PP no. 42 tahun 2006

1. PP No. 42 tahun 2006
Pelaksanaan UU No. 41 tahun
2004 tentang wakaf
Agung Budiono, S.H, M.Kn.
argo_dalem@yahoo.com

2.  Nazhir meliputi (pasal 2) :
a. Perseorangan
b. Organisasi
c. Badan hukum

3. Nazhir Perseorangan
Dalam pasal 3 disebutkan :
1)Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama
Nazhir
2)Namun hal di atas tidak membuktikan kepemilikan
nazhir atas benda wakaf tersebut
3)Pergantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan
benda wakaf
 Hanya di atas namakan, dan fungsinya
sebagai penanggung jawab pengelola, bukan
sebagai wakif
 Dalam hal pergantain nazhir, maka barang
tetap kepemilikannya. Yang berubah hanya
kewajiban untuk mengelola

4. Nazhir Perseorangan
 Nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif (pasal 4
(1))
 Wajib di daftarkan ke menteri dan BWI melalui KUA
setempat (pasal 4 (2))
 BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir
(pasal 4 (4))
 Nazhir perseorangan adalah suatu kelompok yang
terdiri dari paling sedikit 3 orang dan salah satu dari
orang tersebut diangkat menjadi ketua (pasal 4 (4))
dan harus di tunjuk oleh wakif (ayat 2)
 Salah seorang nazhir dari ayat (4) diatas harus
tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada
(pasal 4 (5))

5.  Nazhir berhenti apabila :
a. Meninggal dunia
b. Berhalangan tetap (cacat permanen, dsb)
c. Mengundurkan diri
d. Diberhentikan BWI
 Pasal 5
 Teknis pergantiannya :
a. Nazhir yg ada melaporkan ke KUA
b. Memebritahukan ke wakif
c. Jika nazhir dalam satu tahun sejak AIW tidak
melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA setempat
berhak mengusulkan ke BWI (ada atau tidak ada
persetujuan dari wakif)
 Pasal 6

6. NAZHIR ORGANISASI
 Wajib di daftarkan pada menteri danBWI melalui KUA
setempat (pasal 7 (1))
 Organisasi sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau
keagamaan islam dgn syarat :
 Memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
 Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di
kabupaten / kota letak benda wakaf berada
 memiliki :
1. Salinan akta notaris
2. Daftar pengurus dan AD/ART
3. Program kerja pengembangan wakaf
4. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah
dari kekayaan lain
5. Surat pernyataan siap di audit
 Pasal 7

7.  Poin “program kerja pengembangan wakaf”
dan “daftar kekayaan yang berasal dari harta
wakaf yang terpisah dari kekayaan lain”
 Dari poin di atas maka seharusnya memang
harus ada semacam badan otonom dari suatu
organisasi yang mengurusi wakaf, baik
terlepas dari organisasi atau maupun tidak
terlepas
 Hal ini nantinya, secara hukum akan terjadi
perlekatan hak dan kewajiban. Terkait dengan
pertanggung jawaban.
 Wajib didaftarkan ke BWI.

8.  Terkait pergantian nazhir, idem dengan
nazhir perseorangan (pasal 9 dan 10)

9. NAZHIR BADAN HUKUM
 IDEM dengan nazhir organisasi, mulai
dari pengangkatan hingga landasan
hukumnya (pasal 11 – 12)

10.  Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola,
mengembangkan, mengawasi danmelindungi
harta benda wakaf (pasal 13 (1))
 Nazhir wajib membuat laporan berkala ke
menteri dan BWI (pasal 13 (2))
 Masa bakti nazhir 5 tahun (pasal 14 (1))
 Pengangkatan kembali oleh BWI (pasal 14 (2))
 Dalam pasal ini ada jangka waktu kerja nazhir.
Dalam praktek, pasal ini banyak disimpangi,
mulai dari laporan hingga masa kerja nazhir

11. JENIS HARTA BENDA WAKAF
 Jenis harta benda wakaf (pasal 15) :
Benda tidak bergerak
Benda bergerak selain uang
Benda bergerak berupa uang

12.  Subekti menjelaskan bahwa :
 benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah,
termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak
langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia,
digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi,
misalnya sebidang pekarangan, beserta dengan apa yang
terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ
secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung
buah-buahan di pohon yang belum diambil.
 Tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala
apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan
dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti
tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu
misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik.
 tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh
undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai
suatu benda yang tidak bergerak.
 (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/mengenai-
benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak)

13.  Pada sisi lain masih menurut Subekti, suatu benda
dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena
sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang.
 Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah
benda yang tidak tergabung dengan tanah atau
dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi
misalnya barang perabot rumah tangga.
 Tergolong benda yang bergerak karena penetapan
undang-undang ialah misalnya vruchtgebruik dari suatu
benda yang bergerak, lijfrenten, surat-surat sero dari
suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi
negara, dan sebagainya.
 (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/mengenai-benda-
bergerak-dan-benda-tidak-bergerak)

14.  Menurut Ny. Frieda Husni Hasbullah, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul
Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan (hal. 43-44),
mengatakan bahwa untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibagi dalam tiga
golongan:
 1. Benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPer) misalnya tanah dan
segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dan
tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buah-buahan di pohon
yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambang.
 2. Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya
(Pasal 507 KUHPer) misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya,
penggilingan-penggilingan, dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda
yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-
lain; kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di
pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya; serta bahan bangunan yang berasal
dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut,
dan lain-lain.
 3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang misalnya, hak pakai
hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak
numpang karang, hak usaha, dan lain-lain (Pasal 508 KUHPer). Di samping itu,
menurut ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal-kapal
berukuran berat kotor 20 m3
ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal
sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak.
 (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-
bergerak)

15.  Lebih lanjut, Frieda Husni Hasbullah (Ibid, hal. 44-45) menerangkan
bahwa untuk kebendaan bergerak dapat dibagi dalam dua golongan:
 1. Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat
berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku,
pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 KUHPer).
 Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-
perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang
di perahu dan sebagainya (Pasal 510 KUHPer).
 2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511
KUHPer) misalnya:
 a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
 b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
 c. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang;
 d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.
 (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-
benda-tidak-bergerak)

16. BENDA TIDAK BERGERAK
 Benda tidak bergerak menurut psl. 16 :
a. Hak atas tanah baik yg sudah maupun belum
terdaftar
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri
di atas tanah
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan
dengan tanah
d. Hak milik atas satuan rumah susun
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan
ketentuan prinsip syariah dan perudangan yang
berlaku

17.  Huruf b, ada bagian terpisah yang dapat di
wakafkan, sebagai contoh Tuan A memiliki
tanah beserta rumah kemudian tuan A
mewakafkan rumahnya saja, maka ada
pemisahan.
 Hal ini secara teknis akan berurusan
dengan BPN, terkait pendaftarannya baik
secara selamanya maupun dengan jangka
waktu tertentu
 Huruf C, bisa sebuah kebun yang
diwakafkan, tapi bukan tanahnya. Namun
Hasil dari perkebunan.

18.  Hak atas tanah yang dapat diwakafkan
pasal 17 (1):
a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau
belum terdaftar
b. Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha
(HGU), atau Hak Pakai (HP) di atas tanah
negara
c. Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai di
atas Hak Pengelolaan (HPL) atau Hak Milik
(HM) wajib mendapat izin tertulis dari
pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik
d. Hak Milik atas satuan rumah susun (HMSRS)

19.  Jika wakaf pada ayat (1) huruf C, untuk
wakaf selamanya, maka harus ada
pelepasan hak dari pemegang HPL atau
HM (pasal 16 ayat (2))
 Teknis ini harus sesuai prosedur BPN,
mulai dari persetujuan akta notaris
hingga keluar sertifikat yang baru
 Pemegang HPL biasanya instansi
pemerintah atau BUMN/BUMD

20.  Hak atas tanah yang akan di wakafkan harus bebas
dari sengketa, sitaan, perkara, dan tidak dalam
kondisi di jaminkan (pasal 17 (3))
 Untuk mengetahui hal ini, bisa di cek di BPN
ataupun kantor desa setempat untuk yang belum
bersertifikat
 Ada baiknya saat akan menerima wakaf tanah, di
cek terlebih dahulu baik melalui BPN maupun kantor
desa setempat. Jika memang meragukan, lebih baik
di tangguhkan saja.
 Karena nanti jika di tengah jalan ada pihak yang
menggugat maka kerugian juga akan terdampak ke
yayasan. Bahkan bisa dianggap sebagai suatu delik
pidana jika ada unsur penyertaan ataupun bersama-
sama

21.  Dalam pasal 18 :
Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah
hanya dapat di wakafkan untuk selamanya
Kecuali pasal 17 ayat (1) huruf C (harus
dengan pelepasan hak)
Semua hak atas tanah di pasal 17 dapat
diwakafkan beserta bangunan dan/atau
tanaman dan/atau benda-benda lain yang
berkaitan dengan tanah

22.  Dalam pasal 18 tersebut harus
dibedakan antara tanah atau bangunan
di atas tanah
 Contoh : sebuah rumah milik pak hadi,
bisa diwakafkan dengan jangka waktu,
maka tanah tetap menjadi HM dari pak
hadi (asas pemisahan)

23. BENDA BERGERAK SELAIN UANG
 Benda bergerak menurut pasal 19 :
1) Karena sifatnya : dapat berpindah atau di
pindahkan atau karena ketetapan UU (1)
2) Dpaat di habiskan dan tidak dapat
dihabiskankarena pemakaian (2)
3) Khusus benda bergerak yang dapat di
habiskan karena pemakaian tidak dapat
diwakafkan kecuali air dan minyak (yg
persediaannya masih berkelanjutan) (3)
4) Kecuali dengan memperhatikan ketentuan
prinsip syariah (4)

24.  Benda bergerak karena sifatnya yang dapat di
wakafkan (pasal 20):
 Kapal
 Pesawat terbang
 Kendaraan bermotor
 Mesin / peralatan industri yang tidak tertancap pada
bangunan
 Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak
karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang
 Salah satu poin pentingnya adalah manfaat jangka
panjang (dalam hal bendanya, bukan hasilnya),
 Sejenis makanan dan minuman tidak bisa di
wakafkan

25.  Benda bergerak selain uang yang dapat
di wakafkan (pasal 20):
Surat berharga (saham, SUN, Obligasi,
Surat Berharga Lainnya)
Hak atas kekayaan inteletual (cipta, merek,
rahasia dagang, dsb)
Hak atas benda bergerak berupa hak sewa,
hak pakai, hak hasil pakai atas benda
bergerak dan perikatan – tuntutan atas
jumlah uang yang dapat di tagih atas benda
bergerak

26. BENDA BERGERAK BERUPA UANG
(WAKAF UANG)
 Pasal 22 :
Mata uang rupiah (1)
Jika mata uang asing harus di konversi ke rupiah (2)
 Wakif harus ke :
Ke LKS
Asal-usul benda wakaf
Setor tunai
Pengisian formulir
Bisa diwakilak oleh kuasa wakif
Wakif bisa menyertakan ikrar wakaf uang ke nazhir
di hadapan PPAIW, dan selanjutnya nazhir
menyerahkan ke LKS

27.  Lembaga Keuangan Syariah akan di tunjuk
oleh menteri atas dasar pertimbangan BWI
(pasal 23-24)
 Tugas LKS-PWU (pasal 25):
Mengumumkan ke publik
Menyediakan blangko sertifikat
Menerima wakaf secara tunai
Menempatkan uang wakaf ke rekening titipan
atas nama nazhir yang ditunjuk wakif
Menerima pernyataan tertulis dari wakif
Menerbitkan sertifikat wakaf uang
Mendaftarkan ke menteri

28.  Jika wakaf hanya untuk jangka waktu
tertentu, maka saat berakhir, nazhir
wajib mengembalikan jumlah pokok
wakaf uang ke wakif atau ahli
waris/penerus haknya melalui LKS-PWU
(pasal 27)

29. PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF
 Sertifikat tanah wajib disertakan, jika
benda wakaf adalah tanah / bukti
kepemilikan lainnya (pasal 28)
 Jika benda bergerak lainnya selain
uang, wajib menyerahkan bukti
kepemilikan (pasal 29) seperti BPKB.
 Terkait sertifikat, ada baiknya, yayasan
melalukan proses validasi ke instansi
terkait (BPN, kelurahan setempat)

30.  Pernyataan kehendak wakif dituangkan di
Akta Ikrar Wakaf (AIW) pasal 30 (1)
 Yg hadir di majelis ikrar wakaf :
1. Nazhir
2. Mauquf alaih
3. 2 saksi
 Wakaf khairi dan wakaf ahli (pasal 30 (4))
 Jika pembuatan wakaf blm pernah di tuangkan
di AIW, sedangkan berdasarkan berbagai
petunjuk dan 2 orang saksi sdh ada perbuatan
wakaf serta wakif sdh meninggal maka cukup
dibuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APIW)
(pasal 31)

31.  Pasal 32 :
Wakif menyatakan ikrar kepada nazhir di PPAIW (1)
Ikrar diterima oleh mauqug alaih dan harta benda
diterima nazhir untuk kepentingan mauquf alaih (2)
Dituangkan di AIW (3)
Minimal tertera nama identitas para pihak, data
danketerangan benda, peruntukkan, jangka waktu
(4)
Jika wakif adalah organisasi maka yang
dicantumkan di AIW adalah nam apengurus sesuai
dengan AD (5)
Jika nazhir adalah organisasi maka yang
dicantumkan di AIW adalah nama pengurus
organisasi sesuai dengan AD (6)

32. TATA CARA PEMBUATAN AIW
 Dalam pasal 34, Tata cara pembuatan AIW untuk
benda tidak bergerak (pasal 16-17) dan benda
bergerak selain uang (pasal 19-21) :
 Sesuai dgn aturan UU
 PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi
dan keadaan fisik benda wakaf
 Jika unsur terpenuhi, pelakasanaan sesuai pasal 30
 Pengesahan oleh PPAIW
 Salian AIW disampaikan ke :
 Wakif
 Nazhir
 Mauquf alaih’kantor pertanahan jika tanah
 Instansi berwenang dalam hal bend atidak bergerak
selain tanah atau benda bergerak selain uang

33.  Khusus untuk APAIW (pasal 35) :
Harus ada permohonan masyarakat atau saksi
(1)
Harus dikuatkan dengan petunjuk atau bukti (2)
Jika tidak ada permohonan APAIW, maka
kepala desa setempat tempat benda wakaf
berada, wajib meminta APAIW ke PPAIW
setempat
PPAIW atas nama nazhir menyampaikan
APAIW beserta dokumen lainnya ke BPN dalam
rangak pendaftaran wakaf tanah paling lama 30
hari sejak penandatangan APAIW (4)

34.  Harta wakaf wajib diserahkan oleh wakif ke
nazhir
 Dengan berita acara
 Paling lambat saat penandatangan AIW
dalam majelis ikrar wakaf
 Dalam berita acara harus ada rincian dan
di tanda tangani oleh wakif dan nazhir
 BAP tidak diperlukan dalam hal serah
terima benda wakaf dinyatakan dalam AIW

35. TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PENGUMUMAN BENDA WAKAF
 PASAL 38
 Semuanya berdasarkan AIW atau APAIW
 Lampiran persyaratan lain :
 Sertifikat hak atas tanah atau HMSRS atau tanda bukti
kepemilikan tanahlainnya
 Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa, perkara,
sitaan, tidak di jaminkan
 Yang diketahui oleh kades/lurah setempat atau yang setingkat
danharus diperkuat oleh camat (2) huruf b
 Izin dari pejabat yang berwenang jika diperoleh dari tanah milik
instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pemeritahan lainnya (2)
huruf c
 Izin dari pejabat bidang pertanahan bila dalam sertifikat
dankeputusan pemberian haknya melalui izin pelepas atau
peralihan
 Izin dari pemegang Hak Pengelolaan (HPL) atau Hak Milik dalm
hal HGB atau HP yang diwakafkan di atas tanah HPL dan HM
(2) huruf e

36.  Tata cara pendaftaran (pasal 39) :
 Untuk tanah Hak Milik didaftrakan menjadi tanah wakaf atas
nama Nazhir (1) huruf a
 Terhadap tanah hak milik yang di wakafkan secara sebagian,
harus ada pemecahan sertifikat, kemudian didaftarkan menjadi
atas nama nazhir (1) huruf b
 Tanah yang belum berstatus hak Milik yang berasal dari tanah
milik adat langsung di daftarkan atas nama nazhir
 Untuk HGB, HGU dan HP di atas tanah negara (HPL dan HP)
pasal 17 (1) huruf b, harus ada persetujuan pelepasan hak dari
pejabat berwenang, kemudian di daftarkan atas nama nazhir
 Tanah negara di atasnya ada masjid, musola, makam
didaftarkan langsung atas nama nazhir
 Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan mencatat di
buku tanah dan sertifikatnya

37.  Wakaf benda bergerak selain uang,
pasal 40, PPAIW mendaftarkan AIW :
Benda bergerak selain uang ke instansi
yang berkaitan
Benda bergerak selain uang yang tidak
terdaftar atau tidak memiliki bukti pembelian
atau pembayaran, didaftarkanke BWI, atau
jika BWI tidak ada, langsung ke kemenag

38.  Pasal 41 :
Untuk benda bergerak yang sudah terdafta,
wakif menyerahkan bukti kepemilikan ke PPAIW
disertai surat keterangan pendaftaran dari
instansi terkait (1)
Untuk benda bergerak tidak terdaftar, wakif
menyerahkan bukti pembelian atau tanda
pembayaran (2)
Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan
tidak mempunyai bukti pembelian, wakif harus
membuat surat pernyataan kepemilikan benda
wakaftersebut, diketahui 2 saksi dan dikuatkan
oleh pemerintah setempat (3)

39. PENDAFTARAN HARTA BENDA WAKAF
BERGERAK BERUPA UANG
 Dalam pasal 43 :
 LKS-PWU atas nama nazhir
mendaftrakan wakaf uang ke menteri
paling lambat 7 hari kerja sejak
diterbitkannya seritifkat Wakaf Uang (1)
 Ditembuskanke BWI untuk administrasi
saja (2)

40. PENGUMUMAN HARTA BENDA
WAKAF
 Dalam pasal 44 disebutkan :
 PPAIW menyampaikan AIW ke kantir
kemenag dan BWI untuk dimuat dalam
register umum wakaf
 Masyarakat bis amengakses informasi
wakaf benda bergerak selain uang di
register umum tersebut (2)

41. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
 Nazhir wajib mengelola dan
mengembangkan serta bisa bekerja
sama dengan pihak lain sesuai prinsip
syariah (pasal 45 ayat (10 dan (2))
 Khusu untuk pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf dari
perseorangan – organisasi – badan
hukum asing yang berskala nasional &
internasional serta harta benda wakaf
terlantar oleh BWI (pasal 46)

42.  Khusus harta benda wakaf berasal dari
luar negeri, wakif harus melengkapi
bukti kepemilikan sah harta benda
wakaf sesuai hukum positif (pasal 47)

43.  Terkait wakaf uang, pasal 48
1) Pengeolaan berpedoman aturan BWI
2) Untuk wakaf uang, hanya dapat investasi pada
produkproduk LKS dan/atau instrumenkeuangan
syariah
3) Untuk wakaf uang dgn jangka waktu tertentu,
nazhirhanya dapat melakukan pengelolaan di LKS-
PWU tersebut (tempat di wakafkan)
4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di
bank syariah harus mengikuti program lembaga
penjamin simpanan sesuai aturan
5) Jika dikelola dan dikembangkan dalam bentuk
investasi non syariah, maka wajib di asuransikan
pada asuransi syariah

44. PENUKARAN HARTA BENDA
WAKAF
 Dalam pasal 49 disebutkan :
 Harus ada izin tertulis dari manteri atas
pertimbangan BWI (1)
 Pertimbangannya (2) :
a. Perubahan digunakan untuk kepentingan
umum sesuai RUTR berdasarkan hukum positif
dan tdk bertenatangan dgn prinsip syarian
b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan
sesuai peruntukkannya
c. Untuk kepentingan agama yang langsung dan
mendesak

45.  Syarat harta benda penukar (3) :
Memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah
Nilai nya minimal sama dgn harta benda wakaf
semula
 Penetapan nilai berdasarkan tim penilai
dari unsur (4) :
Pemda/pemkab
BPN setempat
MUI setempat
Kemenag setempat
Nazhir wakaf yang bersangkutan

46.  Dasar penghitungan dan nilai benda
wakaf penukar adalah (pasal 50) :
 Sekurang-kurangnya sama dengan
NJOP harta benda wakaf
 Posisi benda penukar strategis

47.  Proses penukaran (pasal 51) :
a. Nazhir mengajukan melalui KUA kecamatan
b. Kepala KUA kecamatan meneruskan ke kantor
kemenag
c. Kemenag membentuk tim
d. Bupati/walikota setempat membuat keputusan
e. Kepala kantor kemenag terkait meneruskan ke
menag dgn rekomendasi dari tim
f. Jika disetujui, nazhir segera mengurus ke
kantor pertanahan atau instansi terkait

48.  Pasal 52 terkait dengan bantuan
pembiayaan BWI olehnegara

49. PEMBINAAN NAZHIR
 Dari pasal 53 :
 Pembina adalah menteri dan BWI (1)
 Pembinaan meliputi :
a. Penyiapan sarana dan prasarana
b. Penyusunan regulasi, pemberdayaan dll
c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi
wakaf
d. Pengadaanblanko terkait
e. Penyuluh penerangan di lapangan
f. Fasilitas masuknya dana-dana wakaf

50. SANKSI ADMINISTRATIF
 Dalam hal sanksi administratif, diatur di
pasal 57 :
 Peringatan tertulis untuk LKS-PWU (1)
 Sebanyak 3 kali
 Pengehmtian sementara atau
pencabutan izin
 Hal diatas bisa dilakukansetelah
peringatan ataupun pembelaan

51. REFERENSI
 Rachmadi Usman, Hukum perwakafan
 UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
 PP nomor 42 tahun 2006 tentang
pelaksanaan UU no. 4 tahun 2004
tentang wakaf
 Hukumonline.com