ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT - Angela Regife Laksmy Situmorang (43217010184)

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Modul 10
Anti Monopoli dan Persaingan Tidak
Sehat
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
01
1A2323EL Angela Regife Laksmy
Situmorang
Abstract : Kompetensi
Memahami sistem Anti
Monopoli dan Persaingan
Tidak Sehat dengan
Spesifik.
Memberikan pemahaman
Hukum tentang Anti Monopoli,
Pelanggaran dan sanksi yang
Didapat.

2. Daftar Isi
1.1. Pengertian 3
1.2. Asas dan Tujuan 5
1.3. Kegiatan Yang Dilarang 5
1.4. Perjanjian Yang Dilarang 7
1.5. Hal-hal Yang Dikecualikan Dari Undang-Undang Anti Monopoli 8
1.6. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 9
1.7. Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha 10
Daftar Pustaka 11
2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

3. BAB 10
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
1.1. Pengertian
“Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau
istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan
arti istlah “monopoli” Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama
yaitu “kekuatan pasar”. Dalam praktek ke-empat kata tersebut, yaitu istilah
“monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar” dan istilah “dominasi” saling
dipertukarkan pemakaiannya. Ke 4 (empat) istilah tersebut dipergunakan untuk
menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana di pasar
tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi yang potensial, dan terdapatnya
kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang
lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang
permintaan dan penawaran pasar.
Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun1999, sebenarnya pengaturan
mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata
mengenai pembuatan melawan hukum dan Pasal 382 bis KUH Pidana.
Barang siapa yang mendapatkan melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan
atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melekukan perbuatan curang untuk
menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan
curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda
paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan
kerugian bagi konkuren-konkuren orang lain itu.
Dari rumusan Pasal 382 bis KUH Pidana terlihat bahwa seseorang dapat dikenakan
sanksi pidana atas tindakan “persaingan curang” dan harus memenuhi beberapa
criteria sebagai berikut :
1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
2. Perbuatan persaingan curang itu dilakukan dalam rangka mendapatkan,
melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan.
3. Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut, baik
perusahaan si pelaku maupun perusahaan lain.
4. Perbuatan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan
khalayak umum atau orang tertentu.
3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

4. 5. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut telah menimbulkan kerugian
bagi konkurennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si
pelaku
Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun1999, Monopoli adalah suatu bentuk
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa
tertentu oleh suatu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.
Menurut Black’s Law Dictionary monopoly is a peveilege or peculiar advantage
vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right ( or
power ) to carry out on a particular business or trade, manufacture a particular
article, or control the sale of whole supply of a particular commodity ” . (Henry
Champbell Black,1990 : 696).
Selanjutnya dalam Black’s Law Dictionary monopolyas prohibited by section 2 of
The Sherman Antitrust Act, has two elemens:
1. Possessionof monopolypower is relevant market.
2. Willful acqusitionor maintenance of that power.
Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 telah didefinisikan mengenai pelaku
usaha, yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum
atau bukan badan hukum Negara Rep. Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.
4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

5. 1.2. Asas dan Tujuan
1.2.1. Asas
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
pelaku usaha dan kepentingan umum
Tujuan
Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari
pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau
menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha
adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.
1.3. Kegiatan Yang Dilarang
Kegiatan yang dilarang dalam praktik bisnis adalah :
1. Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (lokal atau
nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu
kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.
2. Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang, yang dikuasai oleh
seorang pembeli; oligopsoni yang terbatas pada seorang pembeli
3. Penguasaan Pasar adalah proses, cara atau pembuatan menguasai
pasar.Dengan demikian, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar
baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lainnya.
4. Persekongkolan adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan.
5. Posisi Dominan artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam pasal 1 angka 4 UU
No 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan
dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berari dipasar
bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha
mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dipasar bersangkutan dalam
kaitan dengan kemampuan keuangan, akses pada pasokan, penjualan, serta
untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.
6. Jabatan Rangkap. Dalam pasal 26 UU No 5 Tahun 1999 dikatan bahwa
seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu
5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

6. perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi
atau komisaris pada perusahaan lain.
7. Pemilikan Saham adalah pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas
pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan usaha dalam bidang samapada
pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang
sama.
8. Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan. Pasal 28 UU No 5 Tahun
1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang
bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan yang bersifat tetap dan
terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam menjalankan
perusahaan tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang
akan mengakibatkan praktik monopili dan persaingan tidak sehat dan secara
tegas dilarang.
6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

7. 1.4. Perjanjian Yang Dilarang
1. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya
berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat
mempengaruhi harga pasar.
2. Penetapan harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian antara lain
• Perjanjian menetapkan harga atas barang dan jasa yang harus dibayar
• Perjanjian mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga
berbeda
• Perjanjian dengan pe;aku usaha pesaingnya
• Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa
penerimaan barangdan/jasa tidak menjual atau memasok.
3. Pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau
lokasi pasr terhadap barangdan/jasa.
4. Pemboikotan. Pelaku pasar dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingknya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk
melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam dan luar negeri.
5. Kartel. Pelaku pasar dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingknya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi dan/ pemasaran suatu barang dan/ jasa.
6. Trust. Pelaku pasar dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingknya yang melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan
perusahaan atau perorangan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan
mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan.
7. Oligopsoni. Dilarang membuat perjanjian yang bertujuan untuk secara
bersama-sama menguasai pembeli atau penerimaan pasokan.
8. Integrasi vertical. Dilarang membuat perjanjian yang bertujuan untuk
menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian
produksi barang dan/ jasa.
7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

8. 9. Perjanjian tertutup. Dilarang membuat perjanjian bahwa pihak yang menerima
barang dan/ jasa hanya akan mmasok dan tidak memasok kembali barang dan/
jasa kepada pihak tertentu.
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Dilarang membuat perjanjian yang
memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.
1.5. Hal-hal Yang Dikecualikan Dari Undang-Undang Anti Monopoli
1. Perjanjian yang dikecualikan
a) Hak atas kekayaan intelektual, termasuk lisensi, paten, merk
dagang,hak cipta
b) Waralaba
c) Standar teknis produk barang dan atau jasa
d) Keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok
e) Kerjasama pnelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar
f) Perjanjian internasional
2. Perbuatan yang dikecualikan
a) Perbuatan pelaku usaha yang tergplong dalam pelaku usaha
b) Kegiatan usaha koperasi uang khusus melayani anggotanya
c) Pebuatan dan atau perjanjian yang diperkecualikan
d) Pebuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan
UU
e) Pebuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor
8 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

9. 1.6. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di
Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut:
1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk
secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang
dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga,
boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah,
kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran
melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan
praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang
dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau
menghambat bisnis pelaku usaha lain.
Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat
9 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

10. • Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker
• Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan
pilihan
• Efisiensi alokasi sumber daya alam
• Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya,
yang lazim ditemui pada pasar monopoli
• Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan
kualitas dan layanannya
• Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya
produksi
• Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak
• Menciptakan inovasi dalam perusahaan
1.7. Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan
penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada
tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal
yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku
usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi
administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya
diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga
mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok.
Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49. Pasal 48
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal
16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda
serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-
tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal
20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda
10 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

11. serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya
Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupialh), atau pidana kurungan pengganti
denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana
denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-
tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti
denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
Pasal 49 Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana
tambahan berupa:
Pencabutan izin usaha; atau
1. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
2. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnva
kerugian pada pihak lain. Aturan ketentuan pidana di dalam UU Anti
Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang
berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana.
Dafar Pustaka
https://lintangasmara.wordpress.com/2011/05/16/bab-10-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-
sehat/
http://yoga-dearia.blogspot.com/2013/06/anti-monopoli-dan-persaingan-
usaha.html
http://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/anti-monopoli-dan-persaingan-
tidak-sehat/
11 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang