SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Pembubaran, Likuidasi dan
Berakhirnya Status Badan
Hukum Perseroan
Pembubaran:
a. Penghentian kegiatan usaha Perseroan;
b. Status badan hukum tidak hilang;
c. Status badan hukum hilang ketika
likuidasi selesai
Dasar Pembubaran:
a. Berdasarkan keputusan RUPS;
b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir;
c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga yg telah inkracht, harta pailit perseroan
tidak cukup membayar biaya kepailitan;
e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit
berada dalam keadaan insolvency sebagaimana diatur
dalam UU Kepailitan & PKPU;
f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan.
Pembubaran karena
Keputusan RUPS
• Yang berhak mengajukan: (a) Direksi
(BOD), (b) Dewan Komisaris (BOC), (c)
Pemegang Saham (min. 10% saham hak
suara)
• Syarat sah Keputusan RUPS: (a) kuorum
kehadiran min ¾ bagian jumlah seluruh
saham dgn hak suara hadir atau diwakili, (b)
disetujui min. ¾ bagian dari jumlah suara yg
dikeluarkan RUPS
Efektif Pembubaran
• Sejak saat yg ditetapkan dalam Keputusan
RUPS;
• Apabila tdk ditetapkan, mulai berlakunya
Keputusan RUPS dibuat;
Pembubaran wajib diikuti
dengan Likuidasi
Terhadap pembubaran karena:
a. Keputusan RUPS
b. Jangka waktu berdirinya
telah berakhir;
c. Dicabutnya kepailitan
berdasarkan keputusan
Pengadilan Niaga yang
inkracht.
Likuidasi dilakukan oleh Likuidator, yaitu orang yang ditunjuk atau
diangkat (oleh RUPS atau Pengadilan) menjadi penyelenggara likuidasi
> mengatur dan menyelesaikan harta Perseroan.
Sejak likuidasi, Perseroan tidak
dapat melakukan perbuatan
hukum kecuali jika diperlukan
untuk pemberesan urusan
Perseroan dalam rangka likuidasi
Semua Ketentuan yang
berlaku terhadap Direksi
mutatis mutandis berlaku
terhadap Likuidator
• Pengangkatan oleh RUPS (kecuali Pembubaran oleh
Pengadilan);
• Pemberhentian oleh RUPS (atau circular resolution);
• Pemberhentian Sementara Likuidator oleh DK;
• Kewajiban dan tanggung jawab Likuidator
Kewajiban dan tanggung jawab Likuidator
(Psl 149):
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan
utang Perseroan;
b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita
Negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan
hasil Likuidasi (kreditur dan Menteri);
c. Pembayaran kepada kreditor;
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada
pemegang saham;
e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam
pemberesan kekayaan.
Hak Kreditor
• Mengajukan keberatan atas rencana
pembagian kekayaan hasil likuidasi;
• Mengajukan tagihan yang diikuti Hak
Mengajukan Gugatan jika tagihan ditolak;
• Mengajukan tagihan melalui PN
Pemberhentian dan
Pengangkatan Likuidator Baru
• Alasan diberhentikan: tidak melaksanakan
kewajiban dengan itikad baik;
• Diajukan oleh: (a) pihak yang
berkepentingan, (b) Kejaksaan;
• Penetapan pemberhentian disertai dengan
pengangkatan likuidator baru;
• Setelah dipanggil dan didengar terlebih dahulu
Laporan Likuidasi
• Berakhirnya status badan hukum Perseroan karena
likuidasi setelah laporan pertanggung-jawaban akhir
proses likuidasi dilunaskan dan dibebaskan (release
and discharge) oleh RUPS atau setelah PN menerima.
• Likuidator memberitahukan kepada Menteri dan
mengumumkan dalam Surat Kabar;
• Menteri mencatat berakhirnya status badan
hukum, menghapus nama Perseroan dari Daftar
Perseroan, dan mengumumkan dalam Berita Negara
RI;
• Status badan hukum Perseroan berakhir.
Likuidasi dan Rencana
Likuidasi AP/JV Pertamina
• Purna Bina Indonesia (PBI)
• Seamless Pipe Indonesia Jaya (SPIJ)
• KIPCO Hong Kong & KIPCO Labuan Malaysia
• PT Patra Dok Dumai (Dalam Likuidasi)
• PT Usayana
Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan

More Related Content

What's hot

Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaanBab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaansony4de
 
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lainakuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lainNurmansyah Arif W
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma findira
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAMahyuni Bjm
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAMahyuni Bjm
 
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuhKonsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuhmaritahardi
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan InvestigatifPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan InvestigatifDeady Rizky Yunanto
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAdi Jauhari
 
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingPengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
 
AKL Bab III Likuidasi Persekutuan
AKL Bab III  Likuidasi PersekutuanAKL Bab III  Likuidasi Persekutuan
AKL Bab III Likuidasi PersekutuanBie
 
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/Rugi
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/RugiJawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/Rugi
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/RugiYABES HULU
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21Tobagus Makmun
 
aset tetap & properti investasi
aset tetap & properti investasiaset tetap & properti investasi
aset tetap & properti investasiTrisna Wahyuni
 

What's hot (20)

Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaanBab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
 
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lainakuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma
 
Audit investasi
Audit investasiAudit investasi
Audit investasi
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
 
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuhKonsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan InvestigatifPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan KerugianPenelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
 
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
 
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingPengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
 
AKL Bab III Likuidasi Persekutuan
AKL Bab III  Likuidasi PersekutuanAKL Bab III  Likuidasi Persekutuan
AKL Bab III Likuidasi Persekutuan
 
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/Rugi
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/RugiJawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/Rugi
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/Rugi
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21
 
aset tetap & properti investasi
aset tetap & properti investasiaset tetap & properti investasi
aset tetap & properti investasi
 

Viewers also liked

AKL 1 (PERSEKUTUAN JOINT VENTURE)
AKL 1 (PERSEKUTUAN JOINT VENTURE)AKL 1 (PERSEKUTUAN JOINT VENTURE)
AKL 1 (PERSEKUTUAN JOINT VENTURE)Tika Evitasuhri
 
akuntansi keungan lanjutan 1 (persekutuan liquidasi)
akuntansi keungan lanjutan 1 (persekutuan liquidasi)akuntansi keungan lanjutan 1 (persekutuan liquidasi)
akuntansi keungan lanjutan 1 (persekutuan liquidasi)Tika Evitasuhri
 
Pembentukan persekutuan dan pembubaran persekutuan
Pembentukan persekutuan dan pembubaran persekutuanPembentukan persekutuan dan pembubaran persekutuan
Pembentukan persekutuan dan pembubaran persekutuanitong22
 
Pembubaran Karena Perubahan Sekutu dan Likuiditas
Pembubaran Karena Perubahan Sekutu dan LikuiditasPembubaran Karena Perubahan Sekutu dan Likuiditas
Pembubaran Karena Perubahan Sekutu dan LikuiditasCorinna Theodora
 
Makalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuanMakalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuanevi hermawati
 
Akuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuanAkuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuandewantar
 
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Fajar Sandy
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahLegal Akses
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaLegal Akses
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanLegal Akses
 

Viewers also liked (16)

Pembubaran bumd
Pembubaran bumdPembubaran bumd
Pembubaran bumd
 
Presentasi 2
Presentasi 2Presentasi 2
Presentasi 2
 
Persekutuan
PersekutuanPersekutuan
Persekutuan
 
AKL 1 (PERSEKUTUAN JOINT VENTURE)
AKL 1 (PERSEKUTUAN JOINT VENTURE)AKL 1 (PERSEKUTUAN JOINT VENTURE)
AKL 1 (PERSEKUTUAN JOINT VENTURE)
 
akuntansi keungan lanjutan 1 (persekutuan liquidasi)
akuntansi keungan lanjutan 1 (persekutuan liquidasi)akuntansi keungan lanjutan 1 (persekutuan liquidasi)
akuntansi keungan lanjutan 1 (persekutuan liquidasi)
 
5. likuidasi, ppt
5. likuidasi, ppt5. likuidasi, ppt
5. likuidasi, ppt
 
Pembentukan persekutuan dan pembubaran persekutuan
Pembentukan persekutuan dan pembubaran persekutuanPembentukan persekutuan dan pembubaran persekutuan
Pembentukan persekutuan dan pembubaran persekutuan
 
Bab 3-pembubaran-firma
Bab 3-pembubaran-firmaBab 3-pembubaran-firma
Bab 3-pembubaran-firma
 
Pembubaran Karena Perubahan Sekutu dan Likuiditas
Pembubaran Karena Perubahan Sekutu dan LikuiditasPembubaran Karena Perubahan Sekutu dan Likuiditas
Pembubaran Karena Perubahan Sekutu dan Likuiditas
 
Makalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuanMakalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuan
 
Akuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuanAkuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuan
 
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
 
surat wasiat
surat wasiatsurat wasiat
surat wasiat
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumah
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha Bersama
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan Perusahaan
 

Similar to Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan

HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6rusdiman1
 
Contoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiContoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiLeks&Co
 
Aspek-Hukum-3-Penyelesaian-dan-Penyelamatan-Pinjaman-Bermasalah-Copy.ppt
Aspek-Hukum-3-Penyelesaian-dan-Penyelamatan-Pinjaman-Bermasalah-Copy.pptAspek-Hukum-3-Penyelesaian-dan-Penyelamatan-Pinjaman-Bermasalah-Copy.ppt
Aspek-Hukum-3-Penyelesaian-dan-Penyelamatan-Pinjaman-Bermasalah-Copy.pptssuser54a49b
 
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptx
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptxPertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptx
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptxIrwanAgustino1
 
Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi PerseroanCatatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi PerseroanMichael Agustin
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusLeks&Co
 
(Memo) Delisting Saham.docx
(Memo) Delisting Saham.docx(Memo) Delisting Saham.docx
(Memo) Delisting Saham.docxAugustSantro
 
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPUPengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPUMuhamad Arifudin
 
Presentation (1).pptx
Presentation (1).pptxPresentation (1).pptx
Presentation (1).pptxlaura420579
 

Similar to Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan (11)

HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
 
KEPAILITAN atau PAILIT
KEPAILITAN atau PAILITKEPAILITAN atau PAILIT
KEPAILITAN atau PAILIT
 
Contoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiContoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus Akuisisi
 
Aspek-Hukum-3-Penyelesaian-dan-Penyelamatan-Pinjaman-Bermasalah-Copy.ppt
Aspek-Hukum-3-Penyelesaian-dan-Penyelamatan-Pinjaman-Bermasalah-Copy.pptAspek-Hukum-3-Penyelesaian-dan-Penyelamatan-Pinjaman-Bermasalah-Copy.ppt
Aspek-Hukum-3-Penyelesaian-dan-Penyelamatan-Pinjaman-Bermasalah-Copy.ppt
 
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptxTUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
 
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptx
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptxPertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptx
Pertemuan ke 10. Pembubaran koperasi.pptx
 
Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi PerseroanCatatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
 
(Memo) Delisting Saham.docx
(Memo) Delisting Saham.docx(Memo) Delisting Saham.docx
(Memo) Delisting Saham.docx
 
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPUPengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
 
Presentation (1).pptx
Presentation (1).pptxPresentation (1).pptx
Presentation (1).pptx
 

More from Kardoman Tumangger

More from Kardoman Tumangger (7)

Hukum Perbankan
Hukum PerbankanHukum Perbankan
Hukum Perbankan
 
Teori Hukum Pembangunan
Teori Hukum PembangunanTeori Hukum Pembangunan
Teori Hukum Pembangunan
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasionalHukum pidana internasional
Hukum pidana internasional
 
International Humanitarian Law and Terrorism
International Humanitarian Law and TerrorismInternational Humanitarian Law and Terrorism
International Humanitarian Law and Terrorism
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 

Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan

  • 1. Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Pembubaran: a. Penghentian kegiatan usaha Perseroan; b. Status badan hukum tidak hilang; c. Status badan hukum hilang ketika likuidasi selesai
  • 2. Dasar Pembubaran: a. Berdasarkan keputusan RUPS; b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; c. Berdasarkan penetapan pengadilan; d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yg telah inkracht, harta pailit perseroan tidak cukup membayar biaya kepailitan; e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvency sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan & PKPU; f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan.
  • 3. Pembubaran karena Keputusan RUPS • Yang berhak mengajukan: (a) Direksi (BOD), (b) Dewan Komisaris (BOC), (c) Pemegang Saham (min. 10% saham hak suara) • Syarat sah Keputusan RUPS: (a) kuorum kehadiran min ¾ bagian jumlah seluruh saham dgn hak suara hadir atau diwakili, (b) disetujui min. ¾ bagian dari jumlah suara yg dikeluarkan RUPS
  • 4. Efektif Pembubaran • Sejak saat yg ditetapkan dalam Keputusan RUPS; • Apabila tdk ditetapkan, mulai berlakunya Keputusan RUPS dibuat;
  • 5. Pembubaran wajib diikuti dengan Likuidasi Terhadap pembubaran karena: a. Keputusan RUPS b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; c. Dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga yang inkracht. Likuidasi dilakukan oleh Likuidator, yaitu orang yang ditunjuk atau diangkat (oleh RUPS atau Pengadilan) menjadi penyelenggara likuidasi > mengatur dan menyelesaikan harta Perseroan.
  • 6. Sejak likuidasi, Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali jika diperlukan untuk pemberesan urusan Perseroan dalam rangka likuidasi
  • 7. Semua Ketentuan yang berlaku terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku terhadap Likuidator • Pengangkatan oleh RUPS (kecuali Pembubaran oleh Pengadilan); • Pemberhentian oleh RUPS (atau circular resolution); • Pemberhentian Sementara Likuidator oleh DK; • Kewajiban dan tanggung jawab Likuidator
  • 8. Kewajiban dan tanggung jawab Likuidator (Psl 149): a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan; b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil Likuidasi (kreditur dan Menteri); c. Pembayaran kepada kreditor; d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pemberesan kekayaan.
  • 9. Hak Kreditor • Mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; • Mengajukan tagihan yang diikuti Hak Mengajukan Gugatan jika tagihan ditolak; • Mengajukan tagihan melalui PN
  • 10. Pemberhentian dan Pengangkatan Likuidator Baru • Alasan diberhentikan: tidak melaksanakan kewajiban dengan itikad baik; • Diajukan oleh: (a) pihak yang berkepentingan, (b) Kejaksaan; • Penetapan pemberhentian disertai dengan pengangkatan likuidator baru; • Setelah dipanggil dan didengar terlebih dahulu
  • 11. Laporan Likuidasi • Berakhirnya status badan hukum Perseroan karena likuidasi setelah laporan pertanggung-jawaban akhir proses likuidasi dilunaskan dan dibebaskan (release and discharge) oleh RUPS atau setelah PN menerima. • Likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan dalam Surat Kabar; • Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum, menghapus nama Perseroan dari Daftar Perseroan, dan mengumumkan dalam Berita Negara RI; • Status badan hukum Perseroan berakhir.
  • 12. Likuidasi dan Rencana Likuidasi AP/JV Pertamina • Purna Bina Indonesia (PBI) • Seamless Pipe Indonesia Jaya (SPIJ) • KIPCO Hong Kong & KIPCO Labuan Malaysia • PT Patra Dok Dumai (Dalam Likuidasi) • PT Usayana