Analisis putusan KPPU No. 03/KPPU-L/I/2000 menyimpulkan bahwa PT. Indomarco Pristama tidak terbukti melanggar UU No. 5/1999 mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, KPPU menemukan adanya potensi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat akibat integrasi vertikal dan jabatan rangkap di PT. Indomarco Pristama, sehingga memberikan beberapa rekomendasi.

1. NAMA NIM
DESI DWI LESTARI 100710101151
EKA MASTUROH 100710101183
CITRA TANJUNG N 100710101185
DEBORA GLESTIN R 100710101201
RISKA ANGGRAENI 100710101210
TUGAS HUKUM PERSAINGAN USAHA
ANALISIS PUTUSAN NOMER PUTUSAN KPPU No. 03/KPPU-L/I/2000
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMER 5 TAHUN 1999
DOSEN PENGAMPU:
SUGIONO SH., M.H
IKARINI DANI WIDAYANTI SH.H.M.H
OLEH KELOMPOK III:
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2013

2. Mau
belanja
dimana
ya?

3. LATAR BELAKANG
 Perkembangan Industri yag
berkembang yang memunculkan
berbagai macam akktivitas
minimarket, supermarket dan
hypermarket
Mendatangkan persoalan berupa
tidak sedikitnya tersingkirnya usaha
kecil yang merupakan salah satu mata
pencarian mereka. Permasalahan ini
dari waktu ke waktu terus mengemuka
dan semakin serius
 Sebagaimana kasus yang akan
dibahas dalam makalah ini adalah
Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/I/2000
para pihaknya adalah PT. Indomarco
Prismatama dan LSM
 Yang diindikasikan melakukan
pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun
1999

4. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah putusan yang dijatuhkan kepada terlapor
dalam putusan nomor 03/KPPU-L-I/2000 sudah
sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana dampak Putusan Nomor 03/KPPU-
L-I/2000 terhadap pelaku usaha yang lain?

5. Analisa terhadap putusan KPPU :Analisa terhadap putusan KPPU :
Berdasarkan bukti-bukti dan penelitian ,wawancara monitoring, pemeriksaan, dan pertimbangan yang
telah dilakukan oleh KPPU:
A.Dugaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Dalam hal ini PT . Indomarco Pristama
(Terlapor) hanya melakukan perdagangan eceran yang langsung melayani konsumen akhir, dan tidak
melakukan penjualan dengan cara lelang atau tender. Dan tidak ditemukan cukup bukti bahwa Terlapor
melakukan persengkokolan dengan pihak lain.
B.Ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. PT. Indomarco Pristama tidak
melakukan pasokan kepada pihak lain kecuali hanya sebagai pengecer, serta tidak ditemukan perjanjian
dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang dan
ataujasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak
tertentu dan atau pada tempat tertentu. karena itu tuduhan pada PT. Indomarco Pristama atas
pelanggaran Pasal 22 tidak relevan
B.Pasal 25 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Tidak ditemukan bukti-bukti Terlapor mempunyai posisi dominan karena tidak menguasai
pangsa pasar 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan
tidak menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, sehingga pasal ini
dinialai tidak relevan.

6. AMAR PUTUSAN KPPU
• Jabatan Rangkap
• pasal 2 UU. No. 5 tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
• pasal 3 UU. No. 5 tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
1. memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi
2. menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan
langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan
persaingan antar pelaku usaha besar
3. Melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan waralaba;
4. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera menyempurnakan
peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak
terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan
lingkungan sosial;
5. pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil
melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan
adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam
jalur vertikal termasuk dugaan praktek diskriminasi harga dan perjanjian
tertutup.
next

7. Dampak Putusan Nomor 03/KPPU-L-I/2000 terhadap pelaku usaha yang lain dan
masyarakat secara Umum
• Dari segi yuridis :
Pertama, dampak dari putusan yang mendorong pemerintah mebentuk suatu regulasi sehingga adanya
batasan terhadap menjamurnya swalayan moderen dalam hal ini PT Indomarco prismatama baik toko
swalayan milik sendiri maupun waralaba yang menyebabkan ketidak seimbangan terhadap dunia usaha,
adanya terobosan hukum (legal breakthrough) ini mempertimbangkan kepentingan Pelaku Usaha besar,
pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil . Dengan adanya putusan ini mendorong terbentuknya
Perpres Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan
dan toko modern. Dan Peraturan daerah Nomer 2 tahun 2002 tetang Perpasaran swasta didaerah
khusus Ibu kota Jakarta.
• Dari segi sosial :
komisi menemukan adanya keresahan sosial yang disebabkan oleh praktek usaha, Terlapor disamping
dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan atas Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 25 Undang-undang
No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keresahan
sosial yang dimaksud adalah persaingan yang terjadi antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha
kecil yang menimbulkan gangguan keseimbangan yang berpotensi menurunkan kesejahteraan pelaku
usaha kecil.

8. SARAN :
Untuk itu diharapkan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk
menghadapi persaingan bisnis oleh pelaku usaha ritel tradisional, antara lain :
1.Konsep yang matang
2.Perencanaan matang
3.Evaluasi dan inovasi
4.Perluasan pasar
5.Standarisasi
6.Sistem
Selain poin-poin diatas, adanya peran pemerintah terutama pemerintah
daerah memliki peran penting untuk memajukan usaha ritel tradisional
dengan adanya regulasi yang tepat untuk menyejahterahkan semua
pelaku usaha.

9. SEKIAN DAN TERIMAKASI

10. AnalisisAnalisis
Ketentuan dalam pasal 22 UU No. 5 tahun 1999
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan suatu pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat”.
Unsur-Unsur dalam Pasal:
1.Pelaku Usaha
2.Bersengkongkol
3.Pihak lain
4.Mengatur dan atau menentukan pemenang tender
5.Persaingan Usaha Pihak Lain
Persekongkokolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku usaha, tetapi juga
pihak lain. Artinya dalam tender pihak yang terlibat adalah pemilik pekerjaan,
penawar tender, dan peserta tender. Unsur bersekongkol sendiri kerjasama antar dua
pihak, secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan penyesuaian
dokumen dengan peserta lain.
BACK

11. Pasal 22
• Unsur dalam Pasal tersebut dalam menjalankan kegiatan
usahanya PT. Indomarco Pristama tidak melakukan pasokan
kepada pihak lain kecuali hanya sebagai pengecer, serta tidak
ditemukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat
persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang dan
ataujasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali
barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau
pada tempat tertentu.
Sehingga dalam hal ini pasal 22 tidak relevan.
BACK

12. PASAL 25
Ayat (1): "Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk: a) menetapkan syarat-syarat
perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen
memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun
kualitas; atau b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c)
menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki
pasar bersangkutan";
Ayat (2): "Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud Ayat 1
apabila: a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%
atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b) dua atau tiga
pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu"
Unsur-Unsur dalam pasal ini:
1.Menetapkan syarat-syarat perdagangan
2.Membatasi pasar dan pertambangan teknologi atas produk yang
dihasilkan
3.Menghambat pelaku usaha lain
4.50% - 70% menguasai pasar
BACK

13. Lanjutan
pendekatan Per se ilegal, Tidak ditemukan bukti-bukti Terlapor
mempunyai posisi dominan karena tidak menguasai pangsa pasar
50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu dan tidak menguasai 75% atau lebih pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, sehingga pasal ini
dinialai tidak relevan. Walaupun PT, Indomarco berbentuk waralaba
dan mempunyai banyak toko dalam hal ini tidak lantas menguasai
pasar artinya tidak disemua pasar PT. Indomarco Pristama
menepati posisi dominan.
BACK

14. Pasal 15
Ayat (1): "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain
yang memuat persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang dan atau jasa
hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut
kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu."
Ayat (2): "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain
yang memuat persyaratan memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima
barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain
dari pelaku usaha pemasok;
Ayat (3): " Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau
potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan
bahwa pelaku usaha yang menerima barang dana atau jasa dari pelaku usaha
pemasok: (a) harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha
pemasok; atau (b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau
sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok";
BACK

15. Lanjutan
PT . Indomarco Pristama (Terlapor) hanya melakukan perdagangan
eceran yang langsung melayani konsumen akhir, dan tidak melakukan
penjualan dengan cara lelang atau tender. Dengan demikian Terlapor
tidak melakukan kegiatan persekongkolan dengan pihak lain untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dan tidak
ditemukan cukup bukti bahwa Terlapor melakukan persengkokolan
dengan pihak lain.
Pasal ini juga tidak mempunyai pembuktian yang cukup
maka sebagaimana laporan yang diberikan saksi pelapor dengan ketentuan
pasal-pasal yang telah diIndikasikan dilanggar (pasal 22, pasal 25, pasal 15
UU. No. 5 tahun 1999 ) namun tidak terbukti dan tidak memiliki bukti yang
cukup sehingga dalam hal ini Komisi KPPU dengan ketentuan fakta-fakta
yang ada yaitu mengingat monitoring dan penelitian atas dasar
kewenangannya sehingga dalam putusannya memuaat ketentuan pasal 2
dan 3.

16. Bahwa saham Terlapor sebesar 49% adalah dimiliki oleh PT. Indomarco Perdana.
Disamping itu PT. Indomarco Perdana juga bertindak sebagai pemasok. Terlapor
memegang jabatan rangkap selaku Direktur Utama di Terlapor juga sebagai Direktur
Utama PT. Indomarco Perdana. Dengan demikian antara Terlapor dengan PT.
Indomarco Perdana dimungkinkan terjadi hubungan manajemen yang dapat berakibat
persaingan tidak sehat. Disamping itu Terlapor mempunyai hubungan sejarah, bahwa
Terlapor pernah menduduki jabatan Direktur Utama di PT. Indomarco Adi Prima sebagai
pemasoknya sejak tahun 1988 hingga tanggal 1 April tahun 2000 sebelum PT.
Indomarco Adi Prima diambil alih oleh PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. sebagai
pabrikan. Sedangkan sampai saat ini PT. Indomarco yang secara manajemen dikuasai
oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. tetap sebagai pemasok Terlapor untuk produk-
produk Indofood. Berkaitan dengan itu Majelis Komisi menduga adanya kemungkinan
integrasi vertikal yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha yang dapat mengakibatkan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, hal ini dapat diduga melanggar
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan'Persaingan Usaha Tidak Sehat).
Jabatan Rangkap
BACK

17. Penyebab posisi dominan adanya barrie to entri dan proses integrasi vertikal
(sebagaimana pasal 26) suatu usaha bisnis yang menjadi raksasa dan lahir dari penguasaan
atas sampai pada tingkat distribusi, dalam hal ini dapat ditemukan adanya keterkaitan sejarah,
baik dalam kepemilikan saham maupun rangkap jabatan yang berada dalam pasar yang sama
hal ini dapat dikatakan penguasaan dengan jabatan rangkap secara vertikal.
Perjanjian tertutup antara PT. Indomarco Adi Prima dengan PT. Goro Batara Sakti yang berisi
bahwa penerima pasokan tidak diperkenankan menjual atau memasok kembali kepada pihak
tertentu. Oleh karena itu Majelis menduga adanya pelanggaran Pasal 15 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
Artinya adalah pasal ini melarang adanya bentuk kesepaktan yang mengikat secara
ekslusif baik mengenai kontrak penjualan atau kewajiban meakukan pemasok ekslusif. Dalam
hal ini ada keterkaitan antara PT Indomarco Adi Pratama dengan Terlapor yaitu PT. Indomarco
Prismatama, yaitu keterkaitan kepemilikan saham.
.
BACK

18. Lanjutan
Sebagimana dalam pasal 2 UU. No. 5 tahun 1999 tentang tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“ Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan
antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”
Dalam hal ini PT. Indomarco Pristama (Terlapor) dalam menjalankan usahanya
melalui swalayan indomaret milik sendiri ataupun berdasarkan waralaba, telah
melakukan pemasaran dengan diskon 40 item produk tiap bulannya dalam
jangka waktu dua minggu, membuka pelayanan lebih awal, perizinan dan lokasi
tempat usaha yang kurang tepat yaitu didekat perumahan dan merupakan lokasi
yang banyak perusahan dagang atau pasar yang masih menggunakan
mekanisme tradisional sedangkan PT. Indomarco Prismata menerapkan sistem
4p (produk, price, place dan Promotion) tentunya para usaha dengan sistem
Tradisional tidak dapat mengikutinya, sehingga pengusaha kecil didekatnya
mengalami kemunduran dalam usahanya. Dimana usaha-usaha atau pedagang
kecil didekat swalayan indomaret ini kalah dalam bersaing karna berbagai hal
diantaranya karena sumber daya Manusia maupun sumberdaya pemodalan yang
masih tidak termenejemen dengan baik.
BACK

19. Dalam pasal 3 UU. No. 5 tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:
“Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagal
salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang
sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi
pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”
Ketentuan pasal ini merupakan tujuan dari pembentukan Undang-Undang ini sendiri,
yaitu adanya kepentingan umum, efisiensi ekonomi yang mengarah pada ekonomi
kesejahteraan dengan memperhatikan keberlangsungan bersama antara pengusaha
besar, menengah dan pengusaha kecil.
Jadi PT. Indomarco Pristama dalam putusannya terbukti tidak mengindahkan
ketentuan sebagaimana dalam pasal 2 dan pasal 3 UU. No. 5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan asas
dan tujuan undang-undang ini sendiri.
BACK