Dokumen tersebut membahas tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Definisi dan contohnya serta sanksi yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan yang dilarang meliputi monopoli, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, dan perjanjian tertentu seperti kartel. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, pidana pokok, atau

1. AN NISA RIZKI YULIANTI (MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA)
43218010031
PROF.DR.IR HAPZI ALI,MM,CMA (DOSEN PENGAMPU)
AKUNTANSI S1
Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak sehat
Pengertian
Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli, Monopoli adalah
penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa
tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Persaingan usaha tidak sehat
(curang) adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan cara melawan hukumatau
menghambat persaingan usaha.
Dalam UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli,’Persaingan curang (tidak
sehat ) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Pada intinya Undang-Undang Anti Monopoli dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan
dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan maka
mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang
menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli
maka ada koridor-koridor hukum yang mengatur ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat
antara pelaku-pelaku usaha.
Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli
Dalam UU No.5/1999,kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24.
Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :
1) Monopoli
Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa
tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

2. 2) Monopsoni
Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang
menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal,sementara
pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.
3) Penguasaan pasar
Di dalam UU no.5/1999 Pasal 19,bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang
dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau
persaingan usaha tidak sehat yaitu :
1. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha
yang sama pada pasar yang bersangkutan;
2. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan
hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
3. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
4. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
4) Persekongkolan
Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan
maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang
bersekongkol (pasal 1 angka 8 UU No.5/1999).
5) Posisi Dominan
Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak
mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang
dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan,
penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa
tertentu.
6) Jabatan Rangkap
Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang
menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang
bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.
7) Pemilikan Saham
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha
dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan
usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa
perusahaan yang sama.
8) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang
berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan
bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.
Perjanjian yang dilarang dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha

3. Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk
sebagai berikut :
1. Oligopoli
2. Penetapan harga
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrasi vertikal
9. Perjanjian tertutup
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri
Sanksi
UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang sanksi. Ada tiga jenis sanksi yang diintroduksi
dalam undang-undang ini, yaitu tindakan administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan.
Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU) yang lembaganya akan dijelaskan kemudian,
hanya berwenang memberikan sanksi tindakan administratif. Sementara pidana pokok dan
pidana tambahan dijatuhkan oleh lembaga lain, dalam hal ini peradilan. Yang dimaksud
dengan tindakan administratif adalah:
1. penetapan pembatalan perjanjian;
2. perintah untuk menghentikan integrasi vertikal;
3. perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan praktek
monopoli dan anti-persaingan dan/atau merugikan masyarakat;
4. perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
5. penetapan pembatalan penggabungan/peleburan badan usaha/pengambilalihan
saham;
6. penetapan pembayaran ganti rugi;
7. pengenaan denda dari 1 milyar s.d. 25 milyar rupiah. (Shidarta,2013)
Ciri-ciri monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sebuah perusahaan :
1. Hanya ada satu penjual. Dalam monopoli, hanya ada satu penjual barang atau jasa yang
menguasai produksi keseluruhan komoditi tertentu. Oleh karena itu, keseluruhan pasar
dilayani oleh perusahaan tunggal, dan untuk tujuan praktis, perusahaan disamakan
dengan industry.
2. Kekuatan penjual atau produsen untuk menentukan harga.Kemampuan untuk
memberikan dampak pada syarat dan kondisi dari kegiatan jual-beli sehingga harga dari
produk ditetapkan oleh perusahaan (harga tidak ditentukan oleh pasar seperti yang
terjadi pada pasar persaingan sempurna). Walaupun kekuatan pasar monopolt inggi,
tetapi tetap dibatasi oleh permintaan dari pasar. Konsekuensi dari monopoli adalah
peningkatan harga akan mengakibatkan hilangnya sebagian konsumen.

4. 3. Tidak ada barang pengganti terdekat atau mirip (close substitute). Ini dikarenakan
perusahaan memproduksi komoditas tertentu, dan barang dan atau jasa yang
diperjualbelikan merupakan barang dan atau jasa yang masih jarang.
4. Tidak ada atau sangat sedikit perusahaan lain yang dapat memasuki pasar tersebut
karena banyaknya hambatan atau rintangan berupa keunggulan perusahaan.
5. Diskriminasi harga: penetapan harga kepada satu konsumen yang berbeda dari harga
kepada konsumen lain di dalam segmen pasar yang berbeda atas suatu barang dan atau
jasa yang sama dengan alasan yang tidak terkait dengan biaya produksi.(Suhasril,2008).
Selama masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan melindungi kepentingan nasional baik
dalam bentuk proteksi terhadap industri yang baru tumbuh (infant industry) maupun dalam
bentuk kebijakan monopoli dianggap sangat tepat. Namun dalam perkembangan
selanjutnya monopoli cenderung dinilai sebagai kebijakan yang negatif bagi pertumbuhan
ekonomi. Bahkan monopoli telah menjadi kebijakan yang sangat merugikan banyak pihak baik
bagi pelaku usaha (competitor) maupun konsumen. Meski tidak semua buruk, citra monopoli
dianggap sebagai kejahatan (crime), padahal banyak kegiatan ekonomi akan lebih baik dan
efisien jika dilakukan secara monopolis. Sejumlah kegiatan ekonomi seperti listrik, migas, air,
telekomunikasi dan sebagainya pernah menjadi kegiatan usaha yang dimonopoli Negara,
melalui BUMN, negara hadir melayani kebutuhan masyarakat yang teresebar di seluruh
pelosok negara. Sebagai contohnya :
JawaPos.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
menyatakan, persoalan daging sapi yang mahal terindikasi sebagai akibat permainan kartel
selain rantai distribusi yang makin panjang. Dia mengungkapkan, saat ini ada 55 importer
yang mendapat kuota impor.
”Dari jumlah itu, tidak banyak yang dapat kuota besar, hanya sekitar 5 sampai 7 importer
besar. Ini bahan pokok penting dan pemainnya tidak banyak. Kami awasi,” ujarnya Selasa
(7/6).Dia memang belum tahu pasti apakah importer-importer itu berbuat nakal. Yang jelas,
kemungkinan tersebut sangat terbuka. Pada kesempatan lain, Ketua DPR Ade Komarudin
beserta rombongan melihat stok bawang putih dan daging beku di gedung penampungan
Bulog. Stok daging di gudang Bulog di seluruh divre sebanyak 80 ribu ton.Dari jumlah
tersebut, sebagian besar merupakan daging impor asal Australia. Daging beku itu
dipersiapkan untuk operasi pasar murah dengan harga Rp 80 ribu per kg.
Mengakhiri kunjungannya ke Bulog tersebut, Ade menilai harga sembako yang kerap
melambung tinggi saat memasuki Ramadan dan Lebaran merupakan akibat lemahnya kontrol
pemerintah. Bukan hanya terhadap stok, tapi juga harga pangan.Karena itulah, Ade mendesak
pemerintah bisa kembali memperbesar peran Bulog sebagai pengatur harga dan penyedia
stok. Sekaligus sebagai penjaga kualitas bahan pangan secara nasional.
”Saya selalu katakan, negara harus campur tangan. Karena itu adalah perintah UUD 1945 atas
pasar,” tegas Akom, sapaannya. (Teguh Alim,2016)
DAFTAR PUSTAKA
1. Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa
2. Arus Akbar Silondae, SH., LL.M., dan Wirawan B. Ilyas, SE., SH., Msi., MH. " Pokok-
Pokok Hukum Bisnis", Salemba Empat Publisher, 2011.

5. 3. Richard Burton S, SH, "Aspek Hukum dalam Bisnis", Reneka Cipta, Jakarta, 2007.
4. R. Goenawan Oetomo, SH., MBA., "Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum
Perburuhan di Indonesia", Grhadhika Press Publisher, Jakarta, 2004.
5. Supriadi, SH., M.Hum, "Hukum Lingkungandi Indonesia" Sinar Grafika, 2013.
6. Shidarta,2013. Filsafah Hukum dan Penalaran Hukum. Jakarta:Gramedia
7. Alim,Teguh.2016.Monopoli persaingan tidak sehat. Jakarta:Gramedia.
8. Suhasril, dan Mohammad Taufik Makarao. 2008. Hukum Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.Bogor: Ghlm.ia Indonesia.
Sumber:
- http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-
dalam-tinjauan-hukum
- https://teguhalimsantoso16.wordpress.com/2016/07/04/monopoli-persaingan-tidak-sehat/