Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999, termasuk definisi, larangan, dan sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut. (2) KPPU diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang anti monopoli dan dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang. (3)

1. SINDI NALURITA (43218010018)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN BISNIS YANG TIDAK SEHAT
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Anti Monopoli, Monopoli adalah
penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh
suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Persaingan usaha tidak sehat (curang) adalah suatu
persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau
jasa dilakukan dengan cara melawan hukumatau menghambat persaingan usaha.
Dalam UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli, ’Persaingan curang (tidak
sehat) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau
pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha’.
Asas dan Tujuan Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Asas
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Tujuan
Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara
pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau
menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition
dan memperkuat kedaulatan konsumen.
Kegiatan yang dilarang dalam Anti Monopoli
Dalam UU No.5/1999,kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24.
Undang undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan,seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari
kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah
aktivitas,tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua
pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak.
Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :
1. Monopoli: penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa
tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

2. 2. Monopsoni: situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang
menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal,sementara pelaku usaha
atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.
3. Penguasaan pasar
Di dalam UU No. 5/1999 Pasal 19, bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha
yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau
persaingan usaha tidak sehat yaitu:
· Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama
pada pasar yang bersangkutan
· Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan
usaha dengan pelaku usaha pesaingnya
· Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan
· Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
4. Persekongkolan: Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain
dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol
(pasal 1 angka 8 UU No.5/1999).
5. Posisi Dominan: Pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai
pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku
usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan
kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk
menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.
6. Jabatan Rangkap
Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang
menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan
dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.
7. Pemilikan Saham
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha
dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam
bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.
8. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

3. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang
berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap
dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.
Persaingan usaha tidak sehat
persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha.
Hal-hal yang Dikecualikan dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha
Hal-hal yang dilarang oleh UU No. 5/1999 (UU Anti Monopoli) adalah sebagai berikut :
1. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri dari:
- Oligopoli - Trust
- Penetapan harga - Oligopsoni
- Pembagian wilayah - Integrasi vertikal
- Pemboikotan - Perjanjian tertutup
- Kartel - Perjanjian dengan pihak luar negeri.
Ada 2 macam perjanjian pembloikotan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 pasal 10 yaitu:
· Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk
tujuan pasar dalam maupun luar negeri
· Perjanjian untuk menolak dalam menjual setiap barang dan jasa dari pelaku usaha lain sehingga
perbuatan tersebut merugikan pelaku usaha lain dan membatasi pelakku usaha lain dalam menjual atau
membeli setiap barang/jasa yang bersangkutan.
2. Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Monopoli
- Monopsoni
- Penguasaan pasar
- Persekongkolan
3. Posisi dominan, yang meliputi :
- Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing
- Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
- Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
- Jabatan rangkap

4. - Pemilikan saham
- Merger, akuisisi, konsolidasi.
Dalam pasal 17 ayat (1) Undang- undang Anti Monopoli dikatakan bahwa “pelaku usaha
dilarang melakukan penguasaan pasar atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat”, sedangkan dalam
pasal 17 ayat (2) dika takan bahwa “pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan
atas produksidan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
a) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subtitusinya
b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa
yang sama,
c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha mengusasai lebih dari 50% (lima puluh persen)
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di
Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli
dibentuklah sebuah komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU Antimonopoli yang
menginstrusikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui
keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan
diberi nama dengan Komisi Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan Keppres tersebut, penegakan hukum
anti monopoli dan persaingan usaha berada dalam wewenang KPPU. Namun demikian, tidak berarti
bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk menangani perkara monopoli dan persaingan
usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberikan wewenang untuk
menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan
KPPU yang sudah in kracht. Sementara itu, MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara
pelanggaran hukum persidangan apabila terjadi kasasi terhadap putusan PN tersebut. Lebih lanjut
,sebagai sebuah lembaga yang independen ,dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki komisi
saangat besar yang meliputi juga kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi,
memeriksa, megadili dan memutuskan perkara.
Tugas dan Wewenang KPPU
Pasal 35 UU Antimonopoli menentukan bahwa Tugas-Tugas KPPU adalah sebagai berikut:

5. 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat
mengakibatkan terjainya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU
Antimonopoli.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, melalui Pasal 36 UU Antimonopoli, KPPU
diberikan wewenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktim monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang
ditemukan sebagai komisi hasil penelitianya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada tau tidak adanya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU
Antimonopoli.
Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian,
penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi
administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam
sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan
kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi
pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam
Pasal 49.

6. IMPLEMENTASI KASUS ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
Saya akan mengambil contoh pengimplementasian anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat pada
kasus “Temasek”.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menetapkan keputusan terkait kasus
Temasek. Dalam putusannya, KPPU menyatakan Temasek Holdings Pte. Ltd., Singapore Technologies
Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd., Asia Mobile
Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communications Limited, Indonesia Communications Pte. Ltd., Singapore
Telecommunications Ltd., Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. (Temasek dkk) terbukti melakukan
monopoli karena memiliki saham pada perusahaan sejenis di bidang usaha dan pasar yang sama, yakni
PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT Indosat Tbk. Temasek terbukti secara sah dan
meyakinkan telah melanggar larangan kepemilikan silang seperti diatur dalam Pasal 27 huruf a UU No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).
KPPU menemukan fakta kepemilikan silang Temasek di Indosat dan Telkomsel telah
menimbulkan kerugian konsumen di industri seluler sebesar Rp 14,7-30,8 triliun selama 2003-2006.
Karena terbukti melakukan pelanggaran tersebut, KPPU memerintahkan Temasek dkk untuk
menghentikan tindakan kepemilikan saham di Telkomsel dan Indosat, dengan melepaskan seluruh
kepemilikan sahamnya pada salah satu perusahaan tersebut, paling lama dua tahun sejak putusan KPPU
berkekuatan tetap. Temasek dkk juga diperintahkan menentukan perusahaan mana yang akan dilepas
kepemilikan sahamnya, serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris
pada salah satu perusahaan yang akan dilepas, sampai dengan dilepasnya kepemilikan saham secara
keseluruhan. Kesembilan perusahaan tersebut juga diperintahkan membayar denda masing-masing
sebesar Rp 25 Miliar.
Syarat bagi pembeli saham yang nantinya akan dilepas juga ditetapkan lembaga ini. Masing-
masing pembeli dibatasi untuk membeli maksimal 5% dari total saham yang dilepas. Selain itu, pembeli
juga tidak boleh terasosiasi dengan Temasek dkk dalam bentuk apapun. Sementara itu, Telkomsel
dinyatakan terbukti melanggar Pasal 17 (1) UU Anti Monopoli yakni mempertahankan tarif seluler yang
tinggi. KPPU juga mencatat kerugian konsumen mencapai Rp 9,8-24 triliun per tahun akibat biaya
interkoneksi yang tinggi. Dakwaan kedua terhadap Telkomsel, yaitu pelanggaran Pasal 25 ayat (1) huruf
b tentang penyalahgunaan posisi dominan untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi
dinyatakan terbukti. Selain diperintahkan membayar denda sebesar Rp 25 Miliar, Telkomsel juga

7. diperintahkan menghentikan praktek pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan seluler
sekurang-kurangnya 15% dari tarif saat ini.
DAFTAR PUSTAKA:
1. Ali, Hapzi. 2019. Modul 10, Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat.
2. Riyadi, Ahmad.
2017. https://www.academia.edu/7231490/MAKALAH_ANTI_MONOPOLI_DAN_PERSAINGAN_C
URANG_A
3. Muliyawan. 2019. http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-
tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum
4. Anonym1. 2014. http://www.gresnews.com/berita/tips/86924-persaingan-usaha-tidak-sehat/
5. Anonym2. 2007. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18017/kppu-nyatakan-
temasek-langgar-uu-anti-monopoli
6. Yuliastuti, Dian. 2007. https://bisnis.tempo.co/read/111899/kppu-temasek-harus-lepas-
telkomsel-atau-indosat (Diakses 29 Mei 2019, 17:43).