Dokumen tersebut membahas tentang bisnis etik dan tata kelola PT Pertamina (Persero) dalam 3 bagian utama. Pertama, menjelaskan bahwa Pertamina dimiliki sepenuhnya oleh negara dan Dewan Komisaris serta Direksinya diangkat langsung oleh pemerintah. Kedua, membahas program PKBL Pertamina untuk membina usaha kecil dan lingkungan sekitar. Ketiga, upaya Pertamina dalam melindungi konsumen di SPBU melal

1. Business Ethics & Good Governance
Disusun Oleh:
Fatinah Ghiyats 55118110042
Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2019

2. 1. Consumer-An Important Stakeholder
Sebenarnya, pelanggan merupakan asset terbesar bagi perusahaan. Karena tanpa
pelanggan, perusahaan tidak akan ada dan bisnis tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Kelangsungan suatu bisnis mutlak tergantung dari ada tidaknya perhatian yang besar terhadap
kebutuhan pelanggan. Semakin loyal dan semakin banyak pelanggan terhadap perusahaan,
maka semakin kuat kemungkinan suatu bisnis akan berhasil dan sukses.
Dalam bisnis membutuhkan konsumen, sedangkan konsumen membutuhkan bisnis untuk
memenuhi kebutuhannya. Hubungan harus bersifat saling mengutungkan (winwin
relationship), jangka panjang (long-term relationship), dan dilandasi oleh rasa saling
mempercayai (mutual trust). Sebuah transaksi bisnis dapat dikatakan adil apabila masing-
masing dari pihak mampu memberikan nilai dan tidak ada unsur keterpaksaan. Dari sudut
pandang korporasi, relasi mereka dengan konsumen terjalin lebih banyak karena faktor
kepercayaan (trust).
Saat ini banyak perusahaan yang semakin sadar betapa pentingnya pelanggan bagi
keberhasial bisnis mereka. Sehingga tak heran perusahaan-perusahaan berlomba membangun
bisnis yang “nyaman” bagi pelanggannya dan tidak hanya menarik pelanggan untuk membeli,
tetapi meyakinkan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang yang mana memasuki rasa
loyal pelanggan.
Semakin kuat hubungan yang terjalin antara bisnis dan konsumen, maka hubungan tersebut
akan semakin menguntungkan dan tentunya dalam jangka waktu yang panjang. Pengetahuan
tentang hak-hak konsumen sangat penting bagi perusahaan. Tujuannya, supaya hubungan
antara pelanggan dan perusahaan bisa berjalan dalam waktu yang panjang. Hubungan dan
transaksi bisnis antara penjual dengan pembeli/konsumen harus dilandasi dengan aspek
pemenuhan hal-hak konsumen berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak
konsumen sebagai berikut :
• Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
• Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan .
• Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang/jasa.
• Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
• Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.
• Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
• Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif.
• Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hingga saat ini, prinsip yang harus dipegang kuat olehh perusahaan bahwa pelanggan
merupakan penentu sukses tidaknya suatu bisnis dan tanpa pelanggan pula tidak mungkin bisa
terbentuk sebuah bisnis. Dengan mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan
dan secara cermat mengelola segala “titik sentuhan” pelanggan demi memaksimalkan kesetiaan
pelanggan”. Intinya adalah bagaimana membangun kesetiaan pelanggan terhadap produk yang
kita buat, terus berupaya untuk memotivasi pelanggan.

3. 2. Hidden Taxation On Society
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang
disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,
tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara
kesejahteraan umum, hal ini berdasarkan pengertian menurut Djajadiningrat.
Pemerintah di Indonesia berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna
meningkatkan pendapatan negara, namun tentunya hal ini tidak terlepas dari beberapa kendala,
terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak yang
memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan
melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.
Hal ini yang menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib
pajak.
Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang
terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas
negara. Tax avoidance yang sering dilakukan masyarakat ini dikatakan tidak bertentangan
dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan
dengan tax avoidance ini dan lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang
perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.
Perusahaan menginginkan beban pajak yang dapat dikatakan rendah, karena pajak
dianggap sebagai beban yang mengurangi penghasilan yang diperoleh. Adanya perbedaan
kepentingan dari sudut pandang pemerintah dengan pihak perusahaan sehingga menimbulkan
keinginan untuk menghindari pajak baik legal maupun illegal. Kondisi keuangan yang ada di
perusahaan maupun kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bisa dijadikan pemicu
untuk melakukan tax avoidance. Kasus ini biasanya dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan
(corporate governance) karena sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu
aturan struktur corporate governance mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi
kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak juga tergantung pada dinamika
corporate governance dalam suatu perusahaan.
3. Stakeholder Alliance
Aliansi merupakan penggabungan antara dua atau lebih kelompok menjadi satu dengan
maksud dapat mencapai tujuan masing-masing dengan lebih baik karena adanya kerjasama
yang saling menguntungkan.
Dalam bisnis, sebelum sebuah bisnis dapat mulai membangun aliansi dengan para
pemangku kepentingannya, perusahaan perlu memisahkan para pemangku kepentingannya
menjadi yang berguna dan yang tidak bisa. Setiap pemangku kepentingan dapat diukur
menggunakan dua parameter - tingkat minatnya dan tingkat pengaruhnya terhadap bisnis.
Setelah berhasil mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang dapat berguna dalam
suatu aliansi, bisnis itu kemudian perlu meneliti keinginan para pemangku kepentingan dan
bagaimana ia dapat memuaskan keinginan-keinginan yang sama. Bisnis perlu memahami
bagaimana mereka dapat memuaskan keinginan para pemangku kepentingan mereka karena
kedua belah pihak perlu mendapatkan manfaat dari aliansi dan harus bertahan dalam waktu
lama.

4. 4. Consumer Protection
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang danatau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Consumer Protection (Perlindungan Konsumen) adalah suatu perangkat hukum yang
diciptakan agar konsumen atau pelanggan dapat terjamin haknya dan keamanannya. Namun
perlindungan tersebut juga harus melindungi eksistensi produsen dalam perekonomian negara.
Sehingga diperlukan suatu peraturan yang mengatur sehingga dapat melindungi kedua belah
pihak.
Di tengah persaingan yang ketat pebisnis atau perusahaan berlomba – lomba untuk
menjadi yang terbaik di bidangny. Terlepas dari persaingan yang kuat, para pebisnis dituntut
untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen atau pelanggan, dan tentunya diiringi dengan
tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah
mencari keuntungan. Dalam etika bisnis, adakalanya perusahaan harus menjamin keamanan
dan keselamatan konsumen atas produk barang dan jasa yang ditawarkan biasanya disebut
dengan perlindungan konsumen dimana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan.
Ada beberapa tujuan yang melatarbelakangi perlindungan pelanggan, yaitu:
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut
hakhaknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.

5. Studi Kasus
Bisnis Etik dan Tata kelola PT Pertamina (Persero)
Investor Pertamina
Pertamina adalah perusahaan energi nasional yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh
Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) selaku Kuasa Pemegang Saham. Sebagai perusahaan milik negara, Dewan Komisaris
dan Direksi ditunjunjuk langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kuasa
Pemegang Saham. Pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan
kompetensi serta prestasi masing-masing. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero), dan sesuai dengan arahan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).
Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan
Sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki dua tanggung
jawab besar. Pertama untuk meningkatkan profit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
negara, sedangkan yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Peran dan tanggung jawab sosial Pertamina dilaksanakan salah satunya melalui SME & SR
(Small Medium Enterprise & Social Responsibility) Partnership Program atau lebih dikenal
dengan sebutan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sebagaimana yang diatur
dalam Permen-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan
Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Program Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan
Pertamina agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan multiplier effect bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi Pertamina. Hal tersebut
diharapkan akan dapat mendukung kegiatan usaha Pertamina maupun mitra bisnis. Sedangkan
Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar
wilayah operasi Pertamina melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan bersifat
hibah.
Semangat Pertamina dalam melaksanakan PKBL merupakan bentuk komitmen tanggung jawab
sosial perusahaan kepada masyarakat. PKBL telah dilaksanakan Pertamina sejak tahun 1993,
dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penyaluran dana untuk program ini.
Terdapat banyak mitra binaan PKBL Pertamina yang telah mandiri dan tangguh, dimana hal
tersebut dapat dibuktikan dengan pesatnya perkembangan usaha mereka. Saat ini mereka telah
melakukan aktivitas pemasaran tidak hanya menjangkau pasar dalam negeri tetapi juga hingga
merambah ke luar negeri.
Keberhasilan PKBL dalam mengelola para mitra binaan juga terlihat dengan berbagai
penghargaan yang diperoleh. Penghargaan yang didapat untuk Program Kemitraan antara lain
adalah Gelar Karya PKBL BUMN Award 2011, sebagai The Best Executive Citra Awards
dalam kegiatan tingkat Asean Programme Consultant Indonesia Consortium.

6. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan dan eksistensi PKBL telah diakui secara luas. Dengan
memanfaatkan seluruh sektor, PKBL menghasilkan mitra binaan yang unggul dan sukses
sehingga mampu memberikan hasil maksimal dan membuat masyarakat menjadi lebih kreatif
dalam memenuhi kebutuhannya. Lebih dari itu mereka juga mampu untuk menghasilkan
produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Consumer Protection
Dalam hal melindungi konsumen, Pertamina memiliki caranya sendiri. Seperti saat mengisi
bahan bakar di SPBU dipastikan takaran bahan bakar sudah pas dan tidak ada kecurangan.
Selain itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito mengatakan
pihaknya telah memaksimalkan pelayanan di semua SPBU agar semua hak konsumen bisa
terpenuhi. Adapun beliau menyebutkan hak konsumen di SPBU di antaranya adalah Pelayanan
di SPBU, misalnya terkait kondisi toilet dan keberadaan tempat ibadah atau musholla hingga
tempat beristirahat dan foodcourt.
Diharapkan perbaikan pelayanan juga bisa menambah insentif untuk pihak SPBU, sebab
Pertamina akan memberi insentif kepada SPBU yang terus melakukan inovasi dan perbaikan
fasilitas konsumen.Bahkan dibeberapa SPBU ditempelkan sticker yang berisi daftar hak
konsumen dan nomer telepon customer service jika konsumen merasa tidak mendapat haknya.
Hal ini menjadi menarik saat melihat salah satu SPBU Pertamina memasang stiker hak
konsumen yang mencolok, tentu maksudnya adalah untuk. menjaga kepuasan konsumen.
Sebenarnya dengan menjaga kepuasan konsumen seperti yang dilakukan Pertamina, pelaku
usaha juga mendapat keuntungan internal yaitu menciptakan etos kerja karyawan yang lebih
baik.

7. Daftar Pustaka
1. Ali, Hapzi, 2019. Modul Concepts and Theories of Business Ethics, Jakarta: Universitas
Mercu Buana
2. Aprianus. 2017.
https://www.kompasiana.com/apri06/5940ee3639a50163291bfe32/pentingnya-
consumer-protection, (25 Maret 2019, jam 20.00)
3. Budiman, Dedy. -. http://motivatorindonesia.com/artikel-penjualan/pelanggan-adalah-
asset-perusahaan-dedy-budiman.html, (25 Maret 2019, jam 20.13)
4. Fernando, A.C, 2009. Business Ethics, Pearson India.
5. Hestanto. -. http://hestanto.web.id/penghindaran-pajak/, (25 Maret 2019 jam 20.28)
6. Hidayathurrahman. -.
https://www.academia.edu/7082764/Hukum_perlindungan_konsumen, (25 Maret
2019 jam 21.00)
7. Prasko. 2013. http://prasko17.blogspot.com/2013/05/tujuan-perlindungan-
konsumen.html, (25 Maret 2019 jam 19.00)
8. Permatasari, Arini. -.
https://www.academia.edu/8988793/HAK_DAN_KEWAJIBAN_KONSUMEN_menu
rut_Undang-undang_Perlindungan_Konsumen_Hak-Hak_Konsumen, (25 Maret 2019
jam 20.00)
9. Syahid, Dadang. 2016. https://mediakonsumen.com/2016/08/01/sorotan-lensa/spbu-
pertamina-peduli-hak-konsumen, (25 Maret 2019 jam 21. 20)
10. Rahayu A. Yayu. 2017. https://www.merdeka.com/uang/ini-hak-dan-kewajiban-
konsumen-di-spbu.html, (25 Maret 2019 jam 20.30)