1. Konsumen merupakan salah satu pemangku kepentingan yang penting bagi suatu bisnis. Pemerintah Indonesia melindungi hak-hak konsumen melalui undang-undang dan portal nasional perlindungan konsumen.

1. Executive Summary
Nama : Umi Lestari Jurusan Magister Manajemen
NIM : 55118110041 Fakultas Pasca Sarjana
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance Universitas Mercu Buana
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,MPM
23 Maret 2019
Ethics of Consumer Protection
A. Consumer an Important Stakeholder
Gagasan teori tentang Stakeholder (pemangku kepentingan) dimulai pada tahun
1960-an, tetapi diskusi pertama tentang pengaruh Stakeholder terhadap perusahaan
dimulai oleh Freeman pada tahun 1984 yang mendefinisikan bahwa stakeholder
dalam suatu organisasi adalah kelompok atau individu mana pun yang dapat
memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Karel, 2019).
Kelompok utama stake holder seperti yang dikemukakan Friedman (2006) adalah
sebagai berikut :
1. Pelanggan
2. Karyawan
3. Komunitas Lokal
4. Pemasok dan Distributor
5. Pemegang Saham
Pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan yang sangat penting. Druker
(2019) mengemukakan bahwa tujuan perusahaan adalah menciptakan pelanggan.
Tanpa pelanggan perusahaan tidak akan dapat bertahan, sehingga dalam hampir
semua situasi, kebutuhan pelanggan harus didahulukan. Hapzi (2016)
mengemukakan bahwa bisnis membutuhkan konsumen, sedangkan konsumen
membutuhkan bisnis untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini hubungan harus
bersifat saling mengutungkan (win-win relationship), jangka panjang (long-term
relationship), dan dilandasi oleh rasa saling mempercayai (mutual trust).
B. Hidden Taxation on Society
Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

2. Executive Summary
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan
dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar
pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga
Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan
negara dan pembangunan nasional. Setiap warga negara yang menurut undang-
undang wajib membayar pajak disebut sebagai wajib pajak yaitu orang pribadi atau
badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak adalah penyumbang pajak yang besar
bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah pengurang bagi penghasilan
mereka, sehingga sering ada upaya-upaya penghindaran pajak (tax avoidance) yang
dilakukan oleh perusahaan baik secara legal ataupun illegal.
Menurut Darussalam et al (2009), skema penghindaran pajak dibanyak negara dapat
dibedakan sebagai berikut :
1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance)
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance)
Lebih lanjut menurut Darussalam, istilah penghindaran pajak diartikan sebagai skema
transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan
kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara.
Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan
penghindaran pajak (tax avoidance) di Indonesia yaitu dengan adanya pasal-pasal
yang bertujuan sebagai anti-tax avoidance dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), namun ketentuan ini berlaku sebagai Peraturan
Khusus Anti Penghindaran Pajak atau Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) yang
hanya dapat diterapkan pada transaksi tertentu yang spesifik. Hingga saat ini,
pemerintah belum mengeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai Peraturan
Umum Anti Penghindaran Pajak atau General Anti Avoidance Rule (GAAR) sehingga
belum dapat mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam
ketentuan yang bersifat khusus (Martatilova, 2019)

3. Executive Summary
Praktek penghindaran pajak seringkali dianggap oleh sebagian orang sebagai
tindakan 'tidak bermoral' dan praktik tidak etis yang merusak integritas sistem
perpajakan (Anonim1).
C. Stakeholder Alliance
Menurut Hapzi (2016) Sebelum sebuah bisnis dapat mulai membangun aliansi dengan
para pemangku kepentingannya, mereka perlu memisahkan para pemangku
kepentingannya menjadi mereka yang dapat berguna dan mereka yang tidak bisa.
Setiap pemangku kepentingan dapat diukur menggunakan dua parameter - tingkat
minatnya dalam bisnis dan tingkat pengaruhnya terhadap bisnis. Olander dan Landin
(2008) menyatakan bahwa dengan mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan
komunikasi terhadap pemangku kepentingan maka perusahaan memperoleh
manfaat dan menemukan pengaruh negatif secara realistis.
Bisnis tidak dapat dilakukan sendiri oleh suatu perusahaan, banyak yang akan terlibat
dalam keseluruhan proses bisnis, sehingga diperlukan suatu pengelolaan pemangku
kepentingan (stakeholder management). Jainendrakumar (2016) mengemukakan
bahwa manajemen pemangku kepentingan adalah bahwa proses yang diperlukan
untuk mengidentifikasi orang, kelompok, atau organisasi yang dapat berdampak atau
terkena dampak proyek/bisnis.
Untuk dapat menjalin kerjasama yang tepat dengan para pemangku kepentingan,
setidaknya ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu :
1. Identify Your Stakeholders
lah Langkah pertama dalam analisis pemangku kepentingan adalah untuk bertukar
pikiran siapa pemangku kepentingan dalam perusahaan dan seberapa besar
pengaruh pemangku kepentingan itu terhadap bisnis perusahaan.
2. Prioritize Your Stakeholders
Langkah kedua adalah memetakan para pemangku kepentingan dan
mengklasifikasikan mereka berdasarkan kekuatan/pengaruh mereka atas bisnis
perusahaan.
3. Understand Your Key Stakeholders
Langkah ketiga adalah dengan mengidentifikasi bagaimana mereka akan bereaksi
terhadap bisnis? Dan bagaimana cara terbaik perusahaan dalam
melibatkan/mengkomunikasikan mereka dengan bisnis perusahaan.
(Anonim2)

4. Executive Summary
D. Consumer Protection
Dikutip dari Hand book on ASEAN Consumer Protection Laws and Regulation,
Consumer Protection atau Perlindungan konsumen mengacu pada langkah-langkah
yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan dan atau
kepentingan finansial konsumen. Langkah-langkah perlindungan konsumen, termasuk
edukasi konsumen untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan
berdasarkan informasi yang cukup tentang pilihan mereka dan produsen akan
memenuhi janji mereka tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan.
Pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia dilakukan berdasarkan UU No.8
pada tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (CPA). Hak konsumen menurut UU
no 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Menurut Tunardi, 2016 setidaknya ada empat jenis perbuatan pelaku usaha yang
dapat merugikan konsumen, sehingga perlu adanya aturan hukum jelas yang
mengatur perlindungan konsumen, perbuatan itu antara lain menaikan harga,
menurunkan mutu, dumping, dan memalsukan produk.

5. Executive Summary
E. Implementasi “Ethics of Consumer Protection” di Indonesia
Untuk melindungi konsumen di Indonesia, pemerintah membentuk Portal Nasional
Perlindungan Konsumen dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, sebagai sarana bagi
konsumen untuk memperoleh informasi terkait perlindungan konsumen serta
mengadukan permasalahan yang dialami karena menggunakan barang atau
memanfaatkan jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Portal Nasional ini berisi
tentang regulasi, berita, dan publikasi terkait penyelenggaraan perlindungan
konsumen di Indonesia khususnya meliputi 9 (sembilan) sektor prioritas yaitu sektor
barang elektronik, telematika dan kendaraan bermotor, serta transaksi perdagangan
melalui sistem elektronik (e-commerce); sektor obat dan makanan; sektor sistem
pembayaran; sektor jasa keuangan meliputi asuransi dan lembaga pembiayaan;
sektor jasa transportasi; sektor listrik dan gas rumah tangga; sektor jasa
telekomunikasi meliputi jasa teleponi dasar dan jasa akses internet; sektor jasa
layanan kesehatan; dan sektor perumahan. Apabila masyarakat memiliki masalah
terkait dengan penggunaan/pemanfaatan produk yang diperdagangkan oleh pelaku
usaha maka dapat mengadukan permasalahannya melalui Portal Nasional
Perlindungan Konsumen dengan mengakses www.konsumenindonesia.go.id.
Portal Nasional Perlindungan Konsumen dibangun Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan bersama sembilan
kementerian lembaga lainnya. Kementerian lembaga tersebut adalah Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPOM, Kementerian PU-PERA, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian ESDM, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan
Daftar Pustaka
Anonim. 2012.Belajar Pajak. http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak (diakses
tanggal 24 Maret 2019)
Anonim1. 2013. Tax Avoidance as an Ethical Issue for Business.
https://www.ibe.org.uk/userassets/briefings/ibe_briefing_31_tax_avoidance_as_an_et
hical_issue_for_business.pdf . (diakses tanggal 23 Maret 2019)
Anonim2. 2015. Stakeholder Management : Winning Support for Your Projects.
www.mindtools.com/corporate. (diakses tanggal 23 Maret 2019)

6. Executive Summary
Darussalam and Septriadi, D.2009. Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, and
Anti Avoidance Rule. https://www.ortax.org (diakses tanggal 24 Maret 2019)
Drucker, P. Who are a company’s most important stakeholders?.
https://www.destination-innovation.com/who-are-a-companys-most-important-
stakeholders/ (diakses tanggal 23 Maret 2019)
Friedman, L.H., Miles,S.2006. Stakeholders: Theory and Practice. Oxford : Oxford
University Press
Handbook on ASEAN Consumer Protection Laws andRegulations.2018.
https://asean.org/storage/2018/05/Handbook-on-ASEAN-Consumer-Protection-Laws-
and-Regulation.pdf . (diakses tanggal 23 Maret 2019)
Hapzi Ali.2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
Jainendrakumar,T.D.2016. Project Stakeholder Management. PM World Journal. Vol.
V,Issue V–May
Karel, K dan Ales, K.2019. Role of Customers in Stakeholders’ Approach in Company
Corporate Governance. https://pdfs. semanticscholar.org /4
ef9/469f6efd7cffe275f6a5a44c8635072a1008.pdf (diakses tanggal 23 Maret 2019)
Martatilova, L.P.A.2019. Tinjauan yuridis mengenai peraturan anti penghindaran pajak
(antiavoidance rule) menurut peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia
= Juridical study of anti avoidance rule according to Indonesian tax regulation. http://
lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20349487.pdf (diakses tanggal 23 Maret 2019)
Olander, S. and Landin, A., 2008, A Comparative Study of Factors Affecting the
External Stakeholder Management Process. Construction Management and
Economics, Vol.26, p.553-561
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
Tunardi, W.T. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.
http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/ (diakses
tanggal 23 Maret 2019)