Teks tersebut membahas mengenai etika konsumen dan tata kelola yang baik. Pertama, menjelaskan pentingnya konsumen sebagai pemangku kepentingan utama bisnis dan hubungan saling menguntungkan antara bisnis dan konsumen. Kedua, membahas fungsi pajak bagi negara dan masyarakat serta penghindaran pajak oleh perusahaan. Ketiga, mendefinisikan pemangku kepentingan dan pentingnya membangun aliansi dengan pemangku ke

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
“ETHICS OF CONSUMER PROTECTION”
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
DISUSUN OLEH :
NOVITA HERLISSHA (55117120067)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2018

2. 1
QUIZ
1. Consumer-An Important Stakeholder
Menurut Hornby “Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau
menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau
menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan
atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. (Harshella,
2012)
Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan,
sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen (masyarakat) dengan tujuan
utamanya adalah memperoleh keuntungan/laba (profit). Pada dasarnya, kita melakukan
bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan (profit). (Andi, Japandi,2012)
Bisnis membutuhkan konsumen, sedangkan konsumen membutuhkan bisnis untuk
memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini hubungan harus bersifat saling mengutungkan
(win-win relationship), jangka panjang (long-term relationship), dan dilandasi oleh rasa
saling mempercayai (mutual trust). Sebuah transaksi bisnis dikatakan adil apabila
masing-masing dari pihak mampu memberikan nilai dan tidak ada unsure keterpaksaan.
Dari sudut pandang korporasi, relasi mereka dengan konsumen terjalin lebih banyak
karena factor kepercayaan (trust). Salah satu pihak berbuat curang dapat berakibat
transaksi bisnis tidak dapat disebut baik dan adil. Hubungan saling menguntungkan ini
menjadi syarat hubungan jangka panjang dan terjalinnya kepercayaan antara bisnis
dengan konsumen yang semakin luat. Dengan demikian bisnis dapat berlangsung lama
apabila bisnis tersebut mampu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta betindak
etis kepada konsumennya. (Sri, Ruhyati, 2014)
Dalam (Sri, Ruhyati, 2014) Hubungan dan transaksi bisnis antara penjual dengan
pembeli/konsumen harus dilandasi dengan aspek pemenuhan hal-hak konsumen yang
diatur dalam UU Nomer 8 tahun 1999 yang menyebutkan: Hak atas keyamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, Hak untuk memilih barang dan/atau
jasa serta mendapatkan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijaminkan, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan dan/atau jasa, Hak untuk mendapatkan dan keluhan atas barang dan/atau barang

3. 2
yang digunakan, Hak untuk mendapatkan advikasi, perlindugnan, dan upaya penyelesaian
sengkata perlindungan konsumen secara pantas, Hak untuk mendapatkan pembinaan dan
pendidikan konsumen, Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan
tidak diskriminatif, Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggatian
apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjajian atau tidak sebagaimana
mestinya.
Serta (dalam Sri, Ruhyati, 2014) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut:
a. Hak keamanan dan keselamatan (the right to be safety). Untuk menjamin bahwa suatu
barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman,aman maupun tidak
membahayakan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/
atau jasa yang dikehendaki berdasarkan keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan
jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar,
memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, hingga kompensasi ganti
rugi.
b. Hak mendapatkan informasi yang jelas (the right ti be informad). Konsumen berhak
untuk menetahui segala sesuatu produk yang mereka beli dan konsumsi. Mereka
berhak untuk memiliki kemudahan akses kepada segala informasi tentang produk
yang mereka konsumsi, baik merupakan informasi tentang manfaat produk tersebut
ataupun informasi tentang efek samping dan bahaya yang berkaitan pengkonsumsian
produk tersebut. Slah satu respon yang diberikan perusahaan adalah dengan
menyediakan informasi tertentu yang tercantum pada label produk tersebut..
c. Hak memilih (the right to choose). Dlam membeli dan mengkonsumsi produk,
konsumen berhak untuk memilih produk tertentu yang cocok dengan kebutuhan yang
mereka rasakan. Hak semacam ini telah diperkuat oleh adanya kebebasan dalam
indutri untuk memproduksi produk yang sama dengan produksi perusahaan lain.
d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya (the right to be heard). Selain
ketiga hak di atas, konsumen masih memiliki hak untuk mengelurakan pendapat, baik
itu berupa kritik ataupun saran. Konsumen bahkan memiliki hak untuk bertindak
apabila hal itu dirasa perlu. Di Indonesia ada suatu yayasan yang dikenal sebagai
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang berfungsi sebagai pelindung

4. 3
hak-hak konsumen. Lembaga ini bertugas untuk menampung suara-suara konsumen
yang kemudian disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan dan kemudian
disampaikan kepada kepada perusahaan yang bersangkutan dan bahkan
dipublikasikan ke media massa apabila perlu.
e. Hak atas lingkungan hidup
2. HIDDEN TAXATION ON SOCIETY
Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk
kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan
merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk
kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu
sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan
undang-undang. (Anonym-1, 2016)
Fungsi Pajak bagi Negara dan Masyarakat
Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang
dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai
beberapa fungsi, antara lain: (Anonym-1, 2016)
a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)
Fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan
menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. (Anonym-1, 2016)
b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)
Fungsi mengatur tersebut antara lain:Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju
inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti:
pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap
barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Pajak
dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar
semakin produktif. (Anonym-1, 2016)
c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

5. 4
Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian
pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. (Anonym-1, 2016)
d. Fungsi Stabilisasi
Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian,
seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga
jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan
ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang
beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.
Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di
berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2
fungsi pajak yang pertama.
Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat
sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment
yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. (Anonym-1, 2016)
sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment yang berarti bahwa
sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak
untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan
peraturan perundangundangan perpajakan. Hal ini yang menyebabkan banyaknya praktik
penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak (tax avoidance)
didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi
beban pajaknya secara legal. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit
dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak
diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan Negara. Pajak mempunyai
peran penting bagi masing-masing negara. Pemerintah menginginkan pajak yang optimal
dari target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Namun, pendapat ini bertolak
belakang dengan para wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Perusahaan
menginginkan beban pajak yang cukup rendah, karena beban pajak dianggap sebagai
beban yang mengurangi penghasilan yang diperoleh. Adanya perbedaan kepentingan dari
sudut pandang pemerintah dengan pihak perusahaan sehingga menimbulkan untuk
melakukan penghindaran pajak baik legal maupun illegal. Penghindaran pajak inilah

6. 5
yang menjadi masalah dan menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak. Untuk
melakukan perlawanan penghindaran pajak, maka di Negara-negara di dunia harus
mempunyai kebijakan yang transparan, kapasitas administrasi untuk mengidentifikasikan
transaksi yang mencurigakan, serta kemampuan dalam melakukan penegasan pajak
secara efektif. (Ali, Hapzi, 2018)
Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio)
negara Indonesia. Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari
masyarakat dapat ditunjukkan dalam rasio pajak. Kinerja pemungutan pajak negara yang
semakin baik, maka semakin tinggi rasio pajak suatu negara tersebut. Rendahnya
kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak tercermin dari angka tax ratio
yang masih di level 11,9%, Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak, membuat rasio pajak Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan
negara tetangga lainnya. Kondisi keuangan yang ada di perusahaan maupun kebijakan
yang diambil oleh pimpinan perusahaan bisa dijadikan pemicu untuk dilakukannya tax
avoidance. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dipengaruhi
oleh tata kelola perusahaannya (corporate governance) karena sebuah perusahaan
merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur corporate governance
mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi
disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam
suatu perusahaan. (Ali, Hapzi, 2018)
Arah kinerja perusahaan dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
perusahaan. Corporate governance berperan dalam pengambilan keputusan, termasuk
dalam keputusan membayar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Sebuah
perusahan di kategorikan Good Corporate Governance, apabila prinsip-prinsip pokok
corporate governance yang terdiri dari keterbukaan informasi akuntabilitas,
responsibilitas, kemandirian serta kesetaraan dan kewajaran dijalankan dalam perusahaan
dengan baik, sehingga dalam hal membayar pajak perusahaan akan membayar sesuai
dengan jumlah yang ditetapkan. (Ali, Hapzi, 2018)

7. 6
3. STAKEHOLDER ALLIANCE
Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia
yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan
sebagai stakeholder jika mereka memiliki karekteristik seperti memiliki kekuasaan dan
kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. (Anonym-2, 2015)
Bisnis harus memusatkan upaya membangun aliansi pada pemangku kepentingan yang
memiliki kepentingan kuat dan pengaruh kuat karena pemangku kepentingan yang dapat
membantu bisnis dan dapat dibujuk menjadi aliansi. (Ali, Hapzi, 2018)
a. Kebutuhan Bisnis dan Keinginan Pemangku Kepentingan Begitu suatu bisnis telah
mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang dapat berguna untuk itu dalam
suatu aliansi, bisnis itu kemudian perlu meneliti keinginan para pemangku
kepentingan dan bagaimana ia dapat memuaskan keinginan-keinginan yang sama.
Bisnis perlu memahami bagaimana mereka dapat memuaskan keinginan para
pemangku kepentingan mereka karena kedua belah pihak perlu mendapatkan manfaat
dari aliansi untuk aliansi yang akan dibuat dan tahan lama. (Ali, Hapzi, 2018)
b. Menciptakan Aliansi Bisnis dan Pemangku Kepentingan Setelah bisnis memahami
kebutuhannya sendiri, kebutuhan para pemangku kepentingan yang diinginkannya
sebagai mitra, dan sarana yang melaluinya aliansi dapat membantu memuaskan kedua
set hasrat itu, bisnis itu dapat menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan
syarat-syarat proposal aliansi. Jika informasinya benar, maka aliansi dapat dibangun
berdasarkan persyaratan yang diajukan setelah negosiasi lebih lanjut. Karena
informasi satu partner sering tidak lengkap atau menghilangkan informasi yang
dipertimbangkan oleh yang lain, proses ini tidak sempurna. (Ali, Hapzi, 2018)
4. CONSUMER PROTECTION
Berdasarkan UU no.8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen
disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum
untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus,
memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu

8. 7
merugikan hak konsumen.Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat
hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa
menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh
pelaku usaha. (Mardyantongara, 2013)
Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan
terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum
Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya,
permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan
kebutuhan barang / jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen
untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri
baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 april 1999. (Mardyantongara, 2013)
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan
perlindungan adalah Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal
21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33, Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821, Undang Undang No. 5 tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat,
Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian
Sengketa, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam
Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang
ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota, Surat Edaran Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan
Pengaduan Konsumen. (Ali, Hapzi, 2018)
Undang-undang perlindungan konsumen adalah bentuk peraturan pemerintah yang
bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen terkait dengan
gagasan hak-hak konsumen dan pembentukan organisasi konsumen, yang membantu

9. 8
konsumen membuat pilihan yang lebih baik di pasar dan mendapatkan bantuan dengan
keluhan konsumen. Kepentingan konsumen juga dapat dilindungi dengan
mempromosikan persaingan di pasar yang secara langsung dan tidak langsung melayani
konsumen, konsisten dengan efisiensi ekonomi, tetapi topik ini diperlakukan dalam
hukum persaingan. Perlindungan konsumen juga dapat ditegaskan melalui organisasi
non-pemerintah dan individu sebagai aktivisme konsumen. Hukum perlindungan
konsumen atau hukum konsumen dianggap sebagai area hukum yang mengatur hubungan
hukum pribadi antara konsumen individu dan bisnis yang menjual barang dan jasa
tersebut. Perlindungan konsumen mencakup berbagai topik, termasuk tetapi tidak selalu
terbatas pada kewajiban produk, hak privasi, praktik bisnis yang tidak adil, penipuan,
keliru, dan interaksi konsumen / bisnis lainnya. Ini adalah cara untuk mencegah penipuan
dan penipuan dari kontrak layanan dan penjualan, penipuan yang memenuhi syarat,
peraturan penagihan kolektor, penetapan harga, penyerahan utilitas, konsolidasi,
pinjaman pribadi yang dapat menyebabkan kebangkrutan. (Ali, Hapzi, 2018)
FORUM
Dalam dunia bisnis perushaan harus dapat menerapkan etika bisnis dengan Good Corporate
Governance dimana setiap perusahaan diharapkan dalam menjalankan sebuah bisnis dan atau
kegiatan usahanya harus sesuai dengan asas-asas dari Good Corporate Governance. Asas-Asas
Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, idependensi, serta
kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan
memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholder). Perusahaan dapat dikatakan lebih baik
apabila seseuai dengan asas Good Corporate Governance. Dan bisnis yang ber “etika” adalah hal
yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis itu sendiri, karena tujuan dari bisnis tidak hanya
semata-mata mementingkan keuntungan saja yang akan mengakibatkan timbulnya keadaan yang
tidak “etis” tetapi juga harus memperhatikan lingkungan bisnis atau disebut sebagai “the
stakeholders’benefit” dan manfaat bagi stakeholder dan karena itu setiap perusahaan di
Indonesia ini dapat mengimplentasikan etika bisnis dan dalam etika bisnis tersebut juga harus
dapat memperhatikan perlindungan konsumen dengan katalain perusahaan harus memperhatikan
manfaat bagi konsumen bukan hanya mementingkan keuntungan saja.

10. 9
Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya
hak sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai tanda
pemberitahuan kepada konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Arika Nur Sya’adah, 2014)
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan
adalah:
 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal
27 , dan Pasal 33.
 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
No. 3821.
 Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Usaha Tidak Sehat.
 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian
Sengketa.
 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
 Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang
Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag
Prop/Kab/Kota.
 Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005
tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Menurut Undang- undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
Pasal 1 butir 1,2 dan 3:
1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan taua badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun buka badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

11. 10
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggaraka kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.
Di Indonesia terdapat kasus yang tidak mengimplementasikan etika bisnis dengan etika
perlindungan konsumen kasus tersebut antara lain :
KASUS PT NABISCO
PT Nabisco merupakan perusahaan yang memproduksi biskuit Oreo. Segmentasi PT.Nabisco
pun tepat dalam mengeluarkan produk biskiut coklat berlapiskan susu ini,terlebih anak-anak
yang menimbulkan kekhawatiran orangtua yang diisukannya biskuit oreo ini yang merupakan
biskuit favorit anak-anak yang mengandung bahan Melamin. Hal ini cukup berlangsung lama di
dunia perbisnisan, sehingga tingkat penjualan menurun drastis. BPOM dan dinas kesehatan
mengatakan bahwa oreo produksi luar negri mengandung melamin dan tidak layak untuk
dikonsumsi karna berbahaya bagi kesehatan maka harus ditarik dari peredarannya. Dan produk
oreo juga telah ditarik dari BPOM dan yang ditarik BPOM hanya produk yang berasal dari luar
negeri dan bukan produksi dalam negeri. Untuk membedakannya lihat kode di kemasan produk
tersebut. Kode MD = produksi dalam negeri,aman dikonsumsi.Sedangkan ML = produksi luar
negeri. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering
didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri
atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga tindakan atau
kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Kita mengetahui bahwa
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini
berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan
perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu
diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk
memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang
ada di dalam organisasi. Dari kasus ini terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika
bisnis terhadap prinsip kejujuran perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan
kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang
besar dan ongkos produksi yang minimal. Mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan

12. 11
membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya . dalam kasus Oreo sengaja
menambahkan zat melamin padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut dapat
menimbulkan kanker hati dan lambung. (Archilia, Shelazenita, 2017)
Pelanggaran Undang-undang Jika dilihat menurut UUD
PT Nabisco sudah melanggar beberapa pasal, yaitu : Pasal 4, hak konsumen adalah : Ayat 1 :
“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.
Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa”. PT. Nabisco tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang
adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan
dengan alasan mengurangi biaya produksi Oreo. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah : Ayat 2
: “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” Pasal 8 Ayat 1
: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan” Ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan
ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari
peredaran” PT Nabisco tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk Oreo tersebut tidak
memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut.Seharusnya, produk Oreo
tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi
mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. Pasal 19 : Ayat 1 :
“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan” Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku” Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang
waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi” Menurut pasal tersebut, PT Nabisco harus
memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen. (Archilia,
Shelazenita, 2017)

13. 12
Pelanggaran Prinsip Etika Bisnis yang dilakukan oleh PT. Nabisco yaitu Prinsip Kejujuran
dimana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan
yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan peruasahaan ini juga
melanggar prinsip etika bisnis yaitu prinsip saling menguntungkan hal ini dikarenakan
perusahaan ini melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya boleh
melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan asal tidak merugikan pihak mana pun dan
tentu saja pada jalurnya. Disini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan
konsumen yang menggunakan produknya karena dengan meletakkan keselamatan konsumen
diatas kepentingan perusahaan maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang
lebih besar karena kepercayaan / loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri dan juga
perusahaan dapat menerapkan asas Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, idependensi, serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai
kesinambungan perusahaan dengan memperhatikan konsumen. (Archilia, Shelazenita, 2017)
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Hapzi, 2018. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
Andi, Japandi, 2012. https://japandiadam.wordpress.com/2012/09/29/apakah-yang-dimaksud-
dengan-bisnis/, (19 September 2018, jam 19.00)
Anonym-1,2016. https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya,
(19 September 2018, jam 20.00)
Anonym – 2, 1015. http://www.pengertianku.net/2015/11/sekilas-pengertian-stakeholder-dan-
contohnya-secara-umum.html, (19 September 2018, jam 20.00)
Archilia, Shelazenita, 2017. http://archiliasz.blogspot.com/2017/03/pelanggaran-etika-
bisnis.html, (20 September 2018, 19.00)
Arika, Nur, Sya’adah. 2014. http://arikathemousleemah.blogspot.com/2014/04/makalah-
perlindungan-konsumen.html, (20 September 2018, 19.00)
Harshella, 2012. http://shellong.blogspot.com/2012/11/etika-bisnis-perlindungan-
konsumen.html, (19 September 2018, jam 19.00)
Mardyantongara, 2013. https://mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-
konsumen/, (19 September 2018, jam 20.30)
Sri, Ruhyati, 2014. http://sri-ruhyati.mhs.narotama.ac.id/2014/01/02/62/, (19 September 2018,
jam 19.00)