SlideShare a Scribd company logo
Menentukan Titik Taut dalam Hukum Perdata
Internasional
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
HPI Tradisional
 Berdasarkan pendekatan tradisional, proses
penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai
dengan evaluasi terhadap titik-titik taut (primer)
dan setelah mengalami proses kualifikasi fakta,
konsep titik taut kembali digunakan dalam rangka
menentukan hukum yang akan diberlakukan
dalam perkara HPI yang bersangkutan.
Definisi Titik Taut
 Secara sederhana, titik-titik taut didefinisikan sebagai
fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara (HPI)
yang menunjukkan pertautan antara perkara itu
dengan suatu tempat di negara tertentu, dan karena
itu menciptakan relevensi antara perkara yang
bersangkutan dengan kemungkinan berlakunya
sistem/aturan hukum intern dari tempat itu.
Contoh Titik Taut
 Kewarganegaraan pihak pewaris = (Jerman)
 Tempat kediaman tetap (domisili) pewaris = (Inggris)
 Letak benda (situs rei) = (Italia, Inggris, Jerman)
 Tempat perbuatan hukum dilakukan (pembuatan
testament) = (Prancis)
 Tempat perkara diajukan (forum) = (Jerman)
Objek HPI Mengenai Titik Taut
 Prof E.J. Cohn, berpandangan bahwa salah satu objek
dari HPI adalah untuk meletakkan aturan-aturan
dalam rangka memilih hukum yang akan diberlakukan
(rules for the choice of law). Choice of Law Rules itu
adalah aturan-aturan yang menegaskan hukum apa
yang seharusnya mengatur suatu perkara yang
mengandung unsur asing. Usaha pemilihan hukum
ini, hampir selalu bergantung pada titik-titik taut yang
akan menunjukkan sistem hukum apa yang relevan
dengan sekumpulan fakta yang tengah dihadapi.
Beberapa Konsep Titik Taut
 Menurut Prof E.J. Cohn, beberapa titik taut lain yang
penting adalah:
1. Hukum dari tempat dilaksanakannya perbuatan (lex
loci actus)
2. Hukum dari tempat dimana benda-benda tetap
terletak (lex rei sitae)
3. Tempat pembuatan dan atau pelaksanaan kontrak
(locus contractus/locus solutionis)
Jenis Titik Taut dalam HPI
 Dalam HPI dikenal dua jenis titik taut, yaitu:
 (1) Titik Taut Primer (Primary Points of Contact). Yaitu
fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa
hukum, yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum
ini mengandung unsur-unsur asing (foreign elements)
dan peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa
HPI, bukan peristiwa hukum intern/domestic semata.
Jenis Titik Taut dalam HPI
 (2) Titik Taut Sekunder (Secondary Points of Contact).
Yaitu fakta-fakta dalam perkara HPI yang akan
membantu penentuan hukum manakah yang harus
diberlakukan dalam menyelesaikan persoalan HPI
yang sedang dihadapi. Titik taut sekunder ini sering
disebut dengan titik taut penentu karena fungsinya
akan menentukan hukum dari tempat manakah yang
akan digunakan sebagai the applicable law dalam
menyelesaikan suatu perkara.
Cara Menentukan Titik Taut
 Pada saat berhadapan dengan suatu persoalan yang
merupakan peristiwa hukum keperdataan bisa jadi
bukanlah perkara perdata biasa antar warganegara.
Menjadi tidak biasa disini maksudnya terdapat fakta-fakta
yang meletakkan adanya hubungan dengan sistem hukum
lain diluar hukum nasional misalnya terdapat unsur asing.
 Keadaan seperti itu disebut oleh Sudargo Gautama dengan
istilah titik-titik pertalian (titik taut) atau oleh Cheshire
sebagai Connecting Factor. Untuk itulah keterampilan
hukum dalam menemukan titik pertalian dalam HPI
sangat penting dimiliki.
Cara Menentukan Titik Taut
 Titik taut primer (TTP) sebagai titik taut pembeda yang
menentukan bahwa peristiwa hukum yang terjadi bukan
perdata biasa tetapi terhubung dengan Hukum Perdata
Internasional.
 Bagian dari Titik Taut Primer yang relevan misalnya
mengenai hal menyangkut kewarganegaraan, domisili,
tempat kediaman, tempat kedudukan (untuk badan
hukum), Pilihan Hukum dalam Hubungan Intern yang
disepakati para pihak termasuk bendera kapal.
 Bagian-bagian ini pada intinya merupakan fakta-fakta yang
harus dipelajari sebagai pertalian utama (primer)
menentukan peristiwa hukum tersebut termasuk HPI.
Cara Menentukan Titik Taut
 Kemudian tidak cukup sampai di titik taut primer saja,
keterampilan kedua yang sangat penting adalah bagaimana
menemukan titik taur sekunder (TTS).
 Pada saat bagian dari TTP telah ditemukan tentu
permasalahan selanjutnya adalah mengenai stelsel hukum
negara mana yang semestinya diberlakukan. Dengan kata
lain TPS merupakan titik taut penentu dari keadaan yang
berhubungan dengan HPI.
 Ketika bagian dari TPP tersangkut fakta mengenai
perselisihan kewarganegaraan, domisili, bendera kapal,
dan tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum,
maka titik taut sekundernya dilakukan dengan cara
menemukan syarat formil dan materiil dari aturan atau
hukum masing-masing negara.
Cara Menentukan Titik Taut
 Bagian lainya mengenai pentingnya TTS dalam HPI
adalah memperhatikan :
 Asas hukum kebendaan lex Rei Sitae (tempat letaknya
benda), kemudian tempat dimana diadakan perbuatan
hukum (Lex Loci Actus), tempat diadakannya
perjanjian (Lex Loci Contractus), tempat
dilaksanakannya perjanjian (lex luci solution, lex loci
executionis), tempat terjadinya perbuatan melanggar
hukum (Lex Luci Deliecti commissie), Maksud dari
para pihak yang diwujudkan dalam pihan hukum
(choice of Law), tempat diajukannya proses perkara.

More Related Content

What's hot

Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
villa kuta indah
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Vallen Hoven
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
DenaAgustina
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Idik Saeful Bahri
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Dian Oktavia
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
Nakano
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Arman Solit
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Syifa Nadia
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
Teuku Alaidinsyah
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
Vallen Hoven
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Shelly Selviana
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 

Similar to Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata internasional (Idik Saeful Bahri)

Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01
Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01
Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01
ahmad akhyar
 
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.doc
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.docmateri 1 Pengertian & Ruang Lingkup.doc
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.doc
JhonTrey1
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
ekahariansyah96
 
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pptx
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pptxKuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pptx
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pptx
BulanRizkaAngela1
 
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdf
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdfKuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdf
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdf
adhyaksametro
 
Diskusi 2 Hukum Perdata Internasional peristiwa HPI titik taut primer dan ti...
Diskusi 2 Hukum Perdata Internasional peristiwa HPI  titik taut primer dan ti...Diskusi 2 Hukum Perdata Internasional peristiwa HPI  titik taut primer dan ti...
Diskusi 2 Hukum Perdata Internasional peristiwa HPI titik taut primer dan ti...
Indra Sofian
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
Sumber Hukum Internasional
Sumber Hukum InternasionalSumber Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasionalmayasungeb
 
Kuliah pthi, asas asas hukum perdata
Kuliah pthi, asas asas hukum perdataKuliah pthi, asas asas hukum perdata
Kuliah pthi, asas asas hukum perdataBetlehemKetarenR
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptx
donihasmanto
 
KULIAH-V (1).pptx
KULIAH-V (1).pptxKULIAH-V (1).pptx
KULIAH-V (1).pptx
trblAGr
 
Materi HPI yang menjadi acuan dasar kuliah
Materi HPI yang menjadi acuan dasar kuliahMateri HPI yang menjadi acuan dasar kuliah
Materi HPI yang menjadi acuan dasar kuliah
JukiBzz
 
Kontrak daganginternasional 30maret2009
Kontrak daganginternasional 30maret2009Kontrak daganginternasional 30maret2009
Kontrak daganginternasional 30maret2009
Aulia Rachmi
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
Locus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum PidanaLocus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum Pidana
Izzatul Ulya
 
privatLegal memorandum ataopinion(1)
privatLegal memorandum ataopinion(1)privatLegal memorandum ataopinion(1)
privatLegal memorandum ataopinion(1)Agus Irfandi
 
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...
anindiaputri762
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasAprizal Gauul
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
rradityaaa
 

Similar to Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata internasional (Idik Saeful Bahri) (20)

Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01
Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01
Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01
 
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.doc
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.docmateri 1 Pengertian & Ruang Lingkup.doc
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.doc
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pptx
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pptxKuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pptx
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pptx
 
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdf
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdfKuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdf
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdf
 
Diskusi 2 Hukum Perdata Internasional peristiwa HPI titik taut primer dan ti...
Diskusi 2 Hukum Perdata Internasional peristiwa HPI  titik taut primer dan ti...Diskusi 2 Hukum Perdata Internasional peristiwa HPI  titik taut primer dan ti...
Diskusi 2 Hukum Perdata Internasional peristiwa HPI titik taut primer dan ti...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Sumber Hukum Internasional
Sumber Hukum InternasionalSumber Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasional
 
Kuliah pthi, asas asas hukum perdata
Kuliah pthi, asas asas hukum perdataKuliah pthi, asas asas hukum perdata
Kuliah pthi, asas asas hukum perdata
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptx
 
KULIAH-V (1).pptx
KULIAH-V (1).pptxKULIAH-V (1).pptx
KULIAH-V (1).pptx
 
Materi HPI yang menjadi acuan dasar kuliah
Materi HPI yang menjadi acuan dasar kuliahMateri HPI yang menjadi acuan dasar kuliah
Materi HPI yang menjadi acuan dasar kuliah
 
Kontrak daganginternasional 30maret2009
Kontrak daganginternasional 30maret2009Kontrak daganginternasional 30maret2009
Kontrak daganginternasional 30maret2009
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Locus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum PidanaLocus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum Pidana
 
Pkn Kel 4
Pkn Kel 4Pkn Kel 4
Pkn Kel 4
 
privatLegal memorandum ataopinion(1)
privatLegal memorandum ataopinion(1)privatLegal memorandum ataopinion(1)
privatLegal memorandum ataopinion(1)
 
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 

More from Idik Saeful Bahri

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 

More from Idik Saeful Bahri (20)

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
 
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
 
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
 

Recently uploaded

449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
SyifaNurlitaTavadjio
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 

Recently uploaded (13)

449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 

Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata internasional (Idik Saeful Bahri)

  • 1. Menentukan Titik Taut dalam Hukum Perdata Internasional IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
  • 2. HPI Tradisional  Berdasarkan pendekatan tradisional, proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut (primer) dan setelah mengalami proses kualifikasi fakta, konsep titik taut kembali digunakan dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan.
  • 3. Definisi Titik Taut  Secara sederhana, titik-titik taut didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara (HPI) yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat di negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevensi antara perkara yang bersangkutan dengan kemungkinan berlakunya sistem/aturan hukum intern dari tempat itu.
  • 4. Contoh Titik Taut  Kewarganegaraan pihak pewaris = (Jerman)  Tempat kediaman tetap (domisili) pewaris = (Inggris)  Letak benda (situs rei) = (Italia, Inggris, Jerman)  Tempat perbuatan hukum dilakukan (pembuatan testament) = (Prancis)  Tempat perkara diajukan (forum) = (Jerman)
  • 5. Objek HPI Mengenai Titik Taut  Prof E.J. Cohn, berpandangan bahwa salah satu objek dari HPI adalah untuk meletakkan aturan-aturan dalam rangka memilih hukum yang akan diberlakukan (rules for the choice of law). Choice of Law Rules itu adalah aturan-aturan yang menegaskan hukum apa yang seharusnya mengatur suatu perkara yang mengandung unsur asing. Usaha pemilihan hukum ini, hampir selalu bergantung pada titik-titik taut yang akan menunjukkan sistem hukum apa yang relevan dengan sekumpulan fakta yang tengah dihadapi.
  • 6. Beberapa Konsep Titik Taut  Menurut Prof E.J. Cohn, beberapa titik taut lain yang penting adalah: 1. Hukum dari tempat dilaksanakannya perbuatan (lex loci actus) 2. Hukum dari tempat dimana benda-benda tetap terletak (lex rei sitae) 3. Tempat pembuatan dan atau pelaksanaan kontrak (locus contractus/locus solutionis)
  • 7. Jenis Titik Taut dalam HPI  Dalam HPI dikenal dua jenis titik taut, yaitu:  (1) Titik Taut Primer (Primary Points of Contact). Yaitu fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum, yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum ini mengandung unsur-unsur asing (foreign elements) dan peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa HPI, bukan peristiwa hukum intern/domestic semata.
  • 8. Jenis Titik Taut dalam HPI  (2) Titik Taut Sekunder (Secondary Points of Contact). Yaitu fakta-fakta dalam perkara HPI yang akan membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan persoalan HPI yang sedang dihadapi. Titik taut sekunder ini sering disebut dengan titik taut penentu karena fungsinya akan menentukan hukum dari tempat manakah yang akan digunakan sebagai the applicable law dalam menyelesaikan suatu perkara.
  • 9. Cara Menentukan Titik Taut  Pada saat berhadapan dengan suatu persoalan yang merupakan peristiwa hukum keperdataan bisa jadi bukanlah perkara perdata biasa antar warganegara. Menjadi tidak biasa disini maksudnya terdapat fakta-fakta yang meletakkan adanya hubungan dengan sistem hukum lain diluar hukum nasional misalnya terdapat unsur asing.  Keadaan seperti itu disebut oleh Sudargo Gautama dengan istilah titik-titik pertalian (titik taut) atau oleh Cheshire sebagai Connecting Factor. Untuk itulah keterampilan hukum dalam menemukan titik pertalian dalam HPI sangat penting dimiliki.
  • 10. Cara Menentukan Titik Taut  Titik taut primer (TTP) sebagai titik taut pembeda yang menentukan bahwa peristiwa hukum yang terjadi bukan perdata biasa tetapi terhubung dengan Hukum Perdata Internasional.  Bagian dari Titik Taut Primer yang relevan misalnya mengenai hal menyangkut kewarganegaraan, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan (untuk badan hukum), Pilihan Hukum dalam Hubungan Intern yang disepakati para pihak termasuk bendera kapal.  Bagian-bagian ini pada intinya merupakan fakta-fakta yang harus dipelajari sebagai pertalian utama (primer) menentukan peristiwa hukum tersebut termasuk HPI.
  • 11. Cara Menentukan Titik Taut  Kemudian tidak cukup sampai di titik taut primer saja, keterampilan kedua yang sangat penting adalah bagaimana menemukan titik taur sekunder (TTS).  Pada saat bagian dari TTP telah ditemukan tentu permasalahan selanjutnya adalah mengenai stelsel hukum negara mana yang semestinya diberlakukan. Dengan kata lain TPS merupakan titik taut penentu dari keadaan yang berhubungan dengan HPI.  Ketika bagian dari TPP tersangkut fakta mengenai perselisihan kewarganegaraan, domisili, bendera kapal, dan tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, maka titik taut sekundernya dilakukan dengan cara menemukan syarat formil dan materiil dari aturan atau hukum masing-masing negara.
  • 12. Cara Menentukan Titik Taut  Bagian lainya mengenai pentingnya TTS dalam HPI adalah memperhatikan :  Asas hukum kebendaan lex Rei Sitae (tempat letaknya benda), kemudian tempat dimana diadakan perbuatan hukum (Lex Loci Actus), tempat diadakannya perjanjian (Lex Loci Contractus), tempat dilaksanakannya perjanjian (lex luci solution, lex loci executionis), tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum (Lex Luci Deliecti commissie), Maksud dari para pihak yang diwujudkan dalam pihan hukum (choice of Law), tempat diajukannya proses perkara.