Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis
Tidak Sehat
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi 10 1A2323EL Angela Regife Laksmy
Situmorang
Abstract : Kompetensi
Memberi pengetahuan umum
tentang Anti Monopoli dan
Persaingan Bisnis Tidak Sehat.
Mampu memahami teori Anti
Monopoli dan Persaingan Bisnis
Tidak Sehat.

2. Pengertian
1. Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli, Monopoliadalah
penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa
tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Persaingan usaha tidak
sehat (curang) adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan cara
melawan hukumatau menghambat persaingan usaha.
2. Dalam UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli,’Persaingan curang
(tidak sehat ) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak
jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha’.
Asas dan Tujuan Antimonopoli dan Persaingan Usaha
1. Asas
 Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
pelaku usaha dan kepentingan umum.
2. Tujuan
 Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari
pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau
menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha
adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.
Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli
1. Dalam UU No.5/1999,kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan
pasal 24. Undang undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan,seperti halnya
perjanjian. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas,tindakan secara sepihak. Bila
dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam
kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak.
2. Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :
a) Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan
atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok
pelaku usaha
b) Monopsoni adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau
kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang
bertindak sebagai pembeli tunggal,sementara pelaku usaha atau kelompok
pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.
c) Penguasaan pasar
Di dalam UU no.5/1999 Pasal 19,bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang
merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :
2
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

3.  menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;
 menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk
tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha
pesaingnya;membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau
jasa pada pasar bersangkutan;
 melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
d) Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha
dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan
bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 angka 8 UU
No.5/1999).
e) Posisi Dominan artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan
merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing
yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai
atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses
pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan
permintaan barang atau jasa tertentu.
f) Jabatan Rangkap. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau
komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang
merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.
g) Pemilikan Saham. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada
beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama
pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang
sama.
h) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Dalam Pasal 28 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang
berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan
perusahaan bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari
keuntungan.
Perjanjian yang dilarang dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk
sebagai berikut :
1) Oligopoli
2) Penetapan harga
3) Pembagian wilayah
4) Pemboikotan
5) Kartel
6) Trust
7) Oligopsoni
8) Integrasi vertikal
9) Perjanjian tertutup
10) Perjanjian dengan pihak luar negeri
3
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

4. Hal-hal yang Dikecualikan dalam UU Anti Monopoli
Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut :
Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri
dari:
a) Oligopoli
b) Penetapan harga
c) Pembagian wilayah
d) Pemboikotan
e) Kartel
f) Trust
g) Oligopsoni
h) Integrasi vertical
i) Perjanjian tertutup
j) Perjanjian dengan pihak luar negeri
Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Monopoli
b) Monopsoni
c) Penguasaan pasar
d) Persekongkolan
Posisi dominan, yang meliputi :
a) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing
b) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
c) Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
d) Jabatan rangkap
e) Pemilikan saham
f) Merger, akuisisi, konsolidasi
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia
yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian,
penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenanng
menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli.
Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti
Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU
4
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

5. Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai
pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.
5
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

6. Implementasi : Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat
Penyalahgunaan Posisi Dominan Kasus Temasek Holdings Pte. Ltd.
Sebuah perusahaan Holding Company berasal dari Singapura yaitu Temasek Holdings Pte.
Ltd. yang mengelola dana investasi sebesar US$ 108 Miliar atau sekitar Seribu triliun rupiah
diduga melakukan struktur kepemilikan silang atas saham dua perusahaan jasa seluler
Indonesia yaitu Telkomsel dan Indosat. Dugaan tersebut telah berlangsung mulai dari tahun
2002 dan baru diangkat ke sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun
2006. Adapun pihak-pihak yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan pelanggaran tersebut
adalah :
1. Temasek Holdings Pte. Ltd.
2. Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.
3. STT Communications Ltd.
4. Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd.
5. Asia Mobile Holdings Pte. Ltd.
6. Indonesia Communications Limited.
7. Indonesia Communications Pte. Ltd.
8. Singapore Telecommunications Ltd.
9. Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd.
10. PT. Telekomunikasi Selular.
Kasus ini berkaitan dengan Telkomsel yang menyalahgunakan posisi dominannya untuk
membatasi pasar dan pengembangan teknologi sehingga melanggar pasal 25 ayat (1) huruf b
UU No 5 Tahun 1999.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) Tim Pemeriksa pada pokoknya
menyatakan telah terjadi hambatan interkoneksi yang dilakukan oleh Telkomsel sesuai
dengan
Bukti:
A. Tuduhan Pertama : Kepemilikan Silang dan Saham Mayoritas
Bukti tuduhan terhadap Temasek dimuat dalam point ke 46 pada bagian dugaan pelanggaran
dalam Putusan KPPU. Berdasarkan fakta yang diperoleh, Temasek melalui anak
perusahaannya memiliki 35% saham dengan hak suara di Telkomsel, hak untuk
menominasikan direksi dan komisaris, dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan
perusahaan terutamadalam hal persetujuan anggaran melalui Capex Committee dan
kemampuan untukmemveto putusan RUPS (negative control) dalam hal perubahan Anggaran
Dasar, buy back saham perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan,pembubaran
dan likuidasi perusahaan.
B. Tuduhan Kedua : Kepemimpinan Harga (Price leadership) oleh Telkomsel Sehingga
Menyebabkan Pemasangan Tarif yang Tinggi. KPPU berpendapat bahwa kepemilikan silang
Temasek terhadap Indosat dan Telkomsel telah berpengaruh negatif terhadap kondisi
6
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

7. persaingan di pasar relevan. Sehubungan dengan hal ini, KPPU mengklaim sejumlah hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Klaim bahwa pasar relevan itu terkonsentrasi tinggi dan terus bertambah dalam
beberapa waktu terakhir.
2. Variasi dari klaim mengenai kinerja keuangan Telkomsel yang baik.
3. Klaim bahwa kinerja Indosat tidak baik sejak akuisis saham oleh ICL/ICPL.
4. Klaim yang menyatakan bahwa Telkomsel telah menyebabkan buruknya kinerja
Indosat.
5. Klaim bahwa pasar dikarakteristikan dengan dilakukannya price leadership oleh
Telkomsel.
6. Klaim bahwa tarif Telkomsel itu berlebihan.
7. Klaim bahwa ketiadaan dugaan “kepemilikan silang”, maka situasi persaingan
didalam pasar akan lebih baik.
C. Tuduhan Ketiga : Penyalahgunaan Posisi Dominan.
Bila dikaitkan dengan industri seluler Indonesia, Telkomsel merupakan first
mover dalam industri ini, karena merupakan pemain yang paling lama, memiliki
posisi dominan, dan pembangunan infrastruktur yang paling luas. Hal ini diperjelas
dengan data perbandingan jumlah BTS seluler, dimana Telkomsel memiliki BTS yang
paling tinggi, jauh diatas pesaingnya. Adanya jangka waktu lama upaya new entrant
tersebut akan membuat first mover memiliki posisi dominan dengan market power
yang mudah digunakan untuk mengakumulasi monopolis profit. Telkomsel juga
dianggap memperlambat pembangunan BTS milik Indosat.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cross-ownership yang terjadi pada
industri jasa seluler semakin menjauhkan industri tersebut sehat dan kompetitif karena
melemahkan persaingan Indosat sebagai closest rival terhadap Telkomsel sebagai dominan
player.
Sebelum menganalisa pemenuhan unsur pasal 25 ayat (1) huruf b, Majelis Komisi
terlebih dahulu mengurai pendekatan analisa terhadap pasal 25 yaitu menurut Majelis Komisi
analisa terhadap pasal 25 dapat dilakukan secara per se rule maupun rule of reason.
Penggunaan pendekatan per se rule adalah pendekatan minimalist karena dari segi
rumusannya pasal 25 tidak tercantum salah satu dari dua kalimat yaitu "dapat menimbulkan
praktik monopoli dan "persaingan usaha tidak sehat .‟ ‟
Penggunaan pendekatan rule of reason adalah pendekatan maximalist. Perspektif ini
mendasarkan pada asumsi bahwa kebijakan pelaku usaha seperti tercantum dalam ayat (1)
huruf a, b, atau c belum tentu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. Untuk
itu perlu dibuktikan bahwa kebijakan pelaku usaha dimaksud menimbulkan atau berpontensi
menimbulkan dampak negatif. Dalam perkara ini, Majelis Komisi menggunakan perspektif
maximalist yaitu rule of reason.
7
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

8. Dari beberapa asumsi diatas, selanjutnya KPPU berdasarkan Putusan Perkara Nomor
07/KPPU-L/2007 mengeluarkan putusan sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore
Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding
Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication
Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd.,
dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999;
- Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999;
- Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25
ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 1999;
Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies
Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd,
Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia
Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom
Mobile Pte. Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi
Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah
satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. Dalam waktu paling
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies
Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd,
Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia
Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom
Mobile Pte. Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya
serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu
perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. sampai
dengan dilepasnya saham secara keseluruhan sebagaimana diperintahkan.
Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum no.4 dilakukan dengan
syarat sebagai berikut:
a) Untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas;
b) Pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd. maupun pembeli
lain dalam bentuk apa pun.
Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT
Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, bAsia Mobile Holdings Pte.
Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore
Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar
denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke
Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan
Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
8
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

9. Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek pengenaan tarif
tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurangkurangnya sebesar 15% (lima belas
persen) dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini.
Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00
(dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode
penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
Daftar Pustaka :
http://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat/
http://gabrielsebastian100.blogspot.com/2013/07/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html
https://www.academia.edu/7231490/MAKALAH_ANTI_MONOPOLI_DAN_PERSAINGA
N_CURANG_A
Penyalahgunaan Posisi Dominan Kasus Temasek Holdings Pte.
Ltd : http://idilvictor.blogspot.co.id/2008/11/persaingan-usaha.html
Sebelum menganalisa pemenuhan unsur pasal 25 ayat (1) huruf b, Majelis Komisi terlebih
dahulu mengurai pendekatan analisa terhadap pasal 25 yaitu menurut Majelis Komisi analisa
terhadap pasal 25 dapat dilakukan secara per se rule maupun rule of
reason : http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2888/4/T2_322010007_BAB
%20III.pdf
9
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang