SlideShare a Scribd company logo
Oleh: Eddy Marek Leks, S.H., M.H., ACIArb 
www.lekslawyer.com 
Contoh Kasus Akuisisi
Kronologis Akuisisi 
Investor 
PT A 
Pemegang 
Saham A 
Pemegang 
Saham B 
Pemegang 
Pembelian tanah dari Saham C 
para pemilik tanah 
Pemegang 
SahamA 
Pemegang 
Saham B 
Pemegang 
Saham C 
Pemilik 
Tanah A 
(PT) 
Pemilik 
Tanah B 
• SHM 
• SHGB 
• SKHUAT 
• SHM 
• SHGB 
• SHM 
• SHGB 
SHGB SKHUAT
Deskripsi Kronologis Akuisisi 
• Pemegang Saham A ialah pemegang 70.000 (tujuh puluh ribu) lembar saham, 
Pemegang Saham B ialah pemegang 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, dan 
Pemegang Saham C ialah pemegang 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, dari 
seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor di dalam PTA. 
• Para pemegang saham PT A mengundang Investor masuk menjadi pemegang saham 
utama di dalam PT A untuk bersama-sama mengembangkan proyek properti di atas 
Tanah. 
• Kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah perlu dialihkan kepada PT A. 
• Investor akan masuk ke dalam PT A untuk mengambil alih PT A sebagai pemegang 
saham utama PT Amelalui penerbitan saham baru oleh PT A (Pengambilalihan). 
• Sebagian besar tanah yang akan diambil alih oleh PT A dijaminkan ke bank 
(Sertifikat Yang Diagunkan)
Resiko Dalam Akuisisi 
• Pemilik hak atas tanah berbeda-beda, demikian juga dengan jenis hak atas tanah; 
• SHM tidak dapat diturunkan menjadi SHGB, dan SKHUAT tidak dapat disertifikasi; 
• Rentang waktu antara pengambilalihan Saham Baru dengan pengambilalihan Tanah; 
• PT masih dipimpin oleh pengurus yang lama, sehingga kontrol PT A masih terdapat 
pada Direksi dan Komisaris dari PT A yang lama; 
• Sebagian besar tanah yang akan diambil alih oleh PT A dijaminkan ke bank 
(Sertifikat Yang Diagunkan); 
• Kemungkinan atas terdapatnya permasalahan di atas Tanah, demikian juga dengan 
permasalahan di PTA; 
• Kondisi keuangan PT A tidak baik;
Kronologis Akuisisi 
Penandatanganan 
Perjanjian Pokok 
Pengumuman rencana 
Pengambilalihan (i) di 
surat kabar harian nasional, 
dan (ii) ke seluruh 
karyawan PTA 
Pemenuhan Syarat 
Pendahuluan dalam 
Perjanjian Pokok 
Tanggal 
Penyelesaian 
Tanggal Penyelesaian II 
Pemegang Saham A 
melakukan 
penggabungan 
seluruh sertifikat hak 
guna bangunan 90 
hari setelah Tanggal 
Penyelesaian II
Syarat Pendahuluan 
• PT A telah memperoleh seluruh persetujuan korporasi dan perijinan-perijinan yang 
diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan 
dengan rencana Pengambilalihan; 
• Menyerahkan asli dan salinan bukti pengumuman Pengambilalihan (i) di surat kabar 
nasional, dan (ii) bagi seluruh karyawan, kepada Investor; 
• Para pemegang saham telah menandatangani suatu keputusan rapat umum pemegang 
saham sirkuler (RUPS Sirkuler), dengan bentuk dan isi yang memuaskan Investor, 
yang mengesahkan dan menyetujui: 
- perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar; 
- peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor PT A; 
- pengenyampingan hak Pemegang Saham untuk mengambil dan membeli saham 
baru; 
- perubahan komposisi direksi dan dewan komisaris sesuai dengan usulan dari 
Investor; 
- pembelian Tanah dan sehubungan dengan hal tersebut, penandatanganan terhadap 
Akta Pelepasan Hak, PPJB dan AJB, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
yang dianggap baik oleh direksi. 
Back
Syarat Pendahuluan (Cont’d) 
• tiap-tiap anggota Direksi yang diganti berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler telah 
menandatangani dan menyampaikan surat pengunduran diri dengan menyatakan 
bahwa yang bersangkutan menerima pengunduran diri tersebut dan tidak 
mempunyai hak-hak yang belum selesai dalam bentuk apapun terhadap PTA; 
• PT A dan Para Pemilik Tanah (yang mana yang relevan) telah menandatangani 
PPJB terhadap tanah SHGB dan tanah SHM; 
• Investor puas dengan hasil Uji Tuntas; 
• PT A telah memperoleh (i) Surat Kuasa Penyimpanan Sertifikat, (ii) Surat Kuasa 
Menjual Tanah, (iii) Surat Kuasa Menurunkan Hak, dan (iv) surat kuasa 
pengurusan sertifikasi terhadap Tanah SKHUAT. 
• persetujuan terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Antar 
Pemegang Saham; 
Back
Syarat Pendahuluan (Cont’d) 
• para pemegang saham Pemilik Tanah 1 telah menerbitkan persetujuan rapat umum 
pemegang saham Pemilik Tanah 1 menyetujui penjualan seluruh tanah-tanah yang 
dimiliki oleh Pemilik Tanah 1 kepada PT A dan (ii) Direksi dan Dewan Komisaris 
Pemilik Tanah 1 telah menerbitkan persetujuan penjualan seluruh tanah-tanah yang 
dimiliki oleh Pemilik Tanah 1 kepada PT A, seluruhnya dalam bentuk dan isi yang 
memuaskan Investor; 
• suami atau istri dari tiap-tiap Para Pemilik Tanah telah menerbitkan 
persetujuannya, dalam bentuk dan isi yang memuaskan Investor, untuk menjual 
Tanah kepada PTA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PTA; 
• PT A dan Para Pemilik Tanah telah menandatangani PPJB terhadap Tanah SHGB 
dan Tanah SHM; 
• tidak adanya cacat, pemblokiran, sita, hak kontrol dalam bentuk apapun, hak 
tanggungan, hak gadai, tuntutan, agunan, hak istimewa, kompensasi, atau hak-hak 
lainnya yang dibebani atas Saham dan Tanah; 
• tidak ada keputusan badan pengadilan atau pemerintahan yang telah dikeluarkan 
sehingga dapat menghalangi atau membahayakan Pengambilalihan dan pembelian 
Tanah oleh PTA 
Back
Tanggal Penyelesaian 
• Tanggal Penyelesaian adalah (i) tanggal [*] (suatu tanggal spesifik yang 
diperjanjikan oleh Para Pihak); atau (ii) dalam waktu selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari setelah lewatnya waktu sebagaimana dimaksud di atas, jika 
syarat pendahuluan belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham dan/atau PT A; 
atau (iii) tanggal lain yang disepakati oleh para pihak. 
• Pengambilalihan harus dilakukan pada Tanggal Penyelesaian setelah seluruh 
syarat pendahuluan telah dipenuhi. 
Back
Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian 
• Penandatanganan keputusan RUPS Sirkuler oleh pemegang saham PTA; 
• Investor melakukan penyetoran terhadap Nilai Pengambilalihan; 
• Pemegang Saham dan Investor menandatangani Perjanjian Antar Pemegang 
Saham; 
• Para Pemilik Tanah menyerahkan seluruh asli sertifikat-sertifikat atas Tanah dan 
dokumen-dokumen Tanah terkait lainnya (khususnya bukti-bukti kepemilikan 
atas Tanah SKHUAT) kepada PTA; 
• tiap-tiap Pemegang Saham menyetorkan bagian yang diambil dari Saham Baru 
kepada PT A; 
Back
Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian (Cont’d) 
• PT A dan Para Pemilik Tanah, sebagaimana dihadirkan oleh Pemegang Saham A, 
akan menandatangani AJB terhadap Tanah SHGB dan Akta Pelepasan Hak 
terhadap Tanah SKHUAT. Apabila Sertifikat Yang Diagunkan belum dilepaskan 
oleh bank, maka penandatanganan AJB terhadap Tanah SHGB dan Akta 
Pelepasan Hak terhadap Tanah SKHUAT akan dilaksanakan pada hari kerja 
berikutnya, setelah Sertifikat Yang Diagunkan diperoleh oleh PT A. 
• Direksi lama PT A wajib menyerahkan kepada Direksi baru PT A dokumen-dokumen 
korporasi, asli seluruh PPJB terhadap Tanah, surat pengunduran diri 
Direksi dan Dewan Komisaris dari kantor-kantor mereka di PT A yang 
menandakan bahwa mereka tidak mempunyai hak-hak yang belum selesai dalam 
bentuk apapun terhadap PTA; 
Back
Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian (Cont’d) 
• formulir-formulir yang sesuai untuk mengubah mandat yang diberikan oleh PT A 
kepada bankirnya, termasuk dalam bentuk contoh tanda tangan; dan semua 
dokumen lain, surat-surat, buku-buku, dan formulir-formulir PT A lainnya yang 
belum disebutkan pada ketentuan di atas. 
Apabila Pemegang Saham A tidak dapat menyebabkan Para Pemilik Tanah untuk 
menandatangani AJB terhadap Tanah SHGB sesuai permintaan dari PT A, maka 
PT A dapat melaksanakan Surat Kuasa Menjual dan menandatangani AJB 
terhadap Tanah SHGB untuk dan atas nama Para Pemilik Tanah (yang mana yang 
relevan). 
Back
Tanggal Penyelesaian II 
• Tanggal Penyelesaian II adalah selambat-lambatnya [*] hari setelah Tanggal 
Penyelesaian atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak. 
Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian II 
PT A dan Para Pemilik Tanah (yang mana yang relevan), sebagaimana dihadirkan 
oleh Pemegang Saham A, akan menandatangani AJB di hadapan Notaris/PPAT 
terhadap Tanah SHM yang telah diturunkan menjadi hak guna bangunan. 
Back

More Related Content

What's hot

Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cv
sastri hasnur
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi PerseroanCatatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi PerseroanMichael Agustin
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Idik Saeful Bahri
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
rabu12
 
Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)
Rizal Nurfalah
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
Surat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributorSurat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributorDecky Kusuma
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
suiggetsu
 
Hukum Fidusia
Hukum FidusiaHukum Fidusia
Hukum Fidusia
Muhamad Arifudin
 
Manajemen Aktiva Dan Pasiva
Manajemen Aktiva  Dan PasivaManajemen Aktiva  Dan Pasiva
Manajemen Aktiva Dan Pasiva
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Bank garansi
Bank garansiBank garansi
Bank garansi
Uni Azza Aunillah
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
dewi kemala sari
 
Outsourcing
OutsourcingOutsourcing
Outsourcing
Fardalaw Labor
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
Nakano
 

What's hot (20)

Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cv
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi PerseroanCatatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Surat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributorSurat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributor
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 
Hukum Fidusia
Hukum FidusiaHukum Fidusia
Hukum Fidusia
 
Manajemen Aktiva Dan Pasiva
Manajemen Aktiva  Dan PasivaManajemen Aktiva  Dan Pasiva
Manajemen Aktiva Dan Pasiva
 
Bank garansi
Bank garansiBank garansi
Bank garansi
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 
Outsourcing
OutsourcingOutsourcing
Outsourcing
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
pernyataan dan jaminan
pernyataan dan jaminanpernyataan dan jaminan
pernyataan dan jaminan
 

Similar to Contoh Kasus Akuisisi

Halangan Urusniaga
Halangan Urusniaga Halangan Urusniaga
Halangan Urusniaga
surrenderyourthrone
 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Leks&Co
 
aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1Sukman Sukman
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Leks&Co
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
Leks&Co
 
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroanPembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Kardoman Tumangger
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasippbkab
 
4d._kepailitian_&_pkpu_-_penundaan_pembayaran_utang.pdf
4d._kepailitian_&_pkpu_-_penundaan_pembayaran_utang.pdf4d._kepailitian_&_pkpu_-_penundaan_pembayaran_utang.pdf
4d._kepailitian_&_pkpu_-_penundaan_pembayaran_utang.pdf
Tegar Adi
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunLeks&Co
 
PROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptx
PROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptxPROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptx
PROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptx
imamsyafii992277
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Leks&Co
 
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptxmateri kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
akbarhidayatullah8
 
HIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptx
HIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptxHIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptx
HIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptx
FarandiAngesti5
 
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)
AmirulAfiq30
 
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptxTUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
AldaAuliaHidayatiArs
 
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Leks&Co
 
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
daniameida
 
Materi_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptxMateri_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptx
Asteria Dian Perdanawati
 
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karyaKontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
Eli Andri
 
PENYULUHAN_PTSL.pptx
PENYULUHAN_PTSL.pptxPENYULUHAN_PTSL.pptx
PENYULUHAN_PTSL.pptx
FebrianaSitumorang2
 

Similar to Contoh Kasus Akuisisi (20)

Halangan Urusniaga
Halangan Urusniaga Halangan Urusniaga
Halangan Urusniaga
 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
 
aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
 
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroanPembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
 
4d._kepailitian_&_pkpu_-_penundaan_pembayaran_utang.pdf
4d._kepailitian_&_pkpu_-_penundaan_pembayaran_utang.pdf4d._kepailitian_&_pkpu_-_penundaan_pembayaran_utang.pdf
4d._kepailitian_&_pkpu_-_penundaan_pembayaran_utang.pdf
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
 
PROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptx
PROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptxPROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptx
PROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptx
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
 
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptxmateri kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
 
HIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptx
HIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptxHIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptx
HIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptx
 
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)
 
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptxTUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
 
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
 
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
 
Materi_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptxMateri_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptx
 
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karyaKontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
 
PENYULUHAN_PTSL.pptx
PENYULUHAN_PTSL.pptxPENYULUHAN_PTSL.pptx
PENYULUHAN_PTSL.pptx
 

More from Leks&Co

Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...
Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...
Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...
Leks&Co
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Leks&Co
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Leks&Co
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Leks&Co
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Leks&Co
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Leks&Co
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
Leks&Co
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Leks&Co
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Leks&Co
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Leks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Leks&Co
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Leks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Leks&Co
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Leks&Co
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Leks&Co
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
Leks&Co
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreement
Leks&Co
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Leks&Co
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Leks&Co
 
The Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by ForeignerThe Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by Foreigner
Leks&Co
 

More from Leks&Co (20)

Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...
Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...
Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker properti
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreement
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
 
The Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by ForeignerThe Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by Foreigner
 

Recently uploaded

ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 

Recently uploaded (16)

ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 

Contoh Kasus Akuisisi

  • 1. Oleh: Eddy Marek Leks, S.H., M.H., ACIArb www.lekslawyer.com Contoh Kasus Akuisisi
  • 2. Kronologis Akuisisi Investor PT A Pemegang Saham A Pemegang Saham B Pemegang Pembelian tanah dari Saham C para pemilik tanah Pemegang SahamA Pemegang Saham B Pemegang Saham C Pemilik Tanah A (PT) Pemilik Tanah B • SHM • SHGB • SKHUAT • SHM • SHGB • SHM • SHGB SHGB SKHUAT
  • 3. Deskripsi Kronologis Akuisisi • Pemegang Saham A ialah pemegang 70.000 (tujuh puluh ribu) lembar saham, Pemegang Saham B ialah pemegang 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, dan Pemegang Saham C ialah pemegang 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor di dalam PTA. • Para pemegang saham PT A mengundang Investor masuk menjadi pemegang saham utama di dalam PT A untuk bersama-sama mengembangkan proyek properti di atas Tanah. • Kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah perlu dialihkan kepada PT A. • Investor akan masuk ke dalam PT A untuk mengambil alih PT A sebagai pemegang saham utama PT Amelalui penerbitan saham baru oleh PT A (Pengambilalihan). • Sebagian besar tanah yang akan diambil alih oleh PT A dijaminkan ke bank (Sertifikat Yang Diagunkan)
  • 4. Resiko Dalam Akuisisi • Pemilik hak atas tanah berbeda-beda, demikian juga dengan jenis hak atas tanah; • SHM tidak dapat diturunkan menjadi SHGB, dan SKHUAT tidak dapat disertifikasi; • Rentang waktu antara pengambilalihan Saham Baru dengan pengambilalihan Tanah; • PT masih dipimpin oleh pengurus yang lama, sehingga kontrol PT A masih terdapat pada Direksi dan Komisaris dari PT A yang lama; • Sebagian besar tanah yang akan diambil alih oleh PT A dijaminkan ke bank (Sertifikat Yang Diagunkan); • Kemungkinan atas terdapatnya permasalahan di atas Tanah, demikian juga dengan permasalahan di PTA; • Kondisi keuangan PT A tidak baik;
  • 5. Kronologis Akuisisi Penandatanganan Perjanjian Pokok Pengumuman rencana Pengambilalihan (i) di surat kabar harian nasional, dan (ii) ke seluruh karyawan PTA Pemenuhan Syarat Pendahuluan dalam Perjanjian Pokok Tanggal Penyelesaian Tanggal Penyelesaian II Pemegang Saham A melakukan penggabungan seluruh sertifikat hak guna bangunan 90 hari setelah Tanggal Penyelesaian II
  • 6. Syarat Pendahuluan • PT A telah memperoleh seluruh persetujuan korporasi dan perijinan-perijinan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan rencana Pengambilalihan; • Menyerahkan asli dan salinan bukti pengumuman Pengambilalihan (i) di surat kabar nasional, dan (ii) bagi seluruh karyawan, kepada Investor; • Para pemegang saham telah menandatangani suatu keputusan rapat umum pemegang saham sirkuler (RUPS Sirkuler), dengan bentuk dan isi yang memuaskan Investor, yang mengesahkan dan menyetujui: - perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar; - peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor PT A; - pengenyampingan hak Pemegang Saham untuk mengambil dan membeli saham baru; - perubahan komposisi direksi dan dewan komisaris sesuai dengan usulan dari Investor; - pembelian Tanah dan sehubungan dengan hal tersebut, penandatanganan terhadap Akta Pelepasan Hak, PPJB dan AJB, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh direksi. Back
  • 7. Syarat Pendahuluan (Cont’d) • tiap-tiap anggota Direksi yang diganti berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler telah menandatangani dan menyampaikan surat pengunduran diri dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima pengunduran diri tersebut dan tidak mempunyai hak-hak yang belum selesai dalam bentuk apapun terhadap PTA; • PT A dan Para Pemilik Tanah (yang mana yang relevan) telah menandatangani PPJB terhadap tanah SHGB dan tanah SHM; • Investor puas dengan hasil Uji Tuntas; • PT A telah memperoleh (i) Surat Kuasa Penyimpanan Sertifikat, (ii) Surat Kuasa Menjual Tanah, (iii) Surat Kuasa Menurunkan Hak, dan (iv) surat kuasa pengurusan sertifikasi terhadap Tanah SKHUAT. • persetujuan terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Antar Pemegang Saham; Back
  • 8. Syarat Pendahuluan (Cont’d) • para pemegang saham Pemilik Tanah 1 telah menerbitkan persetujuan rapat umum pemegang saham Pemilik Tanah 1 menyetujui penjualan seluruh tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemilik Tanah 1 kepada PT A dan (ii) Direksi dan Dewan Komisaris Pemilik Tanah 1 telah menerbitkan persetujuan penjualan seluruh tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemilik Tanah 1 kepada PT A, seluruhnya dalam bentuk dan isi yang memuaskan Investor; • suami atau istri dari tiap-tiap Para Pemilik Tanah telah menerbitkan persetujuannya, dalam bentuk dan isi yang memuaskan Investor, untuk menjual Tanah kepada PTA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PTA; • PT A dan Para Pemilik Tanah telah menandatangani PPJB terhadap Tanah SHGB dan Tanah SHM; • tidak adanya cacat, pemblokiran, sita, hak kontrol dalam bentuk apapun, hak tanggungan, hak gadai, tuntutan, agunan, hak istimewa, kompensasi, atau hak-hak lainnya yang dibebani atas Saham dan Tanah; • tidak ada keputusan badan pengadilan atau pemerintahan yang telah dikeluarkan sehingga dapat menghalangi atau membahayakan Pengambilalihan dan pembelian Tanah oleh PTA Back
  • 9. Tanggal Penyelesaian • Tanggal Penyelesaian adalah (i) tanggal [*] (suatu tanggal spesifik yang diperjanjikan oleh Para Pihak); atau (ii) dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah lewatnya waktu sebagaimana dimaksud di atas, jika syarat pendahuluan belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham dan/atau PT A; atau (iii) tanggal lain yang disepakati oleh para pihak. • Pengambilalihan harus dilakukan pada Tanggal Penyelesaian setelah seluruh syarat pendahuluan telah dipenuhi. Back
  • 10. Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian • Penandatanganan keputusan RUPS Sirkuler oleh pemegang saham PTA; • Investor melakukan penyetoran terhadap Nilai Pengambilalihan; • Pemegang Saham dan Investor menandatangani Perjanjian Antar Pemegang Saham; • Para Pemilik Tanah menyerahkan seluruh asli sertifikat-sertifikat atas Tanah dan dokumen-dokumen Tanah terkait lainnya (khususnya bukti-bukti kepemilikan atas Tanah SKHUAT) kepada PTA; • tiap-tiap Pemegang Saham menyetorkan bagian yang diambil dari Saham Baru kepada PT A; Back
  • 11. Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian (Cont’d) • PT A dan Para Pemilik Tanah, sebagaimana dihadirkan oleh Pemegang Saham A, akan menandatangani AJB terhadap Tanah SHGB dan Akta Pelepasan Hak terhadap Tanah SKHUAT. Apabila Sertifikat Yang Diagunkan belum dilepaskan oleh bank, maka penandatanganan AJB terhadap Tanah SHGB dan Akta Pelepasan Hak terhadap Tanah SKHUAT akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, setelah Sertifikat Yang Diagunkan diperoleh oleh PT A. • Direksi lama PT A wajib menyerahkan kepada Direksi baru PT A dokumen-dokumen korporasi, asli seluruh PPJB terhadap Tanah, surat pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris dari kantor-kantor mereka di PT A yang menandakan bahwa mereka tidak mempunyai hak-hak yang belum selesai dalam bentuk apapun terhadap PTA; Back
  • 12. Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian (Cont’d) • formulir-formulir yang sesuai untuk mengubah mandat yang diberikan oleh PT A kepada bankirnya, termasuk dalam bentuk contoh tanda tangan; dan semua dokumen lain, surat-surat, buku-buku, dan formulir-formulir PT A lainnya yang belum disebutkan pada ketentuan di atas. Apabila Pemegang Saham A tidak dapat menyebabkan Para Pemilik Tanah untuk menandatangani AJB terhadap Tanah SHGB sesuai permintaan dari PT A, maka PT A dapat melaksanakan Surat Kuasa Menjual dan menandatangani AJB terhadap Tanah SHGB untuk dan atas nama Para Pemilik Tanah (yang mana yang relevan). Back
  • 13. Tanggal Penyelesaian II • Tanggal Penyelesaian II adalah selambat-lambatnya [*] hari setelah Tanggal Penyelesaian atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak. Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian II PT A dan Para Pemilik Tanah (yang mana yang relevan), sebagaimana dihadirkan oleh Pemegang Saham A, akan menandatangani AJB di hadapan Notaris/PPAT terhadap Tanah SHM yang telah diturunkan menjadi hak guna bangunan. Back