Dokumen tersebut membahas peran lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk peran Kepolisian untuk menegakkan hukum dan ketertiban, peran Kejaksaan dalam penuntutan, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dan peran advokat sebagai penasihat hukum.

1. Peran Lembaga Penegak Hukum
Presenter By
Ari Uzeria
Nurul Mutmainnah
Mas Sujatnico
Muhammad Nur Chalim

2. Lembaga Penegak Hukum
Penegak Hukum adalah
Proses dilakukan upaya tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum
secara nyata sebagai pedoman pelaku
dalam hubungan-hubungan hukum di
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

3. Unsur-Unsur Dalam Penegak Hukum
Kepastian Hukum
Merupakan Perlindungan yustisuabel terhadap
tindakan seseorang
Kemanfaatan
Hukum adalah untuk manusia, maka harus memberi
manfaat/ kegunaan bagi masyarakat
Keadilan
Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang
bersifat menyamaratakan

4. 4 Peran Lembaga Penegak Hukum
1. Peran Kepolisian Negara Replublik
Indonesia
Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam
seperti Mengatur lalu lintas, Memberantas
gerakan gerakan terorisme, Mencegah
Penyalahgunaan narkoba,dsb. Dalam Pasal 16 UUD RI
No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Replublik
Indonesia, telah menetapkan kewenangan kepada
kepolisian sebagai berikut :

5. Wewenang Kepolisian
A. Melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan
surat
B. Melarang Setiap orang memasuki tempat
kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan
C. Melakukan Penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan
D. Menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penyelidikan
E. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

6. Peran Lembaga Hukum
2. Peran Kejaksaan Republik
Indonesia
Kejaksaan republik indonesia adalah lembaga
negara yang melaksanakan kekuasaan negara,
khususnya dibidang penuntutan. Keberadaan
kejaksaan republik indonesia diatur dalam UUD RI
No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik
indonesia untuk lebih berperan dalam menegakkan
supremasi hukum, perlindungan kepentingan
hukum, penegakkan HAM serta pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

7. 3 Tingkatan lembaga kejaksaan
A. Kejaksaan Agung ditingkat pusat yang
dipimpin oleh seorang jaksa agung
B. Kejaksaan tinggi ditingkat provinsi yang
dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi
(Kajati)
C. Kejaksaan Negeri yang berada ditingkat
kabupaten / kota yang dipimpin oleh seorang
kepala kejaksaan negeri (Kajari)

8. Peran Lembaga Hukum
3. Peran Hakim sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman
kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya
dalam UU RI no.48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman yang merupakan
penyempurnaan dari UU RI no.4 Tahun 2004 yang
dimana lembaga berperan sebagai penegak
keadilan dan dibersihkan dari setiap interfersi baik
dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun
lembaga lainnya.

9. Menurut ketentuan-ketentuan UU RI no.48
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim
berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat
diklasifikasikan menjadi 3 kelompok :
a). Hakim Mahkamah Agung yang disebut dengan
Hakim Agung
b). Hakim pada badan peradilan yang berada
dibawah Mahkamah Agung
c). Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut
dengan Hakim Konstitusi

10. Peran Lembaga Hukum
4. Peran Advokat
Advokat disebut juga penasihat hukum ialah orang
yang diberi kuasa untuk memberi bantuan dibidang hukum
baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya,
baik berupa nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum
aktif baik didalm maupun diluar.
Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah
membuat dan mengajukan gugutan, jawaban, tangkisan,
memberi pembuktian,mendesak segera disidangkan atau
diputuskan perkaranya dan sebagainya.