Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi akuntan dan prinsip-prinsipnya serta contoh pelanggaran etika oleh seorang pegawai perpajakan. Prinsip-prinsip seperti tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kerahasiaan dilanggar oleh pegawai tersebut ketika menerima suap dalam menyelesaikan sengketa pajak.

1. Akuntansi C
Kelompok 3 :
Titin Kartini
Maya Nurmayani
Rosi Rosmiati
ETIKA PROFESI
AKUNTAN

2. Pengertian Etika Profesi Akuntan
 Pengertian Etika
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Etika adalah nilai mengenai benar dan salah
yang di anut suatu golongan atau masyarakat.
Menurut Maryani & Ludigdo (2001) “Etika
adalah seperangkat aturan atau norma atau
pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik
yang harus dilakukan maupun yang harus
ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau
segolongan masyarakat atau profesi”

3.  Pengertian Akuntan
Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional
yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah
menempuh pendidikan di fakultas ekonomi jurusan
akuntansi pada suatu universitas atau perguruan
tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntan
(PPAk).
Ketentuan mengenai praktik Akuntan di
Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan
(Accountant) yang mensyaratkan bahwa gelar
akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah
menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi
dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan
Republik Indonesia.

4.  Pengertian Etika Profesi Akuntan
Etika Profesi Akuntan yaitu suatu ilmu yang
membahas perilaku perbuatan baik dan buruk
manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran
manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan
pelatihan dan penguasaan terhadap suatu
pengetahuan khusus sebagai akuntan.
Etika sebagai salah satu unsur utama dari
profesi menjadi landasan bagi akuntan dalam
menjalankan kegiatan profesional. Akuntan
memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai
dengan kepentingan publik

5. Macam-macam Profesi Akuntan
 Akuntan Publik
Akuntan publik adalah sebuah profesi yang
membuka praktik untuk melayani kebutuhan
masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan
keahliannya dengan menerima honor.
 Akuntan Swasta
Akuntan swasta adalah akuntan yang bekerja di
perusahaan-perusahaan swasta sebagai
penasihat atau pembantu tugas-tugas pemilik
atau pemimpin perusahaan yang bersangkutan.

6.  Akuntan Pemerintah
Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja
pada badan-badan pemerintah terutama bertugas
mengawasi keuangan milik negara.
 Akuntan Pendidik
Akuntan pendidik adalah akuntan yang menjadi
tenaga pengajar di perguruan tinggi dan bertugas
mengembangkan pendidikan akuntansi.

7. Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan
1. Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya
sebagai profesional, setiap anggota harus
senantiasa menggunakan pertimbangan moral
dan profesional dalam semua kegiatan yang
dilakukannya.
2. Kepentingan Publik
Kepentingan publik didefinisikan sebagai
kepentingan masyarakat dan institusi yang
dilayani anggota secara keseluruhan.

8. 3. Integritas
Integritas merupakan kualitas yang melandasi
kepercayaan publik dan merupakan patokan
(benchmark) bagi anggota dalam menguji
keputusan yang diambilnya. Integritas
mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain,
bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus
mengorbankan rahasia penerima jasa.
4. Obyektivitas
Obyektivitas adalah suatu kualitas yang
memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota.
Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota
bersikap adil, tidak memihak, jujur secara
intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta
bebas dari benturan kepentingan atau dibawah

9. 5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa
profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan
ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk
mempertahankan pengetahuan dan keterampilan
profesional pada tingkat yang diperlukan untuk
memastikan bahwa klien atau pemberi kerja
memperoleh manfaat dari jasa profesional dan
teknik yang paling mutakhir.
6. Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan
informasi yang diperoleh selama melakukan jasa
profesional dan tidak boleh memakai atau
mengungkapkan informasi tersebut tanpa
persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban
profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

10. 7. Perilaku Profesional
Perilaku Profesional merupakan kewajiban untuk
menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan
profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai
perwujudan tanggungjawabnya kepada penerima
jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi
kerja dan masyarakat umum.
8. Standar Teknis
Standar Teknis merupakan Standar teknis dan
standar profesional yang harus ditaati anggota
adalah standar yang dikeluarkan oleh lkatan
Akuntan Indonesia, International Federation of
Accountants, badan pengatur, dan peraturan
perundang-undangan yang relevan.

11. Contoh Kasus
Gayus Tambunan merupakan seorang
pegawai Ditjen Pajak dengan golongan III A
ditemukan memiliki kekayaan di rekeningnya
sebesar Rp 25 milyar, rumah mewah di Kelapa
Gading bernilai sekitar Rp 1 milyar serta mobil
mewah Mercedez Bens dan Fond Everest. Bagi
pegawai pajak dengan golongan III A tak wajar jika
memiliki kekayaan sebanyak itu apalagi Gayus
berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di
sebuah gang padat penduduk di daerah Warakas,
Jakarta Utara dan baru 10 tahun dia mengabdi di
Ditjen Pajak.

12. Gayus ”si Makelar Pajak” yang diduga
menerima suap atau success fee dari kasus-
kasus sengketa pajak yang ditanganinya. Posisi
Gayus saat itu adalah sebagai staf penelaah
keberatan dan banding di Ditjen Pajak. Posisi ini
sangat strategis karena Gayus-lah yang bertugas
menguraikan banding ketika terjadi sengketa
pajak di hadapan hakim di persidangan
Pengadilan Pajak.

13. Jika dikaitkan dengan Etika Profesi Akuntan
yang saat ini sudah disepakati oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) dan telah menyatakan
pengakuan profesi akan tanggungjawabnya
kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan,
sehingga prinsip ini memandu anggota dalam
memenuhi tanggungjawab profesionalnya dan
merupakan landasan dasar perilaku etika dan
perilaku profesionalnya. Maka sudah bisa ditebak
bahwa Gayus telah melanggar prinsip-prinsip
Etika Profesi Akuntansi tersebut, diantaranya :

14. Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggungjawabnya
sebagai profesional setiap anggota harus
senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan
profesional dalam semua kegiatan yang
dilakukannya.
Seorang ”Gayus” sebagai pejabat
perpajakan seharusnya mempunyai tanggungjawab
kepada semua pemakai jasa profesional mereka.
Pejabat Perpajakan harus selalu bertanggungjawab
untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk
mengembangkan profesinya, memelihara
kepercayaan masyarakat, dan menjalankan
tanggungjawab profesi dalam mengatur dirinya
sendiri secara profesional dalam membangun
bangsa.

15. Prinsip Kedua – Kepentingan Publik
Dalam kasus ini, Gayus jelas tidak
menghormati kepercayaan masyarakat luas
(kepercayaan publik). Sedangkan ciri utama dari
suatu profesi adalah penerimaan tanggungjawab
kepada publik. Profesi pejabat ini memegang
peranan yang penting di masyarakat, dimana publik
yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah,
pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan
keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada
obyektivitas dan integritas pejabat ini dalam
memelihara berjalannya fungsi secara tertib.
Ketergantungan ini menimbulkan tanggungjawab
pejabat terhadap kepentingan publik.

16. Prinsip Ketiga – Integritas
Gayus sama sekali tidak memiki integritas
yang tinggi dalam hal kejujuran karena pejabat
tersebut telah membohongi publik, dalam hal
perilaku pejabat tersebut telah menggunakan
kepercayaan pubik untuk memenuhi keinginan
pribadi. Integritas mengharuskan seorang pejabat
untuk antara lain, bersikap jujur dan berterus terang
tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.
Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh
dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas
dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja
dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak
dapat menerima kecurangan atau peniadaan

17. Prinsip Keempat – Obyektivitas
Prinsip obyektivitas mengharuskan bersikap adil,
tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak
berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan
kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.
Gayus telah memilah dan memiih WP yang akan
memberikan keuntungan pribadi baginya yaitu dengan
menerima suap atau success fee dari mereka. Gayus
tidak kuat menerima tekanan dan godaan dari WP yang
ditanganinya sehingga mengganggu obyektivitasnya,
dan Gayus tidak bisa mengukur tingkat kewajaran yang
dapat digunakan untuk menentukan standar dalam
mengidentifikasi hubungan yang mungkin akan
merusak obyektivitasnya, sehingga dia tidak mampu
untuk menolak ataupun menghindarinya.

18. Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian
Profesional
Gayus telah menyalahgunakan kompetensi
dan kehati-hatian profesional untuk tujuan pribadi
yaitu meraup keuntungan yang sebanyak-
banyaknya hanya untuk kesenangan pribadi.
Kompetensi dan kehati-hatian profesional itu
seharusnya digunakan dan diaplikasikan untuk
kepentingan pembangunan bangsa lewat
perpajakan. Kehati-hatian profesional
mengharuskan pejabat untuk memenuhi
tanggungjawab profesionalnya dengan kompetensi
dan ketekunan.

19. Prinsip Keenam – Kerahasiaan
Melihat kasus terhadap penyimpangan pajak
yang dilakukan pejabat perpajakan Gayus,
seharusnya kerahasiaan itu benar-benar dilakukan
untuk dan demi kepentingan pembangunan negara
dan bangsa dan bukan untuk melindungi
kepentingan golongan tertentu.
Karena Gayus tidak menjaga kerahasiaan
informasi dan tidak menghormati kerahasiaan
informasi tersebut. Pejabat mempunyai kewajiban
untuk memastikan bahwa staf di bawah
pengawasannya dan orang-orang yang diminta
nasihat dan bantuannya menghormati prinsip
kerahasiaan.

20. Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional
Gayus sama sekali tidak menujukkan prilaku
yang profesional di mata publik, dimana prilaku
profesinya jelas merugikan masyarakat bangsa dan
negara. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku
yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi
oleh anggota sebagai perwujudan
tanggungjawabnya kepada penerima jasa, pihak
ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan
masyarakat umum.

21. Prinsip Kedelapan – Standar Teknis
Dalam kasus penggelapan pajak oleh
pejabat perpajakan Gayus tidak ditemukan standar
teknis dan standar profesional dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang
mana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan tentunya bermuara pada penerimaan
pendapatan negara guna pembangunan bangsa
sesuai dengan standar dan ketentuan yang
berlaku. Dengan standar profesi keahliannya dan
dengan berhati-hati, anggota mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari
penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan
dengan prinsip integritas dan obyektivitas.