SlideShare a Scribd company logo
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2024
- 1 -
RANCANGAN
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya masyarakat madani yang
adil, makmur, dan beradab, mensyaratkan adanya
stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa perkembangan kemajuan masyarakat,
globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi yang
diikuti dengan meningkatnya kejahatan dengan
modus operandi baru, demokratisasi, desentralisasi,
transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan
pelindungan hak asasi manusia, berpengaruh
terhadap meningkatnya tuntutan serta harapan
masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan fungsi,
peran, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 2 -
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, masih terdapat kelemahan dalam
upaya pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat,
dan belum sejalan dengan perkembangan paradigma
penegakan hukum dan pemidanaan, serta perubahan
peraturan perundang-undangan lainnya;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika
dan perkembangan kebutuhan hukum dalam
masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan
sehingga perlu diubah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat
(5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Polri adalah alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta
menegakkan hukum.
2. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan
- 4 -
dengan fungsi dan lembaga Polri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
4. Pejabat Polri adalah Anggota Polri yang berdasarkan
Undang-Undang memiliki tugas dan wewenang
Kepolisian.
5. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah
pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan
fungsi Kepolisian.
6. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang
dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara serta
menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu
kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu
prasyarat terselenggaranya proses pembangunan
nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional
yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban,
dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman,
yang mengandung kemampuan membina serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat
dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi
segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat
baik yang disebabkan sumber ancaman baik dari dalam
negeri maupun dari luar negeri.
8. Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang
ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta
terselenggaranya pelindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.
9. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat
dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi
terjaminnya Keamanan Dalam Negeri.
10. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
11. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
- 5 -
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat
atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam Undang-Undang.
12. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan
mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing.
14. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat
oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan
diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas
penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
16. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku,
keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat, dan/atau pemangku kepentingan untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui
penyelesaian nonjudisial dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula.
17. Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut
Intelkam Polri adalah intelijen yang diimplementasikan
dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian sebagai salah
satu fungsi pemerintahan negara dalam rangka
mewujudkan Keamanan Dalam Negeri.
18. Ruang Siber adalah ruang di mana setiap orang
dan/atau komunitas saling terhubung menggunakan
jaringan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- 6 -
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6
(1) Polri dalam melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5
meliputi teritorial:
a. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
c. wilayah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
yang memiliki kekebalan diplomatik;
d. kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut
internasional;
e. pesawat udara teregistrasi dan berbendera
Indonesia; dan
f. Ruang Siber.
(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan peran Kepolisian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wilayah
Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum
menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri.
(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7
(1) Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan
dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya.
(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja
Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Presiden.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
- 7 -
Pasal 9
(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan
mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
(2) Kapolri memimpin Polri dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab atas:
a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian
dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
c. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan
perbaikan alat material khusus di lingkungan Polri.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10
(1) Pimpinan Polri bertanggung jawab secara hierarki atas
pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di daerah
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepolisian.
6. Ketentuan ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 11
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia disertai dengan alasannya.
(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia terhadap usul Presiden
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh
- 8 -
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia tidak memberikan jawaban dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon yang
diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat
memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat
pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
(6) Calon Kapolri adalah perwira tinggi Polri yang masih
aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan
karier.
(7) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan atas
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(6) diatur dengan Peraturan Presiden.
(8) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan
pemberhentian dalam jabatan selain sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Kepolisian.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12
(1) Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu merupakan
jabatan fungsional Polri.
(2) Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu merupakan
jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan
Keputusan Kapolri.
(3) Selain jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat jabatan
fungsional Polri lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan Penyidik,
Penyidik Pembantu, dan jabatan fungsional Polri
lainnya diatur dengan Peraturan Presiden.
- 9 -
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas:
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan,
pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan,
pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber;
c. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan;
d. membina masyarakat untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat, kesadaran hukum
masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan;
e. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
f. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan
umum;
g. melakukan koordinasi, pengawasan, dan
pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus,
penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang
ditetapkan oleh Undang-Undang, dan bentuk
pengamanan swakarsa;
h. melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap
semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara
pidana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya;
i. melaksanakan kegiatan Intelkam Polri;
j. menyelenggarakan identifikasi Kepolisian,
kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan
psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas
Kepolisian;
- 10 -
k. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda,
masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan
ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia;
l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk
sementara sebelum ditangani oleh instansi
dan/atau pihak yang berwenang;
m. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan kepentingannya dalam lingkup tugas
Kepolisian;
n. memberikan bantuan dan pelindungan serta
kegiatan lainnya demi kepentingan nasional;
o. melakukan penyadapan dalam lingkup tugas
Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang
mengatur mengenai penyadapan; dan/atau
p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penyelenggaraan pusat keselamatan lalu lintas
yang didukung teknologi;
b. operasi Kepolisian di bidang lalu lintas;
c. penyelenggaraan sistem kota cerdas (smart city)
bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah; dan/atau
d. mengawasi penyelenggaraan registrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor serta pemberian
izin mengemudi kendaraan bermotor.
(3) Ketentuan mengenai koordinasi, pengawasan, dan
pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana
- 11 -
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses
pidana, Polri berwenang untuk:
a. melakukan penangkapan, penetapan tersangka,
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. membawa dan menghadapkan orang kepada
Penyidik dalam rangka Penyidikan;
c. melarang setiap orang meninggalkan atau
memasuki tempat kejadian perkara serta
melakukan pengamanan barang bukti untuk
kepentingan Penyelidikan dan/atau Penyidikan;
d. melakukan pengolahan tempat kejadian perkara;
e. melakukan pengelolaan tahanan dan barang bukti;
f. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
barang, dan/atau benda lainnya yang diduga
berhubungan dengan tindak pidana;
g. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap
surat, dokumen elektronik, dan bentuk dokumen
lainnya;
h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
i. mendatangkan ahli guna mendukung proses
Penyelidikan dan/atau Penyidikan;
j. mengadakan penghentian Penyelidikan dan/atau
Penyidikan;
k. menjalankan diversi pada proses peradilan pidana
anak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
l. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut
umum;
m. mengajukan permintaan secara langsung kepada
pejabat imigrasi yang berwenang di tempat
pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
atau mendadak, untuk mencegah atau menangkal
orang yang disangka melakukan tindak pidana;
n. memberikan rekomendasi pengangkatan penyidik
pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang
ditetapkan oleh Undang-Undang sebelum diangkat
- 12 -
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;
o. memberi petunjuk dan bantuan Penyelidikan
dan/atau Penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil dan/atau penyidik lainnya;
p. menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan
dari penyidik pegawai negeri sipil dan/atau
penyidik lainnya untuk dibuatkan surat pengantar
sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara
yang akan diserahkan kepada penuntut umum;
q. melakukan penindakan, pemblokiran atau
pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang
Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri
berkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika dan/atau
penyelenggara jasa telekomunikasi;
r. menerbitkan atau mencabut daftar pencarian
orang;
s. melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan
Keadilan Restoratif; dan/atau
t. melakukan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf t merupakan tindakan Penyelidikan dan
Penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang
mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam
lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan
yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.
(3) Ketentuan mengenai penanganan tindak pidana
berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana
- 13 -
dimaksud pada ayat (1) huruf s diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
10. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16A
Dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i,
Polri berwenang untuk:
a. menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam
Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional;
b. melakukan penyelidikan, pengamanan, dan
penggalangan intelijen;
c. mengumpulkan informasi dan bahan keterangan; dan
d. melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam
rangka pencegahan, penangkalan, dan
penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman
termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna
mengamankan kepentingan nasional dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pasal 16B
(1) Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan
dalam rangka tugas Intelkam Polri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16A huruf c meliputi:
a. permintaan bahan keterangan kepada kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau
lembaga lainnya; dan
b. pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dari
dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk
ancaman dari orang yang sedang menjalani proses
hukum, yang terkait dengan:
- 14 -
a. ancaman terhadap kepentingan dan keamanan
nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, keamanan, dan sektor kehidupan
masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi,
sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
dan/atau
b. terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase
yang mengancam keselamatan, keamanan, dan
kedaulatan nasional.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi
dan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Intelkam Polri berkoordinasi dengan
lembaga yang menyelenggarakan fungsi koordinasi
intelijen negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20
(1) Pegawai negeri pada Polri terdiri atas:
a. Anggota Polri; dan
b. aparatur sipil negara.
(2) Terhadap aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
aparatur sipil negara.
12. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Setiap Anggota Polri diberi pangkat yang mencerminkan
peran, fungsi, dan kemampuan, sebagai keabsahan
wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan
keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Kepolisian.
- 15 -
13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26
(1) Setiap Anggota Polri memperoleh gaji dan hak lainnya
yang adil dan layak.
(2) Selain memperoleh gaji dan hak lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota Polri diberikan
pelindungan jaminan sosial.
(3) Ketentuan mengenai gaji dan hak lain serta
pelindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30
(1) Anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau
tidak dengan hormat.
(2) Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi bintara dan
tamtama;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi perwira; dan
c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi jabatan tersebut.
(3) Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang memiliki
keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas
Kepolisian dapat diperpanjang paling lama 2 (dua)
tahun.
(4) Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang
4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden
setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
- 16 -
(5) Ketentuan mengenai pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), batas usia pensiun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan
perpanjangan usia pensiun sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
15. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 35
(1) Pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh
pejabat Polri diselesaikan oleh komisi kode etik Polri.
(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja
komisi kode etik Polri diatur dengan Peraturan
Kepolisian.
16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36
(1) Setiap Pejabat Polri dan pengemban fungsi Kepolisian
lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai
keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam
mengemban fungsinya.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran,
pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepolisian.
17. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 37
(1) Lembaga Kepolisian nasional yang disebut dengan
Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- 17 -
(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
18. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39
(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas
seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua
merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap
anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari unsur pemerintah, pakar Kepolisian, dan
tokoh masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja,
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi
Kepolisian Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal II
1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini.
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat
kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib
melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap
pelaksanaan Undang-Undang ini 2 (dua) tahun setelah
Undang-Undang ini berlaku berdasarkan mekanisme yang
diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 18 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRAKTINO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
- 19 -
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
I. UMUM
Tuntutan akan terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan
beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mensyaratkan adanya stabilitas keamanan dan
ketertiban dalam negeri. Hal tersebut perlu diikuti dengan upaya Polri untuk
meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang.
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan
perkembangan supremasi hukum, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi,
transparansi, dan akuntabilitas, serta pelindungan hak asasi manusia, juga
telah melahirkan berbagai paradigma hukum baru dalam pelaksanaan fungsi,
peran, tugas, dan wewenang Polri. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap
meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi,
peran, tugas, dan wewenang Polri.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, masih terdapat kelemahan dalam upaya pemenuhan
kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu materi muatan dalam Undang-
Undang Polri belum sesuai dengan perkembangan paradigma penegakan
hukum dan pemidanaan, serta perubahan peraturan perundang-undangan
lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Polri perlu diubah.
- 20 -
Perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini telah mengacu pada
paradigma baru penegakan hukum dan pemidanaan, serta perubahan
peraturan perundang-undangan lainnya sehingga diharapkan dapat
memberikan landasan hukum yang lebih baik sebagai upaya peningkatan
pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri. Berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani
masyarakat, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Polri secara fungsional
dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk
pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas
partisipasi.
Selanjutnya, asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi
hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian
kewenangan Polri, yaitu melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap
semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya, serta penanganan tindak pidana berdasarkan
Keadilan Restoratif yang dilaksanakan pada kegiatan proses penanganan tindak
pidana di tahap Penyelidikan dan/atau Penyidikan.
Peningkatan kejahatan lintas batas, dapat mengancam jaminan
keselamatan dan keamanan terhadap orang, barang, tempat, dan kegiatan
warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri. Oleh karena itu, perlu
peningkatan peran Polri serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
dalam menangkal dan menanggulangi maraknya ancaman manuver intelijen
asing maupun orang asing yang dapat menghambat pencapaian target
pencapaian Indonesia Emas 2045. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan
fungsi Intelkam Polri.
Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penambahan usia pensiun
dari 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun yang dapat
diperpanjang hingga 65 (enam puluh lima) tahun bagi anggota yang memiliki
keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian. Substansi lain
yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya perluasan wilayah
hukum Polri yang meliputi wilayah negara, wilayah yurisdiksi, wilayah
perwakilan Indonesia di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik, kapal
laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional, pesawat udara
teregistrasi dan berbendera Indonesia, dan Ruang Siber. Substansi lain yang
diatur dalam Undang-Undang ini terkait dengan penyesuaian jabatan pegawai
negeri sipil menjadi aparatur sipil negara di lingkungan Polri yang
menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
- 21 -
Aparatur Sipil Negara, termasuk pengaturan mengenai pemberian jaminan
sosial bagi Anggota Polri.
Selain itu terdapat perkembangan permasalahan hukum pengajuan uji
materiil terhadap Undang-Undang tentang Polri. Hal ini dapat dilihat dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2023
tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, yang telah memberikan legitimasi pada tindakan cepat
petugas Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan yang mendesak. Putusan
ini menegaskan perlunya tindakan segera yang tidak memungkinkan persiapan
administratif yang lengkap untuk menghindari pelarian atau penghilangan
bukti oleh tersangka.
Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022
tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, juga memberikan wewenang kepada Polri untuk
menghentikan proses penyelidikan. Ketiga putusan tersebut perlu
ditindaklanjuti dengan penyempurnaan Undang-Undang tentang Polri. Adanya
3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
perlu diubah.
Selanjutnya, materi muatan dalam Undang-Undang ini antara lain
mengatur mengenai penegasan wilayah hukum Polri, penegasan tugas dan
wewenang Polri di bidang proses pidana, pengaturan Keadilan Restoratif,
penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Intelkam Polri, penyesuaian
nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara, pelindungan
jaminan sosial untuk Anggota Polri; dan masa usia pensiun Anggota Polri.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 6
- 22 -
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia” merupakan satu
kesatuan wilayah daratan, kawasan
perbatasan, wilayah perairan yang terdiri dari
perairan pedalaman, perairan kepulauan dan
laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di
bawahnya, serta ruang udara di atasnya,
termasuk seluruh sumber kekayaan yang
terkandung di dalamnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi”
merupakan wilayah di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas
zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan
zona tambahan yang terdapat potensi
terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat, di mana negara memiliki hak
berdaulat serta kewenangan tertentu lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri” merupakan
perwakilan diplomatik dan perwakilan
konsuler Republik Indonesia yang secara resmi
mewakili dan memperjuangkan kepentingan
bangsa, negara, dan Pemerintah Republik
Indonesia secara keseluruhan di negara
penerima atau pada organisasi internasional
yang melekat dan memiliki kekebalan
diplomatik, hak istimewa, serta pembebasan
dari kewajiban tertentu.
- 23 -
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kapal laut berbendera
Indonesia” merupakan kapal laut yang
mengibarkan bendera Indonesia sebagai
bendera kebangsaan termasuk kapal negara
dengan penggunaan oleh instansi pemerintah
tertentu yang diberikan tugas, fungsi, dan
kewenangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan serta tugas
pemerintahan lainnya, baik yang berada di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
wilayah yurisdikasi, wilayah perairan negara
lain maupun perairan internasional dan laut
lepas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pesawat udara
Indonesia” merupakan pesawat udara yang
mempunyai pendaftaran Indonesia dan tanda
kebangsaan Indonesia termasuk pesawat
negara yang digunakan oleh instansi
pemerintah untuk menjalankan tugas, fungsi,
dan kewenangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan baik yang
berada di wilayah kedaulatan udara di atas
wilayah daratan dan lautan Indonesia maupun
wilayah udara internasional dan/atau wilayah
udara negara lain.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian
secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik
Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut
kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan
wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia
dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan
penduduk, dan kemampuan Polri.
- 24 -
Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan
serasi dengan pembagian wilayah administratif
pemerintahan di daerah dan perangkat sistem
peradilan pidana terpadu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 7
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 9
Ayat (1)
Kapolri sebagai pimpinan teknis kepolisian
menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh
pengemban fungsi dan mengawasi serta
mengendalikan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 10
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah setelah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Ayat (2)
Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh
Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain
masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah
berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia
- 25 -
pensiun, berhalangan tetap, dan/atau dijatuhi pidana
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Ayat (3)
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia terhadap usul pengangkatan dan
pemberhentian Kapolri dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apabila Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak usul
pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik
kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali
permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada
masa persidangan berikutnya.
Yang dimaksud dengan "20 (dua puluh) hari kerja
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah
hari kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia tidak termasuk hari libur dan masa reses.
Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat
Presiden tersebut berlaku" adalah sejak surat Presiden
diterima oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dan diterima secara
administratif.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak"
adalah suatu keadaan yang secara yuridis
mengharuskan Presiden menghentikan sementara
Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan
membahayakan keselamatan negara.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" adalah
prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat
tertinggi di bawah Kapolri yang dapat dicalonkan
sebagai Kapolri.
Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier"
adalah pengalaman penugasan dari perwira tinggi calon
- 26 -
Kapolri pada berbagai bidang profesi Kepolisian atau
berbagai macam jabatan di Kepolisian.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 12
Ayat (1)
Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagai
jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian dan
keterampilan teknis yang mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas pokok Polri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
- 27 -
Huruf h
Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara
Pidana memberikan peranan utama kepada
Polri dalam Penyelidikan dan Penyidikan
sehingga secara umum diberi kewenangan
untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan
terhadap semua tindak pidana sesuai dengan
hukum acara pidana. Namun demikian, hal
tersebut tetap memperhatikan dan tidak
mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh
penyidik lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar hukumnya masing-masing.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian
dimaksudkan untuk kepentingan Penyidikan
tindak pidana dan pelayanan identifikasi
nontindak pidana bagi masyarakat dan instansi
lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian.
Adapun kedokteran Kepolisian adalah meliputi
antara lain kedokteran forensik, odontologi
forensik, dan pskiatri forensik yang diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan tugas
Kepolisian.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Yang dimaksud dengan “bantuan, pelindungan,
serta kegiatan lainnya” adalah kegiatan di luar
tugas pokok dan fungsi Kepolisian, antara lain
bantuan dalam kegiatan sosial, penanganan
bencana, wabah, krisis pangan, konflik sosial,
- 28 -
dan/atau pelaksanaan program dan kebijakan
nasional lainnya.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Agar tempat kejadian perkara sebagai sumber
keterangan, bukti dan hal yang berhubungan
dengan terjadinya suatu tindak pidana tetap
terjaga keasliannya (status quo) seperti pada
saat dilihat dan ditemukan oleh Anggota Polri
yang melakukan tindakan pertama dan
melindungi barang bukti, agar tidak
hilang/rusak serta tidak berubah letaknya
yang dapat menyulitkan/mengaburkan
pengolahan tempat kejadian perkara maka
dilakukan salah satunya dengan cara
pembuatan batas tempat kejadian perkara
dengan pemasangan garis polisi (police line).
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
- 29 -
Huruf f
Kewenangan ini merupakan kewenangan
umum dan kewenangan dalam proses pidana,
yang pelaksanaannya Anggota Polri harus
menunjukkan identitasnya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya”
antara lain arsip dan warkat.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas
perkara kepada penuntut umum", termasuk
tersangka dan barang buktinya.
Huruf m
Yang dimaksud dengan ”permintaan secara
langsung” dilakukan baik secara tertulis
maupun lisan yang diikuti oleh kelengkapan
administrasi.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Yang dimaksud dengan ”menerima hasil
Penyelidikan dan/atau Penyidikan” termasuk
penghentian Penyelidikan dan/atau
penghentian Penyidikan.
Huruf q
Penindakan dilakukan dalam rangka upaya
pencegahan kejahatan di Ruang Siber.
- 30 -
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan
Restoratif dilaksanakan pada kegiatan proses
penanganan tindak pidana pada tahap Penyelidikan
dan/atau Penyidikan.
Angka 10
Pasal 16A
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pengumpulan informasi dan bahan keterangan
dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pencegahan, penangkalan,
dan penanggulangan” terkait keberadaan dan
kegiatan orang asing dilakukan dengan cara antara
lain meminta dan/atau menerima data dan
dokumen perjalanan orang asing.
Pasal 16B
Ayat (1)
Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan
harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
akuntabilitas dan hak asasi manusia.
- 31 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 20
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 25
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jaminan sosial” meliputi
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 30
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 35
Ayat (1)
Mengingat dalam pelaksanaan tugas Polri berkaitan
erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan
masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode
etik profesi Polri, maka dalam hal seorang Anggota
Polri yang melaksanakan tugas dan wewenangnya
dianggap melanggar etika profesi, maka anggota
- 32 -
tersebut harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya di hadapan komisi kode etik Polri.
Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi
Kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum
disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Anggota komisi kode etik Polri merupakan Anggota
Polri yang masih aktif. Sedangkan mengenai
susunannya disesuaikan dengan fungsi dan
kepangkatan Anggota Polri yang melanggar kode etik.
Angka 16
Pasal 36
Ayat (1)
Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan
kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan
dengan petugas resmi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 37
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "unsur pemerintah" adalah
pejabat pemerintah setingkat menteri ex officio.
Yang dimaksud dengan "pakar Kepolisian" adalah
seseorang yang ahli di bidang ilmu Kepolisian.
Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah
pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti
menaruh perhatian terhadap Kepolisian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- 33 -
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

More Related Content

What's hot

Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pilgub jabar 2013 desa...
Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pilgub jabar 2013   desa...Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pilgub jabar 2013   desa...
Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pilgub jabar 2013 desa...
Aji Sahdi Sutisna
 
Profil caleg
Profil calegProfil caleg
Profil caleg
Dani yudha Koswara
 
Akte Notaris CV MAFAZA JAYA
Akte Notaris CV MAFAZA JAYAAkte Notaris CV MAFAZA JAYA
Akte Notaris CV MAFAZA JAYA
Budi Rahardjo
 
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Ahmad Kahar
 
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
Yeepe
 
Bab ii perihal
Bab ii perihalBab ii perihal
Bab ii perihal
Fitry Yuliani
 
Hukum peradilan-militer
Hukum peradilan-militerHukum peradilan-militer
Hukum peradilan-militer
Arif Budiman
 
perdata
perdataperdata
perdata
amanda lubis
 
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
legalakses636
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
HIMA KS FISIP UNPAD
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambang
Radhinal Muchtar
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
Muslimin B. Putra
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohon
Nasria Ika
 
5.surat perintah penyidikan
5.surat perintah penyidikan5.surat perintah penyidikan
5.surat perintah penyidikan
Dimas Suprayogi
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
rabu12
 
Surat pernyataan hibah tanah
Surat pernyataan hibah tanahSurat pernyataan hibah tanah
Surat pernyataan hibah tanah
Dewi Elawati
 
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
Abdillah Syafei
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Fre Marhaban
 
Soal uas hukum adat gas al 2021
Soal uas hukum adat gas al 2021Soal uas hukum adat gas al 2021
Soal uas hukum adat gas al 2021
Yapiter Marpi
 
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, ...
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, ...Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, ...
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, ...
GLC
 

What's hot (20)

Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pilgub jabar 2013 desa...
Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pilgub jabar 2013   desa...Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pilgub jabar 2013   desa...
Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pilgub jabar 2013 desa...
 
Profil caleg
Profil calegProfil caleg
Profil caleg
 
Akte Notaris CV MAFAZA JAYA
Akte Notaris CV MAFAZA JAYAAkte Notaris CV MAFAZA JAYA
Akte Notaris CV MAFAZA JAYA
 
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
 
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
 
Bab ii perihal
Bab ii perihalBab ii perihal
Bab ii perihal
 
Hukum peradilan-militer
Hukum peradilan-militerHukum peradilan-militer
Hukum peradilan-militer
 
perdata
perdataperdata
perdata
 
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambang
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohon
 
5.surat perintah penyidikan
5.surat perintah penyidikan5.surat perintah penyidikan
5.surat perintah penyidikan
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Surat pernyataan hibah tanah
Surat pernyataan hibah tanahSurat pernyataan hibah tanah
Surat pernyataan hibah tanah
 
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
 
Soal uas hukum adat gas al 2021
Soal uas hukum adat gas al 2021Soal uas hukum adat gas al 2021
Soal uas hukum adat gas al 2021
 
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, ...
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, ...Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, ...
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, ...
 

Similar to DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf

Uu 2 tahun 2002
Uu 2 tahun 2002Uu 2 tahun 2002
Uu 2 tahun 2002
Sujarwo Buwono Lpb
 
Uu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Uu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesiaUu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Uu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
MakmurZakaria
 
Undang Undang Polri
Undang Undang PolriUndang Undang Polri
Undang Undang Polri
restamadiun
 
Uu kepolisian
Uu kepolisianUu kepolisian
Uu kepolisian
Dadang DjokoKaryanto
 
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisian
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisianUu no. 2 th 2002 ttg kepolisian
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisian
Sei Enim
 
Undang-Undang Kepolisian
Undang-Undang KepolisianUndang-Undang Kepolisian
Undang-Undang Kepolisian
Norsel Maranden
 
Undang Undang Polri
Undang Undang PolriUndang Undang Polri
Undang Undang Polri
restamadiun
 
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesiaUndang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Sylvia Diansari
 
Uu 02 2002
Uu 02 2002Uu 02 2002
Uu 02 2002
People Power
 
Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011
buayyaa
 
Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011
juannasoehardy
 
UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011
Noviati Indriani
 
Ketentuan ketentuan pokok_kepolisian_(uu_12_thn_1_12
Ketentuan ketentuan pokok_kepolisian_(uu_12_thn_1_12Ketentuan ketentuan pokok_kepolisian_(uu_12_thn_1_12
Ketentuan ketentuan pokok_kepolisian_(uu_12_thn_1_12
Ilham Mustafa
 
Ketentuanketentuan pokok kepolisian_negara_(uu_13_13
Ketentuanketentuan pokok kepolisian_negara_(uu_13_13Ketentuanketentuan pokok kepolisian_negara_(uu_13_13
Ketentuanketentuan pokok kepolisian_negara_(uu_13_13
Ilham Mustafa
 
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdf
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdfUU_No_12_Tahun_2011_1.pdf
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdf
SnowAngel27
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Mystic333
 
UU Nomor 11 Tahun 2021.pdf
UU Nomor 11 Tahun 2021.pdfUU Nomor 11 Tahun 2021.pdf
UU Nomor 11 Tahun 2021.pdf
taniasela95
 
Undang-Undang
Undang-UndangUndang-Undang
Undang-Undang
Norsel Maranden
 
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdfUU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
sahataps
 
Ringkasan ma ttg. POLRI.pptx
Ringkasan ma ttg. POLRI.pptxRingkasan ma ttg. POLRI.pptx
Ringkasan ma ttg. POLRI.pptx
RIZKYSETIABUDI
 

Similar to DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf (20)

Uu 2 tahun 2002
Uu 2 tahun 2002Uu 2 tahun 2002
Uu 2 tahun 2002
 
Uu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Uu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesiaUu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Uu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
 
Undang Undang Polri
Undang Undang PolriUndang Undang Polri
Undang Undang Polri
 
Uu kepolisian
Uu kepolisianUu kepolisian
Uu kepolisian
 
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisian
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisianUu no. 2 th 2002 ttg kepolisian
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisian
 
Undang-Undang Kepolisian
Undang-Undang KepolisianUndang-Undang Kepolisian
Undang-Undang Kepolisian
 
Undang Undang Polri
Undang Undang PolriUndang Undang Polri
Undang Undang Polri
 
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesiaUndang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
 
Uu 02 2002
Uu 02 2002Uu 02 2002
Uu 02 2002
 
Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011
 
Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011
 
UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011
 
Ketentuan ketentuan pokok_kepolisian_(uu_12_thn_1_12
Ketentuan ketentuan pokok_kepolisian_(uu_12_thn_1_12Ketentuan ketentuan pokok_kepolisian_(uu_12_thn_1_12
Ketentuan ketentuan pokok_kepolisian_(uu_12_thn_1_12
 
Ketentuanketentuan pokok kepolisian_negara_(uu_13_13
Ketentuanketentuan pokok kepolisian_negara_(uu_13_13Ketentuanketentuan pokok kepolisian_negara_(uu_13_13
Ketentuanketentuan pokok kepolisian_negara_(uu_13_13
 
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdf
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdfUU_No_12_Tahun_2011_1.pdf
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdf
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
 
UU Nomor 11 Tahun 2021.pdf
UU Nomor 11 Tahun 2021.pdfUU Nomor 11 Tahun 2021.pdf
UU Nomor 11 Tahun 2021.pdf
 
Undang-Undang
Undang-UndangUndang-Undang
Undang-Undang
 
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdfUU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
 
Ringkasan ma ttg. POLRI.pptx
Ringkasan ma ttg. POLRI.pptxRingkasan ma ttg. POLRI.pptx
Ringkasan ma ttg. POLRI.pptx
 

More from CIkumparan

2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
CIkumparan
 
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
CIkumparan
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
CIkumparan
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
CIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
CIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
CIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
CIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
CIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
CIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
CIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
CIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
CIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
CIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
CIkumparan
 

More from CIkumparan (20)

2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
 
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 

Recently uploaded

Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdfLaporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
kaharuddin52
 
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptxCegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
FebbyMeitha
 
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuMateri PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
RezabagoesWidyantoro
 
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.pptMateri UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
RezabagoesWidyantoro
 
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMIPOLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
latifahahmad64
 
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
CI kumparan
 
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdfMateri Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
FeniPrameswati
 
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptxMateri UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
RezabagoesWidyantoro
 
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptxbahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
satresnarkobareskoba
 
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptxMateri Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
RezabagoesWidyantoro
 
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAMPPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
NinaRahayuBelia
 

Recently uploaded (11)

Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdfLaporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
 
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptxCegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
 
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuMateri PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.pptMateri UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
 
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMIPOLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
 
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
 
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdfMateri Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
 
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptxMateri UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
 
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptxbahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
 
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptxMateri Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
 
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAMPPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
 

DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf

  • 1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2024
  • 2. - 1 - RANCANGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, mensyaratkan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perkembangan kemajuan masyarakat, globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi yang diikuti dengan meningkatnya kejahatan dengan modus operandi baru, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan pelindungan hak asasi manusia, berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan serta harapan masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  • 3. - 2 - Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, masih terdapat kelemahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, dan belum sejalan dengan perkembangan paradigma penegakan hukum dan pemidanaan, serta perubahan peraturan perundang-undangan lainnya; d. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  • 4. - 3 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 2. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan
  • 5. - 4 - dengan fungsi dan lembaga Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri. 4. Pejabat Polri adalah Anggota Polri yang berdasarkan Undang-Undang memiliki tugas dan wewenang Kepolisian. 5. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian. 6. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat baik yang disebabkan sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 8. Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 9. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya Keamanan Dalam Negeri. 10. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. 11. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
  • 6. - 5 - diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. 12. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 14. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang. 15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 16. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui penyelesaian nonjudisial dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 17. Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan Keamanan Dalam Negeri. 18. Ruang Siber adalah ruang di mana setiap orang dan/atau komunitas saling terhubung menggunakan jaringan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
  • 7. - 6 - 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Polri dalam melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 meliputi teritorial: a. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. wilayah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik; d. kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional; e. pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia; dan f. Ruang Siber. (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan peran Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri. (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  • 8. - 7 - Pasal 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. (2) Kapolri memimpin Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas: a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat material khusus di lingkungan Polri. 5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Pimpinan Polri bertanggung jawab secara hierarki atas pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian. 6. Ketentuan ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disertai dengan alasannya. (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh
  • 9. - 8 - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (6) Calon Kapolri adalah perwira tinggi Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. (7) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden. (8) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian. 7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu merupakan jabatan fungsional Polri. (2) Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu merupakan jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri. (3) Selain jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat jabatan fungsional Polri lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan Penyidik, Penyidik Pembantu, dan jabatan fungsional Polri lainnya diatur dengan Peraturan Presiden.
  • 10. - 9 - 8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas: a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber; c. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; d. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan; e. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; f. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; g. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan bentuk pengamanan swakarsa; h. melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya; i. melaksanakan kegiatan Intelkam Polri; j. menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
  • 11. - 10 - k. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; m. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; n. memberikan bantuan dan pelindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional; o. melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan; dan/atau p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penyelenggaraan pusat keselamatan lalu lintas yang didukung teknologi; b. operasi Kepolisian di bidang lalu lintas; c. penyelenggaraan sistem kota cerdas (smart city) bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; dan/atau d. mengawasi penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pemberian izin mengemudi kendaraan bermotor. (3) Ketentuan mengenai koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Pemerintah. 9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana
  • 12. - 11 - dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk: a. melakukan penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. membawa dan menghadapkan orang kepada Penyidik dalam rangka Penyidikan; c. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara serta melakukan pengamanan barang bukti untuk kepentingan Penyelidikan dan/atau Penyidikan; d. melakukan pengolahan tempat kejadian perkara; e. melakukan pengelolaan tahanan dan barang bukti; f. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, barang, dan/atau benda lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana; g. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat, dokumen elektronik, dan bentuk dokumen lainnya; h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. mendatangkan ahli guna mendukung proses Penyelidikan dan/atau Penyidikan; j. mengadakan penghentian Penyelidikan dan/atau Penyidikan; k. menjalankan diversi pada proses peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; m. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; n. memberikan rekomendasi pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebelum diangkat
  • 13. - 12 - oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; o. memberi petunjuk dan bantuan Penyelidikan dan/atau Penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya; p. menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya untuk dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum; q. melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi; r. menerbitkan atau mencabut daftar pencarian orang; s. melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif; dan/atau t. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t merupakan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia. (3) Ketentuan mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana
  • 14. - 13 - dimaksud pada ayat (1) huruf s diatur dengan Peraturan Pemerintah. 10. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16A Dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, Polri berwenang untuk: a. menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional; b. melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen; c. mengumpulkan informasi dan bahan keterangan; dan d. melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 16B (1) Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf c meliputi: a. permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya; dan b. pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum, yang terkait dengan:
  • 15. - 14 - a. ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau b. terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional. (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Intelkam Polri berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Pegawai negeri pada Polri terdiri atas: a. Anggota Polri; dan b. aparatur sipil negara. (2) Terhadap aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara. 12. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Setiap Anggota Polri diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan, sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian.
  • 16. - 15 - 13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Setiap Anggota Polri memperoleh gaji dan hak lainnya yang adil dan layak. (2) Selain memperoleh gaji dan hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota Polri diberikan pelindungan jaminan sosial. (3) Ketentuan mengenai gaji dan hak lain serta pelindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. (2) Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi bintara dan tamtama; b. 60 (enam puluh) tahun bagi perwira; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi jabatan tersebut. (3) Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun. (4) Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  • 17. - 16 - (5) Ketentuan mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan perpanjangan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 15. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh komisi kode etik Polri. (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik Polri diatur dengan Peraturan Kepolisian. 16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 36 (1) Setiap Pejabat Polri dan pengemban fungsi Kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian. 17. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 (1) Lembaga Kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  • 18. - 17 - (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 18. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota. (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah, pakar Kepolisian, dan tokoh masyarakat. (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal II 1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • 19. - 18 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRAKTINO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
  • 20. - 19 - PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA I. UMUM Tuntutan akan terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mensyaratkan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban dalam negeri. Hal tersebut perlu diikuti dengan upaya Polri untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan perkembangan supremasi hukum, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta pelindungan hak asasi manusia, juga telah melahirkan berbagai paradigma hukum baru dalam pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, masih terdapat kelemahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu materi muatan dalam Undang- Undang Polri belum sesuai dengan perkembangan paradigma penegakan hukum dan pemidanaan, serta perubahan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Polri perlu diubah.
  • 21. - 20 - Perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini telah mengacu pada paradigma baru penegakan hukum dan pemidanaan, serta perubahan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih baik sebagai upaya peningkatan pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Polri secara fungsional dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Selanjutnya, asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Polri, yaitu melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilaksanakan pada kegiatan proses penanganan tindak pidana di tahap Penyelidikan dan/atau Penyidikan. Peningkatan kejahatan lintas batas, dapat mengancam jaminan keselamatan dan keamanan terhadap orang, barang, tempat, dan kegiatan warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri. Oleh karena itu, perlu peningkatan peran Polri serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menangkal dan menanggulangi maraknya ancaman manuver intelijen asing maupun orang asing yang dapat menghambat pencapaian target pencapaian Indonesia Emas 2045. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan fungsi Intelkam Polri. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penambahan usia pensiun dari 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun yang dapat diperpanjang hingga 65 (enam puluh lima) tahun bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian. Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya perluasan wilayah hukum Polri yang meliputi wilayah negara, wilayah yurisdiksi, wilayah perwakilan Indonesia di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional, pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia, dan Ruang Siber. Substansi lain yang diatur dalam Undang-Undang ini terkait dengan penyesuaian jabatan pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara di lingkungan Polri yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
  • 22. - 21 - Aparatur Sipil Negara, termasuk pengaturan mengenai pemberian jaminan sosial bagi Anggota Polri. Selain itu terdapat perkembangan permasalahan hukum pengajuan uji materiil terhadap Undang-Undang tentang Polri. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah memberikan legitimasi pada tindakan cepat petugas Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan yang mendesak. Putusan ini menegaskan perlunya tindakan segera yang tidak memungkinkan persiapan administratif yang lengkap untuk menghindari pelarian atau penghilangan bukti oleh tersangka. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga memberikan wewenang kepada Polri untuk menghentikan proses penyelidikan. Ketiga putusan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyempurnaan Undang-Undang tentang Polri. Adanya 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah. Selanjutnya, materi muatan dalam Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai penegasan wilayah hukum Polri, penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses pidana, pengaturan Keadilan Restoratif, penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Intelkam Polri, penyesuaian nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara, pelindungan jaminan sosial untuk Anggota Polri; dan masa usia pensiun Anggota Polri. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 6
  • 23. - 22 - Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan satu kesatuan wilayah daratan, kawasan perbatasan, wilayah perairan yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Huruf b Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi” merupakan wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan yang terdapat potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana negara memiliki hak berdaulat serta kewenangan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Yang dimaksud dengan “perwakilan Republik Indonesia di luar negeri” merupakan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional yang melekat dan memiliki kekebalan diplomatik, hak istimewa, serta pembebasan dari kewajiban tertentu.
  • 24. - 23 - Huruf d Yang dimaksud dengan “kapal laut berbendera Indonesia” merupakan kapal laut yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan termasuk kapal negara dengan penggunaan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas pemerintahan lainnya, baik yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah yurisdikasi, wilayah perairan negara lain maupun perairan internasional dan laut lepas. Huruf e Yang dimaksud dengan “pesawat udara Indonesia” merupakan pesawat udara yang mempunyai pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia termasuk pesawat negara yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang berada di wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan lautan Indonesia maupun wilayah udara internasional dan/atau wilayah udara negara lain. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Untuk melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Polri.
  • 25. - 24 - Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3 Pasal 7 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 9 Ayat (1) Kapolri sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 5 Pasal 10 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ayat (2) Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia
  • 26. - 25 - pensiun, berhalangan tetap, dan/atau dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat (3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Yang dimaksud dengan "20 (dua puluh) hari kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah hari kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak termasuk hari libur dan masa reses. Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" adalah sejak surat Presiden diterima oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diterima secara administratif. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" adalah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" adalah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri. Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" adalah pengalaman penugasan dari perwira tinggi calon
  • 27. - 26 - Kapolri pada berbagai bidang profesi Kepolisian atau berbagai macam jabatan di Kepolisian. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Angka 7 Pasal 12 Ayat (1) Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian dan keterampilan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Polri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 8 Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
  • 28. - 27 - Huruf h Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Polri dalam Penyelidikan dan Penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan Penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi nontindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian. Adapun kedokteran Kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan pskiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Yang dimaksud dengan “bantuan, pelindungan, serta kegiatan lainnya” adalah kegiatan di luar tugas pokok dan fungsi Kepolisian, antara lain bantuan dalam kegiatan sosial, penanganan bencana, wabah, krisis pangan, konflik sosial,
  • 29. - 28 - dan/atau pelaksanaan program dan kebijakan nasional lainnya. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 9 Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Agar tempat kejadian perkara sebagai sumber keterangan, bukti dan hal yang berhubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana tetap terjaga keasliannya (status quo) seperti pada saat dilihat dan ditemukan oleh Anggota Polri yang melakukan tindakan pertama dan melindungi barang bukti, agar tidak hilang/rusak serta tidak berubah letaknya yang dapat menyulitkan/mengaburkan pengolahan tempat kejadian perkara maka dilakukan salah satunya dengan cara pembuatan batas tempat kejadian perkara dengan pemasangan garis polisi (police line). Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
  • 30. - 29 - Huruf f Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, yang pelaksanaannya Anggota Polri harus menunjukkan identitasnya. Huruf g Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya” antara lain arsip dan warkat. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum", termasuk tersangka dan barang buktinya. Huruf m Yang dimaksud dengan ”permintaan secara langsung” dilakukan baik secara tertulis maupun lisan yang diikuti oleh kelengkapan administrasi. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Yang dimaksud dengan ”menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan” termasuk penghentian Penyelidikan dan/atau penghentian Penyidikan. Huruf q Penindakan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan kejahatan di Ruang Siber.
  • 31. - 30 - Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan proses penanganan tindak pidana pada tahap Penyelidikan dan/atau Penyidikan. Angka 10 Pasal 16A Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pengumpulan informasi dan bahan keterangan dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Huruf d Yang dimaksud dengan “pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan” terkait keberadaan dan kegiatan orang asing dilakukan dengan cara antara lain meminta dan/atau menerima data dan dokumen perjalanan orang asing. Pasal 16B Ayat (1) Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan hak asasi manusia.
  • 32. - 31 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 11 Pasal 20 Cukup jelas. Angka 12 Pasal 25 Cukup jelas. Angka 13 Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “jaminan sosial” meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 14 Pasal 30 Cukup jelas. Angka 15 Pasal 35 Ayat (1) Mengingat dalam pelaksanaan tugas Polri berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Polri, maka dalam hal seorang Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota
  • 33. - 32 - tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan komisi kode etik Polri. Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi Kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Anggota komisi kode etik Polri merupakan Anggota Polri yang masih aktif. Sedangkan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan kepangkatan Anggota Polri yang melanggar kode etik. Angka 16 Pasal 36 Ayat (1) Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 17 Pasal 37 Cukup jelas. Angka 18 Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "unsur pemerintah" adalah pejabat pemerintah setingkat menteri ex officio. Yang dimaksud dengan "pakar Kepolisian" adalah seseorang yang ahli di bidang ilmu Kepolisian. Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap Kepolisian. Ayat (3) Cukup jelas.
  • 34. - 33 - Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...