Undang-undang ini mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan akibat pemindahan hak, pemberian hak baru, dan waris. Tarif pajaknya adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak setelah dikur
PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak
BPHT adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan
PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak
BPHT adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan
PP 34 TAHUN 2016 ::::: TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TAN...Roko Subagya
PP 34 TAHUN 2016 ::::: TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN , DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
PP 34 TAHUN 2016 ::::: TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN , DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
PP 34 TAHUN 2016 ::::: TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TAN...Roko Subagya
PP 34 TAHUN 2016 ::::: TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN , DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
PP 34 TAHUN 2016 ::::: TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN , DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. DASAR HUKUM
UU NO. 21 TAHUN 1997
UU NO. 20 TAHUN 2000
UU NO. 28 TAHUN 2009
3
UU NO. 1 TAHUN 2022
3. 4
TANAH
Memenuhi kebutuhan
dasar untuk papan
Alat investasi yg
menguntungkan
Bagi yang memperoleh hak atas
tanah
Memberikan kontribusi kepada negara
dengan membayar pajak (BPHTB)
Lahan usaha
WAJAR
4. 5
PRINSIP-PRINSIP YANG DIATUR
DALAM UNDANG-UNDANG TTG BPHTB
o Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau Bangunan.
o Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak
atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
o Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan Bangunan.
o Tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena
Pajak (NPOPKP)
o Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
ditetapkan sebesar paling sedikit Rp 80.000.000,00
(delapan puluh juta rupiah) dan Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) atas waris atau hibah wasiat
o
5. OBJEK PAJAK
Pasal 44 ayat (1)
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
PEMINDAHAN HAK
PEMBERIAN HAK
BARU
bambang tedja m.r. 6
6. JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
Pasal 44 ayat (2)
A. PEMINDAHAN HAK karena :
1. Jual beli; 2. Tukar menukar;
3. Hibah; 4. Hibah wasiat;
5. Waris;
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
9. Pelaksanaan putusan hakim yg. mempunyai kekuatan
hukum tetap;
10. Penggabungan usaha;
11. Peleburan usaha;
12. Pemekaran usaha;
13. Hadiah.
B. PEMBERIAN HAK BARU karena :
1. Kelanjutan pelepasan hak;
2. Di luar pelepasan hak.
bambang tedja m.r. 7
7. JENIS HAK-HAK ATAS TANAH
Pasal 44 ayat (3)
Diatur dalam UUPA
(UU No. 5/1960)
Diatur dalam UURS
(UU No. 16/1985)
PP No. 43/1983 jo.
PP No. 112/2000
• Hak Milik
• Hak Guna Usaha
• Hak Guna Bangunan
• Hak Pakai
• Hak Milik atas
satuan Rumah
Susun
• Hak Pengelolaan
bambang tedja m.r. 8
8. OBJEK PAJAK
YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB
Pasal 44 ayat (6)
• Untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah yang dicatat
sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
• Perwakilan diplomatik dan konsulat (asas timbal balik);
• Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
• Badan/perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak
menjalankan usaha di luar fungsinya;
• Orang pribadi/badan karena konversi hak/perbuatan hukum lain
tanpa perubahan nama;
• Orang pribadi /badan karena wakaf;
• Orang pribadi/badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
• Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan. 9
9. SUBJEK PAJAK
Pasal 45
Orang pribadi atau badan yang memperoleh
hak atas tanah dan/atau bangunan
dikenakan kewajiban membayar pajak
Wajib Pajak
10
10. DASAR PENGENAAN
Pasal 46
Nilai Perolehan Objek Pajak
(NPOP)
Harga Transaksi
------------------------
• jual beli
• penunjukan
pembeli dalam
lelang
Nilai Pasar
---------------------------------
• tukar menukar
• hibah
• hibah wasiat
• waris
• pemasukan dlm
perseroan atau badan
hukum lainnya
• pemisahan hak
• penggabungan usaha
• hadiah.........dll
Apabila NPOP
tidak diketahui
atau lebih
rendah dari
NJOP PBB
NJOP PBB
11
11. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK
KENA PAJAK ( NPOPTKP)
Rp 300.000.000,00
untuk waris atau hibah wasiat
bagi OP yg msh dlm hub. klg.
sedarah dlm. garis keturunan
lurus 1 derajat keatas atau
kebawah termasuk suami/istri
Rp 80.000.000,00
selain perolehan hak dari
waris dan hibah wasiat
12
13. CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 48
BPHTB = (NPOP – NPOPTKP) x Tarif
Bila NJOP digunakan sebagai dasar
pengenaan
BPHTB = (NJOP – NPOPTKP) x Tarif
atau
14
15. SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 49
- jual beli - tukar-menukar
- hibah - hibah wasiat
- pemasukan dlm. perseroan/badan
hukum lainnya
- pemisahan hak yg. mengakibatkan
peralihan
- penggabungan usaha
- peleburan usaha
- pemekaran usaha - hadiah
-
- putusan hakim
- lelang
- pemberian hak baru sbg. kelanjutan
pelepasan hak & diluar pelepasan hak
- waris
sejak tgl. dibuat dan ditanda
tanganinya akta
sejak tgl. pendaftaran
perolehan hak
sejak tgl. putusan pengadilan
yang tetap
sejak tgl. penunjukan
pemenang lelang
sejak tgl. diterbitkannya surat
keputusan pemberian hak
16
16. PENETAPAN, SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN
WP BPHTB wajib membayar sendiri pajak yang terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
SSPD juga merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
SSPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani
oleh Wajib Pajak atau kuasanya
Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tatacara pengisian SSPD diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah
17
17. SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
Penetapan SSPD mengacu pada sistem dan prosedur
pemungutan BPHTB
Sistem dan prosedur diatas mencakup tatacara penyampaian,
pembayaran, penelitian, pelaporan, penagihan dan pengurangan
SSPD-BPHTB serta pendaftaran dan pengurusan akta pemindahan
hak atas tanah dan/atau bangunan
Ketentuan mengenai sistem dan prosedur pemungutan BPHTB diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah
18
18. KETENTUAN BAGI PEJABAT
Notaris/PPAT/Kakanwil/Kakan.
Pertanahan
Bukti Pembayaran BPHTB
• Penandatanganan Akta
• Penandatanganan Risalah Lelang
• Pendaftaran hak/peralihan hak
Sanksi :
Jika melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)
- Notaris/PPAT = denda Rp 7.500.000,00
- Kakanwil/Kakan. Pertanahan Kod./Kab. = Peraturan Perundang-
undangan
19
19. KEWAJIBAN MELAPOR
BAGI PEJABAT
Notaris/PPAT
Pembuatan Akta/
Risalah Lelang
Bulan yang
bersangkutan
Batas waktu pelaporan
kepada Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk
Tanggal 10
bulan berikutnya
Sanksi :
Lewat waktu denda Rp 250.000,00
untuk setiap laporan
20
20. KETENTUAN PENUTUP
Pasal 189 dan 192
Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah serta Pajak dan Retribusi dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku.
21