Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT (Idik Saeful Bahri)

1. HUKUM PIDANA KHUSUS
HUKUM FORMIL TINDAK PIDANA
TERORISME DAN MENGENAL BNPT
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.

2. Legal Standing
o KUHAP.
o Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor
15 Tahun 2003 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang.

3. Menggunakan KUHAP
o Penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan
dalam perkara tindak pidana terorisme,
dilakukan berdasarkan hukum acara
yang berlaku, kecuali ditentukan lain
dalam PERPU Terorisme.

4. Penahanan
o Untuk kepentingan penyidikan dan
penuntutan, penyidik diberi
wewenang untuk melakukan penahanan
terhadap tersangka paling
lama 6 (enam) bulan.

5. Keterlibatan Intelijen
o Untuk memperoleh bukti permulaan
yang cukup, penyidik dapat
menggunakan setiap laporan intelijen.

6. Alat Bukti
o Alat bukti pemeriksaan tindak pidana
terorisme meliputi :
a. alat bukti sebagaimana dimaksud
dalam Hukum Acara Pidana;
b. alat bukti lain berupa informasi yang
diucapkan, dikirimkan, diterima,
atau disimpan secara elektronik dengan
alat optik atau yang serupa
dengan itu; dan

7. Alat Bukti
o c. data, rekaman, atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas,
benda fisik apapun selain
kertas, atau yang terekam secara elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada :
1) tulisan, suara, atau gambar;
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi
yang memiliki makna atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu membaca atau
memahaminya.

8. Pemeriksaan Bukti Permulaan
o Penetapan bahwa sudah dapat atau
diperoleh bukti permulaan yang
cukup dari data intelijen harus
dilakukan proses pemeriksaan oleh
Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan
Negeri.

9. Pemeriksaan Bukti Permulaan
o Proses pemeriksaan dilaksanakan
secara tertutup dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari.

10. Pemeriksaan Bukti Permulaan
o Jika dalam pemeriksaan
ditetapkan adanya bukti permulaan
yang cukup, maka Ketua
Pengadilan Negeri segera
memerintahkan dilaksanakan
penyidikan.

11. Pemeriksaan Bukti Permulaan
o Penyidik dapat melakukan
penangkapan terhadap setiap orang
yang diduga keras melakukan tindak
pidana terorisme berdasarkan bukti
permulaan yang cukup untuk paling
lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat)
jam.

12. Kewenangan Lebih
o Penyidik, penuntut umum, atau hakim
berwenang memerintahkan
kepada bank dan lembaga jasa
keuangan untuk melakukan
pemblokiran terhadap harta kekayaan
setiap orang yang diketahui
atau patut diduga merupakan hasil
tindak pidana terorisme dan/atau
tindak pidana yang berkaitan dengan
terorisme.

13. Menerobos Kerahasiaan Bank
o Untuk kepentingan pemeriksaan dalam
perkara tindak pidana
terorisme, maka penyidik, penuntut
umum, atau hakim berwenang
untuk meminta keterangan dari bank
dan lembaga jasa keuangan
mengenai harta kekayaan setiap orang
yang diketahui atau patut
diduga melakukan tindak pidana
terorisme.

14. Menerobos Kerahasiaan Bank
o Dalam meminta keterangan bank,
terhadap penyidik, penuntut umum,
atau hakim tidak berlaku ketentuan
Undang-undang yang mengatur tentang
rahasia bank dan
kerahasiaan transaksi keuangan
lainnya.

15. Keerahasiaan Pelapor
o Dalam penyidikan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan, saksi dan
orang lain yang bersangkutan dengan
tindak pidana terorisme dilarang
menyebutkan nama atau alamat pelapor
atau hal-hal lain
yang memberikan kemungkinan dapat
diketahuinya identitas
pelapor.

16. Jaminan Keamanan
o Saksi, penyidik, penuntut umum, dan
hakim yang memeriksa beserta
keluarganya dalam perkara tindak
pidana terorisme wajib diberi
perlindungan oleh negara dari
kemungkinan ancaman yang
membahayakan diri, jiwa, dan/atau
hartanya, baik sebelum, selama,
maupun sesudah proses pemeriksaan
perkara.

17. Hak Kompensasi & Restitusi
o Setiap korban atau ahli warisnya akibat
tindak pidana terorisme
berhak mendapatkan kompensasi atau
restitusi.

18. Hak Kompensasi & Restitusi
o Kompensasi, pembiayaannya
dibebankan kepada negara yang
dilaksanakan oleh Pemerintah.
o Restitusi, merupakan ganti
kerugian yang diberikan oleh pelaku
kepada korban atau ahli
warisnya.
o Kompensasi dan/atau restitusi tersebut
diberikan dan dicantumkan
sekaligus dalam amar putusan
pengadilan.

19. BNPT
o Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (disingkat BNPT) adalah
sebuah lembaga pemerintah
nonkementerian (LPNK) yang
melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang penanggulangan terorisme.
Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, BNPT dikoordinasikan
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan.

20. Kedudukan BNPT
o BNPT dipimpin oleh seorang kepala
yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada presiden.
o Sejak diterbitkannya Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan
Penanggulangan Terorisme, jabatan
Kepala BNPT naik menjadi setingkat
menteri.

21. Tugas BNPT
o BNPT mempunyai tugas:
o 1. Menyusun kebijakan, strategi, dan
program nasional di bidang
penanggulangan terorisme;
o 2. Mengkoordinasikan instansi
pemerintah terkait dalam pelaksanaan
dan melaksanakan kebijakan di bidang
penanggulangan terorisme;

22. Tugas BNPT
o 3. Melaksanakan kebijakan di bidang
penanggulangan terorisme dengan
membentuk satuan-satuan tugas yang
terdiri dari unsur-unsur instansi
pemerintah terkait sesuai dengan
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-
masing. Bidang
penanggulangan terorisme meliputi
pencegahan, perlindungan,
deradikalisasi, penindakan, dan
penyiapan kesiapsiagaan nasional.

23. Komando BNPT
o BNPT memiliki Pusat Pengendalian Krisis
("Pusdalsis") yaitu didalamnya merupakan
gabungan antara satuan-satuan khusus,
seperti Detasemen Khusus 81
(Penanggulangan Teror)
dari Kopassus, Denjaka dari TNI-
AL, Detasemen Bravo 90 dari TNI-AU,
dan Resimen I Gegana Korps
Brimob dari POLRI. Pusdalsis yang terdiri dari
gabungan satuan-satuan elit TNI-POLRI ini
ditugaskan sebagai pasukan penanganan
terror untuk dikirim bila terjadi aktivitas
terrorisme seperti Pembajakan pesawat.

24. Susunan Organisasi
o Susunan organisasi BNPT terdiri dari:
o 1. Kepala
o 2. Sekretariat Utama
o 3. Deputi Bidang Pencegahan,
Perlindungan, dan Deradikalisasi
o 4. Deputi Bidang Penindakan dan
Pembinaan Kemampuan
o 5. Deputi Bidang Kerjasama
Internasional
o 6. Inspektorat