12, BE GG, Adi Novian Prihantoro, Hapzi Ali, Ethical Decision Making in Business , Universitas Mercu Buana,2018, pusdiklat, kominfo, meruya, mercubuana

1. Ethical Decision Making in Business
A. Pengertian Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan merupakan fungsi utama seorang pimpinan
atau manajer di dalam organisasi. Keberhasilan pimpinan membuat dan
menetapkan suatu keputusan bergantung dengan data dan informasi yang
diberikan padanya. Untuk pembuatan suatu keputusan haruslah meliputi
pengidentifikasian masalah, pencarian alternatif penyelesaian masalah,
evaluasi dari alternatif-alternatif tersebut dan pemilihaan alternatif
keputusan yang terbaik. seorang pimpinan atau manajer dalam pembuatan
keputusan perlu memahami dan menguasi teori dan praktek dan data-data
yang objektif sebagai landasan dalam membuat keputusan
Kehidupan manajer dipenuhi dengan serangkaian pembuatan
keputusan. Kegiatan ini memainkan peranan penting, karena kualitas
keputusan – keputusan manajer akan menentukan efektifitas rencana yang
disusun. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah
dikemukakan oleh banyak ahli, diantaranya adalah :Kemudian terdapat
definisi menurut para ahli, antara lain :
- Menurut George R. Terry :
Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku
(kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada.
- Menurut Sondang P. Siagian :
Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang
sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan
mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan
tindakan yang paling cepat.
- Menurut James A. F. Stoner :
Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk
memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.
Dari definisi pengambilan keputusan diatas maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara
kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan itu
sendiri merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa
alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti (digunakan) sebagai suatu
cara pemecahan masalah.
B. Etika Pengambilan Keputusan
Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dihadapkan pada
dilema etika dan moral. Keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan
menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya, seorang pemimpin
mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Sehingga,
keputusan yang diambilnya adalah mengacu tidak hanya pada
kepentingannya sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk
lingkungannya. Pengambilan keputusan dilakukan tanpa mengacu pada
nilai-nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hasilnya adalah kehancuran.

2. Maka, ada baiknya sebelum Anda mengambil keputusa mengacu pada
prinsip-prinsip berikut ini:
1. Autonomy
Berkaitan dengan apakah keputusan yang diambil melakukan eksploitasi
terhadap orang lain dan mempengaruhi kebebasan mereka. Setiap
keputusan yang diambil tentunya akan mempengaruhi banyak orang.
Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan faktor ini ke dalam setiap
proses pengambilan keputusan.
2. Non-malfeasance
Di kepemerintahan, nyaris setiap peraturan tentunya akan
menguntungkan bagi satu pihak sementara itu mencederai bagi pihak
lain. Begitu pula halnya dengan keputusan bisnis pada umumnya, dimana
tentunya menguntungkan bagi beberapa pihak namun tidak bagi pihak
lain.
3. Beneficence
Manfaat yang diambil melalui keputusan harus dapat menjadi solusi bagi
masalah dan merupakan solusi terbaik yang bisa diambil.
4. Justice
Proses pengambilan keputusan mempertimbangkan faktor keadilan, dan
termasuk implementasinya.
5. Fidelity
Fidelity berkaitan dengan kesesuaian keputusan dengan definisi peran
yang kita mainkan. Seringkali ini melibatkan ‘looking at the bigger picture’
atau melihat secara keseluruhan dan memahami peran Anda dengan
baik.
C. Kriteria Pengambilan Keputusan Yang Etis
Pengambilan keputusan semata-mata bukan karena kepentingan pribadi
dari seorang si pengambil keputusannnya. Beberapa hal kriteria dalam
pengambilan keputusan yang etis diantaranya adalah:
 Pendekatan bermanfaat (utilitarian approach), yang dudukung oleh
filsafat abad kesembilan belas ,pendekatan bermanfaat itu sendiri
adalah konsep tentang etika bahwa prilaku moral menghasilkan
kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar.
 Pendekatan individualisme adalah konsep tentang etika bahwa suatu
tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung
kepentingan terbaik jangka panjang seorang indivudu.
 Konsep tentang etika bahwa keputusan yang dengan sangat baik
menjaga hak-hak yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan
keputusan.
- hak persetujuan bebas. Individu akan diperlakukan hanya jika
individu tersebut secara sadar dan tidak terpaksa setuju untuk
diperlakukan.
- hak atas privasi. Individu dapat memilih untuk melakukan apa
yang ia inginkan di luar pekerjaanya.

3. - hak kebebasan hati nurani. Individu dapat menahan diri dari
memberikan perintah yang melanggar moral dan norma
agamanya.
- hak untuk bebas berpendapat. Individu dapat secara benar
mengkritik etika atau legalitas tindakan yang dilakukan orang lain.
- hak atas proses hak. Individu berhak untuk berbicara tanpa berat
sebelah dan berhak atas perlakuan yang adil.
- hak atas hidup dan keamanan. Individu berhak untuk hidup tanpa
bahaya dan ancaman terhadap kesehatan dan keamananya.
D. Proses Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks yang
memerlukan penanganan yang serius. Secara umum, proses pengambilan
keputusan meliputi tujuh langkah berikut (Gibson dkk, 1987)
1. Menerapkan tujuan dan sasaran : Sebelum memulai proses pengambilan
keputusan, tujuan dan sasaran keputusan harus ditetapkan terlebih
dahulu. apa hasil yang harus dicapai dan apa ukuran pencapaian hasil
tersebut..
2. Identifikasi persoalan : Persoalan-persoalan di seputar pengambilan
keputusan harus diidentifikasikan dan diberi batasan agar jelas.
Mengidentifikasikan dan memberi batasan persoalan ini harus tepat pada
inti persoalannya, sehingga memerlukan upaya penggalian..
3. Mengembangkan alternatif : Tahap ini berisi pengidentifikasian berbagai
alternatif yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang ada.
Selama alternatif itu ada hubungannya, walaupun sedikit, harus
ditampung dalam tahap ini. Belum ada komentar dan analisis.
4. Menentukan alternatif : Dalam tahap ini mulai berlangsung analisis
tehadap berbagai alternatif yang sudah dikemukakan pada tahapan
sebelumnya. Pada tahap ini juga disusun juga kriteriatentang alternatif
yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pengambilan keputusan. Hasil
tahap ini mungkin masih merupakan beberapa alternatif yang dipandang
layak untuk dilaksanakan.
5. Memilih alternatif : Beberapa alternatif yang layak tersebut di atas harus
dipilih satu alternatif yang terbaik. pemilihan alternatif harus harus
mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya, keefektifan alternatif
dalam memecahkan persoalan, kemampuan alternatif untuk mencapai
tujuan dan sasaran, dan daya saing alternatif pada masa yang akan
datang.
6. Menerapkan keputusan : Keputusan yang baik harus dilaksanakan.
Keputusan itu sendiri merupaka abstraksi, sedangkan baik tidaknya baru
dapat dilihat dari pelaksanaannya.
7. Pengendalian dan evaluasi : Pelaksanaan keputusan perlu pengendalian
dan evaluasi untuk menjaga agar pelaksanaan keputusan tersebut sesuai
dengan yang sudah diputuskan.

4. E. Pedoman Pengambilan Keputusan
1. P.E.A.C.E
P (Problem) yaitu mengidentifikasi dan merinci seteliti mungkin masalah-
masalah yang ada dan dibutuhkan ketenangan agar seluruh indra kita
lebih reseptif dan peka.
E (Emotion) yaitu mengambil keputusan dengan emosi yang tenang agar
dapat membuat penilaian dan pilihan secara lebih bebas dan objektif
A (Analysis) yaitu permasalahan dipertanyakan satu persatu tentang
penyebabnya, kapan masalah muncul, siapa yang terkait, bentuk situasi,
alasan masalah muncul, akibat masalah tersebut, kemungkinan terbaik
dalam menanganinya dan cara mengatasi dampak tersebut/
C (Contemplation) yaitu usaha mental dalam melakukan identifikasi
masalah menganalisanya, mencari cara mengatasinya, melaksanakan
keputusan, dan menerima hasil.
E (Equilibrium) yaitu setelah satu keputusan dipilih kita mengalami
keseimbangan batin (tenang, damai) sehingga kita boleh
menindaklanjutinya.
2. E.T.H.I.C.S
E (Explor) yaitu mengeksplorasi kemungkinan pilihan,
mempertimbangkan pilihan tersebut, agar orang lain tidak
mengeksploitasi situasi
T (Truth) yaitu mengutamakan kebenaran, menyingkirkan keinginan
untuk mencari keuntugan
H (Honor) yaitu mempertimbangkan keputusan yang akan diambil,
apakah merupakan bentuk cuci tangan atau menghindari tanggung
jawab.
I (Identity) yaitu pengambilan keputusan, memiliki pengaruh langsung
atau tidak langsung kepada perusahaan
C (Conscience) yaitu menguji dengan hati nurani
S (Stakeholder) yaitu ujian yang muncul jika hati nurani tidak setuju dan
harus mempertimbangkan pemangku kepentingan.

5. Implementasi Ethical Decision Making in Business
Kominfo Tak Tegas Cabut Izin Frekuensi First Media dan Bolt?
Jakarta - Detik-detik menjelang diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pencabutan Izin
Penggunaan Frekuensi Radio oleh pemerintah, PT First Media Tbk (KBLV) dan PT
Internux (Bolt) menyatakan komitmen untuk membayar tunggakan plus denda Biaya
Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio di 2,3 GHz.
Padahal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan waktu batas
jatuh tempo pelunasan BHP frekuensi kepada operator sampai Sabtu (17/11) kemarin.
Kominfo tidak tegas?
Perihal ketidaktegasan ini, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus
Setu mempunyai pendapatnya sendiri kenapa pemerintah memberikan 'kelonggaran'
kepada perusahaan di bawah naungan Lippo Group tersebut.
"Betul (sudah lewat jatuh tempo-red). Kita pahami itu, mereka sudah melewati jatuh
tempo. Tetapi, karena mempertimbangkan kebutuhan para pelanggan dan ada niat
baik walaupun terlambat," ujar Ferdinandus ditemui di Gedung Kementerian Kominfo,
Senin (19/11/2018).
Niat baik yang dimaksud, disampaikan Ferdinadus, berupa pengajuan proposal
perdamaian yang diajukan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) yang
baru dikirimkan pada pukul 12.00 WIB hari ini. Di dalam proposal tersebut disebutkan
kalau kedua perusahaan ini akan melunasi BHP frekuensi yang ditunggak pada tahun
2016 dan 2017.
Langkah selanjutnya usai proposal perdamaian diajukan, Kominfo akan
menindaklanjuti ke Kementerian Keuangan untuk membahas teknis pembayaran yang
akan dilakukan oleh PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt).
Sejauh ini SK Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi belum diterbitkan oleh Kominfo.
Nasib pelanggan First Media dan Bolt pun masih bergantung pada SK tersebut, di
mana Kominfo menunggu realisasi pembayaran kedua perusahaan untuk membayar
BHP frekuensi.
"Selama belum ada SK pencabutan, layanan mereka masih beroperasi," pungkasnya.
Resume :
- Masyarakat melihat dari satu sisi, yaitu sisi ketidak tegasan Pemerintah dalam
hal ini adalah Kementerian Kominfo dalam mengambil keputusan terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh First Media dan Bolt. Tetapi sebenarnya
dalam pengambilan keputusan itu ada hal yang harus dipertimbangkan, yaitu
mempertimbangkan kebutuhan para pelanggan dan ada niat dari pihak
First Media dan Bolt baik walaupun terlambat.
- Keputusan menunda eksekusi pencabutan izin penggunaan frekuensi ini
menunggu realisasi pembayaran kedua perusahaan terhadap BHP Frekuensi.
- Keutusan diambil dengan mempertimbangkan etika terhadap kenyamanan
public pelanggan kedua perusahaan tersebut.

6. Daftar Pustaka :
1. Agus Tri Haryanto, 2018, Kominfo Tak Tegas Cabut Izin Frekuensi First Media dan
Bolt?, https://inet.detik.com/telecommunication/d-4308645/kominfo-tak-tegas-
cabut-izin-frekuensi-first-media-dan-bolt, (30 November 2018, 17.32 WIB).
2. Endra Yuda, 2013, Manajemen Pengambilan Keputusan, https://feelinbali.
blogspot.com/2013/09/manajemen-pengambilan-keputusan.html, (30 November
2018, Jam 16.53 WIB);
3. ntsxy, 2016, PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS, https://id.scribd.com/doc/
310636091/PENGAMBILAN-KEPUTUSAN-ETIS (30 November 2018, Jam 16.41
WIB);
4. Hapzi ali, 2018, Modul Be & GG – Ethical Decision Making in Business,Universitas
Mercu Buana.