PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Dosen pengampu : Hapzi, Prof. Dr. MM
09Fakultas
Ekonomi&Bisnis
Akuntansi
Nama Mahasiswa : Febry Dian Utami S. (43217010076)
PERLINDUNGN KONSUMEN DAN
TANGGUNGJAWAB HUKUM

2. PENGERTIAN
• Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang
diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Dalam
bukunya,Pengantar Hukum Bisnis, Munir Fuady mengemukakan bahwa
konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu
setiap pemakai barang dan/atau jasa yang terrsedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk
hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
• Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan
melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para
penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Sedangkan menurut UU No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan
yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk
diperdagangkan.

3. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat
mengajukan perlindungan adalah:
• UUD 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27, dan pasal 33.
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3821).
• UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
• UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
• PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen.
• Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001
tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh
dinas Indag Prop/Kab/Kota.
• Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.
795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

4. JENIS-JENIS KONSUMEN
Konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
• Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk
keperluan komersial (intermediate consumer,
intermediate buyer, derived buyer, consumer of industrial
market).
• Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk
keperluan diri sendiri/keluarga/non komersial
(Ultimate consumer, Ultimate buyer, end user, final
consumer, consumer of the consumer market).
•

5. ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
• Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan
dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
• Asas Manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
• Asas Keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memberikan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
• Asas Keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan
spiritual.
• Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
• Asas Kepastian Hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

6. • Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri.
• Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
• Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
• Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.
• Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha.
• Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan
keselamatan konsumen.
TUJUAN DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN

7. Hukum, khususnya hukum ekonomi mempunyai tugas untuk
menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen,
pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas
menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era
globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang
memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting
kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas
barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa
mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga
harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan
kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan
sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.
HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN

8. HUKUM TERTULIS YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUEM
Sejak zaman penjajahan Hindia Belanda sudah ada beberapa
peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, misalnya
sebagai berikut:
a. Vuurwerk Ordonnantie (Ordonasi Petasan), S. 1932-143.
b. Sterkwerkannde Geneesmiddelen Orgonnantie (Ordonasi Obat
Keras), S. 1937-641.
c. Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie (Ordonasi Bahan-Bahan
Berbahaya), S. 1949-377.
d. Tin Ordonnantie (Ordonasi Timah Putih), S. 1931-509.
e. Verpakkings Ordonnantie (Ordonasi Kemasan), S. 1935 No.
161.

9. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
a. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis
konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat
melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.
b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
(LPKSM)
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang
selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang
terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan
menangani perlindungan konsumen.

10. SENGKETA DAN PERANAN PENGADILAN
• Mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita.
• Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang
sama, karena dengan satu orang mengadu sesuai prosedur,
sejumlah orang lainnya akan dapat tertolong.
• Menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha supaya lebih
memperhatikan kepentingan konsumen.
• Pengaduan dapat dijadikan tolok ukur dan titik tolak untuk perbaikan
mutu produk dan memperbaiki kekurangan lain yang ada.
• Dapat dijadikan informasi dari adanya kemungkinan produk tiruan.

11. Berdasarkan pasal 46 ayat (1) UUPK dinyatakan bahwa
setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat
dilakukan oleh:
• Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang
bersangkutan.
• Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan
yang sama.
• Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
yang memenuhi syarat.
• Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan
mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau
korban yang tidak sedikit.

12. DAFTAR PUSTAKA
http://nitanurrachmawatiatmasari.blogspot.co.i
d/2011/02/perlindungan-konsumen.html

13. Terima Kasih