Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Esai amatir selanjutnya, dibuat untuk memenuhi syarat menjadi keanggotaan "pusat study konsultasi hukum". Esai ini hanya sekedar menggambarkan, betapa berwarnanya sistem hukum yang ada di Indonesia. Mulai dari sistem turunan dari para kolonial dahulu kala hingga sistem hukum adat dan agama (Islam). Semoga bermanfaat, Merdeka.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Esai amatir selanjutnya, dibuat untuk memenuhi syarat menjadi keanggotaan "pusat study konsultasi hukum". Esai ini hanya sekedar menggambarkan, betapa berwarnanya sistem hukum yang ada di Indonesia. Mulai dari sistem turunan dari para kolonial dahulu kala hingga sistem hukum adat dan agama (Islam). Semoga bermanfaat, Merdeka.
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
1. Benda Berwujud dan Tidak Berwujud
Sebagai Objek Hukum Perdata
Oleh :
Yunanda Putra
And Team
2. Pengertian Benda dalam
Hukum
Hukum Benda adalah Peraturan–peraturan hukum
yang mengatur tentang benda atau barang-barang
(zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijk recht).
Pengertian benda dapat dibedakan menjadi
pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas.
3. Pengertian benda (zaak) dinyatakan dalam pasal
499 KUH Perdata :
“ Menurut paham undang-undang yang dinamakan
dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-
tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”
Berdasarkan ketentuan tersebut pengertian benda
meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh
subjek hukum, baik itu berupa barang (goed)
maupun hak (recht), sepanjang objek dari hak milik
itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.
4. Dalam sistem hukum perdata Barat (BW)
pengertian benda sebagai objek hukum
tidak hanya meliputi benda yang
berwujud yang dapat ditangkap dengan
pancaindera, tetapi juga benda yang
tidak berwujud yakni hak-hak atas benda
yang berwujud
5. Dasar Hukum Benda
Benda yang dalam hukum perdata diatur
dalam Buku II BW, pengaturan tentang hukum
benda dalam Buku II BW ini mempergunakan
system tertutup, artinya orang tidak
diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan
selain dari yang telah diatur dalam undang
undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat
memaksa (dwingend recht), artinya harus
dipatuhi,tidak boleh disimpangi, termasuk
membuat peraturan baru yang menyimpang dari
yang telah ditetapkan .
6. Pada masa kini, selain diatur di Buku II
BW, hukum benda juga diatur dalam:
Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun
1960, dimana diatur hak-hak kebendaan yang
berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang
terkandung didalamnya.
Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang
mengatur tentang hak atas penggunaan merek
perusahaan dan merek perniagaan .
Undang-Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang
mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak
berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik .
Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun
1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan
bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan
7. Ruang lingkup kajian hukum benda meliputi dua hal
yaitu :
Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan
benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat
menjadi objek hukum.
Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan
hak kebendaan. Hak kebendaan (zakelijkrecht)
adalah kewenangan untuk menguasai benda.
8. Pembagian Benda
Benda tidak bergerak dan bergerak
Benda yang berwujud dan benda yang tidak
berwujud
Benda yang musnah dan tidak musnah
Benda yang dapat diganti dan tidak dapat
diganti
Benda yang dapat dibagai dan tidak dapat
dibagi
Benda yang diperdagangkan dan tidak
diperdagangkan
10. Benda Berwujud
Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah
kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan
diraba dengan tangan.
Penyerahan kebendaan bergerak yang berwujud
cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau
secara) nyata dari tangan ke tangan.
11. Benda berwujud (pasal 500) yang timbul dari:
1). Hasil karena alam (natuurlijke vruchten) (pasal
502 ayat 1)
a. tumbuh timbul dari tanah sendiri, seperti buah-
buahan yang berasal dari pohon
b. hasil dari atau dilahirkan oleh binatang-
binatang, seperti telur, susu sapi, atau anak dari
binatang-binatang yang melahirkan.
2). Hasil pekerjaan manusia yang diperoleh karena
penanaman di atasnya (pasal 502 ayat 2) , seperti
ubi-ubian, wortel, atau kacang tanah.
12. Benda tidak berwujud
Benda tidak berwujud yang timbul dari hubungan
hukum tertentu atau hasil perdata (burgerlijke
vruchten) yang terdiri atas:
Piutang-piutang (penagihan-penagihan) (vordering)
yang belum dapat ditagih (pasal 501), berupa piutang
atas nama (aan naam), piutang atas bawa (aan tonder)
atau piutang atas unjuk (aan order);
Penagihan-penagihan lainnya (pasal 502 ayat 2)
berupa uang sewa, uang upeti, uang angsuran, atau
uang bunga.
13. Arti penting pembedaan ini adalah pada saat
pemindah tanganan benda dimaksud, yaitu :
Jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindah
tanganannya harus secara nyata dari tangan ke
tangan.
Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak,
pemindah tanganannya harus dilakukan dengan
balik nama.
14. Penyerahan benda tidak berwujud dalam
bentuk berbagai piutang dilakukan
dengan:
Piutang atas nama (op naam) dengan cara
Cessie
Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara
penyerahan surat dokumen yang bersangkutan
dari tangan ke tangan
Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara
endosemen serta penyerahan dokumen yang
bersangkutan dari tangan ke tangan ( Ps. 163
BWI).