Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Esai amatir selanjutnya, dibuat untuk memenuhi syarat menjadi keanggotaan "pusat study konsultasi hukum". Esai ini hanya sekedar menggambarkan, betapa berwarnanya sistem hukum yang ada di Indonesia. Mulai dari sistem turunan dari para kolonial dahulu kala hingga sistem hukum adat dan agama (Islam). Semoga bermanfaat, Merdeka.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Esai amatir selanjutnya, dibuat untuk memenuhi syarat menjadi keanggotaan "pusat study konsultasi hukum". Esai ini hanya sekedar menggambarkan, betapa berwarnanya sistem hukum yang ada di Indonesia. Mulai dari sistem turunan dari para kolonial dahulu kala hingga sistem hukum adat dan agama (Islam). Semoga bermanfaat, Merdeka.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
S. Gautama:
PH adalah para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan, mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka.
Mereka hanya bisa/bebas untuk memilih tetapi mereka tidak bebas untuk menentukan sendiri perundang-undangannya.
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Penggolongan suatu peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi kedalam system kaedah-kaedah Hukum perdata Internasional dan hukum materiil nasional disebut :
kwalifikasi (Bartin, Van Brakel), atau “Classification” (Wolf, Graveson) atau characterization (Ehrensweig).
Kualifikasi dapat dilakukan baik pada lapangan hukum public, hukum pidana maupun hukum perdata. (sebagai contoh: seseorang yang memasuki rumah orang lain secara paksa dengan merusak pintu, maka kualifikasinya/ penggolonngan peristiwa ini kedalam hukum Pidana, dan kejahatannya (tindak pidananya) adalah: memasuki rumah orang tanpa izin melanggar Pasal 167 (1) KUHP dan merusak pintu: melanggar Pasal 167 ayat (2) KUHP)
- Contoh lain mengenai: seorang anak asing (bukan WNI) yang tidak diakui sah, akan menuntut hak-haknya dari ayahnya yang berkewarganegaraan sama, maka penggolongan fakta-fakta ini kedalam hukum Perdata, mengenai status seorang anak yang diatur dalam Pasal 16 AB (prinsip nasionalitas)
Kualifikasi ada dua macam, yaitu:
QUALIFICATION OF LAW, yaitu penggolongan atau pembagian semua kaedah-kaedah hukum yang ada, menurut kriteria yang ditentukan lebih dahulu. Misalnya pembagian kedalam: hukum perjanjian, Hukum Penanaman Modal, Hukum Waris, Hukum Perseorangan dan sebagainya.
QUALIFICATION OF FACTS, penggolongan / penyalinan hukum dari fakta-fakta sehari-hari kedalam istilah hukum, fakta-fakta tersebut dimasukkan kedalam kotak-kotak hukum / bagian- bagian hukum yang telah tersedia (kaedah hukum yang bersangkutan).
Locus dalam kamus hukum S.Adiwinoto (1977:34), yang artinya tempat, locus delicti adalah ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana. Penentuan tempat delik dalam bahasa latin dikenal dengan locus delicti, yang merupakan rangkaian dari kata locus dan delictum. Locus berarti ”tempat,” sedangkan delictum berarti “perbuatan melawan hukum, kejahatan, dan tindak pidana”. Sehingga locus delicti berarti “tempat kejadian dari kejahatan”.
2. HPI Tradisional
Berdasarkan pendekatan tradisional, proses
penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai
dengan evaluasi terhadap titik-titik taut (primer)
dan setelah mengalami proses kualifikasi fakta,
konsep titik taut kembali digunakan dalam rangka
menentukan hukum yang akan diberlakukan
dalam perkara HPI yang bersangkutan.
3. Definisi Titik Taut
Secara sederhana, titik-titik taut didefinisikan sebagai
fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara (HPI)
yang menunjukkan pertautan antara perkara itu
dengan suatu tempat di negara tertentu, dan karena
itu menciptakan relevensi antara perkara yang
bersangkutan dengan kemungkinan berlakunya
sistem/aturan hukum intern dari tempat itu.
4. Contoh Titik Taut
Kewarganegaraan pihak pewaris = (Jerman)
Tempat kediaman tetap (domisili) pewaris = (Inggris)
Letak benda (situs rei) = (Italia, Inggris, Jerman)
Tempat perbuatan hukum dilakukan (pembuatan
testament) = (Prancis)
Tempat perkara diajukan (forum) = (Jerman)
5. Objek HPI Mengenai Titik Taut
Prof E.J. Cohn, berpandangan bahwa salah satu objek
dari HPI adalah untuk meletakkan aturan-aturan
dalam rangka memilih hukum yang akan diberlakukan
(rules for the choice of law). Choice of Law Rules itu
adalah aturan-aturan yang menegaskan hukum apa
yang seharusnya mengatur suatu perkara yang
mengandung unsur asing. Usaha pemilihan hukum
ini, hampir selalu bergantung pada titik-titik taut yang
akan menunjukkan sistem hukum apa yang relevan
dengan sekumpulan fakta yang tengah dihadapi.
6. Beberapa Konsep Titik Taut
Menurut Prof E.J. Cohn, beberapa titik taut lain yang
penting adalah:
1. Hukum dari tempat dilaksanakannya perbuatan (lex
loci actus)
2. Hukum dari tempat dimana benda-benda tetap
terletak (lex rei sitae)
3. Tempat pembuatan dan atau pelaksanaan kontrak
(locus contractus/locus solutionis)
7. Jenis Titik Taut dalam HPI
Dalam HPI dikenal dua jenis titik taut, yaitu:
(1) Titik Taut Primer (Primary Points of Contact). Yaitu
fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa
hukum, yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum
ini mengandung unsur-unsur asing (foreign elements)
dan peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa
HPI, bukan peristiwa hukum intern/domestic semata.
8. Jenis Titik Taut dalam HPI
(2) Titik Taut Sekunder (Secondary Points of Contact).
Yaitu fakta-fakta dalam perkara HPI yang akan
membantu penentuan hukum manakah yang harus
diberlakukan dalam menyelesaikan persoalan HPI
yang sedang dihadapi. Titik taut sekunder ini sering
disebut dengan titik taut penentu karena fungsinya
akan menentukan hukum dari tempat manakah yang
akan digunakan sebagai the applicable law dalam
menyelesaikan suatu perkara.
9. Cara Menentukan Titik Taut
Pada saat berhadapan dengan suatu persoalan yang
merupakan peristiwa hukum keperdataan bisa jadi
bukanlah perkara perdata biasa antar warganegara.
Menjadi tidak biasa disini maksudnya terdapat fakta-fakta
yang meletakkan adanya hubungan dengan sistem hukum
lain diluar hukum nasional misalnya terdapat unsur asing.
Keadaan seperti itu disebut oleh Sudargo Gautama dengan
istilah titik-titik pertalian (titik taut) atau oleh Cheshire
sebagai Connecting Factor. Untuk itulah keterampilan
hukum dalam menemukan titik pertalian dalam HPI
sangat penting dimiliki.
10. Cara Menentukan Titik Taut
Titik taut primer (TTP) sebagai titik taut pembeda yang
menentukan bahwa peristiwa hukum yang terjadi bukan
perdata biasa tetapi terhubung dengan Hukum Perdata
Internasional.
Bagian dari Titik Taut Primer yang relevan misalnya
mengenai hal menyangkut kewarganegaraan, domisili,
tempat kediaman, tempat kedudukan (untuk badan
hukum), Pilihan Hukum dalam Hubungan Intern yang
disepakati para pihak termasuk bendera kapal.
Bagian-bagian ini pada intinya merupakan fakta-fakta yang
harus dipelajari sebagai pertalian utama (primer)
menentukan peristiwa hukum tersebut termasuk HPI.
11. Cara Menentukan Titik Taut
Kemudian tidak cukup sampai di titik taut primer saja,
keterampilan kedua yang sangat penting adalah bagaimana
menemukan titik taur sekunder (TTS).
Pada saat bagian dari TTP telah ditemukan tentu
permasalahan selanjutnya adalah mengenai stelsel hukum
negara mana yang semestinya diberlakukan. Dengan kata
lain TPS merupakan titik taut penentu dari keadaan yang
berhubungan dengan HPI.
Ketika bagian dari TPP tersangkut fakta mengenai
perselisihan kewarganegaraan, domisili, bendera kapal,
dan tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum,
maka titik taut sekundernya dilakukan dengan cara
menemukan syarat formil dan materiil dari aturan atau
hukum masing-masing negara.
12. Cara Menentukan Titik Taut
Bagian lainya mengenai pentingnya TTS dalam HPI
adalah memperhatikan :
Asas hukum kebendaan lex Rei Sitae (tempat letaknya
benda), kemudian tempat dimana diadakan perbuatan
hukum (Lex Loci Actus), tempat diadakannya
perjanjian (Lex Loci Contractus), tempat
dilaksanakannya perjanjian (lex luci solution, lex loci
executionis), tempat terjadinya perbuatan melanggar
hukum (Lex Luci Deliecti commissie), Maksud dari
para pihak yang diwujudkan dalam pihan hukum
(choice of Law), tempat diajukannya proses perkara.