[Ringkasan] Undang-undang No 42 Tahun 1999 mengatur tentang jaminan fidusia, yakni pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak atau piutang dengan ketentuan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu. Undang-undang ini mengatur pengertian, asas-asas, objek, pembentukan, pendaftaran, pengalihan, eksekusi, dan sanksi pidana terkait jamin

1. HUKUM FIDUSIA
UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999
 PENGERTIAN
 ASAS-ASAS
 OBYEK JAMINAN FIDUSIA
 PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN,
DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA
 HAK MENDAHULU
 EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
 KETENTUAN PIDANA
 PERISTILAHAN

2. PENGERTIAN
FIDUSIA ADALAH:
• PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN;
• SUATU BENDA;
• ATAS DASAR KEPERCAYAAN;
• DENGAN KETENTUAN BAHWA BENDA
YANG HAK KEPEMILIKANNYA DIALIHKAN
TERSEBUT TETAP DALAM PENGUASAAN
PEMILIK BENDA.
PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999

3. PENGERTIAN (LANJUTAN)
PERJANJIAN TAMBAHAN
JAMINAN KEBENDAAN
GADAI HIPOTEK FIDUSIA
OBYEK GADAI DALAM OBYEK HIPOTEK BENDA OBYEK FIDUSIA TETAP DALAM
PENGUASAAN KREDITUR TETAP TIDAK BERGERAK PENGUASAAN DEBITUR
(TANAH) CONSTITUTUM POSSESORIUM

4. JAMINAN FIDUSIA
• HAK JAMINAN ATAS BENDA BERGERAK BAIK YANG
BERWUJUD MAUPUN TIDAK BERWUJUD DAN BENDA TIDAK
BERGERAK KHUSUSNYA BANGUNAN YANG TIDAK DAPAT
DIBEBANI HAK TANGGUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG
HAK TANGGUNGAN,
• YANG TETAP BERADA DALAM PENGUASAAN PEMBERI
FIDUSIA,
• SEBAGAI AGUNAN BAGI PELUNASAN UTANG TERTENTU,
• YANG MEMBERIKAN KEDUDUKAN YANG DIUTAMAKAN KEPADA
PENERIMA FIDUSIA TERHADAP KREDITOR LAINNYA.
PASAL 1 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999

5. OBJEK JAMINAN FIDUSIA
SATU BENDA TERTENTU
BERWUJUD
TERTENTU BERDASARKAN
JENIS
BERGERAK
TELAH ADA
TIDAK
BERWUJUD
PIUTANG
AKAN ADA
OBJEK
JAMINAN BENDA
FIDUSIA
KHUSUSNYA BANGUNAN
YANG TIDAK DAPAT DIBEBANI
HAK TANGGUNGAN
TIDAK BERGERAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM UU No 4 Thn 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN

6. ASAS-ASAS
1. BAHWA KREDITUR PENERIMA FIDUSIA MERUPAKAN
KREDITUR YANG DIUTAMAKAN DIBANDINGKAN DENGAN
KREDITUR-KREDITUR LAINNYA.
2. JAMINAN FIDUSIA TETAP MENGIKUTI BENDA YANG
MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM TANGAN
SIAPAPUN BENDA TERSEBUT BERADA. (“DROIT DE SUIT /
ZAAKSGEVOLG”).
3. ASAS ASESORITAS ; (BAHWA PERJANJIAN FIDUSIA
MERUPAKAN PERJANJIAN IKUTAN DARI PERJANJIAN
UTAMA/POKOK, YATU PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG,
YANG MELAHIRKAN HUTANG YANG DIJAMIN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA).
4. ASAS KONTINJEN ; JAMINAN FIDUSIA DAPAT DILETAKKAN
ATAS HUTANG YANG BARU AKAN ADA.
5. ASAS BAHWA JAMINAN FIDUSIA DAPAT DIBEBANKAN
TERHADAP BENDA YANG AKAN ADA.
6. ASAS PEMIDAHAN HORIZONTAL; BAHWA JAMINAN FIDUSIA
DAPAT DIBEBANKAN TERHADAP BANGUNAN / RUMAH
YANG TERDAPAT DI ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN.

7. 7. BAHWA JAMINAN FIDUSIA BERISI RINCIAN SECARA
DETAIL TENTANG SUBJEK DAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA.
8. PEMBERI JAMINAN FIDUSIA HARUS ORANG YANG
MEMILIKI KEWENANGAN HUKUM ATAS OBJEK
JAMINAN FIDUSIA.
9. ASAS PUBLIKASI ; JAMINAN FIDUSIA HARUS
DIDAFTAR DI KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA.
10. ASAS PENDAKUAN ; BENDA YANG DIJADI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA TIDAK DAPAT DIMILIKI DIMILIKI
OLEH KREDITUR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA
SEKALIPUN HAL TERSEBUT DIPERJANJIKAN.
11. JAMINAN FIDUSIA MEMBERIKAN HAK PRIORITAS
KEPADA KREDITUR PENERIMA FIDUSIA YANG
TERLEBIH DAHULU MENDAFTARKAN KE KANTOR
FIDUSIA DARI PADA KREDITUR YANG
MENDAFTARKAN KEMUDIAN.
12. PEMBERI JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH
MENGUASAI BENDA JAMINAN HARUS MEMPUNYAI
ETIKAD BAIK.(TIDAK MEMINDAHTANGANKAN,
MENYEWAKAN, MENJUAL ATAU MENGALIHKAN
KEPADA ORANG LAIN)
13. JAMINAN FIDUSIA MUDAH DIEKSEKUSI.

8. PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN,
DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA
( PASAL 4-10 UUJF )
PEMBEBANAN
BENDA
ATAU
PIUTANG
1. IDENTITAS
2. PERJANJIAN
POKOK
DENGAN AKTA NOTARIS 3. URAIAN OBJEK
AKTA JAMINAN FIDUSIA JAMINAN
4. NILAI
PENJAMINAN
5. NILAI OBJEK

9. PENDAFTARAN (PASAL 11-18
UUJF)
PENERIMA FIDUSIA,atau
KUASA ATAU WAKILNYA
PENDAFTARA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (KPF)
DI WILAYAH HUKUM PEMBERI FIDUSIA
N (PP NO. 86 TAHUN 2000)
SERTIFIKAT
JAMINAN
FIDUSIA
BAGAIMANA JIKA TIDAK DIDAFTAR ???

10. (lanjutan)
TUJUAN PENDAFTARAN
• PENERAPAN AZAS PUBLISITAS;
2. MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM;
3. MERUBAH BENTUK PERJANJIAN
DARI PERJANJIAN KEORANGAN
MENJADI PERJANJIAN KEBENDAAN,
SEHINGGA MENJAMIN HAK PREFERENS
KREDITUR (DIDAHULUKAN) DARI
KREDITUR-KREDITUR LAINNYA.

11. PENGALIHAN (PASAL 19-24 UUJF)
DENGAN AKTA
OTENTIK ATAU AKTA
P BAWAH TANGAN
E
N KREDITUR CESSIE BERALIHANNYA DEMI HUKUM
SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN
(PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG)
G KEPADA KREDITUR BARU
A
PRINSIP DROIT DE SUIT
L
I BENDA
PERSEDIAAN
H DEBITUR MENJUAL/
MENYEWAKAN
A BUKAN BENDA
PERSEDIAAN MESIN PRODUKSI,
MOBIL PRIBADI,
N RUMAH PRIBADI
PENERIMA FIDUSIA TIDAK MENANGGUNG
KEWAJIBAN ATAS AKIBAT TINDAKAN ATAU
KELALAIAN PEMBERI FIDUSIA BAIK YANG
TIMBUL DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL ATAU
YANG TIMBUL DARI PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN
DAN PENGALIHAN BENDA YANG MENJADI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA

12. HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA (PASAL 25-26
UUJF)
HAPUSNYA HUTANG YANG DIJAMIN DENGAN FIDUSIA (PELUNASAN)
H
A
P PELEPASAN HAK ATAS JAMINAN FIDUSIA OLEH PENERIMA FIDUSIA
U
S MUSNAHNYA BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA (TIDAK HAPUS CLAIM ASURANSI)
ATAS PERMINTAAN PENERIMA FIDUSIA
KANTOR PENDATARAN FIDUSIA (KPF) AKAN
MENCORET PENCATATAN JAMINAN FIDUSIA
DARI BUKU DAFTAR FIDUSIA DAN MENERBITKAN
SURAT KETERANGAN BAHWA SURAT SERTIFIKAT
FIDUSIA TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

13. HAK MENDAHULU
PASAL 27 UUJF
(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor
lainnya.
(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan
piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia.
(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena
adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.
 Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran
Fidusia.
 Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar
kepailitan dan atau likuidasi.

14. HAK MENDAHULU (LANJUTAN)
PASAL 28 UUJF
Apabila atas Benda yang sama
menjadi Objek Jaminan Fidusia
Lebih dari 1 perjanjian Jaminan
Fidusia, maka hak yang didahulukan
Sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, diberikan kepada pihak
Yang Lebih dahulu mendaftarkannya
pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

15. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASAL (29-34 UUJF)
DEBITUR
CIDERA JANJI
EKSEKUSI
PELAKSANAAN TITEL PELELANGAN PENJUALAN DIBAWAH
EKSEKUTORIAL UMUM TANGAN

16. EKSEKUSI (LANJUTAN)
 Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia
berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila
perlu dapat meminta bantuan pihak berwenang.
 Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi
hukum .
 Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk
memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera
janji batal demi hukum.
 Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib
mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
 Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap
bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

17. KETENTUAN PIDANA
PASAL 35 UUJF
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA
MEMALSUKAN, MENGUBAH, MENGHILANGKAN, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA
ATAU DENGAN CARA APAPUN MEMBERIKAN PALING SINGKAT 1 TAHUN DAN PALING
LAMA 5 TAHUN DAN DENDA PALING
KETERAANGAN SECARA MENYESATKAN YANG SEDIKIT Rp. 10.000.000,-DAN PALING
JIKA HAL TERSEBUT DIKETAHUI OLEH SALAH BANYAK Rp.100.000.000,-
SATU PIHAK TIDAK MELAHIRKAN PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA,
PASAL 36 UUJF
PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN,
MENGGADAIKAN, ATAU MENYEWAKAN
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA
BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN PALING LAMA 2 TAHUN DAN DENDA
FIDUSIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PALING BANYAK Rp.50.000.000,-
PASAL 23 ayat(2) YANG DILAKUKAN TANPA
PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU
DARI PENERIMA FIDUSIA.

18. PERISTILAHAN (1)
PIUTANG adalah hak untuk menerima pembayaran.
BENDA adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan
dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar,
yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
PEMBERI FIDUSIA adalah orang perseorangan atau
korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia.
PENERIMA FIDUSIA adalah orang perseorangan atau
korporasi yang mempunyai piutang yang
pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

19. PERISTILAHAN (LANJUTAN) (2)
UTANG adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat
dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang
Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung
maupun kontinjen.
KREDITOR adalah pihak yang mempunyai piutang
karena perjanjian atau undang-undang.
DEBITOR adalah pihak yang mempunyai utang karena
perjanjian atau undang-undang.
SETIAP ORANG adalah orang perseorangan atau korporasi.