SlideShare a Scribd company logo
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG PEI,,AKSANAAN KEGI,ATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk memastikan penerapan kaidah
pertambangan yang baik dan terlaksananya program
hilirisasi nasional, pemerintah tems berupaya
memberikan kepastian investasi melalui deregulasi
kebijakan dan debirokratisasi di sektor mineral dan
batubara;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan
kepastian berinvestasi bagi pemegang izin usaha
pertambangan khusus operasi produksi yang telah
diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan
penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur jangka
waktu perpanjangan dan persyaratan pemberian
perpanjangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O2l tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
Mengingat : l. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
SK No 213736 A
2.Undang-Undang...
2
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-2-
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 4L, Tambahan l,embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O2l tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2L Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67211;
MEMUTUSI{AN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2O2L
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2O8, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 672t), diubah
sebagai berikut:
1. Di antara angka 36 dan angka 37 Pasal 1 disisipkan
1 (satu) angka, yakni angka 36a serta ketentuan
angka 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh
tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau
pemurnian atau pengembangan dan/ atau
pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta
kegiatan pascatambang.
3
Menetapkan
SK No 213556 A
2. Mineral .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk
di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu
serta susunan kristal teratur atau gabungannya
yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas
atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik
karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa
tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangarl Mineral adalah Pertambangan
kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan,
di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air
tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan
endapan karbon yang terdapat di dalam bumi,
termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan Mineral atau Batubara yang
meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian
atau pengembangan dan/atau pemanfaatan,
pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah
perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan
berbadan hukum lndonesia untuk melakukan
kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
8. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah
perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan
berbadan hukum Indonesia untuk melakukan
kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan I atau kegiatannya.
10. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut
IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha
Pertambangan.
11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut
IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha
Pertambangan dalam wilayah pertambangan ralryat
dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
l2.lzin . . .
SK No 213517 A
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-4-
L2. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya
disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan
Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha
pertambangan khusus.
13. Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya
disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk
melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan
batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
14. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
adalah izin usaha yang diberikan sebagai
perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan
Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara.
15. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha
yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli,
mengangkut, dan menjual komoditas tambang
Mineral atau Batubara.
16, lzin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya
disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk
melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti
yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian
kegiatan Usaha Pertambangan.
17. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan
Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi
regional dan indikasi adanya mineralisasi.
18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan untuk memperoleh informasi secara
terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi,
sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari
bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan
sosial dan lingkungan hidup.
19. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan untuk memperoleh informasi secara
rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk
menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha
Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak
lingkungan serta perencanaan pascatambang.
SK No 213518 A
2O.Operasi...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
20. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan yang meliputi konstruksi,
penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian
atau pengembangan dan/atau pemanfaatan,
termasuk pengangkutan dan penjualan, serta
sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai
dengan hasil studi kelayakan.
2I. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan
untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas
operasi produksi, termasuk pengendalian dampak
lingkungan.
22. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi
Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
23. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu
komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan
produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak
berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk
dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku
industri.
24. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu
komoditas tambang Mineral melalui proses fisika
maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian
lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan
sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas
tambang asal sampai dengan produk logam sebagai
bahan baku industri.
25. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya
untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau
tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara
asal.
26. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan
untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara
dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan
dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
27. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan
untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau
Batubara.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang
bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SK No 213519 A
29. Badan .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
29. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut
BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang
Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
30. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha
yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan
sahamnya IOOo/o (seratus persen) dalam negeri.
31. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya
disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak
di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang
berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
33. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada
pemegang IUP atau pemegang SIPB.
34. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut
WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral
dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan
batasan administrasi pemerintahan yang merupakan
bagian dari tata ruang nasional.
35. Wilayah Pertambangan Ra[<yat, yang selanjutnya
disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat
dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
36. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang
selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang
telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau
informasi geologi yang dapat diusahakan untuk
kepentingan strategis nasional.
36a. Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus dalam
WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah
wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
37. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh
orang perseorangan atau badan hukum Koperasi,
dengan pemisahan kekayaan para anggotanya
sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang
memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama
di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai
dengan nilai dan prinsip Koperasi.
38. Masyarakat. . .
SK No 213520 A
2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7 -
38. Masyarakat adalah masyarakat yang terkena
dampak langsung dari kegiatan Usaha
Pertambangan.
39. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya
disebut RI(AB adalah rencana kerja dan anggaran
biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan,
aspek teknik, dan aspek lingkungan.
40. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
lndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pertambangan
Mineral dan Batubara.
Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 22 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
(1) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, calon peserta lelang harus memenuhi
persyaratan:
a. administratif;
b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
c. Iinansial.
(21 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk:
a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi:
1. nomor induk berusaha;
2. profil Badan Usaha; dan
3. susunan pengurus, daftar pemegang saham,
dan daftar Pemilik Manfaat dari Badan
Usaha.
SK No 213521 A
b. Koperasi, . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
b. Koperasi, paling sedikit meliputi:
1. nomor induk berusaha;
2. profil Koperasi; dan
3. susunan pengurus dan daftar pemilik
manfaat dari Koperasi.
c. perusahaan perseorangan, paling sedikit
meliputi:
1. nomor induk berusaha;
2. profil perusahaan perseorangan; dan
3. susunan pengurus dan daftar pemilik
manfaat dari perusahaan perseorangan.
(3) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit meliputi:
a. pengalaman Badan Usaha, Koperasi, atau
perusahaan perseorangan di bidang
Pertambangan Mineral atau Batubara, atau bagi
perusahaan baru harus mendapat dukungan
dari perusahaan lain yang bergerak di bidang
Pertambangan;
b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam
bidang Pertambangan dan/atau geologi paling
sedikit 3 (tiga) tahun;
c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup; dan
d. RKAB selama kegiatan Eksplorasi.
(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang
telah diaudit oleh akuntan publik atau surat
keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan
baru;
b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan;
c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang
dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah
sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari nilai
kompensasi data informasi; dan
d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai
penawaran lelang WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara dalam jangka waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman
pemenang lelang.
3.Ketentuan...
SK No 213523 A
3
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-9-
Ketentuan ayat (4) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 48
(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara,
pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi
selain melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib melakukan
Eksplorasi lanjutan setiap tahun.
(21 Eksplorasi lanjutan sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan untuk kegiatan penemuan
cadangan baru pada WIUP tahap kegiatan Operasi
Produksi.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan Eksplorasi lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP
tahap kegiatan Operasi Produksi wajib
mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana
ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.
(4) Besaran dana ketahanan cadangan Mineral dan
Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diusulkan dalam RKAB.
(5) Kewajiban Eksplorasi lanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi
pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang
telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP tahap
kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil
evaluasi Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
Eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan
Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan
Menteri.
Ketentuan ayat (3) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 54
(U Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a
sampai dengan huruf e dapat diberikan
perpanjangan dengan ketentuan:
4
SK No 213524A
a.untuk...
5
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-10-
a. untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak
2 (dua) kali masing-masing 1O (sepuluh) tahun;
b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam
sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima)
tahun;
c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis
tertentu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing
10 (sepuluh) tahun;
d. untuk Pertambangan batuan sebanyak 2 (dua)
kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan
e. untuk Pertambangan Batubara sebanyak 2 (dua)
kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
(21 Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi yang
terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau
Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf f atau terintegrasi dengan kegiatan
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dapat diberikan
perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali
perpanjangan.
(3) Dalam hal IUP dimiliki oleh BUMN atau anak
perusahaan BUMN, jangka waktu kegiatan Operasi
Produksi dapat diberikan perpanjangan selama
10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.
Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 56
(1) Kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan
fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau
kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (21
harus memenuhi kriteria:
a. untuk komoditas Mineral logam terdiri atas:
SK No 213525 A
1. kegiatan
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
- 11-
1. kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian
dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUP
yang melakukan Penambangan, atau kegiatan
Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan
oleh Badan Usaha lain yang melakukan
kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian
dengan kriteria kepemilikan saham pemegang
ruP secara langsung atau tidak langsung
sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dan tidak dapat terdilusi; dan
2. memiliki ketersediaan cadangan untuk
memenuhi kebutuhan operasional fasilitas
Pengolah an dan I atau Pemurnian.
b. untuk komoditas Batubara terdiri atas:
1. kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan dilakukan oleh Badan Usaha
pemegang IUP yang melakukan
Penambangan, atau kegiatan Pengembangan
danlatau Pemanfaatan dilakukan oleh Badan
Usaha lain yang melakukan kegiatan
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan
dengan kriteria kepemilikan saham pemegang
IUP secara langsung atau tidak langsung
sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dan tidak dapat terdilusi;
2. memiliki ketersediaan cadangan untuk
memenuhi kebutuhan operasional fasilitas
kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan; dan
3. memenuhi ketentuan jenis Pengembangan
dan/atau Pemanfaatan Batubara dan/atau
batasan minimum persentase jumlah
Batubara yang diproduksi untuk kegiatan
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang
ditetapkan oleh Menteri.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan
Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas
Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.
6. Ketentuan. . .
SK No 213550 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
6 Ketentuan ayat (4) huruf d Pasal 79 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 79
(1) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam
atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1), calon peserta lelang harus
memenuhi persyaratan:
a. administratif;
b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
c. finansial.
(21 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. nomor induk berusaha;
b. prolil Badan Usaha; dan
c. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan
daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau
Badan Usaha swasta.
(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dilaksanakan terintegrasi secara
elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit meliputi:
a. pengalaman BUMN, BUMD, atau Badan Usaha
swasta di bidang Pertambangan Mineral atau
Batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi
pertrsahaan baru harus mendapat dukungan
dari perusahaan lain yang bergerak di bidang
Pertambangan;
b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam
bidang Pertambangan dan/atau geologi paling
sedikit 3 (tiga) tahun;
c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup; dan
d. RKAB selama kegiatan Eksplorasi.
SK No 213551 A
(5) Persyaratan...
7
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-
(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang
telah diaudit oleh akuntan publik atau surat
keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan
barrr;
b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan;
c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang
dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah
sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari nilai
kompensasi data informasi; dan
d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai
penawaran lelang WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara dalam jangka waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman
pemenang lelang.
Dalam Bagian Kedua BAB VI ditambahkan 1 (satu)
paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Paragraf 3
Penawaran
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
Secara Prioritas
Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 83A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 83A
(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran
secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki
oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
(21 WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan wilayah eks PKP2B.
8
SK No 213552A
(3) ruPK...
9
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
-14-
(3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi
kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa
persetujuan Menteri.
(4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan
keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas
dan menjadi pengendali.
(5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (41
dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B
sebelumnya dan I atau afiliasinya.
(6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK
secErra prioritas kepada Badan Usaha milik
organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Presiden.
Ketentuan ayat (4) Pasal 104 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 104
(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara,
pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi
selain melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) wajib melakukan
Eksplorasi lanjutan setiap tahun.
(21 Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan untuk kegiatan penemuan
cadangan baru pada WIUPK tahap kegiatan Operasi
Produksi.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan Eksplorasi lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib
mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana
ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.
SK No 213553 A
(4) Besaran...
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-15-
(41 Besaran dana ketahanan cadangan Mineral dan
Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diusulkan dalam RKAB.
(5) Kewajiban Eksplorasi lanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi
pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi
yang telah memiliki data cadangan di seluruh
WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi
berdasarkan hasil evaluasi Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
Eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan
Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan
Menteri.
10. Ketentuan ayat (3) Pasal 109 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 109
(1) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dan
huruf b dapat diberikan perpanjangan dengan
ketentuan:
a. untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak
2 (dua) kali masing-masing 1O (sepuluh) tahun;
dan
b. untuk Pertambangan Batubara sebanyak 2 (dua)
kali masing-masing 1O (sepuluh) tahun.
(21 Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c dan
huruf d yang terintegrasi dengan fasilitas
Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 huruf c atau terintegrasi
dengan kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
huruf d dapat diberikan perpanjangan selama
10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.
(3) Dalam hal IUPK dimiliki oleh BUMN atau anak
perusahaan BUMN, jangka waktu kegiatan Operasi
Produksi dapat diberikan perpanjangan selama
1O (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.
SK No 213554 A
(4) Permohonan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16-
{41 Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan
Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral
logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diajukan kepada
Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun atau paling lambat dalam jangka waktu
1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu
kegiatan Operasi Produksi.
(5) Perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi
Produksi untuk Pertambangan Mineral logam atau
Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka
waktu IUPK dan sesuai jangka waktu perpanjangan.
(6) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan
Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi:
a. peta dan batas koordinat wilayah;
b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi
3 (tiga) tahun terakhir;
c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan;
d. rencana kerja selama masa perpanjangan;
e. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;
f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
dan reklamasi; dan
g. neraca sumber daya dan cadangan.
(71 Menteri memberikan persetujuan permohonan
perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi
Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam
jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan
Operasi Produksi berakhir.
(8) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan
jangka waktu kegiatan Operasi Produksi
berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan kinerja
Operasi Produksi.
(9) Penolakan...
SK No 213531 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-17-
(9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
harus disampaikan kepada pemegang IUPK disertai
dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling
lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir.
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 111 diubah sehingga berbunyl
sebagai berikut:
Pasal 1 1 1
(1) Kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan
fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) harus memenuhi
kriteria:
a. untuk komoditas Mineral logam terdiri atas:
1. kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian
dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUPK
yang melakukan Penambangan, atau
kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian
dilakukan oleh Badan Usaha lain yang
melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau
Pemurnian dengan kriteria kepemilikan
saham pemegang IUPK secara langsung atau
tidak langsung sebesar paling sedikit 3oo/o
(tiga puluh persen) dan tidak dapat terdilusi;
dan
2. memiliki ketersediaan cadangan untuk
memenuhi kebutuhan operasional fasilitas
Pengolah an dan I atau Pemurnian.
b. untuk komoditas Batubara terdiri atas:
1. kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan dilakukan oleh Badan Usaha
pemegang IUPK yang melakukan
Penambangan, atau kegiatan Pengembanga,n
dan/atau Pemanfaatan dilakukan oleh Badan
Usaha lain yang melakukan kegiatan
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan
dengan kriteria kepemilikan saham pemegang
IUPK secara langsung atau tidak langsung
sebesar paling sedikit 3Oo/o (tiga puluh
persen) dan tidak dapat terdilusi;
2.memiliki...
SK No 213532A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-18-
2. memiliki ketersediaan cadangan untuk
memenuhi kebutuhan operasional fasilitas
kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan; dan
3. memenuhi ketentuan jenis Pengembangan
dan/atau Pemanfaatan Batubara dan/atau
batasan minimum persentase jumlah
Batubara yang diproduksi untuk kegiatan
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang
ditetapkan oleh Menteri.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan
Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas
Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.
12. Ketentuan ayat (4) huruf e Pasal 120 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 120
(1) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3)
dapat diperpanjang 1. (satu) kali selama 10 (sepuluh)
tahun.
(21 Jangka waktu IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 ayat (3) yang terintegrasi dengan fasilitas
Pengolahan dan/atau Pemurnian atau
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dapat
diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun setiap kati
perpanjangan.
(3) Permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 diajukan kepada Menteri,
paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau
paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi
Produksi.
(4) Permohonan...
SK No 213533 A
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-19-
(4) Permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), paling sedikit harus dilengkapi:
a. peta dan batas koordinat wilayah;
b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran
produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
c. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;
d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
e. RI(AB; dan
f. neraca sumber daya dan cadangan.
(5) Menteri memberikan persetqiuan permohonan
perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi
terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (41 dan terhadap kinerja Operasi Produksi,
dalam jangka waktu paling lambat sebelum
berakhirnya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian.
(6) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian
berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan terhadap
kinerja Operasi Produksi.
(71 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
harus disampaikan kepada pemegang IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian paling
lambat sebelum berakhirnya IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian.
13. Ketentuan ayat (5) Pasal 162 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 162
(1) Pemegang IUP, IUPK, atau IUJP dalam
melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib
mengutamakan barang modal, peralatan, bahan
baku, dan bahan pendukung lainnya yang berasal
dari produk dalam negeri.
SK No 2135344
(2) Dalam .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-20-
(21 Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pemegang
IUP, IUPK, atau IUJP dapat membeli produk impor
yang dijual di dalam negeri dengan ketentuan:
a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna
jual; dan
b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan
ketepatan waktu pengiriman.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l tidak terpenuhi, pemegang [UP, IUPK, atau
IUJP dapat mengimpor barang modal, peralatan,
bahan baku, dan bahan pendukung lainnya
ke dalam negeri.
(4) Pemegang IUP, IUPK, atau IUJP untuk memenuhi
kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
wajib menyampaikan pemberitahuan:
a. daftar pembelian barang;
b. impor sementara; dan
c. rekondisi barang,
kepada Menteri.
(5) Pemegang IUP, IUPK, atau IUJP wajib
menyampaikan rencana pembelian barang modal,
peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung
lainnya serta produk impor yang dijual di dalam
negeri dan barang yang akan diimpor sendiri kepada
Menteri dalam RKAB.
(6) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, atau IUJP
melakukan impor barang modal, peralatan, bahan
baku, dan bahan pendukung lainnya harus
memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perdagangan.
(71 Pembelian impor barang modal, peralatan, bahan
baku, dan bahan pendukung lainnya dapat
diberikan fasilitas impor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
SK No 213535 A
14. Ketentuan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-21 -
14. Ketentuan Pasal L77 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 177
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib men5rusun dan
menyampaikan RKAB sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada
Menteri.
(21 RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatkan persetujuan Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB
diatur dalam Peraturan Menteri.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 180 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 180
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan
rencana dan biaya pelaksanaan program
pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat
sebagai bagian dari RKAB kepada Menteri untuk
mendapatkan persetujuan.
{2) Alokasi biaya program pengembangan dan
pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola langsung oleh pemegang IUP
atau IUPK.
(3) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi,
pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi
produksi wajib meningkatkan biaya program
pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
(4) Dalam hal realisasi biaya program pengembangan
dan pemberdayaan Masyarakat tidak tercapai wajib
ditambahkan pada tahun berikutnya.
SK No 213536 A
16.Ketentuan...
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-22-
16. Ketentuan ayat (4) huruf b Pasal 183 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 183
(1) Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas
penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB
yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut
dapat dilakukan Penjualan setelah mengajukan
permohonan dan mendapatkan persetujuan Menteri.
(21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat diajukan oleh eks pemegang IUP, IUPK,
IPR, atau SIPB yang dicabut karena melanggar
ketentuan pidana di bidang Pertambangan Mineral
dan Batubara.
(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (U dapat diberikan setelah pemegang IUP,
IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka
waktunya atau dicabut memenuhi persyaratan
paling sedikit meliputi:
a. surat permohonan; dan
b. salinan kontrak Penjualan.
(41 Menteri dalam memberikan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
didasarkan atas hasil evaluasi pemeriksaan
lapangan terhadap:
a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3);
b. persetujuan RKAB;
c. rencana Reklamasi dan Pascatambang yang telah
disetujui beserta jaminan yang telah
ditempatkan; dan
' d. laporan hasil produksi dan Penjualan.
(5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Menteri harus melakukan
pemeriksaan lapangan terhadap fasilitas produksi
dan fasilitas penimbunan Mineral atau Batubara
yang dimiliki oleh pemegang IUP, IUPK, [PR, atau
SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau
dicabut.
SK No 213557 A
(6) Permohonan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-23-
(6) Permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pemegang IUP,
IUPK, IPR, atau SIPB dalam jangka waktu paling
Iambat 6 (enam) bulan sejak IUP, IUPK, IPR, atau
SIPB:
a. berakhir jangka waktunya; atau
b. dicabut.
17. Di antara Pasal 195 dan Pasal 196 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 195A dan Pasal 1958 sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 195A
IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 195 merupakan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian.
Pasal 1958
(1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 195 ayat (1) yang merupakan
perubahan bentuk dari KK sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, dapat diberikan perpanjangan setelah
memenuhi kriteria paling sedikit:
a. memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau
Pemurnian terintegrasi dalam negeri;
b. memiliki ketersediaan cadangan untuk
memenuhi kebutuhan operasional fasilitas
Pengolahan dan/ atau Pemurnian;
c. sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% (lima
puluh satu persen) oleh peserta Indonesia;
d. telah melakukan perjanjian jual beli saham baru
yang tidak dapat terdilusi sebesar paling
sedikit 10% (sepuluh persen) dari total jumlah
kepemilikan saham kepada BUMN;
e. mempertimbangkan upaya peningkatan
penerimaan negara; dan
f. memiliki komitmen investasi baru paling sedikit
dalam bentuk:
1. kegiatan eksplorasi lanjutan; dan
2. peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian,
yang telah disetujui oleh Menteri.
SK No 213558 A
(2) Perpanjangan
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-24-
(21 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan selama ketersediaan cadangan dan
dilakukan evaluasi setiap 1O (sepuluh) tahun.
(3) Permohonan perpanjangan izrn sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya
jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.
(4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan:
a. surat permohonan;
b. peta dan batas koordinat wilayah;
c. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran
produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
d. laporan kegiatan Operasi Produksi sampai
dengan permohonan perpanjangan;
e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
f. RKAB; dan
g. neraca sumber daya dan cadangan.
(5) Menteri memberikan persetujuan permohonan
perpanjangan izin berdasarkan hasil evaluasi
terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta terhadap
kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling
lambat sebelum berakhirnya izin.
(6) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan
berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
serta terhadap kinerja Operasi Produksi.
(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
harus disampaikan kepada pemegang izin paling
lambat sebelum berakhirnya izin dengan disertai
alasan penolakan.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
mulai berlaku pada tanggal
SK No 213539 A
Agar
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-25-
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3O Mei 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 89
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
dan
Hukum,
ttd
ttd
SK No 213737 A
Djaman
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
I. UMUM
Bahwa pemberian kepastian investasi melalui deregulasi kebijakan
dan debirokratisasi di sektor Mineral dan Batubara terus dilakukan dalam
bentuk penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah
satu bentuk debirokratisasi yang dilakukan adalah penyesuaian
ketentuan batasan lingkup dan definisi dari RKAB yang diharapkan dapat
mewujudkan penyederhanaan tata waktu dan pelaksanaan evaluasinya.
Selain itu, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan
program hilirisasi nasional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan
ekonomi dalam mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
diperlukan suatu instrumen yang menjamin investasi hilirisasi yang telah
dilakukan dalam bentuk pemberian jaminan kepastian jangka waktu
kegiatan usaha di bidang pertambangan sesuai dengan parameter
evaluasi yang harus terlebih dahulu dilakukan pemenuhan kriteria dan
persyaratannya.
Dengan pengaturan kembali substansi mengenai RKAB serta
penyesuaian ketentuan IUPK yang telah diterbitkan sebelum
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara dalam Peraturan Pemerintah ini, diharapkan dapat menjadi
bentuk nyata upaya Pemerintah dalam penyempurnaan tata kelola
di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mewujudkan
sebesar-besarnya kemakmuran ralgrat.
II.PASAL...
SK No 213738 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mendapat dukungan"
antara lain dalam bentuk kerja sama atau
dukungan teknis/operasional dari perusahaan
lain yang bergerak di bidang Pertambangan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (a)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "surat keterangan dari
akuntan publik" adalah surat yang menjelaskan
kondisi keuangan perusahaan baru.
Huruf b
Surat keterangan fiskal yang dipersyaratkan
meliputi surat keterangan fiskal pengurus dan
pemegang saham.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
SK No 213542 A
Angka3...
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-3-
Angka 3
Pasal 48
Ayat (1)
Konservasi Mineral dan Batubara dilakukan melalui
peningkatan status keyakinan data dan informasi
geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan
termasuk penemuan cadangan baru pada WIUP
Operasi Produksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 54
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 56
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan "kepemilikan saham
secara tidak langsung" adalah kesamaan
penerima manfaat akhir (beneficial ownef
dengan pemegang IUP, minimal kepemilikan
pemegang IUP 3O% (tiga puluh persen).
Angka 2
Cukup jelas.
SK No 213543 A
Huruf b. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan "kepemilikan saham
secara tidak langsung" adalah kesamaan
penerima manfaat akhir (beneficial ownefl
dengan pemegang IUP, minimal kepemilikan
pemegang IUP 30% (tiga puluh persen).
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mendapat dukungan"
antara lain dalam bentuk kerja sa.ma atau
dukungan teknis/operasional dari perrrsahaan
lain yang bergerak di bidang Pertambangan.
Huruf b
Cukup jelas.
SK No 213544 A
Huruf c. ..
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "surat keterangan dari
akuntan publik" adalah surat yang menjelaskan
kondisi keuangan perusahaan baru.
Huruf b
Surat keterangan fiskal yang dipersyaratkan
meliputi surat keterangan fiskal pengurus dan
pemegang saham.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 83A
Ayat (1)
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batubara berwenang melaksanakan
penawaran WIUPK secara prioritas. Penawaran WIUPK
secara prioritas dimaksudkan guna memberikan
kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam
pengelolaan kekayaan alam.
Selain itu, implementasi kewenangan Pemerintah
tersebut juga ditujukan guna pemberdayaan
(empoweing) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh
organisasi kemasyarakatan keagamaan.
SK No 213545 A
Yang. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
Yang dimaksud dengan "organisasi kemasyarakatan
keagamaan" adalah organisasi kemasyarakatan
keagamaan yang salah satu organnya menjalankan
kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan
ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ umat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dipindahtangankan" adalah
larangan untuk pemindahtanganan dalam hal izin
telah diberikan.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 1O4
Cukup jelas.
Angka 1O
Pasal 1O9
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 1 1 1
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan "kepemilikan saham
secara tidak langsungl adalah kesamaan
penerima manfaat akhir (beneficial ownefl
dengan pemegang IUPK, minimal kepemilikan
pemegang IUPK 3O% (tiga puluh persen).
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf b. . .
SK No 213546A
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-7 -
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan "kepemilikan saham
secara tidak langsung" adalah kesamaan
penerima manfaat akhir lbeneficial ownefl
dengan pemegang IUPK, minimal kepemilikan
pemegang IUPK 3O% (tiga puluh persen).
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 12O
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 162
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 177
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 180
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 183
Cukup jelas.
SK No 213548 A
Angka 17
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
Angka 17
Pasal 195A
Yang dimaksud dengan "IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian" mengikuti ketentuan yang tercantum
dalam surat keputusan IUPK Operasi Produksi dan
termasuk perubahannya.
Pasal 195El
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 692I
SK No 213739 A

More Related Content

Similar to Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com

Uu 4 2009 minerba
Uu 4 2009   minerbaUu 4 2009   minerba
Uu 4 2009 minerba
Ramadhani2603
 
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
AyuChaser
 
Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014
ndoprb
 
Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubaraUndang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
triturno
 
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu baraPerda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
Arifuddin Ali
 
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdfPermen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
YusufAdiPutera
 
Uu tambang dan perburuhan materi 3
Uu tambang dan perburuhan materi 3Uu tambang dan perburuhan materi 3
Uu tambang dan perburuhan materi 3
Sylvester Saragih
 
Makalah ekonomi bahan gaian mineral acak
Makalah ekonomi bahan gaian mineral acakMakalah ekonomi bahan gaian mineral acak
Makalah ekonomi bahan gaian mineral acak
Deny Tandidatu
 
Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017
081233676730
 
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
Roko Subagya
 
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Syafril Ramadhon
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdf
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdfSalinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdf
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdf
AnangMontgomery
 
Makalah penanaman modal 2
Makalah penanaman modal 2Makalah penanaman modal 2
Makalah penanaman modal 2
Dewi Pramitha
 
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009
Nikka Sasongko
 
Uu 22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas
Uu 22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gasUu 22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas
Uu 22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas
tamihakim
 
Uu 22-2001
Uu 22-2001Uu 22-2001
Uu 22-2001
abdus138
 
UU No 22 Tahun 2001
UU No 22 Tahun 2001UU No 22 Tahun 2001
UU No 22 Tahun 2001
Novianita Novianita
 

Similar to Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com (20)

Uu 4 2009 minerba
Uu 4 2009   minerbaUu 4 2009   minerba
Uu 4 2009 minerba
 
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
 
Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014
 
Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubaraUndang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
 
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu baraPerda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
 
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdfPermen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
 
Pertambangan
PertambanganPertambangan
Pertambangan
 
Uu tambang dan perburuhan materi 3
Uu tambang dan perburuhan materi 3Uu tambang dan perburuhan materi 3
Uu tambang dan perburuhan materi 3
 
Uu migas no.22-2001
Uu migas no.22-2001Uu migas no.22-2001
Uu migas no.22-2001
 
Makalah ekonomi bahan gaian mineral acak
Makalah ekonomi bahan gaian mineral acakMakalah ekonomi bahan gaian mineral acak
Makalah ekonomi bahan gaian mineral acak
 
Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017
 
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
 
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
 
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdf
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdfSalinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdf
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdf
 
Makalah penanaman modal 2
Makalah penanaman modal 2Makalah penanaman modal 2
Makalah penanaman modal 2
 
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009
 
Uu 22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas
Uu 22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gasUu 22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas
Uu 22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas
 
Uu 22-2001
Uu 22-2001Uu 22-2001
Uu 22-2001
 
UU No 22 Tahun 2001
UU No 22 Tahun 2001UU No 22 Tahun 2001
UU No 22 Tahun 2001
 

More from CI kumparan

025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
CI kumparan
 
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.comSalinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
CI kumparan
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
CI kumparan
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
CI kumparan
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
CI kumparan
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
CI kumparan
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
CI kumparan
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
CI kumparan
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
CI kumparan
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
CI kumparan
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
CI kumparan
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
CI kumparan
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
CI kumparan
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
CI kumparan
 

More from CI kumparan (20)

025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
 
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.comSalinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
 

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com

  • 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PEI,,AKSANAAN KEGI,ATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk memastikan penerapan kaidah pertambangan yang baik dan terlaksananya program hilirisasi nasional, pemerintah tems berupaya memberikan kepastian investasi melalui deregulasi kebijakan dan debirokratisasi di sektor mineral dan batubara; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berinvestasi bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur jangka waktu perpanjangan dan persyaratan pemberian perpanjangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O2l tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : l. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SK No 213736 A 2.Undang-Undang...
  • 2. 2 PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -2- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4L, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O2l tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67211; MEMUTUSI{AN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2O2L TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2O8, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 672t), diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 36 dan angka 37 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 36a serta ketentuan angka 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 3 Menetapkan SK No 213556 A 2. Mineral .
  • 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- 2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 4. Pertambangarl Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. 7. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum lndonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. 8. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara. 9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan I atau kegiatannya. 10. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. 11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan ralryat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. l2.lzin . . . SK No 213517 A
  • 4. PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -4- L2. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 13. Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. 14. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 15. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. 16, lzin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan. 17. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 19. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. SK No 213518 A 2O.Operasi...
  • 5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5- 20. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. 2I. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 22. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. 23. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. 24. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. 25. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal. 26. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan. 27. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara. 28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SK No 213519 A 29. Badan .
  • 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6- 29. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 30. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya IOOo/o (seratus persen) dalam negeri. 31. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan. 33. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. 34. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 35. Wilayah Pertambangan Ra[<yat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. 36. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. 36a. Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. 37. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 38. Masyarakat. . . SK No 213520 A
  • 7. 2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7 - 38. Masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan. 39. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RI(AB adalah rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan. 40. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik lndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 41. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan c. Iinansial. (21 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi: 1. nomor induk berusaha; 2. profil Badan Usaha; dan 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar Pemilik Manfaat dari Badan Usaha. SK No 213521 A b. Koperasi, . .
  • 8. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- b. Koperasi, paling sedikit meliputi: 1. nomor induk berusaha; 2. profil Koperasi; dan 3. susunan pengurus dan daftar pemilik manfaat dari Koperasi. c. perusahaan perseorangan, paling sedikit meliputi: 1. nomor induk berusaha; 2. profil perusahaan perseorangan; dan 3. susunan pengurus dan daftar pemilik manfaat dari perusahaan perseorangan. (3) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. pengalaman Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan; b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan d. RKAB selama kegiatan Eksplorasi. (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru; b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi; dan d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. 3.Ketentuan... SK No 213523 A
  • 9. 3 PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -9- Ketentuan ayat (4) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 (1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib melakukan Eksplorasi lanjutan setiap tahun. (21 Eksplorasi lanjutan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan penemuan cadangan baru pada WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi. (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara. (4) Besaran dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RKAB. (5) Kewajiban Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan ayat (3) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 (U Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan: 4 SK No 213524A a.untuk...
  • 10. 5 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- a. untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1O (sepuluh) tahun; b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun; d. untuk Pertambangan batuan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan e. untuk Pertambangan Batubara sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. (21 Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f atau terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan. (3) Dalam hal IUP dimiliki oleh BUMN atau anak perusahaan BUMN, jangka waktu kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1) Kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (21 harus memenuhi kriteria: a. untuk komoditas Mineral logam terdiri atas: SK No 213525 A 1. kegiatan
  • 11. PRESIDEN REPUELIK INDONESIA - 11- 1. kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUP yang melakukan Penambangan, atau kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kriteria kepemilikan saham pemegang ruP secara langsung atau tidak langsung sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak dapat terdilusi; dan 2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolah an dan I atau Pemurnian. b. untuk komoditas Batubara terdiri atas: 1. kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUP yang melakukan Penambangan, atau kegiatan Pengembangan danlatau Pemanfaatan dilakukan oleh Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dengan kriteria kepemilikan saham pemegang IUP secara langsung atau tidak langsung sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak dapat terdilusi; 2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan 3. memenuhi ketentuan jenis Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dan/atau batasan minimum persentase jumlah Batubara yang diproduksi untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 6. Ketentuan. . . SK No 213550 A
  • 12. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t2- 6 Ketentuan ayat (4) huruf d Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 79 (1) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan c. finansial. (21 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. nomor induk berusaha; b. prolil Badan Usaha; dan c. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. pengalaman BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi pertrsahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan; b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan d. RKAB selama kegiatan Eksplorasi. SK No 213551 A (5) Persyaratan...
  • 13. 7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -13- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan barrr; b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi; dan d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. Dalam Bagian Kedua BAB VI ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 3 Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 83A (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. (21 WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B. 8 SK No 213552A (3) ruPK...
  • 14. 9 PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA -14- (3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri. (4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya. (6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secErra prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Ketentuan ayat (4) Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 104 (1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) wajib melakukan Eksplorasi lanjutan setiap tahun. (21 Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan penemuan cadangan baru pada WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi. (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara. SK No 213553 A (4) Besaran...
  • 15. PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -15- (41 Besaran dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RKAB. (5) Kewajiban Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan Menteri. 10. Ketentuan ayat (3) Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 109 (1) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dan huruf b dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan: a. untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1O (sepuluh) tahun; dan b. untuk Pertambangan Batubara sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1O (sepuluh) tahun. (21 Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c dan huruf d yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c atau terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan. (3) Dalam hal IUPK dimiliki oleh BUMN atau anak perusahaan BUMN, jangka waktu kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan selama 1O (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan. SK No 213554 A (4) Permohonan...
  • 16. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 16- {41 Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi. (5) Perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUPK dan sesuai jangka waktu perpanjangan. (6) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; d. rencana kerja selama masa perpanjangan; e. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi; f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi; dan g. neraca sumber daya dan cadangan. (71 Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir. (8) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan kinerja Operasi Produksi. (9) Penolakan... SK No 213531 A
  • 17. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -17- (9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan kepada pemegang IUPK disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir. 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 111 diubah sehingga berbunyl sebagai berikut: Pasal 1 1 1 (1) Kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) harus memenuhi kriteria: a. untuk komoditas Mineral logam terdiri atas: 1. kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUPK yang melakukan Penambangan, atau kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kriteria kepemilikan saham pemegang IUPK secara langsung atau tidak langsung sebesar paling sedikit 3oo/o (tiga puluh persen) dan tidak dapat terdilusi; dan 2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolah an dan I atau Pemurnian. b. untuk komoditas Batubara terdiri atas: 1. kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUPK yang melakukan Penambangan, atau kegiatan Pengembanga,n dan/atau Pemanfaatan dilakukan oleh Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dengan kriteria kepemilikan saham pemegang IUPK secara langsung atau tidak langsung sebesar paling sedikit 3Oo/o (tiga puluh persen) dan tidak dapat terdilusi; 2.memiliki... SK No 213532A
  • 18. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -18- 2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan 3. memenuhi ketentuan jenis Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dan/atau batasan minimum persentase jumlah Batubara yang diproduksi untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 12. Ketentuan ayat (4) huruf e Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 120 (1) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) dapat diperpanjang 1. (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun. (21 Jangka waktu IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun setiap kati perpanjangan. (3) Permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diajukan kepada Menteri, paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi. (4) Permohonan... SK No 213533 A
  • 19. PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -19- (4) Permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit harus dilengkapi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; c. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi; d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; e. RI(AB; dan f. neraca sumber daya dan cadangan. (5) Menteri memberikan persetqiuan permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. (6) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan terhadap kinerja Operasi Produksi. (71 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian paling lambat sebelum berakhirnya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian. 13. Ketentuan ayat (5) Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 162 (1) Pemegang IUP, IUPK, atau IUJP dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib mengutamakan barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya yang berasal dari produk dalam negeri. SK No 2135344 (2) Dalam .
  • 20. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -20- (21 Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pemegang IUP, IUPK, atau IUJP dapat membeli produk impor yang dijual di dalam negeri dengan ketentuan: a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual; dan b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l tidak terpenuhi, pemegang [UP, IUPK, atau IUJP dapat mengimpor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya ke dalam negeri. (4) Pemegang IUP, IUPK, atau IUJP untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan pemberitahuan: a. daftar pembelian barang; b. impor sementara; dan c. rekondisi barang, kepada Menteri. (5) Pemegang IUP, IUPK, atau IUJP wajib menyampaikan rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di dalam negeri dan barang yang akan diimpor sendiri kepada Menteri dalam RKAB. (6) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, atau IUJP melakukan impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. (71 Pembelian impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya dapat diberikan fasilitas impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 213535 A 14. Ketentuan
  • 21. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -21 - 14. Ketentuan Pasal L77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 177 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib men5rusun dan menyampaikan RKAB sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri. (21 RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB diatur dalam Peraturan Menteri. 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 180 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. {2) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh pemegang IUP atau IUPK. (3) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat. (4) Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya. SK No 213536 A 16.Ketentuan...
  • 22. PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -22- 16. Ketentuan ayat (4) huruf b Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 183 (1) Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut dapat dilakukan Penjualan setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan Menteri. (21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh eks pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dicabut karena melanggar ketentuan pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (U dapat diberikan setelah pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi: a. surat permohonan; dan b. salinan kontrak Penjualan. (41 Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas hasil evaluasi pemeriksaan lapangan terhadap: a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. persetujuan RKAB; c. rencana Reklamasi dan Pascatambang yang telah disetujui beserta jaminan yang telah ditempatkan; dan ' d. laporan hasil produksi dan Penjualan. (5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri harus melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fasilitas produksi dan fasilitas penimbunan Mineral atau Batubara yang dimiliki oleh pemegang IUP, IUPK, [PR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut. SK No 213557 A (6) Permohonan...
  • 23. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -23- (6) Permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dalam jangka waktu paling Iambat 6 (enam) bulan sejak IUP, IUPK, IPR, atau SIPB: a. berakhir jangka waktunya; atau b. dicabut. 17. Di antara Pasal 195 dan Pasal 196 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 195A dan Pasal 1958 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 195A IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 merupakan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Pasal 1958 (1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) yang merupakan perubahan bentuk dari KK sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi kriteria paling sedikit: a. memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian terintegrasi dalam negeri; b. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian; c. sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh peserta Indonesia; d. telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN; e. mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara; dan f. memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk: 1. kegiatan eksplorasi lanjutan; dan 2. peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian, yang telah disetujui oleh Menteri. SK No 213558 A (2) Perpanjangan
  • 24. PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -24- (21 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 1O (sepuluh) tahun. (3) Permohonan perpanjangan izrn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi. (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan: a. surat permohonan; b. peta dan batas koordinat wilayah; c. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; d. laporan kegiatan Operasi Produksi sampai dengan permohonan perpanjangan; e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; f. RKAB; dan g. neraca sumber daya dan cadangan. (5) Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan izin berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya izin. (6) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta terhadap kinerja Operasi Produksi. (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada pemegang izin paling lambat sebelum berakhirnya izin dengan disertai alasan penolakan. Pasal II Peraturan Pemerintah ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal SK No 213539 A Agar
  • 25. PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA -25- Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3O Mei 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 89 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan Hukum, ttd ttd SK No 213737 A Djaman
  • 26. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA I. UMUM Bahwa pemberian kepastian investasi melalui deregulasi kebijakan dan debirokratisasi di sektor Mineral dan Batubara terus dilakukan dalam bentuk penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk debirokratisasi yang dilakukan adalah penyesuaian ketentuan batasan lingkup dan definisi dari RKAB yang diharapkan dapat mewujudkan penyederhanaan tata waktu dan pelaksanaan evaluasinya. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan program hilirisasi nasional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diperlukan suatu instrumen yang menjamin investasi hilirisasi yang telah dilakukan dalam bentuk pemberian jaminan kepastian jangka waktu kegiatan usaha di bidang pertambangan sesuai dengan parameter evaluasi yang harus terlebih dahulu dilakukan pemenuhan kriteria dan persyaratannya. Dengan pengaturan kembali substansi mengenai RKAB serta penyesuaian ketentuan IUPK yang telah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Peraturan Pemerintah ini, diharapkan dapat menjadi bentuk nyata upaya Pemerintah dalam penyempurnaan tata kelola di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran ralgrat. II.PASAL... SK No 213738 A
  • 27. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "mendapat dukungan" antara lain dalam bentuk kerja sama atau dukungan teknis/operasional dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (a) Huruf a Yang dimaksud dengan "surat keterangan dari akuntan publik" adalah surat yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan baru. Huruf b Surat keterangan fiskal yang dipersyaratkan meliputi surat keterangan fiskal pengurus dan pemegang saham. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. SK No 213542 A Angka3...
  • 28. PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -3- Angka 3 Pasal 48 Ayat (1) Konservasi Mineral dan Batubara dilakukan melalui peningkatan status keyakinan data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan termasuk penemuan cadangan baru pada WIUP Operasi Produksi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Angka 4 Pasal 54 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 56 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Yang dimaksud dengan "kepemilikan saham secara tidak langsung" adalah kesamaan penerima manfaat akhir (beneficial ownef dengan pemegang IUP, minimal kepemilikan pemegang IUP 3O% (tiga puluh persen). Angka 2 Cukup jelas. SK No 213543 A Huruf b. . .
  • 29. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4- Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan "kepemilikan saham secara tidak langsung" adalah kesamaan penerima manfaat akhir (beneficial ownefl dengan pemegang IUP, minimal kepemilikan pemegang IUP 30% (tiga puluh persen). Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Angka 6 Pasal 79 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan "mendapat dukungan" antara lain dalam bentuk kerja sa.ma atau dukungan teknis/operasional dari perrrsahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan. Huruf b Cukup jelas. SK No 213544 A Huruf c. ..
  • 30. FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5- Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan "surat keterangan dari akuntan publik" adalah surat yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan baru. Huruf b Surat keterangan fiskal yang dipersyaratkan meliputi surat keterangan fiskal pengurus dan pemegang saham. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Pasal 83A Ayat (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Penawaran WIUPK secara prioritas dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Selain itu, implementasi kewenangan Pemerintah tersebut juga ditujukan guna pemberdayaan (empoweing) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. SK No 213545 A Yang. . .
  • 31. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6- Yang dimaksud dengan "organisasi kemasyarakatan keagamaan" adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ umat. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan "dipindahtangankan" adalah larangan untuk pemindahtanganan dalam hal izin telah diberikan. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Angka 9 Pasal 1O4 Cukup jelas. Angka 1O Pasal 1O9 Cukup jelas. Angka 11 Pasal 1 1 1 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Yang dimaksud dengan "kepemilikan saham secara tidak langsungl adalah kesamaan penerima manfaat akhir (beneficial ownefl dengan pemegang IUPK, minimal kepemilikan pemegang IUPK 3O% (tiga puluh persen). Angka 2 Cukup jelas. Huruf b. . . SK No 213546A
  • 32. PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -7 - Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan "kepemilikan saham secara tidak langsung" adalah kesamaan penerima manfaat akhir lbeneficial ownefl dengan pemegang IUPK, minimal kepemilikan pemegang IUPK 3O% (tiga puluh persen). Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Angka 12 Pasal 12O Cukup jelas. Angka 13 Pasal 162 Cukup jelas. Angka 14 Pasal 177 Cukup jelas. Angka 15 Pasal 180 Cukup jelas. Angka 16 Pasal 183 Cukup jelas. SK No 213548 A Angka 17
  • 33. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Angka 17 Pasal 195A Yang dimaksud dengan "IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian" mengikuti ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan IUPK Operasi Produksi dan termasuk perubahannya. Pasal 195El Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 692I SK No 213739 A