Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak, meliputi pengertian kontrak, asas-asas pembuatan kontrak, dan syarat-syarat sahnya kontrak. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami definisi kontrak, asas-asas dalam pembuatan kontrak, dan membedakan syarat-syarat sahnya kontrak.

1. Dewi Kemala Sari, SH, M.Kn
SEKILAS PANDANG
HUKUM KONTRAK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO

2.  Pengertian Kontrak
 Asas-asas Pembuatan
Kontrak
 Syarat-syarat sahnya
Kontrak
SUB POKOK BAHASAN
Tujuan Pembelajaran :
1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti
kata Definisi kontrak
2. Mahasiswa mampu memahami dan
menjelaskan asas-asas dalam
pembuatan suatu kontrak
3. Mahasiswa mampu membedakan
dan mengevaluasi syarat-syarat
sahnya kontrak

3. Apa itu kontrak..????
Kata “Contract” dalam bahasa Inggris adalah
Perjanjian
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1313 Kontrak atau Perjanjian adalah Perbuatan
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih.

4. R. Subekti :
“suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada orang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melakukan suatu hal”

5. Kebutuhan akan
adanya bantuan
Kebutuhan akan
memperoleh
keuntungan dari
bantuan
yang diberikan
Unsur penyusunan
kontrak

6. Asas- asas Hukum Kontrak
A. Asas Kebebasan Berkontrak
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
• Kebebasan untuk membuat atau tdk membuat perjanjian.
• Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
• Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan
dibuat.
• Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
• Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
• Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan
perundang-undangan yang bersifat opsional.

7. B. Asas Konsensualitas
“Consensus” yang berarti
“SEPAKAT”.
Jadi Konsesualitas adalah
pada dasarnya perjanjian
dan perikatan udah dilahirkan
sejak tercapainya kesepakatan.
Bentuk konsensualitas suatu
perjanjian yang dibuat secara
tertulis (kontrak), salah satunya
adalah adanya pembubuhan tanda
tangan dari pihak-pihak yang
terlibat dalam perjanjian tersebut.

8. C. Asas Itikad Baik
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dil
aksanakan dengan itikad baik (tegoeder trouw).
Asas itikad baik merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian.
Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan
norma-norma Kepatutan dan kesusilaan.
Selain itu, setiap phak yang membuat dan melaksanakan perjanjian juga harus
selalu melandasinya dengan niat baik.

9. D. Asas Kepastian Hukum
Berkaitan dengan adanya akibat dari kontrak, yakni adanya pihak ketiga
sebagai penengah atau hakim yang mengadili para pihak pembuat kontrak
yang sedang berselisih paham yang harus menghormati isi kontrak yang
telah dibuat.
Fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku
khusus terhadap para pembuatnya. Secara Hukum, kontrak dapat
Dipaksakan berlaku melalui Pengadilan.

10. E. Asas Kepribadian
Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau
membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan.
Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat
mengadakan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”
Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang
membuatnya”. Ini berarti bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang
membuatnya.

11. Syarat Sahnya Perjanjian
Pasal 1320 KUHPerdata

12. Syarat Subjektif :
Sepakat : perasaan rela atau ikhlas diantara para pihak-pihak pembuat
kontrak mengenai hal-hal yang dituangkan dalam isi kontrak.
Kesepakatan dinyatakan tidak ada jika kontrak dibuat dengan dasar
penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.
Cakap : Pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah
orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum.
Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum, yaitu mereka
yang belum dewasa (anak-anak), orang dewasa yang ditempatkan
dibawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.
Jika tidak terpenuhinya syarat Subjektif, maka Kontrak
dianggap BATAL/DIBATALKAN...

13. Kriteria Dewasa dalam Hukum :
a. Hukum Perdata : Umur 21 Tahun dan belum pernah kawin.
b. Hukum Pidana : Umur 21 Tahun atau yang belum berumur 21 Tahun sudah
menikah.
c. Hukum Adat : Tidak mengenal batas umur tentang kedewasaan. Cakap berarti mampu
memperhitungkan dan menjaga kepentingannya sendiri, sedangkan tidak cakap berarti tidak
mampu memperhitungkan dan menjaga kepentingannya sendiri.
d. Hukum Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1
Tahun 1974, batas umur 19 Tahun.

14. Syarat Objektif :
Suatu Hal Tertentu : objek yang diatur dalam kontrak harus jelas atau
setidak-tidaknya dapat ditentukan.
Sebuah kontrak harus berisi objek yang dapat ditentukan agar kontrak
mudah dilaksanakan tanpa perlu mengaturnya kembali.
Sebab Yang diperbolehkan (Halal) : kesepakatan yang tertuang didalam
suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, keterti
ban umum, dan kesusilaan.
Pasal 1336 KUHPerdata berbunyi “Bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab,
tetapi terdapat sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain
yang sudah dinyatakan, maka kontrak sebagaimana diatur demikian adalah
SAH”

15. Contoh Objek Kontrak yang dilarang :

16. Bagaimana
dengan objeknya
terlarang.???

17. BATAL DEMI HUKUM
Pasal 1335 KUHPerdata yang menentukan bahwa :
“suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab
yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”
Pasal 1337 KUHPerdata, juga menentukan :
“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang Undang-undang, atau apabila
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

18. Terima Kasih