hasil mengikuti zoom meeting

1. HIBAH
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH
RAPAT KERJA NASIONAL AKUNTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022

2. LATAR BELAKANG PERUBAHAN
Penyesuaian pengaturan dengan PP 28 tahun 2020 tentang
perubahan PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
PENYESUAIAN PP 28 TAHUN 2020
1
Simplifikasi proses bisnis dengan telah dibentuknya Jabatan
Fungsional Penatalaksana Barang sehingga pembentukan tim pada
pengguna Barang tidak diperlukan
SIMPLIFIKASI PROSES BISNIS
2
Perpanjangan penyelesaian persetujuan hibah yang dari awal
direncanakan dan telah terlanjur dihibahkan oleh Pengguna Barang
kepada penerima hibah sebelum 15 Juli 2015
PENYELESAIAN HIBAH TERLANJUR
3
Hasil Audit Kebijakan yang berkaitan dengan utilitas BMN berupa Tukar
Menukar Kerjasama pemanfaatan dan sewa di Lingkungan K/L pada
Direktorat BMN (LAP-72/IJ5/2014)
TINDAK LANJUT AUDIT KEBIJAKAN
4
2

3. Pengertian & Bentuk
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang
Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain, dengan menerima
penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham/aset netto/kekayaan bersih milik negara pada badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara
PEMINDAHTANGANAN Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara
3

4. Prinsip Umum
1. BMN yang tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan tugas pemerintah negara
dapat dipindahtangankan;
2. BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan PSP kecuali untuk BMN yang tidak
memerlukan PSP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam hal belum di PSP maka, Pengelola Barang dapat terlebih dahulu menetapkan
status penggunaan berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang;
4

5. Kewenangan
1. Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR, kecuali untuk :
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara
ekonomis.
2. Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan setelah mendapat persetujuan :
a. yang bernilai lebih dari Rp100 miliar setelah mendapat persetujuan DPR
b. yang bernilai lebih dari Rp10 miliar setelah mendapat persetujuan Presiden
c. yang bernilai sampai dengan Rp10 miliar setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan
3. Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dengan nilai lebih dari
10 miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden
5

6. • Kepentingan Sosial
• Kepentingan Budaya
• Kepentingan Keagamaan
• Kepentingan Kemanusiaan
• Kepentingan Pendidikan yang bersifat non
komersial
• Penyelenggaraan Pemerintah negara/daerah
Pertimbangan Hibah
Hibah
• Bukan merupakan barang rahasia negara
• Bukan merupakan barang yang menguasai
hajat hidup orang banyak; dan/atau
• Tidak digunakan lagi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan negara
BMN dapat dihibahkan jika
memenuhi persyaratan
Penerima Hibah
lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga
kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial
masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menjalankan
kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan
pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional
masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam,
perang, atau wabah penyakit endemik
Pemerintah Daerah/Desa
BUMN berbentuk perusahaan umum untuk menjaga stabilitas
ketahanan pangan atau BUMN lainnya dalam rangka penugasan
pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan
yang ditetapkan oleh Presiden
Pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang
LEMBAGA dibuktikan dengan akta pendirian, AD/ART, pernyataan tertulis instansi
teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai
lembaga termaksud
6

7. Hibah
Pengguna Barang membuat naskah hibah yang
ditandangani oleh Pengguna Barang dan penerima
hibah. Naskah hibah minimal mencantumkan :
• Identitas para pihak
• jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah
• tujuan dan peruntukan Hibah
• hak dan kewajiban para pihak
• klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban
pihak penerima Hibah
• Penyelesaian perselisihan
Naskah Hibah
BMN yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah
7

8. Hibah BMN dalam rangka Bantuan Pemerintah
8
PMK No
168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah
Pada K/L
diubah
PMK No
173/PMK.05/2016
Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria
bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada
perseorangan, kelompok masyarakat atau Lembaga pemerintah/
nonpemerintah (Pasal 1)
Banpem dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan
rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada
Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/ Pemda (Pasal 4)
Tata cara penyerahan BMN dari pemberi bantuan kepada penerima
bantuan berpedoman pada PMK yang mengatur mengenai tata
cara pemindahtanganan BMN (Pasal 53A)

9. Hibah
Pemerintah Pusat
Tanpa Memerlukan :
a. Persetujuan Hibah dari DPR
b. KIB
c. Surat Kesediaan Menerima Hibah
BMN dari awal pengadaan akan dihibahkan
Pemerintah
Daerah/Masyarakat
9
1. Penguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
membuat surat pernyataan atas
pelaksanaan Hibah tersebut.
2. Terdapat laporan APIP.
3. Permohonan diajukan paling lama 3 tahun
setelah PMK 165/2021 di undangkan
4. Akibat hukum sepenuhnya menjadi tanggung
jawab Pengguna Barang/KPB.
5. Pengecualian dokumen persyaratan:
• Persetujuan DPR
• Surat kesediaan menerima hibah
Pengaturan Persediaan yang dari
awal direncanakan untuk dihibahkan
dan telah diserahkan tanpa
persetujuan Pengelola Barang
sebelum 01 Juli 2015
Ketentuan
Lain-lain

10. Hibah
1 3 5
2 4 6
Pengguna Barang
melakukan persiapan
dengan penelitian
administratif (data
BMN dan data calon
penerima hibah) dan
fisik yang dituangkan
dalam BA Penelitian
Mengajukan
permohonan
persetujuan hibah
ke Pengelola Barang
Pengelola Barang
melakukan penelitian
atas Permohonan
persetujuan hibah
Pengguna Barang
membuat naskah
hibah yang
ditandatangani oleh
Pengguna Barang
dan penerima hibah
Pengelola Barang
menerbitkan
persetujuan/penola
kan hibah dengan
terlebih dahulu
mengajukan
persetujuan kepada
DPR/Presiden dalam
hal dibutuhkan
Berdasarkan
Persetujuan Hibah
dan Naskah Hibah,
Pengguna Barang
melakukan serah
terima yang
dituangkan dalam
BAST dan dilanjutkan
dengan melakukan
penghapusan dari
Daftar Barang
10

11. • Data calon penerima hibah
• Alasan untuk menghibahkan
• Data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan
• Peruntukan Hibah
• Tahun perolehan
• Status dan bukti kepemilikan/dokumen lain yang
setara
• Nilai perolehan
• Jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk
dihibahkan
• Lokasi
• Surat pernyataan dari calon penerima Hibah
mengenai kesediaan menerima Hibah
Kelengkapan Dokumen Permohonan
Persetujuan Hibah TB
Hibah
• Data calon penerima hibah
• Alasan untuk menghibahkan
• Peruntukan Hibah
• Tahun perolehan
• Status dan bukti kepemilikan/dokumen lain yang
setara
• Nilai perolehan
• Jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk
dihibahkan
• Lokasi/data teknis
• Surat pernyataan dari calon penerima Hibah
mengenai kesediaan menerima Hibah
Kelengkapan Dokumen Permohonan
Persetujuan Hibah STB
11

12. Hibah
Pendelegasian Kewenangan
Pengelola Barang Kepada
Pengguna Barang sesuai PMK
04/PMK.06/2015
BMN yang dari awal perolehan
akan dihibahkan dalam rangka
kegiatan pemerintah
BMN yang dari awal
pengadaannya direncanakan
untuk dihibahkan, yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBN
BMN yang berasal dari dana
DK/TP
BMN yang diperoleh dari
Perjanjian/Kontrak
BMN yang diperoleh sesuai
ketentuan Peraturan
Perundangan-undangan
BMN STB yang tidak punya
dokumen kepemilikan dengan
nilai perolehan s.d. 100 juta per
unit/satuan
Bongkaran BMN karena
perbaikan (renovasi, rehabilitasi,
atau restorasi)
12

13. TERIMA KASIH
“Jangan pernah lelah mencintai Negeri ini“
- Sri Mulyani Indrawati -