Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018
1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Lingkungan
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
15
F041700009 Syifa Ramadhanti
(43216010056)
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Resume
Hukum lingkungan dalam bahasa asing adalah “Milieurecht” (Belanda), “environment
Law”(Inggris), “Umwelrecht” (Jerman).
Pada tanggal 11 maret 1982 telah diberlakukan undang undang nomor 4 tahun 1982 tentang
ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di singkat dengan UULH dan
disempurnakan dengan UUPLH, tanggal 19 September 1997.
Menurut penjelasan UULH, istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian
yang sama. Lingkungan hidup bedasarkan pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH adalah: kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli:
S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf
Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung
mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.
Hukum lingkungan indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan
Hindia Belanda, tetapi Hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian.
Hukum lingkungan Indonesia Kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan
tidak saja pada pemakaian, tetapi juga pada perlindungan.
Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang
ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockhom 1972.
Lahirnya Deklarasi Stockhom 1972 sangat mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan
modern indonesia. Hal ini terbuki dengan dimasukkannya masalah pengelolaan lingkungan hidup
dalam GBHN 1973-1978 untuk pertama kalinya.
3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Contoh Kasus
Kudus (DL),- Diduga akibat pembuangan limbah pabrik tahu di daerah hulu sungai,
warga Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengeluhkan tercemarnya
air Sungai Dawe. Menurut warga Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Supaat
menjelaskan terjadinya kasus pencemaran air Sungai Dawe sudah lama terjadi,
terutama yang melintasi Desa Ngembalrejo.
Bahkan, lanjut dia, kasus tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahunan yang lalu,
karena pada tujuh tahun lalu dirinya juga sempat mengikuti pertemuan mediasi soal
kasus pencemaran limbah pabrik tahu tersebut. Mediasi saat itu, lanjut Supaat yang
juga Ketua Rukun Tetangga 2 RW 6 Desa Ngembalrejo, pemilik pabrik tahu yang ada
di Desa Karangbener, Kecamatan Bae siap membuat penampungan limbah atau
semacam instalasi pengolah air limbah.
Kenyataannya, kata dia, hanya beberapa pabrik tahu, sedangkan pabrik tahu lainnya
belum melakukan hal serupa, sehingga pencemaran di aliran Sungai Dawe masih
terjadi hingga sekarang. Akibat pencemaran tersebut, kata dia, selain menimbulkan
polusi bau, juga mengakibatkan pencemaran sumur warga yang berada di dekat aliran
sungai setempat.
“Air sumur warga menjadi berbau, sehingga warga memilih membeli air isi ulang untuk
air minum,” ujarnya seperti dilaporkan Antaranews.com, Rabu (08/11).
Sebelumnya, kata dia, air sungai setempat masih digunakan sebagian warga untuk
mandi dan mencuci serta mencari ikan, kini tidak ada lagi yang memanfaatkan karena
airnya berwarna hitam dan berbau. Ia menduga, pencemaran tidak hanya dialami
warga Desa Ngembalrejo, karena aliran sungai tersebut melewati Desa Karangbener,
Hadipolo, Golantepus, Mejobo dan Temulus.
“Setiap ada pertemuan di tingkat desa, permasalahan tersebut juga disampaikan.
Hanya saja, hingga kini belum juga mendapatkan respons,” tambah Sapaat.
Untuk itu, kata dia, warga Desa Ngembalrejo sepakat mengadukan permasalahan
tersebut kepada pihak kecamatan serta dinas terkait, terutama Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kudus.
Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kudus Abdul Halil mengungkapkan, terkait dugaan pencemaran
limbah pabrik tahu di Sungai Dawe memang belum ada laporan dari warga.
4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
“Jika ada laporan resmi, tentu akan kami tindaklanjuti dengan melakukan pengecekan
di lapangan,” ujar Halil.
Apabila laporan tersebut benar, kata dia, akan ditindaklanjuti dengan menjalin
komunikasi dengan pihak pemerintah desa terkait langkah-langkah yang ditempuh.
Langkah berikutnya, yakni menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan beberapa
organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kudus, pemerintah desa serta kecamatan setempat.
“Pemilik tempat usaha produksi tahu yang diduga membuang limbahnya ke aliran
sungai, tentu akan ditanya soal legalitas usahanya apakah sudah mengantongi izin
atau belum,” katanya.
Jika berizin, kata dia, pemerintah tentu akan memfasilitasi agar limbahnya tidak
mencemari lingkungan, semisal dengan membantu membuatkan IPAL komunal.
Untuk saat ini, lanjut Halil, instansinya memang tidak ada kegiatan untuk
pembangunan IPAL komunal industri tahu.
Hal terpenting, kata dia, semua pemilik usaha produksi tahu memiliki izin usaha serta
menjalankan usahanya sesuai aturan, termasuk dalam membuang limbahnya juga
tidak boleh asal, melainkan ada pengolahan terlebih dahulu sehingga ketika dibuang
ke aliran sungai tidak mencemari lingkungan.
“Pemerintah juga tidak ingin, pemilik industri tahu berhenti gara-gara permasalahan
tersebut. Demikian halnya, masyarakat juga jangan sampai terganggu oleh
pencemaran limbah,” tandasnya. (Tito Rohmatulloh)***
5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
http://dunialiterasi.co.id/2017/11/10/pabrik-kembali-berulah-sungai-di-kudus-
tercemar-limbah/