Dokumen tersebut membahas tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara singkat, dibahas mengenai definisi anti monopoli, teori-teori yang terkait, kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta sanksi yang diberikan bagi pelanggaran anti monopoli.

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
Hukum Bisnis dan
Lingkungan
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
Hayyu Safitri
43217010114
10Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
Dosen Pengampu :
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA

2. Anti Monopoli
“Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah
“dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti
istlah “monopoli”. Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu
“kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah “monopoli”,
“antitrust”, “kekuatan pasar” dan istilah “dominasi” saling dipertukarkan
pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu
keadaan dimana seseorang menguasai pasar ,dimana dipasar tersebut tidak tersedia
lagi produk subtitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar
tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti
hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

3. B. Hal – hal yang berhubungan
dengan proses terjadinya
monopoli secara ilmiah, yaitu:
1. Monopoli terjadi akibat dari suatu superrior skill.
2. Monopoli terjadi karena pemberian negara
(Ketentuan pasal 33 (2) dan 33 (3) UUD 1945 yang
dikutip kembali dalam pasal 51 UU No. 5 Tahun
1999)
3. Monopoli yang terjadi akibat adanya historical
accident

4. C. Teori yang terdapat dalam hukum
anti monopoli, yaitu:
• Teori Perse, teori yang melarang monopoli an sich, tanpa melihat apakah ada ekses
negatifnya. Beberapa bentuk kartel, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus
dianggap dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Titik beratnya adalah unsur formal
dari perbuatan tersebut.
• Teori Rule of Reason, teori ini melarang kartel dan monopoli jika dapat dibuktikan bahwa ada
ekses negatifnya.

5. D. Azas dan Tujuan
• Azas
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan
antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
• Tujuan
Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar
kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung
mengurangi dan atau menghilangkan persaingan.

6. . Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat.
Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

7. E. Kegiatan yang dilarang
Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2. Posisi
dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing
yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang
dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di
pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan
akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan
pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Kegiatan yang dilarang lainnya dalam anti monpoli dan persaingan
usaha tidak sehat antara lain :
1. Monopoli 5. Posisi Dominan
2. Monopsoni 6. Jabatan Rangkap
3. Penguasaan pasar 7. Pemilik Saham
4. Persekongkolan

8. F. Perjanjian yang Dilarang
• Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian
dalam bentuk sebgai berikut :
• Oligopoli Pasar
• Penetapan harga
• Dalam penetapan harga harus sama ditentukan oleh pasar agar harganya
sama.
• Pembagian wilayah
• Pemboikotan
• Kartel
• Trust
• Oligopsoni.
• Integrasi vertikal
• Perjanjian tertutup
• Perjanjian dengan pihak luar negeri

9. G. Sanksi
• G. Sanksi
Sanksi Administrasi Sanksi administrasi adalah dapat berupa penetapan
pembatasan perjanjian, pemberhentian integrasi vertikal, perintah kepada
pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan
atas penggabungan , peleburan dan pengambilalihan badan usaha, penetapan
pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-rendahnya satu miliar
rupiah atau setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah.
Sementara itu, bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat
dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 10 KUH Pidana
berupa:
• pencabutan izin usaha
larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau
komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun

10. Terima Kasih
HAYYU SAFITRI
43217010114