Leks&Co, profile picture
Uploaded byLeks&Co
16,811 views

Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja

Dokumen ini membahas tentang perubahan hukum ketenagakerjaan di Indonesia pasca UU Cipta Kerja, termasuk peraturan terkait perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, lembur, dan pengupahan. Isi dokumen mencakup ketentuan baru mengenai kompensasi, pengaturan lembur, hak-hak pekerja, serta mekanisme pemutusan hubungan kerja. Selain itu, dijelaskan juga soal upah minimum dan pengupahan untuk usaha mikro dan kecil.

Law◦

Embed presentation

Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja Ivor Pasaribu
Outline Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya Lembur Pengupahan Pemutusan Hubungan Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”)
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja  PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;  Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;  Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
PKWT Jangka waktu Selesainya pekerjaan tertentu Bersifat musiman Diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan Sekali selesai Sifat sementara Maksimal 5 tahun Lamanya waktu berdasarkan kesepakatan PKWT – PP 35/2021 Perjanjian kerja harian Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan, dan pembayaran upah berdasarkan kehadiran Kurang dari 21 hari dalam 1 bulan Jenis PKWT Jenis Pekerjaan Tertentu Jangka Waktu
PKWT berdasarkan Jangka Waktu Jenis Pekerjaan Tertentu Keterangan  Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu tidak terlalu lama.  Pekerjaan dilaksanakan paling lama 5 tahun  Pekerjaan bersifat musiman.  Pekerjaan yang pelaksanaannya bergantung pada (i) musim atau cuaca, atau (ii) kondisi tertentu.  Pekerjaan berhubungan dengan (i) produk baru, (ii) kegiatan baru, atau (iii) produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.  Produk baru adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada atau pengembangan produk yang sudah ada. Kegiatan baru adalah usaha yang baru dilaksanakan oleh perusahaan. *Jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun
PKWT berdasarkan Selesainya Pekerjaan Tertentu Jenis Pekerjaan Tertentu Keterangan Pekerjaan sekali selesai  Berdasarkan kesepakatan para pihak dalam Perjanjian Kerja.  Kesepakatan memuat (i) ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan yang dinyatakan selesai, dan (ii) lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya pekerjaan.  PKWT putus demi hukum saat selesainya pekerjaan, dan apabila belum selesai dapat diperpanjang sampai batas waktu tertentu hingga pekerjaan selesai. Pekerjaan yang bersifat sementara.
Perjanjian Kerja Harian Jenis Pekerjaan Tertentu Keterangan  Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaannya; dan  Perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, dan dapat dibuat secara kolektif;  Jangka waktu kerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan;  Hubungan kerja demi hukum menjadi PKWTT apabila (i) bekerja 21 hari atau lebih, (ii) selama 3 bulan berturut- turut;  Pembayaran upah berdasarkan kehadiran.
Isi dan Pencatatan PKWT  PKWT paling sedikit memuat: a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besaran dan cara pembayaran Upah; f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam PP atau PKB; g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT; h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam PKWT.  Pengusaha mencatatkan PKWT pada Kementrian Ketenagakerjaan secara daring paling lambat 3 hari kerja sejak penandatanganan PKWT.
Uang Kompensasi kepada Pekerja dengan PKWT  Uang kompensasi diberikan saat berakhirnya PKWT.  Apabila PKWT diperpanjang, (i) uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT awal (sebelum perpanjangan), dan (ii) uang kompensasi berikutnya setelah berakhirnya perpanjangan jangka waktu PKWT.  Tidak berlaku untuk pekerja yang bekerja kurang dari 1 bulan (secara terus menerus).  Tidak berlaku bagi TKA.  Uang kompensasi tetap wajib dibayar pengusaha dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT.  Bagi PKWT yang belum berakhir saat berlakunya PP 35/2021, uang kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja, yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja (2 November 2020).
Uang Kompensasi kepada Pekerja dengan PKWT (Cont’d) Perhitungan Uang Kompensasi  Untuk pekerja yang bekerja 12 bulan terus menerus, kompensasi diberikan sebesar 1 bulan upah.  Untuk pekerja yang telah bekerja 1 bulan namun kurang dari 12 bulan, kompenasi dihitung dengan rumus: (masa kerja / 12) * 1 bulan upah  Untuk pekerja yang bekerja lebih dari 12 bulan, besarnya kompensasi dihitung dengan rumus: (masa kerja / 12) * 1 bulan upah.  Perhitungan kompensasi untuk usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Komponen Upah sebagai Dasar Perhitungan Uang Kompensasi:  Terdiri dari (i) upah pokok dan (ii) tunjangan tetap.  Apabila komponen upah tidak terdiri dari (i) upah pokok dan (ii) tunjangan tetap, maka perhitungan kompensasi dihitung berdasarkan upah tanpa tunjangan.  Apabila komponen upah terdiri dari (i) upah pokok dan (ii) tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan kompensasi adalah upah pokok.
Alih Daya
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja  UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai: a. penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja; b. persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja; c. syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja; d. peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja (Cont’d)  UU Cipta Kerja memperkenalkan istilah Perusahaan Alih Daya.  Hubungan kerja antara Perusahaan Alih Daya dan Pekerja adalah berdasarkan PKWT atau PKWTT, wajib dibuat tertulis.  Perusahaan Alih Daya bertanggung jawab atas pelindungan pekerja, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, dan perselisihan yang timbul.  Khusus hubungan kerja dengan PKWT, perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja (hak-hak bagi pekerja minimal sama dengan hak-hak yang diberikan oleh perusahaan alih daya sebelumnya) apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan objek pekerjaan tetap ada (pekerjaan yang ada pada 1 perusahaan pemberi pekerjaan yang sama).  Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan memenuhi Perizinan Berusaha.
Alih Daya – PP 35/2021  Pelindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  Persyaratan pengalihan pelindungan hak pekerja merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan Alih Daya dengan PKWT.  Perusahaan Alih Daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja apabila pekerja tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja.
Lembur
Lembur Waktu Kerja Lembur  Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam sehari dan 18 jam dalam 1 minggu, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Catatan: Dalam UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker 102/2004 sebelumnya mengatur waktu kerja lembur maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu. Ketentuan mengenai lembur diatur lebih lanjut dalam PP 35/2021
Lembur – Cont’d Golongan Jabatan Tertentu yang Dikecualikan  Kewajiban membayar upah lembur dikecualikan bagi pekerja yang bekerja dalam golongan jabatan tertentu, yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dibatasi dan mendapat upah yang lebih tinggi (“Jabatan Tertentu”)  Pengaturan golongan Jabatan Tertentu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  Jika tidak diatur, maka pengusaha wajib bayar upah lembur.
Lembur – Cont’d Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu yang Dikecualikan  Ketentuan waktu kerja lembur tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.  Pelaksanaan waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Menaker. Catatan: Saat ini ketentuan waktu kerja pada sektor usaha tertentu antara lain diatur dalam (i) Permenaker 4/2014 (hulu minyak dan gas bumi), (ii) Permenaker 11/2010 (perikatan pada daerah operasi tertentu, (iii) Permenaker 15/2005 (pertambangan umum pada daerah operasi tertentu), dan (iv) Kepmenaker 234/2003 (energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu).
Lembur – Cont’d Tata Cara Lembur  Pelaksanaan waktu kerja lembur wajib memerlukan (i) perintah dari pemberi kerja dan (ii) persetujuan dari pekerja, yang dibuat secara tertulis dan/atau media digital  Perintah dan persetujuan dapat dibuat dalam daftar pekerja yang bersedia kerja lembur dengan mencantumkan lamanya waktu kerja lembur, dan ditandatangani pekerja dan pengusaha.
Lembur Kewajiban Perusahaan  Perusahaan yang mempekerjakan pekerja selama waktu kerja lembur, wajib (i) membayar upah lembur, (ii) memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya, dan (iii) memberi makan dan minum paling sedikit 1400 KCAL, apabila kerja lembur 4 jam atau lebih.  Makanan dan minuman tidak dapat digantikan dalam bentuk uang. Upah Lembur • (i) 1.5 kali upah sejam untuk jam kerja lembur pertama, dan (ii) 2 kali upah sejam untuk setiap jam kerja lembur berikutnya
Lembur Upah Lembur (6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu) • Upah lembur pada saat waktu istirahat mingguan dan/atau libur nasional: (i) 2 kali upah sejam untuk jam pertama sampai jam ketujuh kerja lembur, (ii) 3 kali upah sejam untuk jam kedelapan kerja lembur, dan (iii) 4 kali upah sejam untuk jam kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas kerja lembur. • Apabila libur nasional jatuh pada hari kerja terpendek: (i) 2 kali upah sejam untuk jam pertama sampai kelima kerja lembur, (ii) 3 kali upah sejam untuk jam keenam lembur, dan (iii) 4 kali upah sejam untuk jam ketujuh, kedelapan, dan kesembilan kerja lembur.
Lembur Upah Lembur (5 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu)  Upah lembur pada saat waktu istirahat mingguan dan libur nasional: (i) 2 kali upah sejam untuk jam pertama hingga kedelapan kerja lembur, (ii) 3 kali upah sejam untuk jam kesembilan lembur, dan (iii) 4 kali upah sejam untuk jam kesepuluh, kesebelas, dan kedua belas kerja lembur. Perhitungan Upah Lembur  Perhitungan upah kerja lembur berdasarkan upah bulanan dengan rumus: 1/173 * upah bulanan  Apabila upah harian, upah bulanan: (i) upah harian x 25 kali (untuk 6 hari kerja seminggu), atau (ii) upah harian x 21 kali (untuk 5 hari kerja seminggu).  Jika upah berdasarkan satuan hasil, upah bulanan: upah sebulan setara dengan rata- rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir.
Pengupahan
Pengupahan Ketentuan mengenai pengupahan diatur lebih lanjut dalam PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. PP No. 36/2021 mencabut PP No. 78/2015
Pengupahan Upah Minimum  Tidak ada lagi Upah Minimum Sektoral.  Upah minimum terdiri dari: a. Upah Minimum Provinsi; b. Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu.  Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan (variabelnya adalah paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah).  Syarat tertentu untuk UMK adalah pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Catatan: Sebelumnya upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Pengupahan (Cont’d) Upah Minimum untuk Usaha Mikro dan Kecil  Upah ditentukan melalui kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, dengan ketentuan: a. paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan b. upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.  Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik Kriteria Usaha Mikro dan Kecil  Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor: a. menggunakan sumber daya tradisional; b. tidak bergerak pda usaha berteknologi dan tidak padat modal.
Pengupahan (Cont’d) Upah Per Jam bagi Pekerja Paruh Waktu  Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja paruh waktu.  Bekerja paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 jam dalam 1 hari dan kurang dari 35 jam dalam 1 minggu  Kesepakatan upah per jam antara pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula sebagai berikut: Upah per jam: Upah sebulan 126
Pengupahan – Cont’d Daluwarsa Penuntutan Upah  UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 2 tahun sejak timbulnya hak Catatan: Ketentuan ini sebelumnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 100/PUU-X/2012 Sanksi Pidana  Pemberi kerja yang tidak membayar upah kepada pekerja (i) sesuai dengan kesepakatan, atau (ii) di bawah ketentuan upah minimun dikenakan sanksi pidana maksimum 4 tahun penjada dan/atau denda Rp100 juta hingga Rp400 juta
Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan Hubungan Kerja Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur lebih lanjut dalam PP No. 35/2021
Pemutusan Hubungan Kerja - Mekanisme Surat pemberitahuan PHK kepada pekerja (maks 14 hari kerja sebelum PHK) Perundingan bipartit Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menolak Perundingan gagal tidak menolak Surat penolakan oleh Pekerja (maks 7 hari kerja setelah pemberitahuan PHK diterima) Pengusaha melaporkan PHK ke Menaker dan/atau Disnaker Kabupaten/Kota
Pemutusan Hubungan Kerja – PHK yang Tidak Memerlukan Pemberitahuan dan Hak Pekerja Tidak Memerlukan Pemberitahuan PHK  PHK tidak memerlukan pemberitahuan, apabila: a. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri b. Berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan PKWT c. Pekerja mencapai usia pensiun d. Pekerja meninggal dunia Hak-Hak Pekerja  Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak, dan Uang Pisah Catatan: Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran uang pesangon, UPMK dan uang penggantian hak dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
Pemutusan Hubungan Kerja – Besaran Pesangon  Pesangon diberikan, dengan ketentuan: a. 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun b. 2 bulan upah untuk masa kerja 1 tahun kurang dari 2 tahun c. 3 bulan upah untuk masa kerja 2 tahun kurang dari 3 tahun d. 4 bulan upah untuk masa kerja 3 tahun kurang dari 4 tahun e. 5 bulan upah untuk masa kerja 4 tahun kurang dari 5 tahun f. 6 bulan upah untuk masa kerja 5 tahun kurang dari 6 tahun g. 7 bulan upah untuk masa kerja 6 tahun kurang dari 7 tahun h. 8 bulan upah untuk masa kerja 7 tahun kurang dari 8 tahun i. 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih
Pemutusan Hubungan Kerja – Besaran UPMK  UPMK diberikan, dengan ketentuan: a. 2 bulan upah untuk 3 tahun kurang dari 6 tahun masa kerja b. 3 bulan upah untuk 6 tahun kurang dari 9 tahun masa kerja c. 4 bulan upah untuk 9 tahun kurang dari 12 tahun masa kerja d. 5 bulan upah untuk 12 tahun kurang dari 15 tahun masa kerja e. 6 bulan upah untuk 15 tahun kurang dari 18 tahun masa kerja f. 7 bulan upah untuk 18 tahun kurang dari 21 tahun masa kerja g. 8 bulan upah untuk 21 tahun kurang dari 24 tahun masa kerja h. 10 bulan upah untuk 24 tahun masa kerja atau lebih
Pemutusan Hubungan Kerja – Uang Penggantian Hak  Uang Penggantian Hak, meliputi: a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur b. Ongkos untuk memulangkan pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja c. Hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
Pemutusan Hubungan Kerja – Program Pensiun  Pengusaha yang mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun, sesuai ketentuan per-uu-an di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak, serta uang pisah akibat PHK  Apabila perhitungan manfaat dari program pensiun lebih kecil dari jumlah (i) pesangon, (ii) UPMK, dan (iii) uang pisah, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha Contoh: o Pesangon yang seharusnya diterima: Rp15jt o Besarnya manfaat program pensiun yang diterima Rp10jt o Iuran program pensiun ditanggung 60% oleh pengusaha dan 40% oleh pekerja o Jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan pengusaha, dihitung dengan cara [Rp15jt-(60% x Rp10jt)] = Rp9jt
Pemutusan Hubungan Kerja – Usaha Mikro dan Kecil  Usaha mikro dan kecil wajib membayar uang pesangon, UPMK, uang penggantian hak, dan uang pisah kepada pekerja akibat PHK dengan besar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja
Pemutusan Hubungan Kerja – Uang Pisah  UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai syarat-syarat bagi pekerja yang berhak untuk menerima uang pisah, yaitu (i) jabatan pekerja tidak secara langsung mewakili kepentingan perusahaan, (ii) menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri 30 hari sebelum pengunduran diri, (iii) tidak dalam ikatan dinas, dan (iv) pekerja melaksanakan kewajibannya sampai dengan tanggal pengunduran diri  PP No. 35/2021 mengatur bahwa besarnya uang pisah diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Corporate Action Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPM K UPH Uang Pisah Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja. 1x 1x Ya Tidak PHK oleh perusahaan akibat pengambilalihan perusahaan. 1x 1x Ya Tidak Pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan perubahan syarat kerja, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. 0,5 x 1x Ya Tidak Perubahan syarat kerja adalah perubahan hak dan kewajiban.
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Kerugian Perusahaan, Perusahaan Tutup atau Force Majeure Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPM K UPH Uang Pisah PHK oleh pengusaha karena efesiensi perusahaan akibat kerugian yang dialami perusahaan. 0,5x 1x Ya Tidak Kerugian dibuktikan antara lain dengan hasil audit internal atau eksternal. PHK oleh pengusaha karena efesiensi untuk mencegah kerugian perusahaan. 1x 1x Ya Tidak Pencegahan kerugian antara lain ditandai potensi penurunan produktivitas atau laba yang berdampak pada operasional perusahaan.
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Kerugian Perusahaan, Perusahaan Tutup atau Force Majeure (Cont’d) Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah PHK oleh pengusaha karena perusahaan tutup karena kerugian secara terus menerus 2 tahun atau kerugian tidak secara terus menerus 2 tahun. 0,5 x 1x Ya Tidak Perusahaan berhenti beroperasi atau tidak mampu melanjutkan proses produksi akibat kerugian walaupun belum mencapai 2 tahun. Kerugian dibuktikan antara lain berdasar hasil audit internal atau eksternal. PHK oleh perusahaan karena perusahaan tutup bukan akibat dari kerugian. 1x 1x Ya Tidak PHK oleh perusahaan karena perusahaan tutup akibat force majeure. 0,5 x 1x Ya Tidak
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Kerugian Perusahaan, Perusahaan Tutup atau Force Majeure (Cont’d) Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah PHK oleh perusahaan karena force majeure, namun tidak menyebabkan perusahaan tutup. 0,75 x 1x Ya Tidak
Alasan PHK dan Hak Pekerja – PKPU atau Kepailitan Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah PHK oleh pengusaha karena perusahaan dalam PKPU akibat dari kerugian perusahaan. 0,5 x 1x Ya Tidak PHK oleh pengusaha karena perusahaan dalam PKPU, dan bukan akibat kerugian perusahaan. 1x 1x Ya Tidak Perusahaan dalam status pailit. 0,5 x 1x Ya Tidak Pembayaran dilakukan oleh kurator.
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Permohonan PHK akibat Pelanggaran oleh Pengusaha Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah PHK oleh pengusaha karena permohonan PHK dari pekerja dengan alasan adanya pelanggaran oleh pengusaha. 1 x 1x Ya Tidak Pelanggaran oleh pengusaha: • Menganiaya, menghina, mengancam • Menyuruh lakukan pekerjaan bertentangan dengan UU • Tidak bayar upah 3 bulan berturut-turut • Tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan • Memberikan pekerjaan membahayakan PHK oleh pengusaha karena putusan Lembaga PHI menyatakan pengusaha tidak melakukan pelanggaran. Tidak Tidak Ya Ya
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Pengunduran Diri atau Mangkir Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Tidak Tidak Ya Ya Syarat pengunduran diri (i) mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai mengundurkan diri, (ii) tidak terikat dalam ikatan dinas, (iii) tetap menjalankan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri. PHK oleh pengusaha karena pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis dengan bukti yang sah. Tidak Tidak Ya Ya Syarat PHK, pengusaha telah memanggil pekerja secara tertulis sebanyak 2 kali secara patut.
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Pelanggaran Perjanjian Kerja, PP atau PKB Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Melakukan pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB dan sebelumnya telah diberikan SP I, SP II, dan SP III berturut- turut. 0.5x 1x Ya Tidak  Jangka waktu masing- masing SP adalah 6 bulan. Pelanggaran selama jangka waktu SP I, diberikan SP II, dan seterusnya sampai SP III. Pelanggaran dalam jangka waktu SP III, pengusaha dapat melakukan PHK.  Perjanjian Kerja, PP, dan PKB dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberikan SP pertama dan terakhir.
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Pelanggaran Perjanjian Kerja, PP atau PKB (Cont’d) Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB (dapat dilakukan tanpa pemberitahuan). Tidak Tidak Ya Ya Contoh pelanggaran bersifat mendesak, antara lain: a. penipuan, pencurian, penggelapan barang/uang Perusahaan b. memberikan keterangan palsu yang merugikan c. mabuk d. perbuatan asusila e. menganiaya rekan pekerja.
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Terlibat dalam Tindak Pidana Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan karena melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan Tidak Tidak Ya Ya Pekerja dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan atas tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan sebelum berakhirnya 6 bulan penahanan. Tidak Tidak Ya Ya
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Terlibat dalam Tindak Pidana (Cont’d) Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan karena melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan Tidak 1x Ya Tidak Pekerja dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan atas tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan sebelum berakhirnya 6 bulan penahanan Tidak 1x Ya Tidak Apabila putusan pengadilan memutuskan perkara sebelum berakhirnya 6 bulan dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, Pengusaha wajib mempekerjakan pekerja kembali.
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Terlibat dalam Tindak Pidana (Cont’d) Kewajiban Pengusaha  Dalam hal pekerja ditahan karena melakukan tindak pidana, Pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya, dengan ketentuan sebagai berikut: • 1 orang tanggungan, 25% upah • 2 orang tanggungan, 35% upah • 3 orang tanggungan, 45% upah • 4 orang tanggungan, 50% upah  Diberikan untuk paling lama 6 bulan sejak hari pertama pekerja ditahan.
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Sakit Berkepanjangan Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan 2x 1x Ya Tidak PHK dapat dilakukan oleh pengusaha atau atas permintaan pekerja
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Mencapai Usia Pensiun Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja memasuki usia pensiun 1.75x 1x Ya Tidak
Alasan PHK dan Hak Pekerja – Meninggal Dunia Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja meninggal dunia 2x 1x Ya Tidak Diberikan kepada ahli warisnya
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ketentuan penggunaan tenaga kerja asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 34/2021. PP No. 34/2021 mencabut Perpres No. 20/2018 Pemberi Kerja TKA  Meliputi:  Instansi Pempus, perwakilan negara asing, dan badan internasional  Kantor perwakilan dagang asing, KPPA, dan kantor berita asing  Perusahaan swasta asing di Indonesia  Badan hukum (PT, yayasan) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang  Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan  Usaha jasa impersariat  Badan usaha sepanjang diperbolehkan UU menggunakan TKA Catatan: UU Cipta Kerja memperbolehkan usaha mikro dan usaha kecil didirikan oleh 1 pemegang saham, namun Perseroan terbatas berbentuk badan hukum perorangan tidak dapat mempekerjakan TKA
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Hubungan Kerja  TKA hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki  Jabatan tertentu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari Kementerian atau Lembaga terkait, saat ini “jabatan tertentu” yang dapat diduduki oleh TKA diatur dalam Kepmenaker No. 349/2019
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemberi Kerja TKA  Pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain untuk jabatan yang sama, sebagai: (i) direktur atau komisaris; atau (ii) TKA pada sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kerja sama Catatan: Perpres No. 20/2018 mengatur bahwa pemberi kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan TKA lain dalam jabatan yang sama  Wajib memenuhi persyaratan: (i) TKA harus mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja pertama; (ii) TKA dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pengesahan RPTKA pemberi kerja TKA pertama; dan (iii) setiap pemberi kerja wajib memperoleh Pengesahan RPTKA Catatan: Perpres No. 18/2020 mengatur jangka waktu kerja TKA tersebut paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja berdasarkan kontrak dengan pemberi kerja pertama
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kewajiban Pemberi Kerja  Menunjuk TKI sebagai tenaga kerja pendamping TKA untuk alih teknologi dan alih keahlian  Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA  Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA  Kewajiban-kewajiban di atas tidak berlaku bagi TKA yang menjabat sebagai: a. Direktur atau komisaris b. Kepala kantor perwakilan c. Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara Catatan: Perpres No. 20/2018 hanya membebaskan kewajiban-kewajiban di atas bagi TKA yang menjabat sebagai Direksi dan/atau Komisaris
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kewajiban Pemberi Kerja (Cont’d)  Memulangkan TKA ke negara asalnya pada saat perjanjian kerja berakhir  Mendaftarkan tenaga kerja asing dalam (i) program jaminan sosial nasional bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan, atau (i) dalam program asuransi perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 bulan (Program asuransi sekurang-kurangnya mencakup risiko kecelakaan kerja) Catatan: Dalam Perpres No. 20/2018, pemberi kerja TKA wajib menjamin TKA terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan/polis asuransi perusahaan asuransi berbadan hukum bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan  Memperoleh pengesahan Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) serta perpanjangannya
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Larangan  Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA  Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA rangkap jabatan pada perusahaan yang sama  Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia Catatan: Dalam Perpres No. 20/2018, diatur bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan Menteri.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Flowchart Pengesahan RPTKA Permohonan disampaikan Pemberi Kerja secara daring Penilaian Kelayakan oleh Menteri Hasil Penilaian Kelayakan diterbitkan Pemberi Kerja menyampaikan data calon TKA secara daring Verifikasi data calon TKA oleh Menteri Pemberi Kerja membayar DKPTKA Pengesahan RPTKA diterbitkan oleh Menteri Menteri sampaikan data calon TKA kepada Menkumham sebagai rekomendasi visa dan izin tinggal 2 Hari Kerja 2 Hari Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Flowchart Pengesahan RPTKA Perpanjangan 2 Hari Kerja Permohonan disampaikan Pemberi Kerja secara daring 30 hari sebelum berakhirnya Pengesahan RPTKA Pengesahan RPTKA Perpanjangan diterbitkan oleh Menteri Catatan: Pengesahan RPTKA Perpanjangan digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perubahan Pengesahan RPTKA  Perubahan Pengesahan RPTKA, mengenai:  Alamat pemberi kerja  Identitas TKA  Lokasi kerja TKA  Nama tenaga kerja pendamping  Perubahan Pengesahan RPTKA diterbitkan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap
Penggunaan Tenaga Kerja Asing DKPTKA  Pemberi kerja TKA wajib membayar DKPTKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan  Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia  Dilakukan setelah menerima kode billing pembayaran DKPTKA Catatan: Dalam Perpres No. 20/2018, pembayaran DKPTKA dilakukan setelah pemberi kerja TKA menerima notifikasi • Pengecualian: • Instansi Pempus • Perwakilan negara asing • Badan internasional • Lembaga sosial • Lembaga keagamaan • Jabatan tertentu di lembaga pendidikan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing RPTKA  Pengesahan RPTKA terdiri dari: • RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara Diterbitkan hanya untuk 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Contoh: (i) pembuatan film komersil, (ii) audit, kendali mutu produksi, inspeksi pada kantor cabang, (iii) pekerjaan terkait pemasangan mesin dan elektrikal, purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha, (iv) pekerjaan sekali selesai/kurang dari 6 bulan • RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan Diterbitkan untuk 2 tahun dan dapat diperpanjang • RPTKA non-DKPTKA Diterbitkan untuk 2 tahun dan dapat diperpanjang. Diterbitkan untuk instansi Pemerintah, perwakilan asing, badan internasional, lembaga sosial, dan badan keagamaan • RPTKA KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Diterbitkan untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang. Untuk jabatan direktur atau komisaris, RPTKA KEK berlaku selama ia menjabat sebagai direktur atau komisaris
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pengecualian Pengesahan RPTKA  Pengesahan RPTKA tidak berlaku bagi: a. Direktur/komisaris dengan kepemilikan saham atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing c. TKA yang dibutuhkan pemberi kerja TKA pada (i) kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, (ii) vokasi, (iii) start-up, (iv) kunjungan bisnis, dan (v) penelitian dalam jangka waktu tertentu TKA pada Start-Up dan Vokasi  Untuk mempekerjakan TKA pada start-up dan vokasi, pemberi kerja TKA harus menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Menaker, kemudian Menaker akan menyampaikan data calon TKA kepada Menkumham sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing TKA pada Start-Up dan Vokasi  Masa kerja TKA di perusahaan rintisan (start-up) dan vokasi diberikan paling lama 3 bulan.  Apabila pemberi kerja bermaksud mempekerjakan TKA lebih dari jangka waktu tersebut, maka pemberi kerja harus mendapatkan Pengesahan RPTKA. Permohonan Pengesahan RPTKA harus diajukan oleh pemberi kerja 2 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.
Terima Kasih

More Related Content

PPTX
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
bymelzmelone
 
PDF
Sosialisasi pp uu cipta kerja kemenaker ri
byZulhamidi Zulhamidi
 
PDF
Perjanjian Kerja
byFardalaw Labor
 
PPTX
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
byArif Gunawan
 
PPTX
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
byIdik Saeful Bahri
 
PDF
Peraturan Perusahaan
byFardalaw Labor
 
PDF
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
byAmirahPFardhan
 
PPTX
PHK
byFardalaw Labor
 
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
bymelzmelone
 
Sosialisasi pp uu cipta kerja kemenaker ri
byZulhamidi Zulhamidi
 
Perjanjian Kerja
byFardalaw Labor
 
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
byArif Gunawan
 
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
byIdik Saeful Bahri
 
Peraturan Perusahaan
byFardalaw Labor
 
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
byAmirahPFardhan
 
PHK
byFardalaw Labor
 

What's hot

PPT
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
byguest200b003b
 
PPTX
14. omnibus law
byGindha Wayka
 
PPTX
Pemutusan hubungan kerja
byFardalaw Labor
 
PPTX
Ppt sekilas hukum kontrak
bydewi kemala sari
 
DOC
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
byRachardy Andriyanto
 
PPT
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
byLeks&Co
 
PPT
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
byRizki Gumilar
 
PDF
Contoh Perjanjian Kerja Kontrak Bilingual (2 Bahasa)
byShobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
 
PPTX
Anatomi kontrak
byDIAN EKA PERMATASARI
 
PPTX
Hukum perikatan powerpoint1
byRizki Gumilar
 
PDF
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
byZaka Firma Aditya
 
DOCX
Kontrak jual beli
byFarida Hutabalian
 
PDF
legal memorandum
bytorozzz
 
DOCX
Template Draft Surat Pengunduruan diri direktur
byFuad Yusuf Herdyus
 
PPTX
Perancangan kontrak
bydewi kemala sari
 
DOCX
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
byLegal Akses
 
PDF
14. tata tertib perusahaan
bylegalakses636
 
DOCX
Perbedaan maaschap, fa dan cv
bysastri hasnur
 
PDF
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD
byAswel Darussamin
 
DOCX
Surat persetujuan dewan komisaris
byendrah80
 
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
byguest200b003b
 
14. omnibus law
byGindha Wayka
 
Pemutusan hubungan kerja
byFardalaw Labor
 
Ppt sekilas hukum kontrak
bydewi kemala sari
 
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
byRachardy Andriyanto
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
byLeks&Co
 
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
byRizki Gumilar
 
Contoh Perjanjian Kerja Kontrak Bilingual (2 Bahasa)
byShobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
 
Anatomi kontrak
byDIAN EKA PERMATASARI
 
Hukum perikatan powerpoint1
byRizki Gumilar
 
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
byZaka Firma Aditya
 
Kontrak jual beli
byFarida Hutabalian
 
legal memorandum
bytorozzz
 
Template Draft Surat Pengunduruan diri direktur
byFuad Yusuf Herdyus
 
Perancangan kontrak
bydewi kemala sari
 
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
byLegal Akses
 
14. tata tertib perusahaan
bylegalakses636
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
bysastri hasnur
 
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD
byAswel Darussamin
 
Surat persetujuan dewan komisaris
byendrah80
 

Similar to Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja

PDF
Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf
byRickyNoverto1
 
PPTX
Resume PP UU Cipta Kerja - Klaster Ketenagakerjaan.pptx
byAfvialAffansyah1
 
PDF
materi bpk daryanto apindo FGD MA 1092021[494].pdf
byBimtekHI
 
PDF
Waktu kerja lembur.pdf
byRekrutmenGaneeta
 
PPT
Hukum perburuhan
bymuizzon
 
PPT
Belajar tentang Human Resourches Kantor
byFranches3
 
PDF
Sekjen Kemnaker Sosialisasi 4 PP_Apindo_5 Maret 2021.pdf
byrenibanbartje
 
PPTX
Perjanjian Waktu Tertentu menurut PP no 35 tahun 2021.pptx
byleoadikurniawan
 
PDF
Implementasi PP 35 Tahun 2021 dalam Rangka Optimalisasi Penggunaan Security d...
byWahadi Rantisi
 
PPTX
Materi Presentasi Hendra Gunadi Recruiter and HR.pptx
byNichositindaon
 
PPTX
Hubungan Industrial - Overview NOV22.pptx
byHRDPeksiGunaraharja
 
PPSX
Pengupahan Prinsip Pengupahan Usaha KECIL MIKRO.ppsx
byHikmah783853
 
PPTX
Materi III Hubungan Kerja dan Perjanjian (1).pptx
bywhoiam40
 
PDF
ppt batch 13 untuk pengupahan sesuai UUD
byAstutiApriliyani
 
PPTX
Mengupas PKWT dan Uang Kompensasi Pasca UU Cipta Kerja (PP no 35 2021)
byRainhardBongke
 
PPTX
PKWT & Alih Daya Undang Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja
byHanifAlFarisi3
 
PPTX
fgd bidakara.pptx
bySyahadatanBevaAgdesu
 
PDF
Peraturan-Pemerintah-Nomor-35-tahun-2021-Perjanjian-Kerja-Waktu-Tertentu-Alih...
byAzmiNasti
 
PDF
F kepmomt2004 102_waktu_kerja_lembur
byJulis Marinaldi
 
PDF
Cara Hitung Uang Lembur UMK 2023 - Kilaskerja.com
byRendi Adetia Sapoetra
 
Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf
byRickyNoverto1
 
Resume PP UU Cipta Kerja - Klaster Ketenagakerjaan.pptx
byAfvialAffansyah1
 
materi bpk daryanto apindo FGD MA 1092021[494].pdf
byBimtekHI
 
Waktu kerja lembur.pdf
byRekrutmenGaneeta
 
Hukum perburuhan
bymuizzon
 
Belajar tentang Human Resourches Kantor
byFranches3
 
Sekjen Kemnaker Sosialisasi 4 PP_Apindo_5 Maret 2021.pdf
byrenibanbartje
 
Perjanjian Waktu Tertentu menurut PP no 35 tahun 2021.pptx
byleoadikurniawan
 
Implementasi PP 35 Tahun 2021 dalam Rangka Optimalisasi Penggunaan Security d...
byWahadi Rantisi
 
Materi Presentasi Hendra Gunadi Recruiter and HR.pptx
byNichositindaon
 
Hubungan Industrial - Overview NOV22.pptx
byHRDPeksiGunaraharja
 
Pengupahan Prinsip Pengupahan Usaha KECIL MIKRO.ppsx
byHikmah783853
 
Materi III Hubungan Kerja dan Perjanjian (1).pptx
bywhoiam40
 
ppt batch 13 untuk pengupahan sesuai UUD
byAstutiApriliyani
 
Mengupas PKWT dan Uang Kompensasi Pasca UU Cipta Kerja (PP no 35 2021)
byRainhardBongke
 
PKWT & Alih Daya Undang Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja
byHanifAlFarisi3
 
fgd bidakara.pptx
bySyahadatanBevaAgdesu
 
Peraturan-Pemerintah-Nomor-35-tahun-2021-Perjanjian-Kerja-Waktu-Tertentu-Alih...
byAzmiNasti
 
F kepmomt2004 102_waktu_kerja_lembur
byJulis Marinaldi
 
Cara Hitung Uang Lembur UMK 2023 - Kilaskerja.com
byRendi Adetia Sapoetra
 

More from Leks&Co

PPTX
Legal Drafting
byLeks&Co
 
PPTX
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
byLeks&Co
 
PPTX
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
byLeks&Co
 
PPTX
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
byLeks&Co
 
PPTX
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
byLeks&Co
 
PPTX
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
byLeks&Co
 
PPTX
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
byLeks&Co
 
PPTX
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
byLeks&Co
 
PPTX
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
byLeks&Co
 
PPT
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
byLeks&Co
 
PPTX
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
byLeks&Co
 
PPTX
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
byLeks&Co
 
PPTX
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
byLeks&Co
 
PPTX
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
byLeks&Co
 
PPTX
Pengetahuan hukum bagi broker properti
byLeks&Co
 
PPTX
Steps and Explanation on Drafting Contract
byLeks&Co
 
PPTX
Dinamika Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi terhadap Agunan pada Fasilitas KPR
byLeks&Co
 
PPTX
Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...
byLeks&Co
 
PPTX
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
byLeks&Co
 
PPTX
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
byLeks&Co
 
Legal Drafting
byLeks&Co
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
byLeks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
byLeks&Co
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
byLeks&Co
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
byLeks&Co
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
byLeks&Co
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
byLeks&Co
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
byLeks&Co
 
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
byLeks&Co
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
byLeks&Co
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
byLeks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
byLeks&Co
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
byLeks&Co
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
byLeks&Co
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
byLeks&Co
 
Steps and Explanation on Drafting Contract
byLeks&Co
 
Dinamika Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi terhadap Agunan pada Fasilitas KPR
byLeks&Co
 
Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...
byLeks&Co
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
byLeks&Co
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
byLeks&Co
 

Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja

  • 1.
    Hukum Ketenagakerjaan PascaUU Cipta Kerja Ivor Pasaribu
  • 2.
    Outline Perjanjian Kerja WaktuTertentu Alih Daya Lembur Pengupahan Pemutusan Hubungan Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  • 3.
  • 4.
    PKWT – PerubahanUU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja  PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;  Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;  Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  • 5.
    PKWT Jangka waktu Selesainya pekerjaan tertentu Bersifat musiman Diperkirakan penyelesaiannyadalam waktu yang tidak terlalu lama Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan Sekali selesai Sifat sementara Maksimal 5 tahun Lamanya waktu berdasarkan kesepakatan PKWT – PP 35/2021 Perjanjian kerja harian Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan, dan pembayaran upah berdasarkan kehadiran Kurang dari 21 hari dalam 1 bulan Jenis PKWT Jenis Pekerjaan Tertentu Jangka Waktu
  • 6.
    PKWT berdasarkan Jangka Waktu Jenis Pekerjaan TertentuKeterangan  Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu tidak terlalu lama.  Pekerjaan dilaksanakan paling lama 5 tahun  Pekerjaan bersifat musiman.  Pekerjaan yang pelaksanaannya bergantung pada (i) musim atau cuaca, atau (ii) kondisi tertentu.  Pekerjaan berhubungan dengan (i) produk baru, (ii) kegiatan baru, atau (iii) produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.  Produk baru adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada atau pengembangan produk yang sudah ada. Kegiatan baru adalah usaha yang baru dilaksanakan oleh perusahaan. *Jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun
  • 7.
    PKWT berdasarkan Selesainya Pekerjaan Tertentu Jenis Pekerjaan Tertentu Keterangan Pekerjaan sekaliselesai  Berdasarkan kesepakatan para pihak dalam Perjanjian Kerja.  Kesepakatan memuat (i) ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan yang dinyatakan selesai, dan (ii) lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya pekerjaan.  PKWT putus demi hukum saat selesainya pekerjaan, dan apabila belum selesai dapat diperpanjang sampai batas waktu tertentu hingga pekerjaan selesai. Pekerjaan yang bersifat sementara.
  • 8.
    Perjanjian Kerja Harian Jenis Pekerjaan TertentuKeterangan  Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaannya; dan  Perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, dan dapat dibuat secara kolektif;  Jangka waktu kerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan;  Hubungan kerja demi hukum menjadi PKWTT apabila (i) bekerja 21 hari atau lebih, (ii) selama 3 bulan berturut- turut;  Pembayaran upah berdasarkan kehadiran.
  • 9.
    Isi dan PencatatanPKWT  PKWT paling sedikit memuat: a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besaran dan cara pembayaran Upah; f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam PP atau PKB; g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT; h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam PKWT.  Pengusaha mencatatkan PKWT pada Kementrian Ketenagakerjaan secara daring paling lambat 3 hari kerja sejak penandatanganan PKWT.
  • 10.
    Uang Kompensasi kepadaPekerja dengan PKWT  Uang kompensasi diberikan saat berakhirnya PKWT.  Apabila PKWT diperpanjang, (i) uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT awal (sebelum perpanjangan), dan (ii) uang kompensasi berikutnya setelah berakhirnya perpanjangan jangka waktu PKWT.  Tidak berlaku untuk pekerja yang bekerja kurang dari 1 bulan (secara terus menerus).  Tidak berlaku bagi TKA.  Uang kompensasi tetap wajib dibayar pengusaha dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT.  Bagi PKWT yang belum berakhir saat berlakunya PP 35/2021, uang kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja, yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja (2 November 2020).
  • 11.
    Uang Kompensasi kepada Pekerja dengan PKWT (Cont’d) PerhitunganUang Kompensasi  Untuk pekerja yang bekerja 12 bulan terus menerus, kompensasi diberikan sebesar 1 bulan upah.  Untuk pekerja yang telah bekerja 1 bulan namun kurang dari 12 bulan, kompenasi dihitung dengan rumus: (masa kerja / 12) * 1 bulan upah  Untuk pekerja yang bekerja lebih dari 12 bulan, besarnya kompensasi dihitung dengan rumus: (masa kerja / 12) * 1 bulan upah.  Perhitungan kompensasi untuk usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Komponen Upah sebagai Dasar Perhitungan Uang Kompensasi:  Terdiri dari (i) upah pokok dan (ii) tunjangan tetap.  Apabila komponen upah tidak terdiri dari (i) upah pokok dan (ii) tunjangan tetap, maka perhitungan kompensasi dihitung berdasarkan upah tanpa tunjangan.  Apabila komponen upah terdiri dari (i) upah pokok dan (ii) tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan kompensasi adalah upah pokok.
  • 12.
  • 13.
    Alih Daya -Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja  UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai: a. penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja; b. persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja; c. syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja; d. peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.
  • 14.
    Alih Daya -Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja (Cont’d)  UU Cipta Kerja memperkenalkan istilah Perusahaan Alih Daya.  Hubungan kerja antara Perusahaan Alih Daya dan Pekerja adalah berdasarkan PKWT atau PKWTT, wajib dibuat tertulis.  Perusahaan Alih Daya bertanggung jawab atas pelindungan pekerja, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, dan perselisihan yang timbul.  Khusus hubungan kerja dengan PKWT, perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja (hak-hak bagi pekerja minimal sama dengan hak-hak yang diberikan oleh perusahaan alih daya sebelumnya) apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan objek pekerjaan tetap ada (pekerjaan yang ada pada 1 perusahaan pemberi pekerjaan yang sama).  Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan memenuhi Perizinan Berusaha.
  • 15.
    Alih Daya –PP 35/2021  Pelindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  Persyaratan pengalihan pelindungan hak pekerja merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan Alih Daya dengan PKWT.  Perusahaan Alih Daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja apabila pekerja tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja.
  • 16.
  • 17.
    Lembur Waktu Kerja Lembur Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam sehari dan 18 jam dalam 1 minggu, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Catatan: Dalam UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker 102/2004 sebelumnya mengatur waktu kerja lembur maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu. Ketentuan mengenai lembur diatur lebih lanjut dalam PP 35/2021
  • 18.
    Lembur – Cont’d GolonganJabatan Tertentu yang Dikecualikan  Kewajiban membayar upah lembur dikecualikan bagi pekerja yang bekerja dalam golongan jabatan tertentu, yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dibatasi dan mendapat upah yang lebih tinggi (“Jabatan Tertentu”)  Pengaturan golongan Jabatan Tertentu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  Jika tidak diatur, maka pengusaha wajib bayar upah lembur.
  • 19.
    Lembur – Cont’d SektorUsaha atau Pekerjaan Tertentu yang Dikecualikan  Ketentuan waktu kerja lembur tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.  Pelaksanaan waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Menaker. Catatan: Saat ini ketentuan waktu kerja pada sektor usaha tertentu antara lain diatur dalam (i) Permenaker 4/2014 (hulu minyak dan gas bumi), (ii) Permenaker 11/2010 (perikatan pada daerah operasi tertentu, (iii) Permenaker 15/2005 (pertambangan umum pada daerah operasi tertentu), dan (iv) Kepmenaker 234/2003 (energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu).
  • 20.
    Lembur – Cont’d TataCara Lembur  Pelaksanaan waktu kerja lembur wajib memerlukan (i) perintah dari pemberi kerja dan (ii) persetujuan dari pekerja, yang dibuat secara tertulis dan/atau media digital  Perintah dan persetujuan dapat dibuat dalam daftar pekerja yang bersedia kerja lembur dengan mencantumkan lamanya waktu kerja lembur, dan ditandatangani pekerja dan pengusaha.
  • 21.
    Lembur Kewajiban Perusahaan  Perusahaanyang mempekerjakan pekerja selama waktu kerja lembur, wajib (i) membayar upah lembur, (ii) memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya, dan (iii) memberi makan dan minum paling sedikit 1400 KCAL, apabila kerja lembur 4 jam atau lebih.  Makanan dan minuman tidak dapat digantikan dalam bentuk uang. Upah Lembur • (i) 1.5 kali upah sejam untuk jam kerja lembur pertama, dan (ii) 2 kali upah sejam untuk setiap jam kerja lembur berikutnya
  • 22.
    Lembur Upah Lembur (6hari kerja dan 40 jam dalam seminggu) • Upah lembur pada saat waktu istirahat mingguan dan/atau libur nasional: (i) 2 kali upah sejam untuk jam pertama sampai jam ketujuh kerja lembur, (ii) 3 kali upah sejam untuk jam kedelapan kerja lembur, dan (iii) 4 kali upah sejam untuk jam kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas kerja lembur. • Apabila libur nasional jatuh pada hari kerja terpendek: (i) 2 kali upah sejam untuk jam pertama sampai kelima kerja lembur, (ii) 3 kali upah sejam untuk jam keenam lembur, dan (iii) 4 kali upah sejam untuk jam ketujuh, kedelapan, dan kesembilan kerja lembur.
  • 23.
    Lembur Upah Lembur (5hari kerja dan 40 jam dalam seminggu)  Upah lembur pada saat waktu istirahat mingguan dan libur nasional: (i) 2 kali upah sejam untuk jam pertama hingga kedelapan kerja lembur, (ii) 3 kali upah sejam untuk jam kesembilan lembur, dan (iii) 4 kali upah sejam untuk jam kesepuluh, kesebelas, dan kedua belas kerja lembur. Perhitungan Upah Lembur  Perhitungan upah kerja lembur berdasarkan upah bulanan dengan rumus: 1/173 * upah bulanan  Apabila upah harian, upah bulanan: (i) upah harian x 25 kali (untuk 6 hari kerja seminggu), atau (ii) upah harian x 21 kali (untuk 5 hari kerja seminggu).  Jika upah berdasarkan satuan hasil, upah bulanan: upah sebulan setara dengan rata- rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir.
  • 24.
  • 25.
    Pengupahan Ketentuan mengenai pengupahandiatur lebih lanjut dalam PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. PP No. 36/2021 mencabut PP No. 78/2015
  • 26.
    Pengupahan Upah Minimum  Tidakada lagi Upah Minimum Sektoral.  Upah minimum terdiri dari: a. Upah Minimum Provinsi; b. Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu.  Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan (variabelnya adalah paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah).  Syarat tertentu untuk UMK adalah pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Catatan: Sebelumnya upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
  • 27.
    Pengupahan (Cont’d) Upah Minimumuntuk Usaha Mikro dan Kecil  Upah ditentukan melalui kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, dengan ketentuan: a. paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan b. upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.  Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik Kriteria Usaha Mikro dan Kecil  Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor: a. menggunakan sumber daya tradisional; b. tidak bergerak pda usaha berteknologi dan tidak padat modal.
  • 28.
    Pengupahan (Cont’d) Upah PerJam bagi Pekerja Paruh Waktu  Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja paruh waktu.  Bekerja paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 jam dalam 1 hari dan kurang dari 35 jam dalam 1 minggu  Kesepakatan upah per jam antara pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula sebagai berikut: Upah per jam: Upah sebulan 126
  • 29.
    Pengupahan – Cont’d DaluwarsaPenuntutan Upah  UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 2 tahun sejak timbulnya hak Catatan: Ketentuan ini sebelumnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 100/PUU-X/2012 Sanksi Pidana  Pemberi kerja yang tidak membayar upah kepada pekerja (i) sesuai dengan kesepakatan, atau (ii) di bawah ketentuan upah minimun dikenakan sanksi pidana maksimum 4 tahun penjada dan/atau denda Rp100 juta hingga Rp400 juta
  • 30.
  • 31.
    Pemutusan Hubungan Kerja Ketentuanmengenai pemutusan hubungan kerja diatur lebih lanjut dalam PP No. 35/2021
  • 32.
    Pemutusan Hubungan Kerja- Mekanisme Surat pemberitahuan PHK kepada pekerja (maks 14 hari kerja sebelum PHK) Perundingan bipartit Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menolak Perundingan gagal tidak menolak Surat penolakan oleh Pekerja (maks 7 hari kerja setelah pemberitahuan PHK diterima) Pengusaha melaporkan PHK ke Menaker dan/atau Disnaker Kabupaten/Kota
  • 33.
    Pemutusan Hubungan Kerja– PHK yang Tidak Memerlukan Pemberitahuan dan Hak Pekerja Tidak Memerlukan Pemberitahuan PHK  PHK tidak memerlukan pemberitahuan, apabila: a. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri b. Berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan PKWT c. Pekerja mencapai usia pensiun d. Pekerja meninggal dunia Hak-Hak Pekerja  Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak, dan Uang Pisah Catatan: Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran uang pesangon, UPMK dan uang penggantian hak dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
  • 34.
    Pemutusan Hubungan Kerja– Besaran Pesangon  Pesangon diberikan, dengan ketentuan: a. 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun b. 2 bulan upah untuk masa kerja 1 tahun kurang dari 2 tahun c. 3 bulan upah untuk masa kerja 2 tahun kurang dari 3 tahun d. 4 bulan upah untuk masa kerja 3 tahun kurang dari 4 tahun e. 5 bulan upah untuk masa kerja 4 tahun kurang dari 5 tahun f. 6 bulan upah untuk masa kerja 5 tahun kurang dari 6 tahun g. 7 bulan upah untuk masa kerja 6 tahun kurang dari 7 tahun h. 8 bulan upah untuk masa kerja 7 tahun kurang dari 8 tahun i. 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih
  • 35.
    Pemutusan Hubungan Kerja– Besaran UPMK  UPMK diberikan, dengan ketentuan: a. 2 bulan upah untuk 3 tahun kurang dari 6 tahun masa kerja b. 3 bulan upah untuk 6 tahun kurang dari 9 tahun masa kerja c. 4 bulan upah untuk 9 tahun kurang dari 12 tahun masa kerja d. 5 bulan upah untuk 12 tahun kurang dari 15 tahun masa kerja e. 6 bulan upah untuk 15 tahun kurang dari 18 tahun masa kerja f. 7 bulan upah untuk 18 tahun kurang dari 21 tahun masa kerja g. 8 bulan upah untuk 21 tahun kurang dari 24 tahun masa kerja h. 10 bulan upah untuk 24 tahun masa kerja atau lebih
  • 36.
    Pemutusan Hubungan Kerja– Uang Penggantian Hak  Uang Penggantian Hak, meliputi: a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur b. Ongkos untuk memulangkan pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja c. Hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
  • 37.
    Pemutusan Hubungan Kerja– Program Pensiun  Pengusaha yang mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun, sesuai ketentuan per-uu-an di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak, serta uang pisah akibat PHK  Apabila perhitungan manfaat dari program pensiun lebih kecil dari jumlah (i) pesangon, (ii) UPMK, dan (iii) uang pisah, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha Contoh: o Pesangon yang seharusnya diterima: Rp15jt o Besarnya manfaat program pensiun yang diterima Rp10jt o Iuran program pensiun ditanggung 60% oleh pengusaha dan 40% oleh pekerja o Jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan pengusaha, dihitung dengan cara [Rp15jt-(60% x Rp10jt)] = Rp9jt
  • 38.
    Pemutusan Hubungan Kerja– Usaha Mikro dan Kecil  Usaha mikro dan kecil wajib membayar uang pesangon, UPMK, uang penggantian hak, dan uang pisah kepada pekerja akibat PHK dengan besar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja
  • 39.
    Pemutusan Hubungan Kerja– Uang Pisah  UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai syarat-syarat bagi pekerja yang berhak untuk menerima uang pisah, yaitu (i) jabatan pekerja tidak secara langsung mewakili kepentingan perusahaan, (ii) menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri 30 hari sebelum pengunduran diri, (iii) tidak dalam ikatan dinas, dan (iv) pekerja melaksanakan kewajibannya sampai dengan tanggal pengunduran diri  PP No. 35/2021 mengatur bahwa besarnya uang pisah diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama
  • 40.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Corporate Action Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPM K UPH Uang Pisah Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja. 1x 1x Ya Tidak PHK oleh perusahaan akibat pengambilalihan perusahaan. 1x 1x Ya Tidak Pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan perubahan syarat kerja, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. 0,5 x 1x Ya Tidak Perubahan syarat kerja adalah perubahan hak dan kewajiban.
  • 41.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Kerugian Perusahaan, Perusahaan Tutup atau Force Majeure Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPM K UPH Uang Pisah PHK oleh pengusaha karena efesiensi perusahaan akibat kerugian yang dialami perusahaan. 0,5x 1x Ya Tidak Kerugian dibuktikan antara lain dengan hasil audit internal atau eksternal. PHK oleh pengusaha karena efesiensi untuk mencegah kerugian perusahaan. 1x 1x Ya Tidak Pencegahan kerugian antara lain ditandai potensi penurunan produktivitas atau laba yang berdampak pada operasional perusahaan.
  • 42.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Kerugian Perusahaan, Perusahaan Tutup atau Force Majeure (Cont’d) Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah PHK oleh pengusaha karena perusahaan tutup karena kerugian secara terus menerus 2 tahun atau kerugian tidak secara terus menerus 2 tahun. 0,5 x 1x Ya Tidak Perusahaan berhenti beroperasi atau tidak mampu melanjutkan proses produksi akibat kerugian walaupun belum mencapai 2 tahun. Kerugian dibuktikan antara lain berdasar hasil audit internal atau eksternal. PHK oleh perusahaan karena perusahaan tutup bukan akibat dari kerugian. 1x 1x Ya Tidak PHK oleh perusahaan karena perusahaan tutup akibat force majeure. 0,5 x 1x Ya Tidak
  • 43.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Kerugian Perusahaan, Perusahaan Tutup atau Force Majeure (Cont’d) Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah PHK oleh perusahaan karena force majeure, namun tidak menyebabkan perusahaan tutup. 0,75 x 1x Ya Tidak
  • 44.
    Alasan PHK danHak Pekerja – PKPU atau Kepailitan Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah PHK oleh pengusaha karena perusahaan dalam PKPU akibat dari kerugian perusahaan. 0,5 x 1x Ya Tidak PHK oleh pengusaha karena perusahaan dalam PKPU, dan bukan akibat kerugian perusahaan. 1x 1x Ya Tidak Perusahaan dalam status pailit. 0,5 x 1x Ya Tidak Pembayaran dilakukan oleh kurator.
  • 45.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Permohonan PHK akibat Pelanggaran oleh Pengusaha Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah PHK oleh pengusaha karena permohonan PHK dari pekerja dengan alasan adanya pelanggaran oleh pengusaha. 1 x 1x Ya Tidak Pelanggaran oleh pengusaha: • Menganiaya, menghina, mengancam • Menyuruh lakukan pekerjaan bertentangan dengan UU • Tidak bayar upah 3 bulan berturut-turut • Tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan • Memberikan pekerjaan membahayakan PHK oleh pengusaha karena putusan Lembaga PHI menyatakan pengusaha tidak melakukan pelanggaran. Tidak Tidak Ya Ya
  • 46.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Pengunduran Diri atau Mangkir Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Tidak Tidak Ya Ya Syarat pengunduran diri (i) mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai mengundurkan diri, (ii) tidak terikat dalam ikatan dinas, (iii) tetap menjalankan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri. PHK oleh pengusaha karena pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis dengan bukti yang sah. Tidak Tidak Ya Ya Syarat PHK, pengusaha telah memanggil pekerja secara tertulis sebanyak 2 kali secara patut.
  • 47.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Pelanggaran Perjanjian Kerja, PP atau PKB Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Melakukan pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB dan sebelumnya telah diberikan SP I, SP II, dan SP III berturut- turut. 0.5x 1x Ya Tidak  Jangka waktu masing- masing SP adalah 6 bulan. Pelanggaran selama jangka waktu SP I, diberikan SP II, dan seterusnya sampai SP III. Pelanggaran dalam jangka waktu SP III, pengusaha dapat melakukan PHK.  Perjanjian Kerja, PP, dan PKB dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberikan SP pertama dan terakhir.
  • 48.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Pelanggaran Perjanjian Kerja, PP atau PKB (Cont’d) Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB (dapat dilakukan tanpa pemberitahuan). Tidak Tidak Ya Ya Contoh pelanggaran bersifat mendesak, antara lain: a. penipuan, pencurian, penggelapan barang/uang Perusahaan b. memberikan keterangan palsu yang merugikan c. mabuk d. perbuatan asusila e. menganiaya rekan pekerja.
  • 49.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Terlibat dalam Tindak Pidana Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan karena melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan Tidak Tidak Ya Ya Pekerja dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan atas tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan sebelum berakhirnya 6 bulan penahanan. Tidak Tidak Ya Ya
  • 50.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Terlibat dalam Tindak Pidana (Cont’d) Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan karena melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan Tidak 1x Ya Tidak Pekerja dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan atas tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan sebelum berakhirnya 6 bulan penahanan Tidak 1x Ya Tidak Apabila putusan pengadilan memutuskan perkara sebelum berakhirnya 6 bulan dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, Pengusaha wajib mempekerjakan pekerja kembali.
  • 51.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Terlibat dalam Tindak Pidana (Cont’d) Kewajiban Pengusaha  Dalam hal pekerja ditahan karena melakukan tindak pidana, Pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya, dengan ketentuan sebagai berikut: • 1 orang tanggungan, 25% upah • 2 orang tanggungan, 35% upah • 3 orang tanggungan, 45% upah • 4 orang tanggungan, 50% upah  Diberikan untuk paling lama 6 bulan sejak hari pertama pekerja ditahan.
  • 52.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Sakit Berkepanjangan Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan 2x 1x Ya Tidak PHK dapat dilakukan oleh pengusaha atau atas permintaan pekerja
  • 53.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Mencapai Usia Pensiun Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja memasuki usia pensiun 1.75x 1x Ya Tidak
  • 54.
    Alasan PHK danHak Pekerja – Meninggal Dunia Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan Pesangon UPMK UPH Uang Pisah Pekerja meninggal dunia 2x 1x Ya Tidak Diberikan kepada ahli warisnya
  • 55.
  • 56.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing Ketentuan penggunaan tenaga kerja asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 34/2021. PP No. 34/2021 mencabut Perpres No. 20/2018 Pemberi Kerja TKA  Meliputi:  Instansi Pempus, perwakilan negara asing, dan badan internasional  Kantor perwakilan dagang asing, KPPA, dan kantor berita asing  Perusahaan swasta asing di Indonesia  Badan hukum (PT, yayasan) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang  Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan  Usaha jasa impersariat  Badan usaha sepanjang diperbolehkan UU menggunakan TKA Catatan: UU Cipta Kerja memperbolehkan usaha mikro dan usaha kecil didirikan oleh 1 pemegang saham, namun Perseroan terbatas berbentuk badan hukum perorangan tidak dapat mempekerjakan TKA
  • 57.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing Hubungan Kerja  TKA hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki  Jabatan tertentu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari Kementerian atau Lembaga terkait, saat ini “jabatan tertentu” yang dapat diduduki oleh TKA diatur dalam Kepmenaker No. 349/2019
  • 58.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing Pemberi Kerja TKA  Pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain untuk jabatan yang sama, sebagai: (i) direktur atau komisaris; atau (ii) TKA pada sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kerja sama Catatan: Perpres No. 20/2018 mengatur bahwa pemberi kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan TKA lain dalam jabatan yang sama  Wajib memenuhi persyaratan: (i) TKA harus mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja pertama; (ii) TKA dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pengesahan RPTKA pemberi kerja TKA pertama; dan (iii) setiap pemberi kerja wajib memperoleh Pengesahan RPTKA Catatan: Perpres No. 18/2020 mengatur jangka waktu kerja TKA tersebut paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja berdasarkan kontrak dengan pemberi kerja pertama
  • 59.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing Kewajiban Pemberi Kerja  Menunjuk TKI sebagai tenaga kerja pendamping TKA untuk alih teknologi dan alih keahlian  Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA  Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA  Kewajiban-kewajiban di atas tidak berlaku bagi TKA yang menjabat sebagai: a. Direktur atau komisaris b. Kepala kantor perwakilan c. Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara Catatan: Perpres No. 20/2018 hanya membebaskan kewajiban-kewajiban di atas bagi TKA yang menjabat sebagai Direksi dan/atau Komisaris
  • 60.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing Kewajiban Pemberi Kerja (Cont’d)  Memulangkan TKA ke negara asalnya pada saat perjanjian kerja berakhir  Mendaftarkan tenaga kerja asing dalam (i) program jaminan sosial nasional bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan, atau (i) dalam program asuransi perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 bulan (Program asuransi sekurang-kurangnya mencakup risiko kecelakaan kerja) Catatan: Dalam Perpres No. 20/2018, pemberi kerja TKA wajib menjamin TKA terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan/polis asuransi perusahaan asuransi berbadan hukum bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan  Memperoleh pengesahan Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) serta perpanjangannya
  • 61.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing Larangan  Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA  Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA rangkap jabatan pada perusahaan yang sama  Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia Catatan: Dalam Perpres No. 20/2018, diatur bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan Menteri.
  • 62.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing Flowchart Pengesahan RPTKA Permohonan disampaikan Pemberi Kerja secara daring Penilaian Kelayakan oleh Menteri Hasil Penilaian Kelayakan diterbitkan Pemberi Kerja menyampaikan data calon TKA secara daring Verifikasi data calon TKA oleh Menteri Pemberi Kerja membayar DKPTKA Pengesahan RPTKA diterbitkan oleh Menteri Menteri sampaikan data calon TKA kepada Menkumham sebagai rekomendasi visa dan izin tinggal 2 Hari Kerja 2 Hari Kerja
  • 63.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing Flowchart Pengesahan RPTKA Perpanjangan 2 Hari Kerja Permohonan disampaikan Pemberi Kerja secara daring 30 hari sebelum berakhirnya Pengesahan RPTKA Pengesahan RPTKA Perpanjangan diterbitkan oleh Menteri Catatan: Pengesahan RPTKA Perpanjangan digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA
  • 64.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing Perubahan Pengesahan RPTKA  Perubahan Pengesahan RPTKA, mengenai:  Alamat pemberi kerja  Identitas TKA  Lokasi kerja TKA  Nama tenaga kerja pendamping  Perubahan Pengesahan RPTKA diterbitkan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap
  • 65.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing DKPTKA  Pemberi kerja TKA wajib membayar DKPTKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan  Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia  Dilakukan setelah menerima kode billing pembayaran DKPTKA Catatan: Dalam Perpres No. 20/2018, pembayaran DKPTKA dilakukan setelah pemberi kerja TKA menerima notifikasi • Pengecualian: • Instansi Pempus • Perwakilan negara asing • Badan internasional • Lembaga sosial • Lembaga keagamaan • Jabatan tertentu di lembaga pendidikan
  • 66.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing RPTKA  Pengesahan RPTKA terdiri dari: • RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara Diterbitkan hanya untuk 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Contoh: (i) pembuatan film komersil, (ii) audit, kendali mutu produksi, inspeksi pada kantor cabang, (iii) pekerjaan terkait pemasangan mesin dan elektrikal, purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha, (iv) pekerjaan sekali selesai/kurang dari 6 bulan • RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan Diterbitkan untuk 2 tahun dan dapat diperpanjang • RPTKA non-DKPTKA Diterbitkan untuk 2 tahun dan dapat diperpanjang. Diterbitkan untuk instansi Pemerintah, perwakilan asing, badan internasional, lembaga sosial, dan badan keagamaan • RPTKA KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Diterbitkan untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang. Untuk jabatan direktur atau komisaris, RPTKA KEK berlaku selama ia menjabat sebagai direktur atau komisaris
  • 67.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing Pengecualian Pengesahan RPTKA  Pengesahan RPTKA tidak berlaku bagi: a. Direktur/komisaris dengan kepemilikan saham atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing c. TKA yang dibutuhkan pemberi kerja TKA pada (i) kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, (ii) vokasi, (iii) start-up, (iv) kunjungan bisnis, dan (v) penelitian dalam jangka waktu tertentu TKA pada Start-Up dan Vokasi  Untuk mempekerjakan TKA pada start-up dan vokasi, pemberi kerja TKA harus menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Menaker, kemudian Menaker akan menyampaikan data calon TKA kepada Menkumham sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja
  • 68.
    Penggunaan Tenaga KerjaAsing TKA pada Start-Up dan Vokasi  Masa kerja TKA di perusahaan rintisan (start-up) dan vokasi diberikan paling lama 3 bulan.  Apabila pemberi kerja bermaksud mempekerjakan TKA lebih dari jangka waktu tersebut, maka pemberi kerja harus mendapatkan Pengesahan RPTKA. Permohonan Pengesahan RPTKA harus diajukan oleh pemberi kerja 2 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.
  • 69.