Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. sebagai pemberi kerja dan PT. sebagai kontraktor untuk melaksanakan proyek perluasan gudang dan pekerjaan container yard. Ruang lingkup pekerjaan meliputi struktur dan arsitektur serta elektrikal. Biaya proyek dan mekanisme pembayarannya diatur secara rinci dalam berbagai tahapan. Jangka waktu proyek dan perwakilan dari masing-masing pihak juga

1. PT. ___________________
1
PERJANJIAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN
Perjanjian Konstruksi Pembangunan (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat dan
ditandatangani di .........., pada tanggal ..........., bulan ............, tahun ....................... (Tgl-Bln-Thn)
olehdanantara:
1. PT ______________, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan
kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
.....................................................,untukselanjutnyadisebutsebagai“Pemberi Kerja”;dan
2. PT _______________, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan
kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
.................................................,untukselanjutnyadisebutsebagai “Kontraktor”.
Pemberi Kerja dan Kontraktor secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “Para
Pihak” dan masing-masingsebagai “Pihak”.
Para Pihakterlebihdahulu menerangkanhal-hal sebagaiberikut:
A. Bahwa Pemberi Kerja bermaksud untuk memberikan pekerjaan konstruksi
pembangunan berupa perluasan gudang dan pekerjaan container yard Pemberi Kerja,
yang berlokasi di .......................................................................
B. Bahwa Kontraktor dengan ini bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut
sesuai dengansyarat-syaratdanketentuan-ketentuanyangdiaturdalamPerjanjianini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk
kepadaPerjanjianini, dengansyarat-syaratdanketentuan-ketentuansebagaiberikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. Pemberi Kerja dengan ini setuju menunjuk dan memberikan pekerjaan tersebut di atas
kepada Kontraktor dan Kontraktor dengan ini setuju untuk menerima penunjukkan dan
pemberian pekerjaan tersebut dari Pemberi Kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuansebagaimaandiaturdi dalamPerjanjianini.
2. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi pembangunan berupa perluasan gudang dan pekerjaan
containeryardPemberi Kerja,yangberlokasi di .......................................................meliputi:
a. Pekerjaansipildanarsitektur;dan
b. pekerjaanelektrikal.
Selanjutnyahal-hal yangtercantumdi atasdisebutsebagai “Pekerjaan”.

2. PT. ___________________
2
PASAL 2
BIAYA PEKERJAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. Para Pihak sepakat bahwa biaya Pekerjaan adalah sebesar Rp. .........................-
(...............................................Rupiah) (“Biaya Pekerjaan”). Biaya Pekerjaan tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) 10% (sepuluh persen). Namun demikian Biaya Pekerjaan
sudah termasuk Pajak Penghasilan (“PPh”) Kontraktor sebesar 3% (tiga persen) yang
dipotongsecaraotomatisolehPemberi Kerja padatahap-tahappembayaran.
2. Mekanisme pembayaran BiayaPekerjaan akandilakukanmelaluitahapansebagai berikut:
a. Uang Muka : sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau sebesar
Rp. .......................,- (............................................................) dibayarkan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para
Pihak.
b. Tahapan 1 : sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau sebesar
Rp. .........................,- (..............................................................) dibayarkan selambat-
lambantnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan struktur baja selesai dan lantai
beton container area telah mencapai 40% (empat puluh persen) dan hal ini telah
dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) yang dibuat oleh Kontraktor dan
telahditandatangi olehPemberi Kerja.
c. Tahapan 2 : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Pekerjaan atau sebesar
Rp. .........................,- (...............................................................................) dibayarkan
selambat-lambantnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan penutup atap selesai
dan lantai beton container area telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dan hal ini
telah dibuktikan dalam BAP yang dibuat oleh Kontraktor dan telah ditandatangi oleh
Pemberi Kerja.
d. Tahapan 3 : sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau sebesar Rp.
Rp. .........................,- (.............................................................................) dibayarkan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah factory building selesai dan
lantai beton container area telah mencapai 100% (seratus persen) dan hal ini telah
dibuktikan dalam BAP yang dibuat oleh Kontraktor dan telah ditandatangi oleh Pemberi
Kerja.
e. Retensi : sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan atau sebesar
Rp. ......................,- (............................................................................) dibayarkan 5 (lima)
bulan setelah Pekerjaan 100% (seratus persen) selesai yang dibuktikan dengan Berita
Acara SerahTerimaPekerjaanditandatanganiolehParaPihak.
3. Biaya Pekerjaan dibayarkan melalui mekanisme transfer ke rekening Kontraktor sebagai
berikut:

3. PT. ___________________
3
Bank : ...........................
Cabang : ...........................
NomorRekening : ...........................
AtasNama : ...........................
4. Selain dari pajak yang telah diatur dalam Perjanjian ini, segala pajak yang timbul sehubungan
dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan
peraturanperpajakanyangberlaku.
5. Pengakhiran Perjanjian berdasarkan Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban pajak Para
Pihak yang melekat pada ruang lingkup Pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan
Perjanjianini.
PASAL 3
JANGKA WAKTU PEKERJAAN
1. Jangka waktu Pekerjaan adalah mulai tanggal .......................... sampai dengan
tanggal ............................. (“JangkaWaktuPekerjaan”).
2. Kontraktor dapat meminta perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan kepada Pemberi Kerja
apabila pelaksanaan Pekerjaan terhambat oleh Pemberi Kerja dan/atau keadaan Force
Majeureyangbukanmerupakankesalahan dari Kontraktor.
PASAL 4
PENGAWAS PEKERJAAN
1. Pemberi Kerja dapat menunjuk 1 (satu) orang (“Pengawas Pekerjaan”) untuk mewakili
Pemberi Kerjadalammelaksanakanhal–hal sebagai berikut:
a. Mempunyai akses dan bertugas mengawasi seluruh Pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Kontraktor;
b. Bertugas melakukan pengecekan material konstruksi dan melakukan pengawasan
terhadap pengujian–pengujianmaterial yangdilakukanolehKontraktor;
c. Melakukan pemeriksaan bagian–bagian pekerjaan yang sudah selesai, ikut serta hadir
pada saat serah-terimaPekerjaanyangsudahselesai;
d. Hal–hal lainnya yang akan dikuasakan oleh Pemberi Kerja melalui surat kuasa khusus
apabiladiperlukan.
2. Apabila Pemberi Kerja menunjuk Pengawas Pekerjaan maka hal tersebut diberitahukan
kepadaKontraktor.
3. Kontraktor dapat meminta tindak lanjut kepada Pemberi Kerja apabila pengawasan
dan/atau instruksi dari Pengawas Pekerjaan tersebut dianggap dapat atau telah merugikan
salahsatu dan/atau Para Pihakdalampelaksanaan Pekerjaan.

4. PT. ___________________
4
PASAL 5
PERWAKILAN KONSTRUKSI
1. Kontraktor menunjuk __ (__) orang (“Perwakilan Konstruksi”) sebelum memulai
pelaksanaan Pekerjaan dan hal tersebut diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemberi
Kerja.
2. Perwakilan Konstruksi menetap di tempat konstruksi dan bertindak untuk dan atas nama
serta mewakili Kontraktor dalam segala tindakan hukum terutama dalam pelaksanaan
Perjanjianini.
3. Pemberi Kerja dapat meminta penggantian Perwakilan Konstruksi apabila dinyatakan bahwa
kondisi fisik dan/atau kemampuan Perwakilan Konstruksi tersebut dianggap kurang
dan/atau mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya. Pemberi Kerja dalam
kejadian semacam itu akan membuat surat kepada Kontraktor dengan menyebutkan
alasannya.
4. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana ayat 3 tersebut, maka Kontraktor wajib menerima
permintaantersebut dansegeramenggantinya.
PASAL 6
DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN
Kontraktor menyerahkan daftar rencana pelaksanaan Pekerjaan dan daftar perincian harga
material Pekerjaan yang dibuat atas dasar gambar konstruksi, selambat-lambatnya 1 (satu) hari
kerja setelah penandatanganan Perjanjian ini dan sebelum penyerahan permohonan izin
pelaksanaan Pekerjaan.
PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Selain daripada kewajiban yang dinyatakan dan/atau ditetapkan secara khusus dalam pasal-
pasal lain, Kontraktormempunyai kewajiban-kewajibansebagai berikut:
a. Membuat struktur organisasi lengkap dengan orang yang bertanggung jawab penuh atas
pelaksanaanPekerjaanyangdiberikanPemberi Kerja;
b. membuatrencanakerjaatas pelaksanaanPekerjaanini;
c. membuat aturan petunjuk pelaksanaan dari Perjanjian terutama dalam hal yang terkait
dengan pelaksanaan Pekerjaan. Pembuatan petunjuk pelaksanaan ini akan disepakati
olehPara Pihakatauwakilnyayangsah di lapangan;
d. melakukan mobilisasi material, peralatan pendukung dan tenaga kerja untuk
melaksanakanPekerjaan;
e. seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mobilisasi material Pekerjaan sepenuhnya
menjadi tanggungjawabKontraktor;

5. PT. ___________________
5
f. menjamin hubungan dan keselamatan kerja dengan tenaga kerjanya sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undanganyangberlaku;
g. menjaga kebersihan lokasi Pekerjaan dan kotoran sisa atau puing yang timbul dari
pelaksanaanPekerjaanKontraktor;
h. menjaga keselamatan, keamanan dan lingkungan yang sehat, terhadap tetangga tidak
dibenarkanmembuatkeributan/kerusuhan;
i. kontraktor leluasa mengatur jam kerjanya sendiri, apabila Pekerjaan dilakukan malam
hari, maka Kontraktor harus menyediakan penerangan demi kesempurnaan Pekerjaan
dengantanggunganbiayaKontraktor;
j. menyediakan transportasi, akomodasi dan konsumsi untuk tenaga kerja Kontraktor
selamapelaksanaanPekerjaan;
k. mematuhi dan sepakat tata tertib kedinasan, seperti baju kerja, topi kerja dan sepatu
sertajam kerja;
l. membuat laporan harian yang berisi rencana kegiatan Pekerjaan dan catatan khusus
sesuai dengan lingkup Pekerjaan dan akan dirangkum dalam laporan mingguan.
Termasuk dalam hal ini apabila terjadi kerusakan yang menjadi tanggung jawab
Kontraktor, prestasi kerja, jumlah tenaga kerja, catatan teknis dan hal lainnya yang
dianggap perlu;
m. setiap kedatangan material, Kontraktor wajib mengajukan check list spesifikasi material
dan wajib mendapatkan persetujuan check list spesifikasi material tersebut dari Pemberi
Kerjaatau wakilnyayangsah;
n. memberikan masa pemeliharaan terhadap Pekerjaan selama 5 (lima) bulan terhitung
sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak
(“Masa Pemeliharaan”);
o. segala cacat dan/atau kerusakan atas mutu Pekerjaan Kontraktor yang timbul selama
Masa Pemeliharaan dan/atau yang disebabkan oleh pelaksanaan Pekerjaan yang tidak
sesuai dengan Perjanjian, dengan pemberitahuan tertulis dari Pemberi Kerja, harus
segeradiperbaikiolehKontraktoratasbiayasendiri;
p. apabila perbaikan kerusakan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat 1 huruf o
dalam Perjanjian ini tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima
pemberitahuan tertulis tersebut tertulis, maka Pemberi Kerja akan melaksanakan
perbaikanitu sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan
dimaksud dan memotong pembayaran yang menjadi hak Kontraktor sejumlah biaya
perbaikanyangdilaksanakan;
q. membuat berita acara serah terima penyerahan perihal Masa Pemeliharaan telah selesai
sertatelahdisetujui olehPemberi Kerja;
r. menyelesaikan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pemberi Kerja berdasarkan
Perjanjian ini dengan proses dan hasil yang sebaik-baiknya serta harus memenuhi target
dan standar yangtelahdisepakati olehParaPihak;
s. mentaati semua hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia berkenaan
dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), usaha, pajak, peralatan, konstruksi, dan
ketenagakerjaan.;
t. menyediakan sarana atau peralatan keselamatan dan kesehatan kerja guna
menghindarkanbahayayangmungkinterjadipada saatmelaksanakanPekerjaan.

6. PT. ___________________
6
u. bertanggung jawab kepada tenaga kerjanya dan apabila terjadi kecelakaan pada
pelaksanaan Pekerjaan, Kontraktor harus menanggung segala biaya yang dikeluarkan
sebagai akibatnya;
v. kontraktor berkewajiban untuk menyelesaikan Pekerjaan selama Jangka Waktu
Pekerjaan.
2. Kontraktor mempunyai hak untuk menerima Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam
Perjanjianini.
3. Selain daripada kewajiban yang dinyatakan dan/atau ditetapkan secara khusus dalam pasal-
pasal lain,Pemberi Kerjamempunyai kewajiban-kewajibansebagai berikut:
a. Membantu koordinasi, kelancaran dan keamanan peralatan dan personil Kontraktor
dalamprosespelaksanaanPekerjaan;
b. bertanggung jawab atas segala perizinan sehubungan dengan Pekerjaan yang
dilaksanakanolehKontraktor;
c. bersama-sama dengan Kontraktor membuat aturan petunjuk pelaksanaan dari
Perjanjian terutama dalam hal yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan. Pembuatan
petunjuk pelaksanaan ini akan disepakati oleh masing-masing wakil dari Para Pihak yang
sah;
d. membayarkanBiayaPekerjaansebagaimanadiaturdalamPerjanjianini.
4. Pemberi Kerjamempunyai hak-haksebagai berikut:
a. Berhak untuk menyetujui dan tidak menyetujui salah satu dan/atau semua karyawan
Kontraktor yang ditunjuk. Pemberi Kerja dapat pada suatu saat menolak karyawan
Kontraktor dan meminta secara tertulis penggantian karyawan Kontraktor, apabila
menurut pertimbangan Pemberi Kerja salah seorang karyawan Kontraktor menjadi tidak
diinginkan lagi karena perilaku pribadinya di tempat kerja atau dimana saja pada waktu
dia ditugaskan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini atau karena karyawan
tersebut dinilai tidak cakap atau tidak dapat bekerjasama dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian. Karyawan yang tidak diinginkan tersebut
harus meninggalkanlokasi kerjasesegeramungkin atasbiayaKontraktorsendiri;
b. berhak menerima hasil Pekerjaan dari Kontraktor sesuai dengan jadwal pengerjaan yang
telahdisepakati berdasarkanPerjanjian ini;
c. berhak memperoleh perbaikan Pekerjaan selama Masa Pemeliharaan atas biaya yang
ditanggungolehKontraktor;
d. berhak mengenakan sanksi pemutusan Perjanjian tanpa kompensasi apapun apabila
Kontraktor melanggar setiap dan/atau seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam
Perjanjianini.
PASAL 8
PENGUJIAN MATERIAL
1. Apabila Pemberi Kerja menentukan jenis material dan meminta kepada Kontraktor untuk
pemeriksaan dan/atau pengujian material tersebut maka sebelum pemakaian material

7. PT. ___________________
7
tersebut Kontraktor harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pemberi Kerja. Material yang
berbeda dengan gambar desain dan/atau yang berkualitas rendah dan/atau dinyatakan tidak
sesuai dengan kesepakatan mengenai spesifikasi dan kualitas material, maka harus segera
diganti dengan material yang sesuai dengan gambar desain, kualitas dan spesifikasi yang
telahdisepakati olehParaPihakberdasarkanPerjanjianini danwajibdiperiksaulang.
2. Kontraktor menanggung segala biaya yang diperlukan dalam hal pemeriksaan dan/atau
pengujian material sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut dan tidak dapat meminta
perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan dengan alasan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan
ulangdan/ataupengujianmaterial tersebut.
3. Untuk material yang memerlukan perakitan dan/atau uji coba, maka pelaksanaan perakitan
dan/atauuji coba tersebutdilaksanakandengan disaksikanoleh Pemberi Kerja.
4. Untuk konstruksi yang dilaksanakan dalam air dan/atau dalam tanah yang tidak dapat
diperiksa dari bentuk luar, maka pelaksanaannya dilakukan dengan mengikutsertakan
Pemberi Kerjadan/atauwakilnyayangsah.
PASAL 9
PEMBUATAN GAMBAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
Apabila Kontraktor diminta Pemberi Kerja untuk membuat gambar pelaksanaan Pekerjaan maka
Kontraktor harus membuat gambar pelaksanaan Pekerjaan dan mendapatkan pengesahan dari
Pemberi Kerjasertamelaksanakan Pekerjaanberdasarkan gambartersebut.
PASAL 10
KEAMANAN DAN GANTI RUGI
1. Kontraktor bertanggungjawab melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah
kecelakaan kerja termasuk bertanggungjawab mengenai pengadaan alat pengaman dan
kontrak asuransi termasuk namun tidak terbatas pada asuransi penanggungan pihak ketiga
(third partyliability insurance).
2. Biaya–biayatersebutdapatdiperhitungkan di dalamuangmuka.
3. Segala tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dan/atau sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor dan Kontraktor dengan
ini membebaskan Pemberi Kerja dari segala tuntutan apapun sehubungan dengan
pelaksanaanPerjanjianini.
PASAL 11
PENANGANAN DARURAT
1. Apabila diperlukan tindakan pencegahan bencana maka Kontraktor akan segera
mengatasinyadanmemberitahukan hal tersebutkepadaPemberi Kerja.

8. PT. ___________________
8
2. Apabila diperlukan Kontraktor dapat meminta bantuan kepada Pemberi Kerja untuk
menindaklanjuti dalammengatasibencanatersebut.
3. Biaya yang timbul sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2
akan disepakati kemudianolehParaPihak.
PASAL 12
KONSTRUKSI YANG TIDAK TEPAT
1. Pemberi Kerja dapat meminta perbaikan Pekerjaan apabila terdapat bagian konstruksi yang
tidaksesuai dengan gambardesain danKontraktorwajibuntuk segeramemperbaikinya.
2. Untuk pengerjaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar desain namun merupakan
permintaan Pemberi Kerja maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Kontraktor,
namun demikian Kontraktor tetap berkewajiban untuk memperbaikinya sesuai dengan
instruksi dari Pemberi Kerja.
PASAL 13
FORCE MAJEURE
1. Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab serta kewajiban dalam melaksanakan
ketentuan Perjanjian apabila pelaksanaan tersebut tidak dimungkinkan karena alasan Force
Majeure.
2. Untuk kepentinganPerjanjianini, ForceMajeuretermasuknamunterbataskepada:
a. Perang dan kondisi perang, huru-hara sipil, blockade, tindakan pemerintah yang
menyangkutkelangsunganPerjanjiandan/ataukapasitasnya, krisisekonomi;atau
b. pemogokan atau persengketaan karyawan yang lainnya yang menyebabkan terhentinya
Pekerjaan,kerusuhan, epidemi;atau
c. gempabumi,banjirdanberbagai tindakanTuhanyanglain;atau
d. kejadianlainyangdisetujui bersamaolehParaPihak;
yang menyebabkan penundaan atau menghalangi pelaksanaan Pekerjaan secara tepat
waktuolehPihakyangterpengaruh.
3. Kontraktor wajib segera memberitahukan kepada Pemberi Kerja apabila terjadi kerugian
terhadap bagian konstruksi yang sudah selesai yang diakibatkan oleh kejadian Force
Majeure. Untuk menghindari keragu-raguan Kontraktor harus memberitahukan Pemberi
Kerja secara tertulis mengenai kejadian Force Majeure tersebut dalam waktu tidak melebihi
3 (tiga) hari kalender dengan menyebutkan penyebabnya, dan Para Pihak akan berusaha
sebaik mungkin mengambil langkah-langkah yang masuk akal dalam kekuasaannya untuk
mengatasi penyebabtersebut.

9. PT. ___________________
9
4. Pemberi Kerja dalam kejadian Force Majeure akan segera memeriksa kerugian tersebut dan
membicarakanpenanganannyadenganKontraktor.
5. Setelah keadaan Force Majeure selesai, Pihak yang terganggu melaksanakan kewajibannya
karena keadaan Force Majeure harus segera kembali melaksanakan kewajibannya yang
tertundatersebut.
6. Apabila keadaan Force Majeure terus berlanjut sehingga secara mendasar mengganggu
kepentingan Para Pihak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka dalam kejadian
semacam ini Pihak yang tidak terkena keadaan Force Majeure dapat mengakhiri Perjanjian
ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban Para
Pihakyangmasihtertunggaksampai dengantanggal diakhirinyaPerjanjianini.
PASAL 14
PEKERJAAN TAMBAH DAN/ATAU KURANG
1. Pekerjaan ini bersifat lumpsum. Pekerjaan tambah dan/atau kurang dimungkinkan karena
adanya perubahan desain yang diminta dan disetujui oleh Pemberi Kerja dan/atau pekerjaan
yang tidaktermasukdalampaketPekerjaansebagaimanadiaturdalamPerjanjianini.
2. Harga satuan untuk pekerjaan tambah dan/atau kurang diperhitungkan atas dasar harga
satuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dan apabila harga satuan tersebut tidak
terdapat dalam Perjanjian ini, maka harga satuan yang dipakai adalah harga satuan yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, apabila hal itu tidak memungkinkan maka harga
satuanakan ditetapkanataskesepakatanbersamaParaPihak.
3. Pekerjaan tambah dan/atau kurang hanya dapat dilaksanakan oleh Kontraktor setelah ada
persetujuanterlebihdahuludari Pemberi Kerja.
4. Apabila terdapat pekerjaan tambah dan/atau kurang maka Kontraktor dapat diminta untuk
melakukan desain dan untuk pelaksanaannya Kontraktor berhak memperoleh perpanjangan
JangkaWaktu Pekerjaan.
5. Hasil dari persetujuan tertulis Kontraktor untuk pekerjaan tambah dan/atau kurang tersebut
akan dibuatkan amandemen/addendum yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian
ini.
PASAL 15
PEMAKAIAN SEBAGIAN
1. Pemberi Kerja dapat menggunakan sebagian dan/atau seluruh objek konstruksi walaupun
belumdiserah-terimakandenganketentuanataspersetujuanKontraktor.
2. Dalamkondisi demikianmakapemakaiannyadenganperhatiansebaikmungkin.

10. PT. ___________________
10
3. Apabila terdapat kerugian atau biaya tambahan yang menjadi beban Kontraktor sehubungan
dengan pemakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut, maka Pemberi Kerja wajib
membayarkerugian riil ataumenanggungtambahanbiayatersebut.
PASAL 16
PENYELESAIAN PEKERJAAN
1. Dalam hal penyelesaian Pekerjaan telah terlaksana, maka Kontraktor memberitahukan hal
tersebut kepada Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja mengadakan pemeriksaan bersama-sama
denganKontraktor.
2. Apabila Kontraktor tidak lulus dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja maka
Kontraktor berhak atas pemeriksaan ulang dengan perbaikan dan/atau pengerjaan ulang
terhadap sebagian dan/atau seluruh Pekerjaan yang tidak sesuai berdasarkan hasil
pemeriksaan PemberiKerjatersebut.
PASAL 17
DENDA KETERLAMBATAN
1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini mengenai Force Majeure,
apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan maka Kontraktor wajib membayar
denda keterlambatan berdasarkan pengalian rasio denda dengan jumlah hari keterlambatan,
sebesar1/1000 (satu perseribu) dari BiayaPekerjaan(“DendaKeterlambatan”).
2. Apabila jumlah Denda Keterlambatan ini telah menunjukkan jumlah denda maksimum yaitu
sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan, maka hal tersebut telah merupakan bukti sah
bagi Pemberi Kerja untuk menganggap bahwa Kontraktor telah melakukan kelalaian dalam
melaksanakan kewajibannya sehingga oleh karenanya apabila hal itu timbul, maka dengan
sendirinya Kontraktor telah mengakui secara hukum hak Pemberi Kerja untuk mengambilalih
Pekerjaan dari Kontraktor untuk dilanjutkan sendiri dan/atau diserahkan kepada pihak lain.
Dalam hal demikian seluruh biaya yang diperlukan untuk melanjutkan dan menyelesaikan
Pekerjaan baik yang dilaksanakan sendiri oleh Pemberi Kerja maupun yang kemudian
diserahkan kepada pihak lain, menjadi tanggung jawab dan beban yang diperhitungkan
kepada Kontraktor termasuk Denda Keterlambatan akan diperhitungkan dan dipotongkan
pada tahap pembayaranterakhir.
3. Dalam hal terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut, maka bagian Pekerjaan
yang sudah selesai dan dapat dipisahkan dikecualikan dalam penghitungan Denda
Keterlambatan tersebut.
4. Pemberi Kerja mendapat offset pembayaran bunga yang diakibatkan Denda Keterlambatan
tersebut.
PASAL 18

11. PT. ___________________
11
PENGALIHAN PEKERJAAN
1. Kontraktor tidak diperkenankan untuk memberikan dan/atau mengalihkan Pekerjaan baik
itu seluruhnya dan/atau sebagian Pekerjaan kepada pihak lain (Sub-Kontraktor) dengan
alasanapapun, karenaKontraktortelahdianggapmampuuntukmelaksanakanPekerjaan.
2. Pengalihan ini dapat diizinkan oleh Pemberi Kerja dengan ketentuan Sub-Kontraktor
mempunyai kemampuankhususyangtidakdipunyai olehKontraktor.
3. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan ditemukan bahwa Kontraktor memberikan Pekerjaan
baik itu seluruh dan/atau sebagian Pekerjaan yang mampu dilaksanakannya kepada pihak
lain/Sub-Kontraktor, maka pelaksanaan Pekerjaan akan dihentikan oleh Pemberi Kerja, dan
apabila penyelidikan menunjukkan bahwa pengalihan Pekerjaan atau bagian Pekerjaan
disebabkan karena ketidakmampuan Kontraktor, maka Pemberi Kerja berhak untuk
memutusPerjanjianini tanpaadanyaganti rugi dalambentukapapunkepadaKontraktor.
4. Kontraktor tidak diperkenankan mengalihkan tanggung jawab, baik tanggung jawab internal
kepada pekerjanya maupun tanggung jawab ke pihak ketiga dengan alasan apapun kepada
Pemberi Kerja. Kontraktor harus menyelesaikan tanggung jawab internal maupun ke pihak
ketiga tanpa melibatkan Pemberi Kerja dan membebaskan Pemberi Kerja dari segala
tuntutanbaikhukummaupunmateriil.
5. Apabila Pemberi Kerja menilai Sub-Kontraktor tersebut kurang berkualitas maka Pemberi
Kerja dapat meminta Kontraktor untuk menggantinya. Dalam hal demikian maka Kontraktor
wajibmengganti Sub-Kontraktortersebutsesegeramungkin.
PASAL 19
PEMBATALAN PERJANJIAN
1. Pemberi Kerja dapat membatalkan Perjanjian sebagian atau seluruhnya dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Kontraktor tidak memulai Pekerjaan walaupun sudah melewati batas waktu mulainya
Pekerjaan;dan/atau
b. Terjadi keterlambatan penyelesaian kontruksi yang diakibatkan oleh kesalahan
Kontraktor;dan/atau
c. Apabila setiap dan/atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian tidak dapat terealisasi
karenakelalaianKontraktor.
Pembatalan Perjanjian tersebut berlaku efektif setelah pemberitahuan secara tertulis dari
Pemberi KerjakepadaKontraktor.
2. Apabila Kontraktor menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tersebut
maka Kontraktorharusmengikuti ketentuan sebagaiberikut:
a. Segera memberhentikan Pekerjaan dan mengeluarkan semua peralatan konstruksi dari
tempatkonstruksi;dan
b. Sisa material dan barang pemberian dari Pemberi Kerja segera dikembalikan kepada
Pemberi Kerja.

12. PT. ___________________
12
3. Kontraktor dapat membatalkan Perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya dengan
ketentuansebagai berikut:
a. Perubahan isi Perjanjian yang mengakibatkan penurunan biaya Pekerjaan lebih dari 40%
(empatpuluhpersen);dan/atau
b. Masa berhenti Pekerjaan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender atau lebih dari
50% (lima puluh) persen dari Jangka Waktu Pekerjaan yang diakibatkan penghentian
Pekerjaan olehPemberiKerja.
Pembatalan Perjanjian berlaku efektif setelah pemberitahuan secara tertulis dari Kontraktor
kepadaPemberi Kerja.
4. Dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal ini, maka Para
Pihak segera menyelesaikan penghitungan pembayaran terhadap bagian konstruksi yang
sudahselesai.
PASAL 20
JAMINAN PEKERJAAN
1. Kontraktor menjamin bahwa hasil Pekerjaan yang diserah terimakan kepada Pemberi Kerja
adalah sesuai dengan desain/rancangan, spesifikasi material, spesifikasi teknis dan lingkup
yang disepakati olehParaPihakberdasarkanPerjanjianini.
2. Jaminan/garansi diberikan Kontraktor kepada Pemberi Kerja untuk kerusakan/cacat pada
material yang dibeli oleh Kontraktor, konstruksi maupun aspek kerja manusia, yang
diidentifikasi disebabkan karena ketidaksesuian antara proses pekerjaan dengan
desain/rancangan, spesifikasi material, spesifikasi teknis dan lingkup yang disepakati Para
PihakdalamPerjanjianini.
3. Atas kerusakan/cacat yang terjadi pada hasil Pekerjaan maka Kontraktor bertanggung jawab
selama masa jaminan/garansi segera memperbaiki serta mengganti bagian-bagian yang
rusak/cacat dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perbaikan/penggantian
tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Masa jaminan/garansi Kontraktor
adalahselama3 (tiga) bulansetelahberakhirnyaMasaPemeliharaan.
PASAL 21
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
NegaraRepublikIndonesia.
2. Perselisihan sebagai akibat dan/atau perbedaan pendapat sehubungan dengan ketentuan
dalamPerjanjian ini akandiselesaikanmelalui musyawarahdanmufakatolehParaPihak.
3. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal musyawarah pertama
diadakan, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (“BANI”) di Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang
Arbitrase danAlternatif PenyelesaianSengketadanperaturanBANI yangberlaku.

13. PT. ___________________
13
4. Para Pihak sepakat bahwa keputusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat Para
Pihak.
5. Para Pihak sepakat bahwa sebelum putusan arbitrase diputus, Para Pihak akan tetap
menjalankankewajibannyasebagaimanadiaturdalamPerjanjianini.
PASAL 22
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Pekerjaan telah
berakhir dan Para Pihak tidak melakukan dan/atau menyepakati perpanjangan atas
JangkaWaktu Pekerjaan;atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh Pemberi Kerja melalui suatu pemberitahuan secara tertulis,
apabila berdasarkan penilaian Pemberi Kerja, Kontraktor tidak dapat memenuhi
sebagian dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam
Perjanjianini;atau
c. Diakhiri oleh Pihak yang tidak terkena keadaan Force Majeure berdasarkan ketentuan
Pasal 13 ayat 6 Perjanjian,dalamhal terjadinyakeadaan ForceMajeure;atau
d. Diakhiri secara sepihak oleh Kontraktor dalam hal Pemberi Kerja tidak dapat
melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran Biaya Pekerjaan sesuai
ketentuanPasal 2Perjanjianini;atau
e. Diakhiri atasdasar kesepakatantertulisdari ParaPihak.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1
huruf b atau c atau d atau e di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan
kewajiban-kewajiban Para Pihak yang masih terhutang kepada Pihak lainnya sebelum
dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari
Para Pihak yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-
masingPihak.
3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 22 Perjanjian ini, Para Pihak
dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan pengadilan
atau hakimuntukpengakhiranPerjanjianini.
PASAL 23
LAIN-LAIN

14. PT. ___________________
14
1. Hal–hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dapat diatur
lebih lanjut oleh Para Pihak melalui suatu addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak
dan merupakan satukesatuandan bagianyang tidakterpisahkandari Perjanjianini.
2. Segala perubahan atas Perjanjian, baik yang merupakan perbaikan dan/atau penambahan
atas Perjanjian harus dibuat melalui kesepakatan tertulis Para Pihak dan ditandatangani oleh
dan antara Para Pihak.
3. Segala addendum, amandemen dan segala lampiran Perjanjian merupakan satu kesatuan
dan bagianyangtidakterpisahkandari Perjanjianini.
4. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku,
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi
yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-
ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para Pihak akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian
semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat
memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah
atau tidakberlakutersebut.
5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan Perjanjian di antara Para Pihak berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh Para
Pihakberkenaandenganmateri yangdiperjanjikan.
Demikian Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada waktu yang telah
disebutkan dalam bagian awal Perjanjian, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak
manapun, di atas kertas bermeterai cukup, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-
masingberkekuatanhukumsama.
PEMBERI KERJA
PT ______________
_______________________
Nama:..........................
Jabatan:DirekturUtama
KONTRAKTOR
PT _______________
_______________________
Nama:............................
Jabatan: