukum mengandung suatu komitmen
pada hukum dalam perspektif
pemakainya;
Ada keterbukaan pada tuntutan rakyat;
Memiliki pedoman esensial untuk menjaga
integritasnya.

43. “Rule of law” berkembang dalam historisitas di
Eropa.
“Negara Hukum” Indonesia memiliki struktur
sosiologisnya sendiri.
Secara historis, moment dan dokumen yang
bermakna signifikan dalam politik hukum
Indonesia adalah:
1. Sumpah Pemuda
2. Konstitusi (UUD 45)
3. Produk regulasi dibawah UUD.
4. Living law (hukum masyarakat/hukum adat)

44. SISKUMNAS (BANGKUMNAS)
1. Substansi Hukum (HTN, HAN, Hk.Ekonomi,
Hk.Lingkungan, Hk.Pidana dan bidang-bidang
hukum lain).
2. Budaya Hukum (Fil.Hk, Kesadaran Hk dan
Perilaku Taat Hukum, Perpustakaan dan
Informasi Hukum, Profesi Hk, Pendidikan
Hukum).
3. Struktur Hukum (Kelembagaan, Administrasi,
Manajemen, Mekanisme, Proses, Prosedur,
Koordinasi dan kerjasama nas, reg, int, Sarana
dan prasarana pendukung.
Sumber: Barda Nawawi Arief

45. ARAH PJP 2005-2025 (UU NO.17/2007)
1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak
mulia.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan Indonesia yang demokratis
berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia yang aman,
damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pembangunan yang lebih
merata dan berkeadilan.

46. 6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan
lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara
kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia yang berperan
aktif dalam pergaulan internasional.